Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi sejarah perempuan merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah baru (sosial) yang berkembang pesat pada akhir abad ke-20, tepatnya semenjak tahun 1970-an, khususnya di Eropa dan Amerika. Sementara di Indonesia, studi-studi sejarah perempuan masih amat langka ditemui. Tesis ini berjudul "Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita 1974-1999". Terdapat tiga persoalan pokok dalam tesis ini. Pertama, bagaimana perilaku dan peran negara dalam mengontrol dan mengakomodir perempuan untuk memperkokoh kepentingan negara Orde Baru melelui Organisasi Dharma Wanita, Kedua, bagaimana perempuan tersebut memberi respon, khususnya dalam kasus Dharma Wanita. Ketiga, bagaimana perkembangan organisasi Dharma Wanita pada masa era reformasi. Untuk membedahi dan menjelaskan persoalan ini secara baik, digunakan corporate state theory (teori negara korporatif), yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli antara lain, Philipe Schimitter, Howard J. Wiarda, Simon Schwotzman dan Guilleno A. Donnal. Teori ini telah diujikan kepada negara-negara di Amerika Latin yang memiliki beberapa kemiripan dengan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan acuan metode sejarah. Pertama, mengumpulkan data melalui studi kearsipan dan kepustakaan. Di samping itu data juga dikumpulkan melalui metode oral history (wawancara). Kedua, analisis data melalui triangulasi metode sejarah, yang dikenal dengan kritik eksteren dan interen. Ketiga, menggunakan teori negara korporatif''untuk menguji data yang ditemukan. Terakhir, menghasilkan sebuah kaSrya ilmiah dengan menggunakan acuan teknik penulisan ilmiah. Sumber penelitain ini, bertitik tolak dari dua jenis sumber penting, yaitu sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama Orde Baru negara melelui pemerintah telah mengefektifkan organisasi Dharma Wanita sebagai sesuatu kekuatan yang andal bagi negara. Pada masa Orde Baru, perempuan Indonesia melalui Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) telah mengalami proses domestikasi, suatu proses yang mempunyai implikasi penjinakan, segregasi dan depolitisasi. Melalui Dharma Wanita negara melakukan kontrol terhadap perempuan, sehingga terciptalah budaya ""ibuisme negara"". Pada masa reformasi telah terjadi perseteruan yang hebat tentang dihapuskan atau tidak keberadaan Dharma Wanita, yang tidak kalah pentingnya dengan perseteruan keberadaan Dwi Fungsi ABRI. Sebagai hasilnya ternyata Dharma Wanita masih tetap dipertahankan dengan mengalami beberapa perubahan, antara lain dalam struktur organisasi, keanggotaan dan program kerja""

