Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama mendeskripsikan dan menjelaskan strategi kesantunan yang digunakan oleh Presiden George Walker Bush sepanjang tahun 2006; kedua, mengidentifikasi pertalian antara strategi kesantunan yang digunakan Presiden Bush dan implikaturnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan ancangan pragmatik. Ancangan pragmatik digunakan untuk menganalisis bagaimana tuturan tersebut memengaruhi penutur dan petuturnya di dalam komunikasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Presiden Bush di dalam teks pidato politik berbahasa Inggris menggunakan empat strategi dari lima strategi yang dirumuskan Brown dan Levinson, yaitu strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi (BTTB); bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan positif (BTBKP); bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan negatif (BTBKN), dan bertutur secara samar-samar (BS). Secara keseluruhan, strategi yang paling sering digunakan adalah strategi bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan positif (62, 96 %) karena Presiden Bush ingin menunjukkan penghargaan, rasa solidaritas, simpati, dan persahabatan serta kcinginan yang sama.Tujuannya adalah untuk mempertahankan stabilitas di antara sesama sehingga dapat terjalin persahabatan dan kedekatan diantara Presiden Bush dengan mitra tutur baik di dalam maupun di luar negeri. Pertalian strategi bertutur ini dengan implikaturnya, yaitu strategi bertutur dengan menggunakan strategi BTTB, BTBKP, BTBKN, dan BS (sarat dengan kesantunan) memiliki implikatur yang kuat, artinya petutur dari Presiden Bush bisa memahami maksud tuturan Presiden Bush. Selain itu, tuturan Presiden Bush mengandungi efek kontekstual yang banyak, yang diperoleh dengan mengeluarkan usaha paling sedikit atau dengan waktu paling pendek. Secara politis, dalam urusan dalam negeri, tuturan Presiden Bush memiliki maksud meminta dukungan, dan memengaruhi petutur. Ia juga ingin menunjukkan bahwa kebijakannya sesuai dengan kepentingan rakyat Amerika Serikat. Dalam urusan luar negeri, tuturannya menginfonnasikan bahwa is sebagai Presiden dari sebuah negara adidaya memiliki kebijakan yang ditujukan untuk kebaikan seluruh manusia di dunia.

---

This research has two aims: firstly to describe and elaborate President George Walker Bush's politeness strategies during 2006; secondly to identify the relation between the strategy and its implicatures. This research is a qualitative with pragmatic approach. This approach is adopted to analyze how an utterance can influence the speakers and hearers in a communication.

The result shows that the English texts of President Bush's politics speeches adopted four of the five strategies formulated by Brown and Levinson. Those strategies are direct language without compliments or bald on record without redressive action (BTTB), direct language with positive politeness or FTA on record with redressive action (BTBKP), and direct language with negative politeness or FTA on record with redressive action (BTBKN), and FTA of record (BS) strategics.

Overall, President Bush mostly adopted direct language with positive politeness strategy (62. 96%) to show the hearers his appreciation, sense of solidarity, sympathy and friendship as well as common intention. His aim is to maintain the stability among conversational participants in order to form friendship and establish close relations with the hearers both domestically and internationally. The relations of those strategies, i.e. the strategies using BTTB, BTBKP, BTBKN, and BS (politeness laden) have strong implicature. This suggests that the hearers understand the meaning of President Bush's speeches.

In addition, his speeches contain many contextual effects with minimum efforts or shortest time. Politically, in his domestic policy, Presiden Bush's speeches have a meaning to get support, and influence the hearers. He also needs to show that his policy is appropriate with United States's needs. In his international policy, his speeches inform that he has a beneficial policy which is purposed for all persons in the world."

"Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir tetap menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir ini di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir ini dapat dijadikan senjata nuklir yang sangat mematikan. Di bulan Juli 2005, Presiden George W. Bush Jr. dan Perdana Menteri Manmohan Singh melakukan pertemuan bilateral yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara menyetujui untuk bekerjasama dalam mengembangkan program teknologi energi nuklir. Kesepakatan antara Amerika dan India tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Bush, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India ketika negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir di tahun 1998. Sanksi ekonomi tersebut sendiri telah dicabut setelah serangan 911 karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. terhadap program nuklir yang dimiliki oleh India.

