Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada beberapa kawasan heritage keberadan pedagang kaki lima di dalam ruang publiknya dirasakan oleh pemerintah mengganggu, sehingga dibuatlah keputusan untuk mengalokasikan para pedagang kaki lima tersebut sebagai bentuk pengelolaan objek heritage, hal inilah yang sedang terjadi di dalam Kawasan Candi Borobudur. Pada kelanjutannya pemerintah mengeluarkan keputusan untuk merelokasi para pedagang kaki lima keluar dari Taman Wisata Candi Borobudur. Namun Keputusan ini ditolak oleh pedagang kaki lima yang menggantungkan kehidupannya kepada Candi Borobudur. Kemudian muncul pertanyaan apakah tindakan pemerintah ini tepat dan perlu untuk dilakukan. Hasil pengamatan penulis justru membuktikan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di dalam Taman Wisata Candi Borobudur ini tidak mengurangi kualitas lingkungan Kawasan Candi Borobudur dan tidak menganggu kualitas ruang public yang dibutuhkan oleh Candi Borobudur serta pengunjungnya. Sehingga penulis mengajukan sebuah kesimpulan bahwa relokasi pedagang kaki lima keluar dari Taman Wisata Candi Borobudur ini tidak tepat dan tidak perlu untuk dilakukan bila dilihat dari sudut pandang arsitektural.

---

In some heritage areas the government feels that the presence of cadgers are somewhat disturbing, thus the decision to relocate those cadgers is being made as an embodiment of the conservation of heritage object, this exact thing is happening inside the Area of Borobudur Temple. Furthermore the government releases the decision to relocate the street vendors to the outside of Taman Wisata Candi Borobudur. But this decision is refused by the cadgers themselves who is actually depending their lives on The Borobudur Temple. Then the writer starts questioning whether this government's act is right or necessary.

The result from the writer research says that the presence of the cadgers inside The Taman Wisata Candi Borobudur doesn't decrease the environmental quality of The Area of Borobudur Temple and it also doesn't disturb the quality of public space needed by both The Borobudur Temple and its visitors. Thus, the writer proposes a conclusion that the relocation of the cadgers to the outside of Taman Wisata Candi Borobudur is not right and not necessary."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini penting mengingat adanya respon pedagang yang mengakibatkan kebijakan penertiban berjalan tidak efektif, bahkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Padahal kebijakan penertiban bertujuan untuk menata kota dalam rangka menyukseskan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Mereunah dan Tumaninah.Penelitian ini difokuskan di Jl. Merdeka sebagai lokasi yang terkena kebijakan sesuai dengan keputusan Walikota Nomor : 511.23/Kep.1322-huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan dilapangan. Informan penelitian berasal dari pejabat Pemerintah Kota Bandung dan beberapa pedagang kaki lima sebagai objek kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak disetujui oleh pedagang kaki lima, penertiban mendapat. perlawanan melalui tindakan anarkhis pedagang dan dalam perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan berjualan. Mereka tetap menjalankan usahanya seiring dengan ditariknya petugas dari lokasi penertiban.Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: tanggapan dan sikap pedagang, pengetahuan pedagang terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan pedagang, dan budaya pedagang yang sulit diatur. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tidak adanya fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi yang kurang, perilaku petugas penertiban, situasi yang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta keberadaan organisasi pedagang.Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya suatu mekanisme operasi penertiban yang bisa diterima oleh pedagang dengan memberikan solusi pemecahan masalah sehingga kebijakan yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Bandung dan pihak pedagang kaki lima."

