Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kinerja pelayanan jalan dapat dinyatakan dalam Indeks Kekasaran Permukaan atau International Roughness Index (IRI) yang dikembangkan oleh Bank Dunia. IRI merupakan parameter kekasaran yang dihitung dari jumlah kumulatif naik-turunnya permukaan arah profil memanjang pada jarak permukaan yang diukur dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perkerasan yang dapat dinilai dari kualitas berkendara di atas permukaan jalan. IRI dinyatakan dalam satuan meter per kilometer (m/km). Pada umumnya, jika umur jalan dan beban lalu lintas meningkat, kerusakan jalan semakin bertambah sehingga nilai IRI juga meningkat.Pada perencanaan jalan, beban lalu lintas dan tipe tanah dasar adalah faktor utama yang menentukan nilai structural number, yang merupakan angka yang digunakan untuk menentukan ketebalan lapisan perkerasan. Jalan yang dibangun sesuai kebutuhan lalu lintasnya memiliki kinerja pelayanan yang optimal selama umur layanannya.Program HDM-III (Highway Development and Management) telah diadopsi banyak negara dalam perencanaan jalan untuk memprediksi nilai IRI jaringan jalan setiap tahun selama periode analisa sehingga dapat dianalisa cara yang tepat dalam pembangunan jalan.Parameter yang digunakan pada kajian ini adalah tipe tanah dasar, curah hujan, beban lalu lintas berdasarkan klasifikasi Asphalt Institute, faktor pertumbuhan lalu lintas, dan umur layanan jalan. Parameter tersebut dinyatakan dalam angka. Korelasi antara parameter tersebut terhadap nilai IRI dianalisa untuk mendapat informasi mengenai seberapa besar parameter-parameter tersebut berpenngaruh.Hasilnya menunjukan bahwa structural number dan umur layanan jalan secara signifikan mempengaruhi nilai IRI, sementara tipe tanah dasar dan curah hujan memiliki pengaruh cukup kecil terhadap nilai IRI.

---

The performance of road serviceability is stated by the International Roughness Index (IRI) which was developed by World Bank. IRI is used to define a characteristic of the longitudinal profile of a traveled wheeltrack and is accepted for evaluating pavement serviceability, especially its riding quality. The commonly recommended units are meters per kilometer (m/km). Generally, as the age of pavement increases, its condition deteriorates and its IRI values increases.In road planning, traffic loading and subgrade type are the main factors determining the structural number, as one of the major inputs for flexible pavement layer thickness. The road which is well-constructed has the optimum serviceability performance over its service age.The Highway Development and Management (HDM) program has been adopted by many countries in road planning for predicting their road network?s IRI values over the analysis period so they can analyze the convenient way for their road construction.The parameters used in this study are subgrade type, rainfall, traffic loading (normal loading and overloading) based on Asphalt Institute classification, traffic growth, and road service age. Those parameters are assumed in numbers. The correlation of those parameters to IRI values are analyzed to get information about the more and the less affected parameters.The results show that the structural number and road service age significantly impact the roughness, while subgrade type and rainfall have little influence on the IRI value"

"Kinerja pelayanan jalan dapat dinyatakan dalam Indeks Kekasaran Permukaan atau International Roughness Index (IRI) yang dikembangkan oleh Bank Dunia. IRI merupakan parameter kekasaran yang dihitung dari jumlah kumulatif naik-turunnya permukaan arah profil memanjang pada jarak permukaan yang diukur dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perkerasan yang dapat dinilai dari kualitas berkendara di atas permukaan jalan. IRI dinyatakan dalam satuan meter per kilometer (m/km). Pada umumnya, jika umur jalan dan beban lalu lintas meningkat, kerusakan jalan semakin bertambah sehingga nilai IRI juga meningkat. Pada perencanaan jalan, beban lalu lintas dan tipe tanah dasar adalah faktor utama yang menentukan nilai structural number, yang merupakan angka yang digunakan untuk menentukan ketebalan lapisan perkerasan. Jalan yang dibangun sesuai kebutuhan lalu lintasnya memiliki kinerja pelayanan yang optimal selama umur layanannya. Program HDM-III (Highway Development and Management) telah diadopsi banyak negara dalam perencanaan jalan untuk memprediksi nilai IRI jaringan jalan setiap tahun selama periode analisa sehingga dapat dianalisa cara yang tepat dalam pembangunan jalan. Parameter yang digunakan pada kajian ini adalah tipe tanah dasar, curah hujan, beban lalu lintas berdasarkan klasifikasi Asphalt Institute, faktor pertumbuhan lalu lintas, dan umur layanan jalan. Parameter tersebut dinyatakan dalam angka. Korelasi antara parameter tersebut terhadap nilai IRI dianalisa untuk mendapat informasi mengenai seberapa besar parameter-parameter tersebut berpenngaruh. Hasilnya menunjukan bahwa structural number dan umur layanan jalan secara signifikan mempengaruhi nilai IRI, sementara tipe tanah dasar dan curah hujan memiliki pengaruh cukup kecil terhadap nilai IRI.

