Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kontrak kontruksi jembatan ampera yang mencantumkanklausula baku dan menganalisis pembatasan asas kebebasan berkontrak.penerapan asa itikat baik dan keabsahan kontrak kontruksi tersebut,metode penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan yang bersifat yuridis normatif yang menganalisis norma hukum dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian adalah dalam perjanjian berlaku mutlak. klausula baku dalam kontrak konstruksi jembatan ampera belum memenuhi asas itikat objektif karena bertentangan dengan norma kepatutan, dan keadilan. Kontrak konstruksi tersebut juga belum memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu causa yang halal.

---

This thesis discusses about Ampera Bridge Construction Contract that includes the standard clause and analyzes the restriction for the freedom of contract principle, the application of the good faith principle and the validity of the construction contract. This research methodology is the literature research that analyzes the normative aspect of legal norms in legislation related to this research.

The result is, the freedom of contract principle applies in contract, but it does not apply absolutely. Standard clause in bridge construction contracts doesn't meet the good faith principle because it opposed to objective norms of propriety, and justice. The construction contract also isn't comply with one of the legal agreement which is a lawful cause."

"Pengukuran geolistrik resistivitas dengan konfigurasi Dipole-Dipole telah dilakukan pada jalan raya di wilayah Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui struktur lapisan bawah permukaan berdasarkan nilai resistivitas, mengetahui litologi penyusun bawah permukaan yang dominan menjadi penyebab dari terbentuknya zona lemah, dan melakukan analisis terhadap keberadaan dari zona lemah yang terdapat di bawah permukaan. Pemodelan dan interpretasi nilai resistivitas batuan bawah permukaan dimodelkan secara 2D dan 3D menggunakan perangkat lunak pemodelan, sedangkan pembuatan peta formasi geologi menggunakan perangkat lunak pengolahan. Hasil pemodelan dan interpretasi resistivitas batuan secara 2D menghasilkan penampang struktur batuan bawah permukaan berupa litologi lumpur lanauan dengan interval nilai resistivitas antara 0,5 – 13 Ωm, litologi lanau pasiran dengan interval nilai resistivitas antara 13 – 60 Ωm, dan litologi pasir dengan interval nilai resistivitas antara 60 – 250 Ωm. Setelah diperoleh model penampang secara 2D selanjutnya dilakukan korelasi terhadap peta formasi geologi untuk mendapatkan kesamaan litologi dan formasi dari dua data yang berbeda yaitu antara data geologi wilayah penelitian dan data geolistrik resistivitas. Kemudian hasil korelasi dibuat visualisasi berupa model secara 3D untuk menganalisis keberadaan dari zona lemah yang ada di bawah permukaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa litologi penyusun sebagai penyebab dari terbentuknya zona lemah didominasi oleh litologi berupa lumpur lanauan. Keberadaan zona lemah di bawah permukaan dapat diinterpretasikan sebagai litologi lumpur lanauan yang memiliki karakteristik lunak dan tidak kompak dengan nilai resistivitas yang relatif rendah yaitu antara 0,5 – 13 Ωm. Karakteristik dari lumpur lanauan ini memiliki kaitan erat dengan kemampuan ekspansif dari mineral penyusun yang terpengaruh oleh air sehingga kehadiran litologi ini diindikasikan mempercepat proses konsolidasi dan memperbesar potensi terjadinya amblesan.

