Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut pajak atas warga negara yang berada di negara asing untuk berinvestasi dan warga negara asing yang berinvestasi di negara tersebut. Keadaan ini menyebabkan satu objek pajak dikenakan pajak yang sama oleh kedua negara. sehingga pelaku bisnis mencoba untuk melakukan penghindaran pajak berganda. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak sebuah negara. Salah satu solusi menghadapi permasalahan ini adalah dengan membuat perjanjian penghindaran pajak berganda antar dua negara. Dalam perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya mengikuti model yang telah ada dan dipakai luas di dunia seperti OECD model (model yang dikembangkan Organization for Economic Cooperation and Development) dan UN model (model yang dikembangkan United Nations). Masing-masing model memiliki perbedaan terutama dalam hak menarik pajak oleh negara. Namun semua kembali kepada negosiasi antara kedua negara dalam menentukan isi pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda mereka. Indonesia sendiri telah melakukan negosiasi pertama mengenai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Belanda dimulai tahun 1970-an dan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda ini selain sebagai perjanjian untuk menghindarkan pajak berganda, juga sebagai upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Semakin berkembangnya perekenomian global, perjanjian penghindaran pajak berganda ini diamandemen beberapa kali hingga tahun 2002. Namun renegosiasi ini belum selesai dan akan terus terjadi, selama perekonomian global terus berkembang dan undang-undang pajak penghasilan terus berubah menyesuaikan kondisi masing-masing negara.

---

Global economic and transnational of investment flows growing very fast. The rapid grow of transnational of investment flows bring both benefits and. In term of taxation, transnational investment could lead to double tax collection by both of the countries to same tax object. This is due to jurisdiction of the country in collecting taxes on citizens residing in foreign countries to invest and foreign citizens who invest in the country. This situation led to an same tax object of is taxed by both countries. So business people trying to do the avoidance of double taxation. This can lead to loss of potential tax revenues of a country. One of the solutions to this problem is to make a tax treaty between two countries.

In the tax treaties typically follow a model that already exist and are used widely known in the world such as the OECD model (model developed by the Organization for Economic Cooperation and Development) and UN model (model developed by the United Nations). Each of model has its differences, especially in the right to tax by the country. But all returned to the negotiation between the two countries in determining the content of articles in their tax treaty. Indonesia itself has been negotiated the first tax treaty with the Netherlands began in the 1970s and within tax treaty is in addition to a treaty to avoid double taxation, as well as Indonesia's efforts to gain recognition from other countries. The continued development of global economies, this double taxation avoidance agreement was amended several times until 2002. However, renegotiation is not completed and will continue to occur, as long as the global economic continues to grow and the income tax law continue to change adjusting the conditions of each countries."

"Tesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan atas perolehan keuntungan dari pengalihan aktiva (capital gains) secara unilateral dan bilateral terkait tax treaty dengan negara mitra lainnya (bilateral) serta perhitungan waktu (time test) dimulainya hak pemajakan melalui pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang menjadikan data kepustakaan sebagai tumpuan utama. Hak pemungutan pajak suatu negara dalam ketentuan tax treaty meliputi 2 (dua) hal, yaitu hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) atas penghasilan dari luar negeri, dilakukan atas penghasilan luar negeri atau transaksi (ke) luar batas negara dan hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri (domestik), dilakukan atas penghasilan domestik atau transaksi (ke) dalam batas negara. Dimana pada praktiknya pemungutan pajak penghasilan luar negeri dilakukan oleh negara domisili (residence country), sedangkan pernungutan pajak penghasilan domestik dilakukan oleh negara sumber (source country) dengan tar-if tertentu yang telah disepakati dalam tax treaty. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam undang-undang pajak penghasilan memerlukan penambahan ketentuan mengenai pengenaan atas perolehan penghasilan dari penjualan harta di luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri untuk melengkapi ketentuan tax treaty secara unilateral dan menambah ketentuan dalam setiap tax treaty mengenai kemungkinan perubahan nilai dalam pasal yang menerangkan capital gains, sehingga dapat memperkecil perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas transaksi peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the tax treatment of gains from transfer of assets (capital gains) in unilateral and bilateral tax treaty, are associated with other partner countries (bilateral) and computation time (time test) the commencement of taxation rights normative juridical approach to the study of law which makes data literature as the main pedestal. The right ofa state tax collections in the tax treaty provisions include two things, namely: the right of tax collection on domestic taxpayers o nthe income from abroad carried out on foreign income or transactions (to) outside the limits of state and the rights collection of tax on overseas tax payers on income from domestic, carried out on domestic income or transactions (to) within state boundaries. Where in practice income tax collections by the overseas country of domicile (residence country), while the domestic income tax collections by source country (source country) to certain tariffs agreed in the lax treaty.