---

The performance of road service ability is stated by the International Roughness Index (IRI) which was developed by World Bank. IRI is used to define a characteristic of the longitudinal profile of a traveled wheeltrack and is accepted for evaluating pavement serviceability, especially its riding quality. The commonly recommended units are meters per kilometer (m/km). Generally, as the age of pavement increases, its condition deteriorates and its IRI values increases. In road planning, traffic loading and subgrade type are the main factors determining the structural number, as one of the major inputs for flexible pavement layer thickness. The road which is well-constructed has the optimum serviceability performance over its service age. The Highway Development and Management (HDM) program has been adopted by many countries in road planning for predicting their road network's IRI values over the analysis period so they can analyze the convenient way for their road construction. The parameters used in this study are subgrade type, rainfall, traffic loading (normal loading and overloading) based on Asphalt Institute classification, traffic growth, and road service age. Those parameters are assumed in numbers. The correlation of those parameters to IRI values are analyzed to get information about the more and the less affected parameters. The results show that the structural number and road service age significantly impact the roughness, while subgrade type and rainfall have little influence on the IRI values."

"Penelitian ini secara empiris mengkaji respon suku bunga perbankan di Indonesia terhadap suku bunga kebijakan moneter, dengan fokus pada perubahan respon suku bunga yang terjadi setelah perubahan suku bunga kebijakan menjadi BI 7DRR pada 19 Agustus 2016. Studi ini menggunakan data bulanan suku bunga tabungan, deposito, dan pinjaman dari berbagai kelompok serta jenis produk perbankan pada periode September 2011 hingga Desember 2021. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa rezim suku bunga BI 7DRR telah meningkatkan respons suku bunga perbankan pada jangka panjang, namun tidak pada jangka pendek. Selain itu ditemukan bahwa suku bunga pinjaman menjadi lebih kaku ke atas (upward rigiditas), karena perbankan menjadi lebih responsif terhadap kebijakan moneter longgar daripada kebijakan moneter ketat.

---

This study empirically examines the asymmetric transmission of monetary shocks to various retail bank interest rates in Indonesia, focusing on changes in pricing behavior that may have occurred after the shift of benchmark policy rates to BI 7DRR in August 19, 2016. We analyzed monthly data on interest rates for savings, time deposits, and lending from various groups and products of retail bank from September 2011 to December 2021. We find that the BI 7DRR interest rate regime has improved the response of retail bank rates in the long term, but not in the short term. However, lending rates have become more rigid upwards, as lenders have become more responsive to monetary easing than to monetary tightening."

"Perkembangan teknologi informasi di dunia beberapa dekade terakhir juga membuat AS mengembangkan doktrin militer dengan berbasiskan teknologi informasi tersebut yang disebut sebagai ?network centric warfare‟. Ketika AS melakukan invasi ke Afghanistan sebagai bagian dari perang global melawan terorisme doktrin ?network centric warfare‟ diuji untuk dapat mengatasi kondisi perang asimetris di Afghanistan. Disparitas yang terjadi dalam perang asimetris di Afghanistan tidak hanya pada kekuatan militer, tetapi juga pada status, ideologi dan struktural. Pada masa perang di Afghanistan, doktrin ?network centric warfare‟ dapat berfungsi secara efektif untuk meningkatkan kemampuan tempur dan operasi militer AS. Tetapi disparitas ideologi dan struktural antara AS dengan kelompok teroris/perlawanan di Afghanistan membuat tujuan operasi militer di Afghanistan belum sepenuhnya dapat dicapai oleh AS.