---

The discovery of atom fission technology into nuclear has become an inspiration yet at the same time the source of worry, since nuclear could be a source of energy and a lethal weapon. On July 2005, President George W. Bush Jr. met Prime Minister Manmohan Singh on a bilateral meeting and they agreed to a cooperation between two countries which include nuclear cooperation. These cooperation showed a change on American foreign policy under the presidency of George Bush, Jr, where previously under the Clinton administration, American government dropped sanctions to India when they did nuclear tests in 1998. These sanctions had been lifted after the 911 event, since India has been fully supported on President Bush Jr?s foreign policy. Even so American government still could not give aid to India regarding nuclear program because of the American law that prohibit aid to countries who are not a signatory parties to the Non Proliferation Treaty. This is a descriptive research that try to describe how the change of united states? foreign policy under the presidency of George W. Bush Jr. toward Indian nuclear program."

"Pemilihan umum tahun 2000 di Amerika Serikat telah terlaksana. Tetapi terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini, yaitu: mengapa partisipasi para pemilih dalam pemilihan presiden di Amerika relatif terbatas hanya sekitar 50% - 55 % dari suara pemilih, mengapa partai yang memenangkan kursi presiden tidak menjamin partai tersebut mempertahankan kemenangan sebelumnya di Kongres: DPR (The House of Representative) dan Senat, Mengapa Presiden terpilih Amerika dengan dukungan a plurality (Majority electoral college) belum tentu merebut dukungan a majority (popular votes) atau mengapa kandidat yang memperoleh dukungan populer votes tidak terpilih sebagai presiden Amerika, dan apakah makna penyelesaian sengketa politik hasil pemilihan presiden 2000 di Mahkamah Agung Negara Bagian Florida dan Mahkamah Agung Federal Amerika (U.S. Supreme Court) ? Pembahasan dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif, dengan mengandalkan kesahihan informasi dan data kepustakaan.Pemilihan dilakukan sebagai perwujudan dari sistem demokrasi konstitusional yang dianut Amerika Serikat. Sistem demokrasi konstitusional memberi pengertian bahwa kebebasan, perwakilan, dan pembatasan kekuasaan pemerintah bersandar pada demokrasi dan konstitusi. Demokrasi menggambarkan pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan berdasarkan aturan mayoritas (majority rule). Sedang konstitusi menyatakan pembatasan pada kekuasaan demokrasi, dalam batasan bahwa suara mayoritas yang memerintah tidak akan meluas menindas minoritas. Dalam demokrasi partisipasi politik merupakan suatu cara seseorang menyatakan, menentukan, atau mengungkapkan kemampuan dirinya menciptakan nilai-nilai kemanusiaannya dalam sebuah pemilihan. Pemilihan diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan dengan aturan-aturan: winner takes all, the single-member district system, the plurality and majority rule, the Electoral College.Dalam pemilihan umum tahun 2000, dilakukan pemilihan presiden yang diikuti oleh kandidat Presiden George W.Bush dari Partai Republik dan Al Gore dari Demokrat yang memperebutkan 538 suara elektoral, dengan partisipasi 105.326.325 rakyat pemilih. Juga diadakan pemilihan 435 anggota DPR (the House of Representative) yang diikuti oleh 835 kandidat , dan 34 Senator yang diikuti oleh 75 kandidat.Ternyata kubu Al Gore mengklaim hasil penghitungan suara para pemilih di Florida, yang saat itu juga merupakan negara bagian yang paling terakhir merampungkan penghitungan suara. Sehingga terjadi persengketaan di Pengadilan. Setelah melalui beberapa tahap persidangan termasuk oleh Mahkamah Agung Florida, akhirnya Mahkamah Agung Federal memutuskan sengketa hasil penghitungan suara ini, dan George W. Bush dinyatakan terpilih sebagai Presiden Amerika ke-43.