---

Geoelectrical resistivity measurements with a Dipole-Dipole configuration have been carried out on the highway in the Ampera Bridge area, Palembang, South Sumatra. The purpose of this research is to determine the structure of the subsurface layers based on resistivity values, to find out the dominant subsurface lithology that causes weak zones to form, and to analyze the presence of weak zones beneath the surface. Modeling and interpretation of resistivity values of subsurface rocks are modeled in 2D and 3D using modeling software, while the geological formation maps are made using processing software. The results of 2D modeling and interpretation of rock resistivity yield subsurface rock structure sections in the form of silt mud lithology with resistivity value intervals between 0,5 – 13 Ωm, sandy silt lithology with resistivity value intervals between 13 – 60 Ωm, and sand lithology with resistivity value intervals between 60 – 250 Ωm. After obtaining the 2D cross-section model, a correlation was then carried out with the geological formation map to obtain lithology and formation similarities from two different data, namely between the geological data of the study area and the resistivity geoelectric data. Then the results of the correlation are visualized in the form of a 3D model to analyze the presence of weak zones under the surface. The results of the study prove that the constituent lithology as the cause of the formation of weak zones is dominated by lithology in the form of silt mud. The existence of a weak zone below the surface can be interpreted as silt mud lithology which has soft and non-compact characteristics with a relatively low resistivity value of between 0,5 – 13 Ωm. The characteristics of silt mud are closely related to the expansive capacity of the constituent minerals which are affected by water so that the presence of this lithology is indicated to accelerate the consolidation process and increase the potential for subsidence. "

"Kontrak Konstruksi adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis antara pemilik dan pemborong, merupakan suatu alat kontrol yang dapat melindungi kedua belah pihak dalam berbagai hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari kepentingan dari kedua belah pihak. Timbulnya aspek hukum adalah konsekwensi yang logis dari kontrak konstruksi, akan tetapi hal ini lebih sering diabaikan karena banyaknya kontrak konstruksi yang lebih mengakomodasi kepentingan pihak pertama sebagai 'Pengguna Jasa', dibandingkan dengan pihak kedua sebagai 'Penyedia Jasa'. Hal ini sangat bertolak belakang dengan asas dalam kontrak bisnis atau konstruksi menurut UUJK pasal 2, yang sangat mengedepankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam kontrak konstruksi. Bentuk kontrak berbasis FIDIC yang sangat mengedepankan asas keseteraan dan keadilan terkenal dengan slogan Balanced Risk Sharing dipergunakan dalam Kontrak Konstruksi antara 'Pengguna Jasa' dan 'Penyedia Jasa'. Dengan kemajuan ilmu Manajemen saat ini dimana Manajemen Kontrak dan Manajemen Risiko sudah menjadi perangkat utama sebagai bagian dari keberhasilan suatu proyek dalam pelaksanaannya. Untuk kajian lebih lanjut dalam studi permasalahan dengan adanya perubahan mendasar pada klausul kontrak antara Pemilik dan Kontraktor Utama pada proyek The Capital Residence, dicoba untuk menganalisa klausul kontrak yang paling berdampak signifikan pada kinerja sasaran biaya proyek dan mencari rekomendasi penanganannya guna memberikan perbaikan bagi 'Penyedia Jasa' atau Kontraktor. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 5 klausul-klausul kontrak yang paling berisiko terbesar pada sasaran biaya proyek yaitu, klausul 13.8 tentang 'Adjustment for Change in Cost' dimana hak klaim eskalasi dihaspus, klausul 1.5 tentang 'Priority of Document' hirarki dokumen teknis tidak jelas urutannya,klausul 8.4 tentang 'Extension of Time for Completion' hak EoT untuk 2 alasan penting dihapus, klausul 1.2 tentang 'Interpretation' definisi baru ditambahkan bahwa klaim biaya plus keuntungan wajar dihapus, klausul 5 'Nominated Subcontractor' keterlambatan akibat perform jelek Direct Contractor akan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

---

Contract construction is an agreement in the form of written between the Owner and the Contractor, representing a control appliance who able to protect both parties in various matters which possible arise as consequence of importance of them. Incidence of law aspects is a logical consequence of contract construction, however this matter more often disregarded because to the number of contract construction more accommodating to importance of first party as 'Service User (Employer), compared to second party as 'Service Provider (Contractor)'. This matter is very leaving for behind with principle in business contract or construction according to UUJK clause 2, that is very important to placing forward of equality and justice in contract construction.

Contract form base on FIDIC which is very placing forward with principle of equality and justice and famous with slogan of Balanced Risk Sharing utilized in contract construction between 'Service User (Employer)' and 'Service Provider (Contractor)'. With progress of management science in this time where management of contract and management of risk have become primary forces as part of success a project of in its execution.

