Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendekatan historis terhadap pengaruh Revolusi Ilijau dengan studi kasus di kawasan persawahan Rawa Onom, kabupaten Ciamis mencmukan bahwa perilaku petani terhadap Revolusi I lijau ditentukan olch faktor karakteristik lokal. Faktor karakteristik lokal tersebut adalah kondisi lingkungan alami di Rawa Onom dan sosiokultural petaninya. Hal yang string dikeluhkan petani di Rawa Onom, terutama sebelum rampungnya rehabilitasi irigasi d .Rawa Onom pada awal tahun 1980'an (tahapan rehabilitasinya sejak 1969), adalah Iuapan air atau banjir yang berasal sungai-sungai sekitar persawahan Rawa Onom. Kondisi di persawahan Rawa Onom tersebut memberi pengaruh terhadap perilaku petani dalam menanggapi penerapan Paket Teknologi intensitikasi pertanian oleh pemerintah. Dalam menanggapi Iahan sawah yang sewaktu-waktu dapat tergenang air, petani sejak lama menggunakan tanaman padi varietas lokal yang memiliki sosok tinggi, ada yang mencapai tinggi 1,70 meter, sehingga mampu beradaptasi dengan genangan air. Pengenalan varietas padi unggulan, terutama varietas unggul tahan wereng (VUTW) yang bersosok pendek, ditanggapi petani secara ragu-ragu dan khawatir. Demikian halnya terhadap input-input Paket Teknologi intensitikasi pertanian lainnya seperti penggunaan pupuk pabrik. Setelah direhabilitasinya sistem irigasi di Rawa Onom secara bertahap sejak tahun 1969, maka petani di Rawa Onom mulai berubah sikap lebih terbuka, di mana sejak pertengahan tahun 1970'an rnulai masuk PR 8, PR 5, IR 26, IR 24. Selanjutnya sejak pertengahan tahun 1980'an, atau pada periode sekitar rampungnya rehabilitasi daerah irigasi Rawa Onom, maka sejak itu pula penggunaan input-input Paket Teknologi semakin intensif, antara lain berupa penggunaan padi VUI'W serta pupuk pabrik. Dengan dcmikian, pada kasus di Rawa Onom ini, lebih relevan dengan pendapat yang bertitik tolak pada faktor karakteristik lokal, yaitu `faktor kondisi alami di Rawa Onom serta faktor sosiokultural masyarakat turut mempengaruhi respons petani terhadap penerapan Paket Teknologi fase Revolusi Hijau."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan revolusi hijau dalam peningkatan produksi beras masyarakat Ogan Komering Ilir tahun 1969 � 1998. Upaya peningkatan produksi pangan telah dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan Revolusi Hijau melaui kegiatan pancausaha tani dan saptausaha tani. Program ini dapat dilaksanakan di berbagai daerah termasuk di Ogan Komering Ilir, karena adanya kerjasama antara lembaga¬lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Satuan Pelaksana Bimas, Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat. Agar Revolusi Hijau dapat dilaksanakan, dibentuklah organisasi Bimas mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, setiap propinsi mempunyai tanggung jawab agar program ini bisa berhasil. Program intensifikasi mulai dilaksanakan sejak tahun 1969, hal ini terlihat dengan adanya pembukaan sawah baru, kalau sebelumnya yang ada hanya sawah lebak, dengan adanya pembangunan di bidang pertanian lewat pembangunan irigasi, drainase, jalan, jembatan maka telah ada sawah pasang surut dan sawah irigasi. Lahan sawah yang terbesar adalah sawah lebak diikuti sawah pasang surut dan sawah irigasi. Untuk sawah irigasi hanya berada di kecamatan Lempuing, karena lokasi ini memungkinkan dikembangkannya sawah irigasi teknis. Dengan adanya program pancausaha tani, cara kerja petani dalam pengolahan lahan mengalami perubahan, sehingga telah dapat meningkatkan rata-rata hasil produksi padi per musim tanam akibat adanya penanaman varietas unggul. Penanaman varietas unggul telah dapat meningkatkan produktivitas lahan, kalau sebelumnya untuk sawah lebak produktivitas lahan adalah 1.9 ton per hektar mengalami peningkatan menjadi"