---

The recent development of information technology within global society and contemporer industry also followed by US military as part of Revolution of Military Affairs to develop military doctrine that based on network organization and maximation of information technology to conducting the warfare. The doctrine has been developing since late 20th century within the concept of network centric warfare doctrine. This doctrine come into challenge when implement in the invasion to Afghanistan part of US global war on terrorism policy. The asymmetric conditions in Afghanistan war overcome effectively with network centric warfare doctrine for military combat operation to neutralize terrorist/insurgents organization network in Afghanistan but not comprehensively handling ideology and structural disparity as the war still raging until now."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang desentralisasi asimetris di Indonesia pasca reformasi berupa bagaimana penerapannya dan bagaimana bentuk ideal yang seharusnya diterapkan. Teori yang digunakan adalah teori Agus Brotosusilo yang bersumber dari Pancasila yang barasal dari hukum adat nusantara berupa dominannya sikap komunal dari individual, spiritual daripada materialisme dan romatisme dari rasionalisme. Selain itu digunakan juga teori lainnya berupa teori konflik Dahrendorf. Hasil penelitian ini mengungkap terjadi resentralisasi dari daerah ke pusat berupa diambilnya kewenangan pada UU Ciptakerja untuk keseluruhan daerah dan perubahan Otsus Papua, Papua Barat dan Aceh bagi daerah asimetris. UU Sapu jagat didapati resentralisasi; pertama, perizinan usaha ditentukan dan dimiliki pusat, kedua, wewenang penataan ruang terpusat, ketiga, amdal dipermudah, keempat, sanksi dimiliki pusat dan dipermudah, dan kelima, pajak ditarik pusat. Sedangkan pada perubahan Otsus Papua didapati; pemekaran Papua dipermudah, perubahan UU otsus tidak perlu persetujuan DPRP dan MRP, pengawasan domain pusat, pendirian parpol oleh Orang Papua dihilangkan dan kewajiban konsultasi parpol ke MRP dan DPRP disunat, dan jabatan wagub dapat diisi. Sementara pada Aceh tidak dipenuhinya Pengatutan lambang Aceh dan pengaturan suku bunga. Tidak terdapat harmonisasi sebagaimana teori Agus Brotosusilo karena pusat sangat mendominasi dengan terjadinya resentralisasi sehingga daerah merasa tidak dimanusiakan. Preskriptif yang ditawarkan adalah mewujudkan harmonisasi dan memperluas penerapan desentralisasi asimetris. Kesimpulannya adalah dari skema tujuan desentralisasi terdapat kemiripan antara orde baru dengan masa kini yaitu menguatnya resentralisasi.

---

This study aims to answer about asymmetric decentralization in post-reform Indonesia in terms of how it is implemented and how the ideal form should be implemented. The theory used is Agus Brotosusilo's theory which comes from Pancasila which comes from the customary law of the archipelago in the form of the dominant communal attitude of the individual, spiritual rather than materialism and romanticism from rationalism. In addition, other theories are also used in the form of Dahrendorf's conflict theory. The results of this study reveal that there has been recentralization from the regions to the center in the form of the taking of authority in the Job Creation Law for the entire region and changes to the Special Autonomy for Papua, West Papua and Aceh for asymmetric regions. The Sweeping Universe Law is found to be recentralized; first, business licenses are determined and owned by the center, second, the authority for spatial planning is centralized, third, amdal is facilitated, fourth, sanctions are owned and facilitated by the center, and fifth, taxes are levied by the center. Meanwhile, in the changes to the Special Autonomy for Papua, it was found; The expansion of Papua was facilitated, changes to the Special Autonomy Law did not require the approval of the DPRP and MRP, central domain supervision, the establishment of political parties by Papuans was eliminated and the obligation to consult political parties to the MRP and DPRP was circumcised, and the position of deputy governor could be filled. Meanwhile, in Aceh, the acknowledgment of the Aceh symbol and interest rate arrangements was not fulfilled. There is no harmonization like Agus Brotosusilo's theory because the center dominates with the recentralization so that the regions feel they are not being humanized. The prescriptive offered is to realize harmonization and expand the application of asymmetric decentralization. The conclusion is that from the scheme for the purpose of decentralization, there are similarities between the new order and the present, namely the strengthening of recentralization."