"Tesis ini mengkaji tentang Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito sebagai sosok wanita pergerakan Indonesia, sejak Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 hingga terpilihnya menjadi anggota DPR dan Konstituante berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955. Dalam mengkaji sosok Sukaptinah sebagai wanita pergerakan, terungkap bagaimana lingkungan sosialnya mendukung pembentukan kepribadiannya sebagai sosok wanita yang berpikiran maju, peduli terhadap penderitaan kaumnya dan bangsanya, konsisten serta memiliki jiwa kemandirian yang kuat. Berbagai fakta yang diperoleh dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari sumber tertulis maupun lisan mengungkapkan bahwa berbagai kemajemukan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan sosok Sukaptinah sebagai wanita pergerakan. Latar belakang kehidupan keluarga aktivis Muhamadiyah dalam lingkungan tradisional abdi dalem kraton Yogyakarta, dimana wanita lebih banyak berperan dalam wilayah domestik mengurus rumah tangga, berinteraksi dengan pendidikan Barat sekuler yang kontras dengan pendidikan kebangsaan Taman Siswa. Ia mempunyai kedekatan emosional dan kultural yang unik dengan tokoh pembaharu pendidikan, baik pasangan Kyai dan Nyai Dahlan maupun Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara. Pada tahun, 1928 sebagai aktivis Jong lslamieien Bond Dames Afdeeling, pemudi Sukaptinah berpartisipasi aktif dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-1 tanggal 22 Desember yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Sebagai ketua organisasi Istri Indonesia yang independen selama 3 periode pada dekade 1930-an Sukaptinah -yang selanjutnya dikenal sebagai Ny. Sunaryo Mangunpuspito - mempunyai audit yang tidak sedikit dalam meningkatkan kesadaran wanita Indonesia ke arah kehidupan bemasyarakat dan berbangsa menuju Indonesia Raya. Pada tahun 1938, perjuangan isteri Indonesia agar wanita Indonesia duduk dalam Gemeenteraad (dewan kota) berhasil di Semarang, Surabaya, Cirebon dan Bandung. Salah seorang diantaranya adalah Ny.Sunaryo Mangupuspito di Semarang. Menjelang pecahnya Perang Pasifik, organisasi lsteri Indonesia yang dipimpinnya memprakarsai Rapat Umum bersama beberapa organisasi wanita lainnya di Jakarta dan Semarang melakukan protes terhadap Volksraad karena tidak ada anggota wanita dalam lembaga tersebut. Ia juga mengorganisir organisasi-organisasi wanita untuk mendukung aksi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang menuntut Indonesia mempunyai parlemen sendiri. Kongres Perempuan Indonesia ke-4 di Semarang (1941) yang dipimpinnya menghasilkan keputusan yang progresif, seperti mengusulkan kepada Volksraad agar memasukkan Bahasa Indonesia dalam rencana pelajaran sekolah HMS dan AMS, memberi dukungan kepada GAPI atas penolakannya terhadap ordonansi wajib militer (militiedienstplicht) buat bangsa Indonesia, serta mengirim mosi kepada pemerintah kolonial agar hak memilih (actief kiesrecht) anggota dewan haminte juga diberikan kepada wanita Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ny. Sunarjo Mangunpuspito mendampingi Empat Serangkai memimpin kantor bagian Wanita Putera dan menjadi ketua Hujinkai pusat. Dilibatkannya istri pamongpraja dalam aktivita Hujingkai, mengakibatkan para istri pamongpraja tersebut tidak mungkin lagi mengisolir diri di menara gading dan menjaga jarak dengan rakyat kebanyakan seperti pada masa Hindia Belanda. Mereka dituntut harus menyatu dengan masyarakat untuk mengadakan dapur umum, mengorganisir rapat-rapat yang bersifat politis untuk memobilisasi kaum wanita membantu Jepang. Di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ny, Sunaryo Mangunpuspito bersama dengan Ny. Maria Ulfah Santoso SH., berhasil memperjuangkan terjaminnya kesamaan hak wanita dan pria dalam konstitusi UUD-RI 1945 (pasal 27). Bagi Ny.Sunaryo Mangunpuspito, perjuangannya membela tanah air untuk lepas dari penjajahan merupakan perwujudan dari ajaran agama Islam dan ia tetap konsisten memperjuangkan perbaikan dan kemajuan kedudukan wanita. Ia tetap aktif dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) disamping menjadi Ketua Umum Muslimat Masyumi. Karir legislatif Sukaptinah Sunup Mangunpuspito, yang dimulainya sejak menjadi anggota Gemeenteraad Semarang, BPUPKI pada akhir masa pendudukan Jepang, setanjutnya setelah Indonesia merdeka sebagai anggota KNIP dan Badan Pekerja KNIP, anggota DPRS (1950-1955), mencapai puncak dengan terpilihnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan merangkap sebagai anggota Kontituante hasil Pemilu 1955. Meskipun demikian aktivitasnya dalam organisasi wanita tetap ditekuni hingga usia senja dalam memperjuangkan kemajuan wanita dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dijamin dalam konstitusi."