---

Al Gore V. George W. Bush in U.S. President Campaign 2000: Conflict of General Election Result in FloridaThe 2000 General Election in United State has been held. But there were some problem that became the main topic in this thesis, i.e. : why the participation of voters in president election in United State relatively limited only range for 50%-55% of voters, why the party who was winning the president chair were not guaranteeing that party to maintain its former victory in Congress; The House of Representative and Senate, Why the selected American President with the support of plurality (Majority electoral) was still not certain to gain majority support (popular votes), or why did the candidates who had gain popular votes support was not selected as the American President, and what is the mean of resolution for politic conflict of the 2000 general election result at the Supreme Court of Florida State and at the U. S. Supreme Court? The discussion was held based on qualitative approach, by counting on the legality of information and literature data.Election was held as manifestation of the constitutional democracy system, which was believed in United States. It provides a comprehension that the government's freedom, representative, and authority limitation was lie on democracy and constitution. Democracy described the formed government as government based on majority rule. Whereas, the constitution stated that in limitation of democracy power, the governing majority vote will not expand and oppress the minority. Democracy of politic participation is a certain method to state, determine, or express his ability about creating his humanity values i n one election. United State organized the election regularly and continuously by rules of: winner takes all, the single-member district system, the plurality and majority rule the Electoral College.On the general election in the 2000 years, the president election were participated by the candidate of Republican Party, President George W. Bush and Al gore of the Democrats Party, which was struggling for 538 Electoral Votes. Also, the election of 435 House of Representative members, which were participated by 835 candidates, and 34 Senators which was participated by 7 5 candidates. It turned out t hat t he Al Gore entrenchment claimed the vote enumeration of the electors in Florida, which in that time was also the last state in completing its vote enumeration. Then there were accusations in the court. After passing several stages of court session including by the Florida Supreme Court, and finally the Federal Supreme Court decide that in this dispute of vote enumeration result, George W. Bush was declared as the 43nd American President."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS dalam konflik Israel-Palestina khususnya pada saat masa Presiden Bush, serta menjelaskan faktor-faktor eksternal dan internal AS yang berubah dan tidak dapat diabaikan pada saat itu sehingga membuat AS melakukan adaptasi dalam perilakunya. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah perilaku kebijakan AS sebagai satu-satunya negara yang mengalami perubahan secara signifikan dalam doktrin dan kebijakan luar negerinya setelah peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001.Adaptasi perilaku AS, merupakan respon AS terhadap perkembangan di lingkungan eksternalnya yaitu peningkatan eskalasi konflik di wilayah pendudukan di Palestina, adanya tekanan dari negara-negara asing termasuk dari negara-negara yang merupakan "sekutu dekat" AS di kawasan serta strategi ofensif yang dijalankan oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sejak tahun 2001. Di samping itu, adaptasi perilaku AS tersebut juga merupakan respon AS atas perkembangan di lingkungan internalnya yaitu adanya keprihatinan anggota Kongres/Senat serta publik domestik AS, adanya kekhawatiran kehilangan momentum positif proses perdamaian di Timur Tengah serta adanya kekhawatiran menurunnya koalisi global anti terorisme di kalangan Pemerintah AS.Pembahasan mengenai permasalahan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran sebagai alat analitis.Dengan menggunakan pendapat Rosenau yang mengaitkan antara tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan respon terhadap aksi dari lingkungan eksternal dan internal serta penjelasan bahwa kebijakan luar negeri perlu dipikirkan sebagai suatu proses adaptif, pendekatan sistem politik David Easton, Mochtar Mas'oed dan Hoisti mengenai komponen kebijakan luar negeri serta teori yang dikemukakan Howard Lentner bahwa dalam mencapai tujuan politik luar negerinya, suatu negara mengalami serangkaian penyesuaian yang tetap yang terjadi di dalam negara maupun antara negara dengan situasi yang dihadapi, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini adalah adaptasi perilaku AS diwujudkan dalam beberapa penyesuaian kebijakan luar negeri AS mengenai konflik Israel-Palestina, yang mencapai puncaknya pada peluncuran roadmap pembentukan dua negara sebagai penyelesaian terhadap konflik Israel-Palestina pada tanggal 30 April 2003. Dalam roadmap disebutkan bahwa realisasi pengakhiran konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan penghentian kekerasan dan tindakan terorisme, dengan pemimpin Palestina yang mampu secara tegas mengambil tindakan melawan tindakan teror dan mampu untuk membangun demokrasi berdasarkan toleransi dan kemerdekaan, kesediaan Israel untuk melakukan apa yang diperlukan bagi berdirinya negara Palestina dan diterimanya oleh kedua pihak suatu wilayah pemukiman sebagaimana telah diatur dalam roadmap tersebut.Peluncuran roadmap perdamaian merupakan wujud adaptasi kebijakan Presiden Bush pada tingkat perilakulaksi dalam konflik Israel-Palestina, dimana sebelumnya Presiden Bush selalu menolak thrill tangan langsung untuk menggerakkan proses perdamaian. Presiden Bush kini mengulurkan tangannya langsung dengan meletakkan kapasitas dan pengaruh AS untuk membuka kembali solusi politik yang selama lebih dari dua tahun tertutup rapat."