Results of research suggest that the income tax laws require the addition of provisions regarding the imposition of the acquisition of income from the sale of overseas property received by the taxpayer to complete the domestic tax treaty provisions and add provisions unilaterally in any tax treaty on the possibility of changes in value article that explains capital gains, so that it can minimize the differences over the recognition of gains or losses on property transfer transactions are in their respective countries."

"Tesis ini membahas tentang Penentuan Status Beneficial Owner untuk mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penulisan difokuskan pada bagaimana menerapkan peraturan pajak domestik Indonesia dalam menentukan status beneficial owner. Juga bagaimana menerapkan ketentuan dalam P3B terkait dengan penentuan status beneficial owner. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Disimpulkan bahwa penentuan status beneficial owner harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan P3B atau treaty abuse. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap fasilitas yang diberikan dalam P3B terkait dengan penentuan status beneficial owner, terdapat dasar untuk tidak memberikan treaty benefit. Dengan demikian treaty benefit tidak boleh dinikmati oleh Wajib Pajak yang tidak berhak karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari tax treaty.

---

This thesis describes the determination of beneficial owner to prevent the abuse of tax treaty between contracting state. The writing is focused on how to apply the Indonesian domestic tax rules in determining the status of the beneficial owner. Also how to apply the provisions of the tax treaty in associated with determining the status of beneficial owner. This research is descriptive research. It can be concluded that determining the status of the beneficial owner must be placed in the context of abuse prevention of tax treaty. If there is abuse of the facilities provided in tax treaty associated with determining the status of the beneficial owner, the treaty benefit could not be provided to foreign tax payers. Thus the treaty benefits should not be enjoyed by the taxpayer who is not entitled because contrary to the intent and purpose of the tax treaty."

"Salah satu tujuan dari P3B adalah menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut dengan cara melakukan pertukaran informasi antara dua negara yang terlibat. Globalisasi ekonomi berdampak signifikan terhadap perlakuan perpajakan atas transaksi internasional. Suatu perusahaan dapat secara mudah dan ekonomis menawarkan produk dan jasa mereka ke pasar negara lain. Kondisi ini menuntut otoritas pajak untuk memikir ulang cara-cara yang dapat mempertahankan peraturan perpajakan yang adil dan logis khususnya pemajakan atas transaksi lintas negara.Otoritas perpajakan di banyak negara didunia mengantisipasi dampak globalisasi ini dengan melakukan perjanjian pertukaran informasi perpajakan (tax information exchange agreement/TIEA). Pertukaran informasi telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk menelusuri arus investasi maupun profit dalam skenario internasional serta meyakinkan pemajakan yang tepat atas transaksi lintas negara.OECD merupakan organisasi yang sangat peduli dengan usaha peningkatan pertukaran informasi perpajakan. OECD memandang bahwa pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka yang legal untuk kerjasama antar negara tanpa harus melangar hak negara lain maupun Wajib Pajak. Pertukaran informasi ini menjadi alat yang sangat efektif bagi admintrasi perpajakan suatu negara.Tren pertukaran informasi perpajakan semakin meluas di kalangan otoritas perpajakan di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada dalam lingkaran globalisasi ekonomi dunia perlu meningkatkan pemanfaatan fasilitas klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara treaty partner-nya.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah dekriptif explanatory dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan serta studi wawancara dengan pihak yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Dari kendala-kendala yang dihadapi serta belajar dari model yang dikembangkan oleh OECD, DJP telah membuat langkah maju dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tatacara Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Indonesia perlu mengagendakan pertukaran informasi dengan negara mitra untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang memanfaatkan P3B dengan negara mitra dalam menerapkan tax management yang agresif. Modernisasi Organisasi dan Sistem Perpajakan hendaknya memberi perhatian yang lebih besar terhadap organisasi yang membawahi perpajakan international khususnya pertukaran informasi.