"Pengelolaan pedagang kaki lima seringkali menjadi masalah bagi pemerintah saat pelaksanaan programnya. Seringkali terjadi konflik antara pemerintah dan pedagang yang menjadi sasaran. Namun ternyata Pemerintah Kota Surakarta mampu merelokasi 989 pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo tanpa kekerasan. Selain mendapat banyak pandangan positif dari berbagai pihak, tentu saja hal tersebut menjadi benchmarking bagi pemerintah daerah lainnya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan konsep best practice didalam relokasi tersebut dengan menganalisis unsur-unsur dari impact, partnership, sustainability, leadership dan transferability. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak yang terkait. Kesimpulan hasil yang didapatkan adalah hampir semua unsur yang menjadi landasan analisis sudah baik dan positif, meskipun ada beberapa hal yang masih kurang dan menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Surakarta.

---

Management of street vendors is often a problem for the government when implementation of the program. Often there is a conflict between the government and the merchants who were targeted. But the Surakarta?s Government was able to relocate 989 street vendors in Banjarsari Monument to Notoharjo Market without violence. In addition to their many positive views of various parties, of course it became a benchmark for other local governments. This study wanted to know how the application of the concept of best practice in relocation by analyzing the elements of impact, partnership, sustainability, leadership and transferability. Data was collected through in-depth interviews to interested parties. The conclusion results obtained are almost all the elements on which the analysis is good and positive, although there are some things that are lacking and to advise the Government of Surakarta."

"Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh sebagian besar orang dalam mencari rejeki untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi destinasi wisata favorit yang ada di Indonesia karena beragamnya objek wisata yang menarik. Kawasan Malioboro merupakan kawasan inti dengan pusat keramaian dan jumlah wisatawan terbesar di kota Yogyakarta, yang terdiri dari Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo dimana terdapat pedagang kaki lima yang berjualan. Adanya relokasi yang diberlakukan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berdampak pada pedagang kaki lima terutama terhadap pendapatan mereka. Dampak tersebut tentunya membuat pedagang kaki lima harus melakukan strategi penghidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. Penelitian ini berisfat kualitatif dengan metode studi literatur, observasi, dokumentasi, wawancara kuesioner, dan wawancara mendalam untuk menganalisis dampak terhadap pendapatan pedagang kaki lima malioboro dengan melihat perbedaan karakteristik tempat berdagang sebelum dan sesudah relokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya relokasi tersebut memberikan dampak yang besar yaitu penurunan pendapatan yang didapatkan oleh pedagang kaki lima. Adapun pedagang kaki lima melakukan strategi penghidupan yang beragam berdasarkan kondisi aset-aset mereka. Sebagian besar pedagang dalam merespon terhadap dampak yang timbul dengan melakukan strategi konsolidasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

---

Street vendors are one of business that made by most people who are searching for profits to fulfill their daily lives. Yogyakarta city is one of the cities which has become a favorite tourist destination in Indonesia because of its various interesting tourist objects. The Malioboro area is the core area with the center of the crowd and the largest number of tourists in Yogyakarta city, which consists of Jalan Malioboro and Jalan Margo Mulyo, places for some street vendors selling. The relocation imposed by the Governor of the Special Region of Yogyakarta has some impacts on street vendors, especially on their income. This impact certainly makes street vendors have to carry out livelihood strategies to fulfill their daily needs by utilizing the assets they have. This research is qualitative in nature using literature study methods, observation, documentation, questionnaire interviews, and in-depth interviews to analyze the impact on the income of street vendors in Malioboro by looking at the differences in the characteristics of places to trade before and after relocation. The results of this study indicate that the relocation has a big impact, namely a decrease in the income earned by street vendors. The street vendors carry out various livelihood strategies based on the condition of their assets. Most street vendors respond to the impact that arises by carrying out a consolidation strategy to fulfill their daily needs."