"Thesis ini menyajikan analisis empiris dari transmisi suku bunga yang dipicu oleh kebijakan moneter dalam pasar Kredit Pemilikan Rumah KPR di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menguji adanya potensi asimetri dalam hal besaran dan kecepatan pada proses transmisi dua tahap, yaitu dari suku bunga kebijakan terhadap suku bunga pasar uang dan dari suku bunga pasar uang terhadap suku bunga KPR. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa walaupun perubahan suku bunga kebijakan diteruskan secara sempurna, segera dan simetris kepada suku bunga pasar uang, namun selanjutnya diteruskan secara tidak sempurna, lambat dan asimetris kepada suku bunga KPR. Bank penyalur KPR di Indonesia lebih responsif terhadap penurunan suku bunga kebijakan dibandingkan kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter ekspansif akan memiliki dampak lebih besar kepada konsumen dibandingkan kebijakan moneter kontraktif.

---

This thesis present an empirical analysis of the interest rate transmission induced by monetary policy in Indonesian mortgage market. We examine potential amount and adjustment asymmetries in two stage transmissions process, namely from official rates to money market rates and from money market rates to mortgage rates, using Asymmetric Error Correction Model AECM.

Our findings indicates that although official rate changes are completely, immediately and symmetrically passed through to the money market rate, they are incompletely, sluggishly and asymmetrically passed through to the mortgage rate. The Indonesian mortgage lenders respond more strongly to an official rate cuts than to an official rate hike. This implies that expansionary monetary policy will have more impact on the consumer than contractionary monetary policy."

"Pengamanan data digital bertujuan untuk mencegah bocornya isi informasi dalam sebuah komunikasi maupun penyimpanan. Pengamanan data baik dalam komunikasi maupun penyimpanan dapat dicapai menggunakan sebuah teknik kriptografi. Dalam sistem digital, kriptografi sudah umum diterapkan secara simetris dan asimetris. Dalam penelitian ini, digunakan sistem kriptografi yang belum diimplementasi secara luas, yaitu Chaos Cryptography, sistem kriptografi yang menerapkan teori sifat Chaos dalam matematika. Penelitian ini membahas penerapan enkripsi menggunakan teknik kriptografi simetris berbasis permutasi yang dinamakan Permutasi Chaotic Multiputaran (PCMP) untuk diimplementasikan sebagai kriptografi asimetris. PCMP merupakan algoritma permutasi himpunan yang menggunakan perputaran elemen untuk menggeser dan mengacak urutannya menggunakan kunci yang dibuat dengan syarat matematis khusus yang menghasilkan sifat chaotic. Sifat chaos teknik PCMP didapat dari penerapan matematis pembuatan kuncinya yang menggunakan aturan basis modulus dan KPK pada setiap elemen dari sebuah set barisan bilangan bulat positif menurut nilainya dalam urutan sebelum dikalkulasikan dengan seed input, hal ini juga menghasilkan nilai berbeda pada ukuran kunci berbeda walaupun nilainya tetap, sehingga memungkinkan sifat pengacakan yang memenuhi syarat sifat chaotic. Teknik PCMP pada dasarnya berupa kriptografi simetris sehingga menggunakan satu kunci dan dua algoritma berbeda untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, tetapi sebagai teknik permutasi algoritma tersebut mengubah urutan sebuah himpunan tanpa mengubah komposisinya, karena itu algoritma PCMP juga dapat mengembalikan himpunan yang dipermutasi ke susunan semula menggunakan fungsi yang sama dengan kombinasi kunci yang cocok. Dalam penelitian tesis ini, diusulkan sebuah metode untuk menghasilkan pasangan kunci asimetris dari teknik PCMP, dengan merancang sebuah algoritma yang memungkinkan untuk membuat kunci dari pasangan suatu himpunan dengan hasil permutasi PCMPnya, dapat dihasilkan sebuah pasangan kunci untuk enkripsi dan dekripsi secara terpisah. Algoritma Pencari Kunci PCMP berfungsi mencari kunci PCMP yang dapat menghasilkan permutasi dari sebuah himpunan awal ke himpunan lain yang berisi nilai elemen sama dengan susunan berbeda. Algoritma ini menghasilkan kunci pasangan asimetris dengan mencari kunci PCMP yang dapat mengubah hasil permutasi kembali ke susunan awalnya, melalui pengujian iteratif dengan algoritma enkripsi dari teknik PCMP, yaitu PCMP Mengecil (PCMP-K). Kunci pasangan yang dihasilkan dapat mempermutasi himpunan hasil enkripsi PCMP kembali ke bentuk awal menggunakan fungsi yang sama. Dalam implementasinya, pasangan kunci asimetris PCMP dapat dihasilkan dengan mencari kunci pembalik untuk hasil permutasi kunci buatan generator kunci PCMP dasar, atau dari sepasang himpunan acak yang merupakan permutasi satu sama lain. Syarat untuk pembuatan kunci pasangan PCMP ini adalah himpunan awal untuk pencarian kunci harus terdiri dari elemen dengan nilai unik tanpa duplikat. Perbedaan metode kunci asimetris PCMP dengan implementasi PCMP dasar adalah penggunaan fungsi tunggal untuk enkripsi dan dekripsi, yang dapat menyederhanakan dan mempercepat proses kriptografi, melalui penggunaan algoritma PCMP Mengecil sebagai fungsi enkripsi yang juga berperan sebagai fungsi dekripsi menggunakan pasangan kunci yang dihasilkan. Dari penggunaan PCMP Mengecil sebagai fungsi kriptografi tunggal didapat peningkatan performa pada waktu dekripsi sebesar 75.87%. Selain itu, hasil enkripsi dari kunci pasangan menghasilkan tingkat kerandoman lebih baik dilihat dari hasil pengukuran Entropi, Chi-Square, Arithmetic Mean, Monte Carlo untuk Pi dan Serial Correlation.