"Dalam penulisan skripsi ini masalah yang diketengahkan adalah tentang ekonomi pertanian di daerah Kabupaten Klaten. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai Revolusi Hijau yang terjadi di Klaten, yaitu suatu revolusi di bidang pertanian yang dimulai dengan dlketemukannya bibit jenis padi baru pada tahun 1968. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat adalah tentang dampak dari Revolus Hijau tersebut di. K1aten. Revolusi Hijau adalah suatu Cara atau metode baru di bidang pertanian yang sudah dimulai di negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, Philipina, Thailand. Metode tersebut sebenarnya ditemukan oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 1940-an, hal tersebut sehubungan dengan sernakin banyaknya negara-negara yang kekurangan pangan dan mengalami kelaparan sehingga mereka mengimpor bangan pangannya dari luar negeri. Dari peristiwa itulah maka penemuan baru Jenis bibit padi disebarkan oleh Amerika Serikat ke seluruh dunia terutama Asia dan Afrika yang kemudian terkenal dengan sebutan Revolusi Hijau. Untuk Indonesia istilah tersebut sebenarnya tidak terialu popular, karena metode tersebut hampir bersamaan dengan metode pertanian yang disebut Intensi fikasi da Ekstensifikasi Pertanian. Tetapi cara tersebut bukanlah suatu inovasi baru dalam bidang pertanian sehingga tidak banyak mernberikan hasil yang maksimal. Revolusi Hijau di Indonesia dilaksanakan pertama kali adalah di Klaten ,pada tahun 1968. Klaten dijadikan sebagai Pilot Project 'dari pelaksanaan Revolusi Hijau hal ini disebabkan karena daerahnya yang subur dan dikenal dengan sistem pertanian sawah yang cukup luas dibandingkan daerah lainnya di Jawa, selain itu Klaten dijadikan sebagai pemasok bahan-bahan pangan seperti sayur dan buah-buahan, ini terjadi sejak abad ke-19. Dari faktor tersebut diatas masalah yang diangkat adalah tentang Pelaksanaan Revolusi Hijau di Klaten dengan melihat dampak atau akibat dari penerapan Revolusi Hijau yang dapat mepengaruhi sistem pertanian serta yang mengakibatkan adanya perubahan--perubahan Sosial-Ekonomi masyarakatnya. Hal ini mengingat pemakalan istilah Revolusi Hijau itu sendiri tidak secara langsung digunakan dalam pelaksanaannya, tetapi istilah yang dikenalkan adalah Program Bimas Tani Makmur."

"Artikel ini membahas pemanfaatan DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas dalam konteks pelaksanaan program Revolusi Hijau di Jawa Timur pada masa Orde Baru yang berkontribusi penting di dalam keberhasilan pemerintah Orde Baru keluar dari krisis pangan dan berswadaya beras. Bendungan Wlingi (Kabupaten Blitar) dan Widas (Kabupaten Nganjuk) berhasil dibangun berkat kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang sebagai penyandang dana maupun sebagai konsultan pembangunan pertanian modern di Indonesia. Kedua bendungan tersebut bermanfaat di dalam sistem irigasi, pengendali banjir, mengkonversi lahan kering ke lahan sawah, melestarikan dan mengembangbiakkan ikan, serta menjadi destinasi wisata DAS Brantas di Jawa Timur"

"Pelindungan hak-hak petani atas tanah secara normatif sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun secara empiris, petani masih belum mendapatkan kesejahteraan dari tanahnya. Sedangkan, kehidupan dan penghidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya tersebut. Bahkan, beberapa petani memiliki luasan tanah yang sangat kecil sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Petani gurem semacam itu sangat membutuhkan Pelindungan terhadap hak-hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Pelindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu juga mengamati implementasi kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani gurem dalam kerangka reforma agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Hal ini guna mengumpulkan data primer yakni melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa Pelindungan dan pemberdayaan petani dalam ketentuan hukum di Indonesia cenderung meluas dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja banyak mengancam hak-hak petani atas tanah. Selanjutnya pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan petani melalui reforma agraria belum optimal dikarenakan penggunaan Hak Milik Bersama sebagai alas hak. Juga pemberdayaan petani yang melalui program pemerintah seringkali masih terpecah-pecah dan cenderung sektoral.

---

The normative protection of farmers' rights to land has already been affirmed within Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Principles of Agrarian Affairs. However, empirically, farmers are still not reaping prosperity from their land. Their lives and livelihoods, however, heavily rely on these resources. In fact, some farmers possess very small land holdings that do not sufficiently meet their basic needs. Farmers in such marginalized situations critically require protection for their land rights. The objective of this research is to examine the legal provisions in Indonesia that regulate the protection and empowerment of farmers. It also scrutinizes the implementation of policies to protect and empower marginalized farmers within the framework of agrarian reform. The method employed in this legal research is non-doctrinal, using a socio-legal approach to gather primary data through field studies and secondary data through literature review. Subsequently, the data is qualitatively analyzed. From the analysis results, it can be stated that the protection and empowerment of farmers within legal provisions in Indonesia tend to expand and often lead to jurisdictional overlaps. Furthermore, the regulations within Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation significantly threaten farmers' land rights. Moreover, the implementation of protection and empowerment of farmers through agrarian reform has not been optimal due to the use of Collective Ownership Rights as a basis for rights. Also, government-led empowerment programs for farmers often remain fragmented and tend to be sectoral."