For furthermore research in problems study with existence of elementary change at clause of contract among The Owner and Main Contractor at The Capital Residence project, tried to analyses the contract clause that is most affecting extreme of the performance target of the project to its expense and searching for its handling recommendation utilize to give repair to "Service Provider" or Contractor.

From result of this research found that there are five clauses of contract which is most risk to target of the project cost that are, clause 13.8 about " Adjustment For Change in Cost" where the rights claim of price adjustment was deleted, clause 1.5 about "Priority of Document" Technical document hierarchy not defined its sequence, clause 8.4 about "Extension Of Time for Completion" the rights of Extension of Time for two important reason was deleted, clause 1.2 about "Interpretation" new definition added that claims of cost plus reasonable profit was deleted, clause 5 "Nominated Subcontractor" delay caused by bad performance of Direct Contractor will be responsible by Contractor."

"Skripsi ini membahas tentang jumlah limbah beton dan besi yang dihasilkan pada tahap pabrikasi di Plant Precast serta meneliti proses-proses yang menjadi penyebab timbulnya limbah tersebut. Skripsi ini juga membahas implementasi konsep Lean Construction dalam proyek konstruksi jembatan dan pengaruh yang dapat diberikan konsep ini dalam minimisasi limbah konstruksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan juga melalui wawancara tidak terstruktur untuk mencari semua informasi yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Last Planner System. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lean construction memberikan pengaruh terhadap pengurangan penghasilan limbah.

---

This thesis discusses the amount of concrete and steel waste that are produced at the manufacturing stage in Precast Plant as well as examine the processes that cause the generation of waste. This thesis also discusses the implementation of Lean Construction concept in bridge construction projects and the influence of this concept in for waste minimization in construction processes. The study was a qualitative research using study case method and also through unstructured interviews to seek information according to the approach used in this research that Last Planner System. This result of this research proving lean construction contribution for reducing waste."

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan klausula-klausula baku mengenai sewa beli yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi PKO PT. Express Kencana Lestari yang pada praktiknya penggunaan klausula baku adalah hal yang biasa digunakan dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan analisis dari penulis yang didasarkan pada teori dan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa beli dijelaskan bahwa pada Perjanjian Kerjasama Operasional PKO PT. Express Kencana Lestari memang terjadi perjanjian sewa beli. Kemudian terhadap klasula-klausula baku mengenai sewa beli di dalam PKO tersebut, penulis juga menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pada perjanjian dimana klasula baku tersebut secara keseluruhan maupun terkhusus mengenai sewa beli adalah melanggar asas keseimbangan. Karena klausula baku menimbulkan adanya ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang menyetujui suatu perjanjian. Bargaining Position ada pada yang membuat kontrak standar tersebut atau dalam kasus ini adalah PT. Express Kencana Lestari. Selain itu juga permasalahan terdapat pada klasula baku yang memuat adanya pengakhiran kerjasama secara sepihak di dalam PKO PT. Express Kencana Lestari yang berdasarkan Pasal 1266 itu masuk kedalam klasifikasi syarat batal dan pembatalannya itu harus dimintakan ke pada hakim. Seharusnya PT. Express Kencana Lestari memberikan kesempatan kepada supir taksi untuk menegosiasikan apa yang menjadi isi perjanjian sebelum menyerahkannya kepada supir taksi. Serta terhadap klausula pengakhiran kerjasama haruslah melihat ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

---

This thesis focuses its discussion on the application of standard clauses regarding hire purchase that appear and used as common on partnership agreement PKO PT. Express Kencana Lestari. Its basicly regulated by Article 1338 Indonesian Civil Code regarding freedom of contract. Based on analytical observation done by the author of this thesis that referred to experts theory and governing rules about hire purchase, it is explained that partnership agreement by PKO PT. Express Kencana Lestari is indeed hire purchase. Furthermore, by analysing the attached partnership agreement, author realize that there are some breach towards basic principles whereas standard clause as a whole in general or specific is violating equilibrium principle. Because standard clause itself is making inequality between agreeing parties. bargaining position appear at the maker of standarized clause, or upon this case study PT. Express Kencana Lestari. Moreover, there are issues on standard clause that contains unilateral termination by PKO PT. Express Kencana Lestari which, based on article 1266 Indonesian Civil Code belongs to condition of voidance and the act to voidance itself is to be requested to the court. PT. Express Kencana Lestari should open up more job vacancy to cab drivers in consider to negotiate the content of the partnership agreement before giving it to cab drivers. As well as unilateral termination clause is in accordance to Article 1266 Indonesian Civil Code."