---

Digital data security aims to prevent the leakage of information content in a communication or storage. Data security both in communication and storage can be achieved using a cryptographic technique. In digital systems, cryptography is generally applied symmetrically and asymmetrically. In this study, a cryptographic system that has not been widely implemented is used, namely Chaos Cryptography, a cryptographic system that applies the theory of Chaos properties in mathematics. This study discusses the application of encryption using a permutation-based symmetric cryptography technique called Multicircular Chaotic Permutation (PCMP) to be implemented as asymmetric cryptography. PCMP is a set permutation algorithm that uses rotating elements to shift and scramble the order using a key that is created with special mathematical conditions that produce chaotic properties. The chaotic nature of the PCMP technique is derived from the mathematical application of key generation that uses the basic modulus and LCM rules on each element of a set of positive integer sequences according to their values ​​in the order before being calculated with the input seed, this also results in different values ​​at different key sizes even though the values ​​are fixed. , thus enabling randomization properties that meet the chaotic properties condition. The PCMP technique is basically symmetric cryptography so that it uses one key and two different algorithms to perform encryption and decryption, but as a permutation technique the algorithm changes the order of a set without changing its composition, therefore the PCMP algorithm can also return the permuted set to its original arrangement using the function which is the same as the matching key combination. In this thesis research, a method is proposed to generate asymmetric key pairs from PCMP technique, by designing an algorithm that allows to generate a key from a set pair with the PCMP permutation result, can generate a key pair for encryption and decryption separately. The PCMP Key Finder Algorithm functions to find PCMP keys that can produce permutations from an initial set to another set containing the same element values ​​with different arrangements. This algorithm generates an asymmetric key pair by looking for a PCMP key that can change the permutation result back to its initial arrangement, through iterative testing with an encryption algorithm from the PCMP technique, namely Shrinking PCMP (PCMP-K). The resulting key pair can permute the resulting set of PCMP encryption back to its original form using the same function. In its implementation, PCMP asymmetric pair key can be generated by finding the reverser key for permutations made by key generated from the basic PCMP key generator, or from a pair of random sets which are permutations of each other. The condition for generating this PCMP key pair is that the initial set for key searches must consist of elements with unique values ​​without duplicates. The difference between the PCMP asymmetric key method and the basic PCMP implementation is the use of a single function for encryption and decryption, which can simplify and speed up the cryptographic process, through the use of the Shrinking PCMP algorithm as an encryption function which also acts as a decryption function using the generated key pair. By using Shrinking PCMP as a single cryptography function, the performance increase in decryption time is 75.87%. In addition, the encryption results from the paired keys produce a better level of randomness seen from the results of the Entropy, Chi-Square, Arithmetic Mean, Monte Carlo for Pi and Serial Correlation measurements."