---

One goal of the P3B is to avoid double taxation and prevent tax evasion. One way to prevent this by way of exchanging information between the two countries involved. Economic globalization has significant implications for the treatment of taxation on international transactions. A company can easily and economically to offer their products and services to markets in other countries.This condition requires the tax authorities to rethink the ways that can maintain the taxation laws in a fair and logical, particularly taxation of transnational transactions.Tax authorities in many countries of the world anticipate the impact of this globalization of information exchange agreements with taxation (tax information exchange agreement / TIEA). Exchange of information has evolved into a highly effective tool for tracing the flow of investment and profit in the international scenario as well as to convince the appropriate taxation of transnational transactions.The OECD is an organization that is concerned with improving the business tax information exchange. The OECD considers that the exchange of information offers a legitimate framework for cooperation between countries without having to violate the rights of other countries as well as taxpayers. This information exchange becomes a very effective tool for admintrasi taxation of a nation.Trends in the widespread exchange of tax information among tax authorities in the world. Indonesia as one of the countries that are in the circle of economic globalization of the world needs to boost usage of facilities the exchange of information clause in the treaty country P3B with his partner.The research method used in the writing of this thesis is dekriptif explanatory with data collection techniques of literary study and study-related interviews with staff in Directorate General of Taxation. From the constraints faced and learn from a model developed by OECD, the DGT has made a step forward with the issuance of the Director General of Taxation Number PER-67/2009 dated December 30, 2009 regarding Procedure for Exchange of Information on Double Taxation Avoidance Agreement, Indonesia needs to exchange agendas information with partner countries to anticipate Taxpayers who use P3B with partner countries in implementing an aggressive tax management.Tax Systems Modernization of the Organization and should give greater attention to the organization that oversees international taxation, particularly the exchange of information."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai latar belakang dibuatnya P3B Indonesia-Hong Kong, pengaturan pajak berganda di dalam P3B Indonesia-Hong Kong, dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan P3B Indonesia-Hong Kong. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam proses negoisasi pembuatan P3B sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan diskusi dengan beberapa kadin dan wajib pajak, pengaturan pajak berganda dengan melalui pembagian hak pemajakan, metode kredit pajak, proses prosedur persetujuan bersama, pertukaran informasi serta ketentuan anti penghindaran pajak berganda, dan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B Indonesia-Hong Kong, yaitu treaty shopping dan permasalahan administrasi berupa Surat Keterangan Domisili , form-DGT 1 lembar 2.

---

ABSTRACTThis research focuses on the background of Indonesia- Hong Kong Tax Treaty, solvable double taxation issues which occur in the field work due to Indonesia- Hong Kong tax treaty arrangement. This is a qualitative research with a descriptive design. The results shows that in the negotiation process of making P3B, government should do some discussion with Kadin and the taxpayer, the double taxation arrangement with the distribution rights through taxation, the tax credit method, the mutual agreement procedure, exchange of information and the provision of anti avoidance of double taxation, and problems that arise in the application of Indonesian P3B-Hong Kong, which is treaty shopping and administrative problems in the form of certificate of domicile, form-DGT 1 sheet 2."