"Sebagai lumbung beras nasional, Sulawesi Selatan sering kali dikaitkan dengan revolusi hijau dari rezim Orde Baru, terutama sejak Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 1984. Selain itu, Sulawesi Selatan memiliki peran yang vital sebagai penyuplai beras di Indonesia yang tampak pada 1930-an. Kontrol negara adalah salah satu faktor yang mendukung keberhasilan Sulawesi Selatan, bersamaan dengan faktor lainnya terutama kondisi lingkungan dan pengembangan irigasi. Artikel ini mendiskusikan jaringan perdagangan beras dan hubungannya dengan dinamika pelabuhan ekspor di Sulawesi Selatan pada 1930-an. Dengan menerapkan metode sejarah, studi ini memanfaatkan sumber-sumber primer, seperti arsip, jurnal, koran, dan majalah. Temuan studi menunjukkan bahwa perdagangan beras selama 1930-an telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring keterlibatan negara dalam perdagangan pada 1933. Peningkatan ini terlihat dalam sistem perdagangan dan jumlah beras yang diekspor. Peningkatan yang tampak dari sistem perdagangan dan jumlah beras yang diekspor menjelaskan signifikansi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung beras di Hindia Belanda. Dengan menggambarkan daerah produksi, aktor-aktor yang terlibat, pelabuhan ekspor, dan jaringan perdagangan, studi ini memperlihatkan hubungan antara perdagangan intraregional dan interregional."

"Penelitian ini membahas implementasi program intensifikasi pertanian padi oleh pemerintah Indonesia di Kabupaten Purbalingga pada tahun 1969-1998. Program intensifikasi pertanian padi sendiri dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu (Orde Baru) untuk mencapai swasembada beras nasional dan mengatur harga beras agar tetap terjangkau sementara meningkatkan kesejahteraan petani padi di Kabupaten Purbalingga. Namun, program ini mendapat respons positif dari petani di Kabupaten Purbalingga setelah beberapa tahun implementasi karena faktor kualitas teknologi yang digunakan dan masalah teknis di lapangan. Melalui metode dan sumber historis seperti literatur, arsip, publikasi pemerintah, dan wawancara dengan narasumber aktual, ternyata implementasi program membuat peluang di sektor pertanian menjadi tidak seimbang meskipun berhasil meningkatkan jumlah beras lokal. produksi.

---

This study discusses the implementation of the rice agriculture intensification program by the Indonesian government in Purbalingga Regency in 1969-1998. The intensification program of rice farming itself was implemented by the Indonesian government at that time (the New Order) to achieve national self-sufficiency in rice and regulate rice prices to remain affordable while increasing the welfare of rice farmers in Purbalingga District. However, this program received a positive response from farmers in Purbalingga District after several years of implementation due to the quality of the technology used and technical problems in the field. Through historical methods and sources such as literature, archives, government publications, and interviews with actual sources, it turned out that the implementation of the program made the opportunities in the agricultural sector unbalanced despite the success in increasing the amount of local rice. production."