"Jembatan-Toko yang berfungsi sebagai jembatan pejalan kaki dan sekaligus sebagai toko merupakan struktur bangunan yang semakin banyak digunakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Indonesia. Jembatan-Toko yang umumnya dibangun di pusat-pusat perbelanjaan menghubungkan dua bangunaan yang dipisahkan oleh jalan raya. Sistem struktur jembatan-toko terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu struktur bawah yang menggunakan sistem struktur jembatan sedangkan struktur atas yang menggunakan sistem struktur gedung. Kedua sistem struktur ini dihubungkan oleh sejumlah balok prategang diatas 2 (dua) perletakan sederhana. Penelitian ini membahas respon seismik dari struktur jembatan-toko dengan memvariasikan jenis perletakannya yaitu perletakan sendi, perletakan kaku (rigid), dan perletakan flexibel. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Elastomeric Rubber Bearing sebagai perletakan jembatan-toko dapat meningkatkan periode getar serta mengurangi perpindahan, gaya dalam, dan story drift.

---

Sky-Bridge, that functionally both bridge for pedestrian and shop building, is a structure that increasingly used in big city such as Jakarta, Indonesia. Sky-Bridge that commonly built in shopping centers connect two building that separated by highway. Structure system of bridgeshop consists of 2 (two) type namely lower structure as a bridge whereas upper structure as a building. Both of them are connected by a number of prestressing beam above two simple support. This research is to discuss about seismic response of Sky-Bridge structures that compares the design with variation of the structures joint among others hinge, fixed (rigid) joint, and Elastomeric Rubber Bearing (ERB) joint. Result of the Research showed the use of Elastomeric Rubber Bearing as a Sky-Bridge structures joint can increase the vibration period and reduce the displacement, internal force and story drift."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kendala Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan Bendera Aceh. Bendera Aceh tersebut merupakan salah satu poin perjanjian damai MoU Helsinki yang telah disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Penelitian ini akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan proses penerapan desentralisasi asimetris di Aceh. Penelitian ini menggunakan teori hubungan pusat daerah yang dikemukakan oleh Page dan Goldsmith untuk menjelaskan kendala implementasi Bendera Aceh. Kemudian menggunakan konsep desentralisasi asimetris yang dikemukakan oleh Robert Endi Jaweng dan konsep implementasi yang dikemukakan oleh William Dunn. Studi ini menemukan bahwa hal yang menyebabkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh karena Pemerintah Pusat tetap melakukan kontrol terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh dengan mengintervensi implementasi Bendera. Kontrol Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh tersebut menandai hubungan pusat dan Aceh tidak terdesentralisasi dengan baik. Hubungan pusat dan Aceh yang belum terdesentralisasi dengan baik tersebut ditandai oleh; Pertama, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh pasca penerapan desentralisasi asimetris Aceh. Kedua, Pemerintah Aceh melakukan diskresi dalam melaksanakan desentralisasi asimetris Aceh. Ketiga, rendahnya akses Pemerintah Aceh dalam mempengaruhi keputusan Pemerintah Pusat. Intervensi Pemerintah Pusat terhadap proses implementasi Bendera Aceh tersebut mengakibatkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh

---

ABSTRACT

This study discusses the obstacles found by the Aceh Government in implementing Aceh Flag. Aceh flag is among some key points in Helsinki MoU peace agreement between the Government of Republic of Indonesia (RI) and the Free Aceh Movement (GAM) in 2005. This research will link this issue to the implementation process of asymmetric decentralization in Aceh. This study uses the theory of Central-Regional relations form Page and Goldsmith to explain the constraints in the implementation of Aceh Flag. This study also uses the Asymmetric Decentralization theory from Robert Endi Jaweng and the concept of implementation from William Dunn. From this study, it is found that the reason why Aceh Government failed to implement Aceh Flag was because the Central Government continued to exercise control over the implementation of Aceh's asymmetric decentralization by intervening the flag implementation. Central Government's control over Aceh's asymmetric decentralization was a sign that the relationship between the Central Government and Aceh Government is decentralized improperly. The improper decentralization was marked by; First, the unclear division of authority between the Central Government and the Government of Aceh after the implementation of Aceh's asymmetric decentralization. Second, the Government of Aceh has carried out discretion in Aceh's asymmetric decentralization. Third, the limited access of Aceh Government in influencing central government decisions. Thus, The Central Government's intervention has resulted in the Aceh Government not being able to implement the Aceh Flag."