Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat Jepang identik dengan konsep homogenitas. Konsep tersebut berkaitan erat dengan nihonjinron, yaitu wacana atau teori-teori tentang identitas nasional Jepang. Melekatnya homogenitas pada identitas masyarakat Jepang sering berujung kepada diskriminasi rasial, termasuk diskriminasi terhadap orang berkulit hitam di Jepang. Pada tahun 2008, kemenangan Barrack Obama pada pemilihan presiden menjadi fenomena besar di seluruh dunia termasuk Jepang karena dianggap menjadi bukti bahwa toleransi masyarakat Amerika Serikat terhadap orang berkulit hitam sudah tinggi. Di Jepang, fenomena ini memicu munculnya re-evaluasi oleh masyarakat Jepang mengenai pandangannya terhadap orang berkulit hitam di Jepang. Tulisan ini berusaha mengungkapkan bagaimana penggambaran pandangan masyarakat Jepang terhadap orang berkulit hitam di Jepang dalam iklan Softbank setelah menangnya Obama. Barthes memperkenalkan konsep mitos, yaitu konotasi yang sudah mantap dalam masyarakat. Mitos melatarbelakangi bagaimana masyarakat tertentu memaknai suatu hal. Oleh karena itu, semiotika Roland Barthes digunakan untuk menganalisis makna tanda-tanda dalam iklan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat Jepang digambarkan masih mendiskriminasi serta menganggap orang berkulit hitam di Jepang sebagai pihak yang inferior pasca kemenangan Obama.

---

ABSTRACTJapanese society is identic with the concept of homogeneity. The concept is closely related to nihonjinron, the discourse or theories about the national identity of Japan. The relation of homogeneity to the identity of Japanese society often leads to racial discrimination, including discrimination to black skinned people in Japan. In 2008, Barrack Obama 39 s victory in the presidential election became a major phenomenon around the world, including Japan, as it is seen as evidence that US public tolerance of black skinned people is high. In Japan, this phenomenon triggered the re evaluation by Japanese society about their views towards black skinned people in Japan. This paper attempts to reveal how the Japanese society depicts Japanese black skinned people in Softbank commercial after Obama 39 s victory. Barthes introduced the concept of myth, which is an established connotation in society. Myth lies behind how certain society interpret something. Therefore, Roland Barthes 39 s semiotics is used to analyze the meaning of signs in the commercial. The results of the analysis show that Japanese Society is depicted still discriminating and seeing black skinned in Japan as inferiors after Obama 39 s victory."

"ABSTRAKPenelitian ini mengangkat tema program kerja di bawah pemerintahan Abe yang terkait dengan ketenagakerjaan di Jepang dan berfokus pada opini publik terhadap agenda reformasi pola kerja work style reform yang tertera dalam Strategi Revitalisasi Jepang dan sudah direvisi di tahun 2014. Reformasi pola kerja ini merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu ketenagakerjaan seperti praktik jam kerja yang panjang long working hours , perbaikan perlakuan yang irasional terhadap pekerja kontrak, dan kesejahteraan buruh. Prinsip lsquo;Upah yang sama atas pekerjaan yang sama rsquo; atau Equal Pay for Equal Wok ini diperkenalkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dengan tujuan untuk menyetarakan upah antara pekerja tetap dan kontrak yang memiliki keahlian yang sama sehingga perbedaan perlakuan terhadap kedua pekerja ini dapat diminimalisasi.Data didapat dari kuesioner yang diberikan kepada pekerja Jepang baik pekerja tetap maupun kontrak. Dari 11 koresponden yang terdiri dari 9 pekerja tetap dan 2 pekerja kontrak, 7 orang di antaranya mendukung agenda ini baik yang mendukung penuh maupun yang mendukung dengan kondisi tertentu sedangkan 4 orang lainnya menyatakan keberatan. Agenda ini mungkin tepat sebagai solusi bagi pekerja kontrak yang menerima upah rendah, namun di satu sisi hal ini dapat memicu isu baru seperti menurunnya motivasi pekerja tetap karena dengan penyetaraan upah maka status pekerjaan menjadi tidak berarti.

---

ABSTRACTThis study explores Japanese Prime Minister Shinzo Abe rsquo s working program about Japanese employment and focuses on public opinion in related to work style reform agenda which included on Japanese Revitalization Strategy and it has been revised in year 2014. Work style reform is one of the solution that might possibly be able to solve certain employment issues such as long working hours, irrational treatment toward non regular workers, and labor welfare. Equal Pay for Equal Work is introduced by Shinzo Abe with the purpose of equalizing wages between regular and non regular workers that have the same extent level of skill thus the disparity of treatment toward both workers can be minimalized.Data is derived from questionnaire which was given to Japanese workers, both regulars and non regulars. From total 11 correspondents, 7 persons claimed that they agree and support this agenda both fully support and support with certain conditions while other 4 persons claimed that they issued an objection. This agenda might be the right solution to help non regular workers with the low wages but in other hand it can also trigger a new issue such as declining motivation of regular workers since equalizing wages can lead working status to be meaningless."

"Studi ini berupaya untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap wacana anggota militer aktif untuk mengisi jabatan strategis di kementerian/lembaga di Indonesia. Studi sebelumnya menjelaskan bahwa secara historis militer dan sipil di Indonesia memiliki hubungan yang erat, terutama era orde baru. Studi-studi sebelumnya turut memperlihatkan bahwa terdapat sentimen dan pengaruh atas persepsi masyarakat terhadap militer. Selain itu, terdapat persepsi bahwa tokoh militer merupakan salah satu alternatif sebagai pemimpin, dan memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Peneliti memiliki argumentasi bahwa persepsi masyarakat terkait dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memperbolehkan anggota militer aktif untuk mengisi jabatan strategis di kementerian/lembaga akan menuai respon negatif dari setiap generasi yang ada, baik generasi Z, generasi milennial, dan generasi X akan cenderung memandang hal tersebut sebagai re-implementasi dwifungsi ABRI. Namun, peneliti memiliki keyakinan bahwa terdapat perbedaan cara pandang dari setiap generasi dalam melihat rencana kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persepsi yang bersifat negatif dan positif dari wacana kebijakan pemerintah tersebut, di mana generasi terdapat cara pandang yang berbeda yang ditunjukkan oleh Generasi X dalam menilai wacana kebijakan tersebut dibandingkan Generasi Z dan Generasi Y. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang akan mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat dari setiap generasi yang berbeda melalui wawancara mendalam.

---

This study analyzes the public perception about the plan to let the active military to get the strategic position on ministry/government institution. Previous studies explain that Indonesia has a historical relationship with civil-military relations, especially in the new era. The previous studies also explained any sentiment of public perception about the military and how the public perception can influence the military and policy decisions. Besides that, the previous study also explained that the military figure can be the alternative leader and has an influence in government. Researcher has an argument that public perception about the to let active military members occupy strategic positions will get the negative responses from the public and think if it is the reimplementation of Dwifungsi ABRI. However, researcher is sure that the generation gap contributes to the different point of view from every generation to analyze that plan. The result of this research shows there are negative and positives public perception about the government plan, and the result also shows that any different point of view mechanism from Gen X than Gen Z and Y.   This research used descriptive qualitative research that will find out how the public perception from different generations through in-depth interviews."