"ABSTRAKMedia massa sudah sejak lama digunakan sebagai saluran komunikasi politik.Kehadirannya tidak saja bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai kemampuanuntuk menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak untuk diberitakan. Olehkarena itu kehadiran debat di Televisi antar kandidat presiden Amerika sebagai salah satukomponen pers yang bebas dan saluran tradisi demokrasi di Amerika antara pemimpinbangsa dan para pemilih dalam kehidupan politik di Amerika tidak diragukan lagi. Mediamassa tidak saja dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi politik bagi warganya, akantetapi secara tidak Iangsung menetukan arah bangsa dengan mendiskusikan issu issubangsa yang sedang berlaku pada saat itu.Beranjak dari Iatar belakang yang diutarakan, maka pokok masalah kajianini berangkat dari pertanyaan dalam konteks studi pemikiran ekonomi Amerika danpengaruhnya dalam komunikasi politik di Amerika seperti:1. apa dampak atau pengaruh isu isu perekonomian dalam debat kandidat presidenAmerika?2. apakah kontribusi dari masing masing isu ekonomi (pajak, kesehatan, AFTA,perdagangan luar negeri, subsidi, dll ) dalam debat kandidat presiden dalammenenlukan kemenangan pemilihan Presiden?Jadi permasalahan pokoknya tidak diangkat dari pengaruh dampak debatkandidat presiden, akan tetapi justru lebih menekankan kepada isi permasalahan ekonomi.Melihat makin besarnya peranan debat kandidat presiden Amerika dalamkehidupan perekonomian dan politik Amerika dewasa ini, khususnya dalam studi iniadalah peranan isu perekonomian dalam analisa kandungan debat, maka tujuan utamadari studi ini adalah berawal dari pengkajian transkrip debat debat kandidat PresidenAmerika pada tahun 1992. Secara rinci tujuan Studi ini adalah :1. Mengkaji bagaimana peranan isu isu ekonomi dalam ketiga debat kandidatpresiden Amerika tahun 1992.2. Menelaah bagaimana perbedaan dalam melakukan tanggapan (response) dankemampuan berkomunikasi dari para kandidat presiden Amerika tahun 1992uutuk isu isu perekonomian.3. Memahami analisa analisa yang ditampilkan dalam media tentang isu isu ekonomidalam debat kandidat presiden Amerika selama pemilihan presiden Amerikatahun 1992 serta bagaimana masing-masing kandidat menggunakan isu isuekonomi dan membungkusnya dalam mendukung ungkapan-ungkapanperekonomian dan perpolitikan pada masa kampanye kepresidenannya.4. Untuk memahami dan memperlihatkan pemahaman teks dari format debatkandidal presiden dalam tradisi demokrasi Amerika."

"Tesis ini membahas tentang sistem politik Amerika Serikat di masa George W. Bush yang dipenuhi oleh berbagai kelompok kepentingan yang ingin menggunakan pengaruhnya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingannya. Dalam tesis ini disebutkan tentang kelompok-kelompok kepentingan yang berhasil masuk ke dalam sistem politik pemerintah Bush. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan ini bersaing kembali untuk menjadi penggerak utama arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di dalam tesis ini berfokus pada kebijakan di Iran. Kelompok kepentingan yang paling kuat dan paling berkuasa selanjutnya menetukan arah kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran. Kelompok kepentingan terkuat ini adalah kelompok Neokonservatif. Di dalam pemerintahan Bush, kelompok Neokonservatif menerapkan arah kebijakan luar negeri yang radikal yaitu dengan intervensi militer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sisitem politik Amerika yang terbuka telah memungkinkan kelompok Neokonservatif menggerakan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Iran.