"Penelitian ini membahas tentang kesesuaian penataan fisik (penyediaan lokasi penampungan) pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima dengan studi kasus Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pemda untuk mengakomodir kegiatan usaha kaki lima yang berlangsung di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) preferensi pedagang kaki lima terhadap lokasi dan tempat usaha, jenis dagangan, waktu berdagang, sarana fisik dagangan, ukuran ruang usaha, pola persebaran, dan pola pelayanan; 2) kesesuaian antara penyediaan tempat penampungan dengan preferensi pedagang kaki lima. Penelitian ini lebih merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 120 yang terdiri dari para pedagang kaki lima yang beraktivitas di kawasan Pasar Minggu. Data tersebut kemudian diolah menggunakan SPSS versi 13, dengan alat analisis Crosstab. Sementara data hasil observasi lapangan diolah melalui metode GIS dengan menggunakan program Arc View SIG 3.3. Dari hasil olah data diperoleh gambaran tentang : 1) pola persebaran pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu berdasarkan waktu berdagang; 2) preferensi pedagang kaki lima dalam menentukan kegiatan kaki lima; 3) kesesuaian tempat penampungan pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pedagang kaki lima yang beraktivitas pada malam sampai dengan pagi hari memiliki potensi untuk dapat memanfaat Tempat Penampungan karena memiliki karakteristik yang dapat menyesuaikan dengan kondisi eksising Tempat Penampungan.

---

This research studies about the suitable of hawkers physical settlement (providing of relocation place) based on the hawkers preferences at Pasar Minggu area in South Jakarta as one of facilities provided by loval government to accommodate the activities of hawkers in Pasar Minggu area.

The purpose of this reseach is to know: 1) preference of hawkers to location and place, type of merchandise, time of trading, physical medium of merchandise, size of space, disseminating pattern, and service pattern 2) suitable between relocation place and preference of hawkers.

This reseach is survey reseach with the quantitative approach. The data collected by quiestionnaire to 120 hawkers which doing activities in Pasar Minggu area. The collecting data have been analyzed by using SPSS version 13 with Crosstabulation and GIS with Arc View 3.3.

The result of processing data is description of 1) the disseminating pattern of hawkers ini Pasar Minggu based on time of trading 2) preference of hawkers in determining their activities; 3) suitable between relocation place and preference of hawkers.

The conclusion of this reseach is the hawkers which doing activity from night until morning have potency to use relocation place because they are have characteristic which can adaptation with the real condition of relocation place ."

"Borobudur Temple has its own magnet to more than 2 million tourists both domestic and foreign tourists. This research aim is to study revitalization aspect needed in Borobudur Temple area. The main problem in Borobudur is the degradation of environment physical quality, the decline of visitor experience quality, and the decline of Borobudur image as world heritage site.Methods used in this research is qualitative methods with rasionalistic paradigm. While analyses tool used in this research consist of socio-culture analyses, sosio-economy analyses, land use analyses, and tourism analyses. The findings of development analyses is a basic and strategic action to develop physical and non-physical Borobudur Temple area its environment thus Borobudur can defend its image as a world heritage site.This research concluded that Revitalization of Borobudur Temple Area is absolutely needed. Revitalization of Borobudur Temple Area will cover development of Zone 2 and 3, so it will contribute benefit to the development of Borobudur area and its surroundings."