"Representasi perempuan sangat dibutuhkan dalam lingkaran pembuatan kebijakan hari ini. Dimana menjadi harapan guna terwakilinya hak, kebutuhan dan kepentingan perempuan pada kebijakan. Dukungan tersebut berupa dorongan terhadap wacana-wacana yang menciptakan keadilan bagi perempuan. Wacana tersebut menjadi penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut membangun tujuan, isi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. RUU tentang ketahanan keluarga akan menjadi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan perempuan. Penulis melihat wacana pada RUU ini secara kritis, menggunakan analisis wacana kritis. Kemudian penulis melihat wacana yang ada dengan state-feminisme. Melalui analisis wacana kritis dan state-feminisme penulis melihat Draft Naskah Akademik dan RUU banyak berisikan wacana yang tidak berpihak pada perempuan. Berisikan secara langung maupun tidak langsung domestifikasi, streotip gender dan objektifikasi pada perempuan. Terdapat upaya mereduksi perempuan ke dalam peran keluarga. Berangkat dari hal-hal tersebut penulis mencoba melihat bahwa terdapat masalah pada representasi perempuan. Masalah yang ada tidak hanya pada kuantitas juga pada kualitas dari reprensentasi perempuan yang ada.

---

The Representation of women is very much needed in a circle of policy making this day. Where it becomes the hope in order to represent women rights, needs and interests of the policies it self. Its necessary to create policies that support the justice for women. As support in the form of encouragement towards discourses that creates fairness for women. Discourses becomes important to note, because it is build on the purpose, content and implementation of such policies. Bill on family resilience would be policies that affect the lives of women. The authors see the discourse in this Bill were critical, using the critical discourse analysis. using the critical discourse analysis and state-feminism author viewed the Draft script of academic and BILL contains a lot of discourse that does not favour women. witch directly or indirectly portray domestification, gender streotyping and objectication on women. There are efforts at reducing women into the role of the family. Base on the things, which the author tried to see that there are problems in the representation of women. Not just a problem in the number of women in the process of policy making, but existing representation was not truly representative on women."

"Tesis ini menggambarkan tentang faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan pada UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012). Latar belakang penulisan yaitu berawal dari fenomena lemahnya keberadaan peraturan keterwakilan perempuan sehingga menjadi salah satu dampak rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, gaya keterwakilan anggota legislatif dalam pembuatan peraturan tentang keterwakilan perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik), dan keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik.

---

This thesis is about the factors why the role of women legislator is un maximum in decision making of women?s representation in electoral law DPR, DPD and DPRD (Act 12 of 2003, Act 10 of 2008 and No. 8 in 2012). The backround of this research is the weakness of women representation regulation which makes the number of women legislator is low in Indonesian legislative. Using qualitative method, this research has result that women legislator is un maximum when they do their role of making women representation regulation. The factors are, the first is the less of women legislator and the less of critism of woman legislator, the second is the focus of the women legislator is much concern about politic. The third factor is the style of women legislator when making women representation regulation is using delegation caracter (delegate from politic party). The last is the women representator issue has not yet become politic party ownership issue."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bagaimana Harian Umum Kompas memberitakan tentang kasus korupsi Angelina Sondakh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis framing kritis, dengan menggunakan teori Feminisme Radikal dari Kate Millet. Teknik pengumpulan data primer melalui teks berita Kompas dan data sekunder melalui wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menemukan fakta bahwa tampilan berita Kompas tentang kasus korupsi Angelina Sondakh tidak mendalam, lebih menempatkan Angie hanya sebagai pelaku tindak pidana korupsi, bukan korban budaya patriarki yang berlangsung di partai politik, isi pemberitaan bias gender karena lebih menonjolkan sisi feminin Angie sebagai perempuan.

---

ABSTRACTThis thesis is discusses how Kompas Daily’s reported on the case of Angelina Shondakh’s corruption. This study is a qualitative research with critical framing analysis, using the Radical Feminism theory by Kate Millet. The primary data techniques collected by Kompas news text and the secondary data techniques collected by in-depth interviews. The result of the study are fact that the view of Kompas news about Angelina Shondakh’s corruption case are not solid, it put Angie just as the perpetrators of corruption, not as the victim of patriarchal culture that took place in the political parties, the content of the gender bias as much as Angie accentuate the feminine side of a woman."

"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi.Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.

---

This research analyzes the cultural, socio-economic, and political factors contributing to the increase of women?s representation in Regional Legislative Council (DPRD) of Maluku Province in district 2 Buru regency during the period of 2009-2014. Using qualitative method, this research seeks to explain how this increase could occur.This research finally concludes that only political factors that determines the increase of women?s representation. Nevertheless, political factors must also be supported by political profile, personal popularity, and patronage networks owned by women candidates."