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No.41 Tahun 2009 yang mengamanatkan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk mempercepat pelaksanaan LP2B, di tahun 2021, Kementrian ATR/BPN mengesahkan Keputusan Menteri No.1589/SK-HK02.01/XII/2021 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai acuan dalam penetapan LP2B. Di sisi lain, LP2B merupakan bagian dari RTRW daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. LP2B yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 memiliki luas sekitar 35% dari luas LSD, ini mengindikasikan ketidakharmonisan kebijakan dalam penetapan LP2B. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan kesesuaian LP2B di Kabupaten Tangerang pada tahun 2031. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dinamika penutup lahan tahun 2015, 2019, 2023 dan 2031, mensintesa pemodelan kesesuaian LP2B tahun 2031 dan mengevaluasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 2031 Kabupaten Tangerang. Model kesesuaian LP2B tahun 2031 dihasilkan menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation dengan variabel: model penutup lahan 2031, kesesuaian lahan pertanian pangan padi, kebijakan LSD serta kebijakan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur. Platform Google Earth Engine digunakan untuk klasifikasi penutup lahan dengan machine learning, algoritma random forest. Metode Cellular Automata Artificial Neural Network digunakan untuk pemodelan penutup lahan tahun 2031. Dinamika perubahan penutup lahan menunjukkan fenomena ketidakberlanjutan lahan sawah di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tangerang tidak sesuai untuk LP2B, sehingga kebijakan LSD perlu dikaji ulang. Lahan yang sesuai untuk LP2B memiliki karakteristik kesesuaian lahan padi (lereng <15% dan curah hujan 700-3.000 mm/tahun), kepadatan penduduk relatif rendah, jauh dari pusat DKI Jakarta, jauh dari pusat industri dan perdagangan, jauh dari akses transportasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Hasil evaluasi KP2B pada RTRW Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar KP2B sesuai dengan model LP2B 2031. Dengan demikian, revisi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 dikatakan sudah mempertimbangkan konsep keberlanjutan.

---

The Indonesian government committed to realizing food security, it is shown by the establishment of Law No. 41 of 2009 which mandates the provision of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). To accelerate the implementation of LP2B, in 2021, the Ministry of ATR/BPN ratified Ministerial Decree No. 1589/SK-HK02.01/XII/2021 concerning Protected Rice Fields (LSD) as a reference in determining LP2B. On the other hand, LP2B is part of regional RTRW, one of which is in Tangerang Regency. The LP2B determined in the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 has an area of around 35% of the LSD area, this indicates policy disharmony in determining the LP2B. Therefore, it is necessary to model the suitability of LP2B in Tangerang Regency in 2031. The aim of this research is to analyze the dynamics of land cover in 2015, 2019, 2023 and 2031, synthesize the suitability modeling of LP2B in 2031 and evaluate the District's 2031 Sustainable Food Agriculture Area (KP2B). Tangerang. The 2031 LP2B suitability model was produced using Spatial Multi Criteria Evaluation with variables: 2031 land cover model, suitability of rice farming land, LSD policy and Jabodetabek-Punjur National Strategic Area policy. Google Earth Engine platform is used for land cover classification with machine learning, random forest algorithms. The Cellular Automata Artificial Neural Network method is used to model land cover in 2031. The dynamics of changes in land cover show the phenomenon of unsustainable rice fields in Tangerang Regency. The results of the suitability analysis show that most of the land in Tangerang Regency is not suitable for LP2B, therefore the LSD policy needs to be reviewed. Land suitable for LP2B has the characteristics of rice land suitability (slope <15% and rainfall 700-3,000 mm/year), relatively low population density, far from the center of DKI Jakarta, far from industrial and trade centers, far from transportation access and far from the center of government. The results of the KP2B evaluation in the Tangerang Regency RTRW show that most of the KP2B are in accordance with the 2031 LP2B model. Thus, the revision of the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 is said to have considered the concept of sustainability."

"Kabupaten Kediri sebagai salah satu penghasil padi dan palawija terbesar di Propinsi Jawa Timur telah berhasil swasembada beras. Tercapainya swasembada beras ini tentu tidak lepas dari usaha dan kerja keras para petani. Namun jika dibandingkan luas tanah sawah dengan jumlah petani Yang ada di Kàbupaten Kediri, rata-rata petani di Kabupaten tersebut tergolong petani gurem. Sehubungan dengan hal tersebut, masalah yang akan dibahas adalah : Daerah mana yang taraf hidup petaninya mencapai cukup dan miskin sekali dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ?Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:- Taraf hidup petani di Kabupaten Kediri berada pada golongan miskin sekali sampai dengan cukup. Daerah yang taraf hidup petaninya miskin sekali terdapat di Kecamatan Kras, Mojo, Ngancar Plosoklaten dan Puncu. Sedangkan daerah yang taraf hidup petaninya mencapai cukup terdapat di Kecamatan Gampengrejo, Kunjang, Fagu, Papar dan Pleinahan. - Ada pengaruh antara faktor pengairan, jumlah pemakaian pupuk, frekwensi kunjungan penyuluhan, lereng dan ketinggian terhadap taraf hidup petani. Dan kontribusi yang diberikan oleh kelima faktor tersebut sebesar 84 %. - Dari kelima faktor yang mempengaruhi taraf hidup petani di Kabupaten Kedini, ternyata faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pengairan ( r = 0,83 ), dimana semakin padat pengairan pada tanah sawah, taraf hidup petani cenderung semakin cukup."