"Kota Jakarta yang merupakan pusat segala kegiatan di Indonesia dengan pembangunan yang mengejar modernisasi telah membuatnya menjadi sasaran urbanisasi. Kurangnya fasilitas kehidupan di pedesaan dan urbanisasi berantai, telah turut menciptakan urbanisasi berlebih, yang akhirnya berdampak pada over population sehingga jauh melebihi daya tampung kota Jakarta baik dari segi fasilitas pemukiman, lapangan pekerjaan dan pelayanan jasa lainnya.Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan para migran dan rasa malu pulang kampung sebelum berhasil di Jakarta, menjadikan para migran cenderung memilih sektor industri informal sebagai jalan keluar untuk bertahan hidup. Di lain pihak, kawasan Jatinegara yang berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan di Jakarta, menjadi pull factor bagi kaum pendatang untuk turut mengadu nasib.Kesadaran bahwa keberadaannya tidak dikehendaki oleh Pemerintah DKI Jakarta, pedagang kaki lima illegal berupaya mencari perlindungan demi kelanggengan usahanya. Karena upaya untuk menjadi pedagang resmi yang mengantongi Surat Ijin Walikota tidak membuahkan hasil, akhimya mereka berupaya berlindung kepada aparat keamanan setempat agar menimbulkan sikap sungkan di kalangan aparat Trantib Pemda Jakarta Timur.Perbedaan pemahaman arti "ketertiban? antara Pemda dan aparat keamanan, membuat aparat keamanan cenderung lebih memprioritaskan situasi damai dan ketenangan di masyarakat, daripada memicu reaksi massa yang dapat berkembang ke arah kerusuhan massal. Hal ini mewarnai sikap aparat keamanan yang terkesan "menutup mata" dan membiarkan kegiatan pedagang kaki lima illegal. Bahkan, beranjak dari hubungan kemitraan guna membantu tugas pokoknya, secara individual aparat keamanan memanfaatkan pedagang kaki lima untuk kepentingan pribadinya.Sadar akan persamaan nasib yang tidak memiliki altematif jalan keluar lain, akhirnya pedagang kaki lima illegal merasa perlu mengorganisasi diri dalam bentuk kelompok-kelompok. Para ketua kelompok yang juga berfungsi sebagai penghubung dengan aparat keamanan, Trantib Pemda Jakarta Timur dan masyarakat sekitar lokasi tersebut, selanjutnya menjadi tokoh sentral yang menentukan kebijakan kelompok agar usahanya tetap langgeng, antara lain dengan mewajibkan anggota kelompok menyetor Rp. 1000,- per hari,Daya tarik kawasan yang dianggap "surga" daiam mengais rejeki ini kemudian memunculkan pedagang tentengan yang hadir tanpa menyesuaikan diri dengan pola keteraturan yang telah terbentuk, telah menimbulkan persaingan sebagai akibat strategi berdagang yang selalu mendekati pembeli.Sikap solidaritas sesama pedagang telah menghambat upaya penyelesaian persaingan tersebut, yang akhirnya berkembang menjadi pertentangan dengan cara mempengaruhi aparat keamanan untuk menindak pedagang tentengan tersebut.Perbedaan perlakuan Pemerintah DKI Jakarta terhadap pedagang kaki lima legal dan illegal, telah menimbulkan simpati masyarakat yang diwakili oleh FAKTA, yang berupaya membela pedagang kaki lima illegal dengan memberikan informasi-informasi kepada birokrat yang lebih tinggi. Namun, karena perbedaan perlakuan tersebut tetap terjadi, maka berkembanglah pertentangan antara FAKTA dengan Pemerintah DKI.Tulisan ini juga menggambarkan peran Polres Metro Jakarta Timur dalam menyikapi akibat yang secara tidak Iangsung diakibatkan oleh kegiatan pedagang kaki lima illegal ini, antara lain : upaya memperkecil penyebab kemacetan lalu lintas, mencegah niat para pelaku kejahatan dan dan menggalang daya tangkal pedagang kaki lima illegal terhadap kejahatan yang sangat mungkin terjadi di lokasi ini.Daftar Kepustakaan : 18 buku."

"Skripsi ini membahas tentang penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Kebayoran Lama. Tujuan utama dalam skripsi ini adalah mendeskripsikan implementasi Perda tentang penertiban pedagang kaki lima dan mendeskripsikan hambatan apa saja yang ditemui dalam mengimplementasikan Perda tentang penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu membuat SOP (Standar Operating Procedure), memberikan penambahan jumlah sumber daya manusia dan sanksi-sanksi yang tercantum di dalam Perda harus dijalankan.

---

This research tried to explore the street vendor's orderliness in Traditional Market of Kebayoran Lama. The main purposes of this research are to describe the implementation of the street vendor's orderliness and to describe the obstacles of its implementation. This research uses the qualitative approach. Based on the result of this research, the Government needs to formulate Standard Operating Procedure (SOP) regarding the local regulation No. 8 of 2007 law enforcement, increasing human resources in numbers and forcing the punishment which written on the regulation."