"[ABSTRAKTesis ini menggambarkan tentang modal sosial dan strategi yang digunakankelima Anggota legislatif perempuan terpilih di Sulawesi Selatan. Latar belakangpenulisan yaitu berawal dari fakta yang dilihat dari hasil pemilu tahun 2014khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dimana dari lima Anggota legislatifperempuan yang terpilih merupakan keluarga dari para penguasa yang ada didaerah tersebut meskipun dalam pertarungan perebutan kursi DPR RI, terdapatbanyak calon perempuan yang juga berasal dari kalangan aktivis perempuan.Dengan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu modal sosial yang dimilikioleh masing-masing Anggota legislatif perempuan yang terpilih menjadi kuncimereka untuk terlibat dalam pencalonan pada pemilu 2014 silam. Faktorfaktornyaadalah pertama, karena kelima Anggota legislatif perempuan terpilihmerupakan keluarga dari penguasa di daerah Sulawesi Selatan, maka denganmudah dukungan birokrasi diberikan kepada mereka. Kedua, adanya beberapabentuk kecurangan seperti money politics serta bentuk pelanggaran pemilu gunamemenangkan kelimanya menyebabkan mereka berhasil memperoleh suara yangsignifikan di daerah dimana keluarga mereka berkuasa.

---

ABSTRACT

This thesis describes social capital and strategies used five female legislators elected in South Sulawesi Background of writing that originated from the fact that seen from the election results in 2014 especially South Sulawesi province where five legislators of elected women is the family of rulers in the area despite the fight for the seat of Parliament there are many female candidates are also come from women activists With qualitative methods the results obtained by the social capital which is owned by their respective legislative Members woman to be elected to key them to be involved in the nomination of the 2014 elections ago The factors is the first as the fifth legislative Members elected women is the family of the ruler in the area of South Sulawesi it can easily support given to their bureaucracy Second the existence of some form of fraud such as money politics as well as the violation of the election in order to win his fifth cause they managed to gain a significant voice in the area where their families in power ;This thesis describes social capital and strategies used five female legislators elected in South Sulawesi Background of writing that originated from the fact that seen from the election results in 2014 especially South Sulawesi province where five legislators of elected women is the family of rulers in the area despite the fight for the seat of Parliament there are many female candidates are also come from women activists With qualitative methods the results obtained by the social capital which is owned by their respective legislative Members woman to be elected to key them to be involved in the nomination of the 2014 elections ago The factors is the first as the fifth legislative Members elected women is the family of the ruler in the area of South Sulawesi it can easily support given to their bureaucracy Second the existence of some form of fraud such as money politics as well as the violation of the election in order to win his fifth cause they managed to gain a significant voice in the area where their families in power ;This thesis describes social capital and strategies used five female legislators elected in South Sulawesi Background of writing that originated from the fact that seen from the election results in 2014 especially South Sulawesi province where five legislators of elected women is the family of rulers in the area despite the fight for the seat of Parliament there are many female candidates are also come from women activists With qualitative methods the results obtained by the social capital which is owned by their respective legislative Members woman to be elected to key them to be involved in the nomination of the 2014 elections ago The factors is the first as the fifth legislative Members elected women is the family of the ruler in the area of South Sulawesi it can easily support given to their bureaucracy Second the existence of some form of fraud such as money politics as well as the violation of the election in order to win his fifth cause they managed to gain a significant voice in the area where their families in power , This thesis describes social capital and strategies used five female legislators elected in South Sulawesi Background of writing that originated from the fact that seen from the election results in 2014 especially South Sulawesi province where five legislators of elected women is the family of rulers in the area despite the fight for the seat of Parliament there are many female candidates are also come from women activists With qualitative methods the results obtained by the social capital which is owned by their respective legislative Members woman to be elected to key them to be involved in the nomination of the 2014 elections ago The factors is the first as the fifth legislative Members elected women is the family of the ruler in the area of South Sulawesi it can easily support given to their bureaucracy Second the existence of some form of fraud such as money politics as well as the violation of the election in order to win his fifth cause they managed to gain a significant voice in the area where their families in power ]"