"Dalam kontrak ekonomi, denda merupakan bagian inheren yang akan disepakati oleh para pihak. Tapi seringkali klausula denda ditentukan dengan proporsi yang tidak berimbang, dengan ketentuan yang memberatkan salah satu pihak, seperti penerima fasilitas pembiayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah tentang ketidakadilan dalam penentuan klausula denda pada kontrak pembiayaan syariah, khususnya musyarakah. Penulis mengkaji juga kelengkapan aturan yang berlaku di Indonesia tentang klausula denda pada kontrak syariah, serta praktik klausula denda pada akad musyarakah di sebuah bank syariah. Penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan berupa buku, majalah, karya tulis yang berkaitan dengan sanksi denda dan kontrak syariah, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa klausula sanksi denda dibenarkan secara syariah dan penentuan besarannya diserahkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik yang menzalimi, perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait pengaturan klausula sanksi denda pada kontrak syariah, mengingat aturan yang ada belum secara terperinci memuat hal ini.

---

In economy contracts, the penalty is an inherent part, that would be agreed upon all parties. But the penalty clause is often determined by the proportion that are not balanced by giving onerous provisions of either party, such as the recipient's financing facilities. In this study, the focus is on the unfairness problem in the determination of penalty clauses in the contracts of Islamic finance, especially Musharaka. The author also examines the completeness of the rules in force in Indonesia penalty clause in the contract about sharia, penalty clauses and practices on Musharaka contract in an Islamic banking. The author uses literary approach. The results of the study based on the literature in many books, magazines, treatise relating to financial penalties and contract sharia, author authors analyzed based on analytic descriptive method and content analysis. In this research, was found that the penalty clause sharia justified and determination upon amount left on the agreement of the parties. Therefore, to avoid practices that oppress, needs to be made more detailed rules related to setting penalty cl"

"Tesis ini membahas mengenai syarat dan ketentuan pada uang elektronik yang sudah dibuatkan dalam bentuk klausula baku oleh pihak Penerbit Uang Elektronik. Penggunaan klausula baku tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, namun demikian klausula baku seringkali memposisikan nasabah pemegang uang elektronik selaku konsumen pada posisi yang tidak seimbang dan cenderung melindungi kepentingan Penerbit uang elektronik. Tesis ini mencoba membahas pengaturan tentang klausula baku berikut dampak yang diakibatkan olehnya, serta kerangka perlindungan kepada nasabah Pemegang Uang Elektronik.

---

This thesis describes the terms and conditions of the electronic money that has been made ​​in the form of standard clause by the Electronic Money Issuer. The use of standard clause is not prohibited by the Consumer Protection Act, however, is often standard clause position holders of electronic money as a consumer in a position that is not balanced and tend to protect the interests of Issuer electronic money. This thesis tries to discuss the setting of the following standard clause impact resulting therefrom, as well as customer protection framework Holder Electronic Money."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit yang dilakukan KAP LIA atas pendapatan kontrak konstruksi PT YH pada laporan keuangan tahun 2017 serta menganalisis kesesuaian proses audit tersebut dengan teori dan standar audit yang berlaku secara umum. Proses audit dilakukan menggunakan LIA Audit Manual yang dibentuk berdasarkan International Standard on Auditing ISA . Hasil audit menunjukan bahwa meskipun terdapat beberapa defisiensi atas pengendalian PT YH, namun hasil audit menyimpulkan bahwa pendapatan kontrak konstruksi PT YH telah diukur, diakui, dan diungkapkan secara wajar. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, prosedur audit KAP LIA secara keseluruhan telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku. Namun, terdapat prosedur pengujian atas pengendalian yang dilewati oleh auditor akibat keterbatasan waktu.