---

This thesis is talking about the United States political system in the Bush administration period which is filled by many interest groups intending to use its influence to apply a foreign policy which is suitable to their own priorities. This thesis describes the interest groups which had succeeded in getting into Bush administration political system. Then these interest groups competed with each other to be the main player in America foreign policy. America foreign policy in this thesis is focused on Iran policy. The strongest interest group determines America foreign policy in Iran. The strongest interest group is the Neoconservative group. In the Bush administration, Neoconservative group determines a radical foreign policy by applying military intervention. The result of this research summarizes that the opened America political system has made it possible for Neoconservative group to determine America foreign policy in Iran."

"Dalam hidup bermasyarakat, manusia berkomunikasi melalui Bahasa yang berfungsi sebagai alat pergaulan dan perhubungan sesama manusia Perbedaan kelas sosial yang ada di masyarakat menyebabkan timbulnya perbedaan cara berkomunikasi karena masing-masing individu memiliki harga diri yang harus dijaga Jack dan Rose, dua tokoh utama film drama Titanic, berasal dari kelas sosial yang berbeda Hubungan mereka yang awalnya perkenalan biasa meningkat menjadi hubungan pertemanan, dan kemudian kekasih. Pada awal hubungan, Rose lebih sering merasa superior karena status sosialnya yang lebih tinggi dari Jack, demikian juga Jack yang merasa inferior. Dari perasaan tersebut, mereka merasa harus saling menjaga harga diri dalam hal ini disebut muka mereka dalam berkomunikasi. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui penggunaan strategi Tindak Ujar Pengancam Muka (Face Threatening Act) oleh Jack dan Rose dan bagaimana perkembangan frekuensi penggunaan strategi tersebut sejalan dengan perkembangan hubungan mereka- Penelitian ini menggunakan Teori Tindak Ujar Pengancam Muka (Face Threatening Act Theory) aleh Brown and Levinson (1978). Setelah dilakukan analisis terhadap 40 data yang berupa potongan dialog antara kedua tokoh, diketahui bahwa terjadi perubahan frekuensi penggunaan strategi Tindak Ujar- Pengancam Muka oleh kedua tokoh yang disebabkan oleh semakin pudarnya rasa superior dan inferior di antara mereka."

"Tesis ini bertujuan menjelaskan strategi Amerika menghentikan program pengembangan nuklir Iran pada masa pemerintahan presiden George Walker Bush. Peneiitian ini menggunakan metode kualitatif dan tingkat analisa individu. Kerangka teori yang digunakan adalah teori pengamhilan keputusan Model I, dan didukung oleh teori strategi. Dalam penelitlan ini ditemukan bahwa program pengembangan nuklir Iran dapat mengancam kepentingan nasional Amerika seperti militer, ekonomi, dan hegemoninya. Alasan itulah yang membuat Amerika berkeinginan keras untuk menghentikan program nuklir Iran tersebut. Amerika sebcnarnya dapat menggunakan strategi unilateral rnelalui impelemtasi doktrin prepentif, tetapi Amerika justru memilih altematif lain, yakni dengan menggunakan strategi-strategi multilateral melalui diplomasi. Inilah yang membuat paradoksal dalam politik luar negeri Amerika. Strategi diplomasi yang ditempuh Amerika berisikan opsi-opsi dan tindakan-tindakan yang target utamanya untuk menarik simpati dan menggalang dukungan masyarakat intemasional terhadap Amerika. Dengan strategi multilateral itu Amerika berhas1I memperoleh dukungan dati elemen-elemen penting aktor intemasional dan membuat OK PBB menjatuhkan sanksi resoiusi yang sangat mempersullt Iran untuk meJanjutkan perogram pengembangan nuklimya. Jadi, pilihan strategi multilateral yang dijalankan Arnerika teJah berhasil mempersempit dan mempersulit pos1s1 [ran untuk melanjutkan program pengembangan nuklirnya.

---

The purpose of this Thesis to explain American's strategy to stoping Iran's Nuclear Programs during George Walker Bush government. This thesis use qualitative method, and individual level analysis. Decision Making Model I and strategy theory used to analyse this thesis. This research found that Iran's Nuclear Programs potential to threat American's national interests, such as ma!itary, economy, and hegemony. So that, America want to end that program. American foreign policy to Iran's Nuclear Programs to catch sight of paradox. In fact, America can use preemptive military strike doctrine implementation (unilateral strategy) to stoping Iran's Nuclear Programs. But. with rationabie judgement. America prever to use diplomacy (multilateral strategy). With diplomacy strategy. America sucsess to get international community support to stoping Iran's nuclear programs."