---

ABSTRACTThe internship report is aimed to discuss the audit procedure done by KAP LIA for PT YH rsquo;s construction contract revenue for the period ended December 31st 2017 and analyze its compatibility with generally accepted theories and audit standards. The audit procedure followed KAP LIA Audit Manual which was established based on International Standards on Auditing ISA . Based on audit result, it showed that although there were few deficiencies in its internal control, PT YH has recognized, measured, and disclosed its contract construction revenue fairly. From the analysis conducted, KAP LIA rsquo;s audit procedures have been in accordance with the applicable audit theory. However, there is a test procedure for the controls passed by the auditor due to time constraints"

"Klausula baku merupakan hal yang lazim digunakan dalam dunia usaha, biasanya klausula baku dibuat secara sepihak dan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga konsumen yang ingin memanfaatkan barang atau jasa tersebut hanya memiliki pilihan menyetujui atau tidak menyetujui hal yang termuat dalam klausula tersebut atau dalam istilah disebut take it or leave it, penggunaan klasula baku dibutuhkan dalam dunia bisnis karena bentuk transaksi seperti ini dinilai mempermudah dalam praktik perdagangan, sewa menyewa, asuransi, jasa sektor keuangan dan berbagai bentuk hubungan hukum lainnya. Namun kemudahan transaksi menggunakan klausula baku sering merugikan konsumen, seperti klausula tambahan yang menyatakan bahwa konsumen harus setuju atau tunduk pada perubahan yang akan ada dikemudian hari, perubahan tersebut tidak diketahui perihalnya bahkan dalam beberapa kasus seringnya perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen, oleh karenanya konsumen merasa dirugikan. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan aturan tambahan dalam klausula baku tersebut merupakan klausula yang dilarang dalam pasal 18 ayat 1 huruf (g), pelaku usaha yang memuat ketentuan mengenai klausula tambahan dalam perjanjian baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18 ayat (3) artinya perjanjian tersebut tidak mengikat. Selain itu klausula tambahan tersebut merupakan pelanggaran penerapan asas itikad dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai kasus dan putusan yang memuat klausula tambahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan analisis pendekatan undang-undang atau statute approach. Hasil penelitian ini yakni klausula tambahan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen dan dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun hal ini masih kurang melindungi konsumen karena putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapat dilaksanakan dan beberapa putusan dibatalkan oleh pengadilan, alternatif lainnya konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

---

Standard contract is a common practice in business, it is a practice where the contract is made unilaterally by the business actors so that the consumers would not have a choice but to agree with the contract, or it is commonly known with term "take it or leave it". The use of standard clause is important in the business since it is considered to make trade and transaction easier, as well as leasing, insurance, and financial sector services. However, standard clause often harms consumers, such as an additional clauses where the consumers must agree and submit to changes that will occur in the future. In some cases, such changes are not notified to consumers, therefore it inflicts a financial loss to consumers. According to the Consumer Protection Act of Indonesia, the additional rules in the standard clause are prohibited in article 18 (1) (g), business actors that contain provisions regarding additional clauses in the standard clause are declared null and void as contained in Article 18 (3) which means that the agreement is not binding. In addition, the additional clause is also a violation of the application of the Good Faith principle and it is a tort.

In this research described the cases and decisions that contain these additional clauses. This research was conducted by literature study with statute approach analysis. By this research, author draws a conclusion that additional clause is something that is prohibited by Consumer Protection Art of Indonesia and declared null and void as regulated in Article 18, and consumers who feel aggrieved can file a lawsuit to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). However, in practice the decision issued by the BPSK can not be implemented and several decisions are canceled by the District Court. The alternative customers can take is to submit a lawsuit to the District Court with a lawsuit against the law or tort."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat - syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungan mereka dengan para konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen beserta masalah - masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen

---

Standard Clause is a standardized clause which is made unilaterally by the company in any transaction with the consumers. This thesis concern about the application of standard clauses on the lease agreement of Safe Deposit Box based on Consumer Protection Law, and also the problem that occurred with it. The analysis of the problem which is discussed in this thesis is based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. Therefore, I think that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer"