Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Comparative Inquiry in Politics and Political Economy provides all the essentials for a superb introductory text in comparative politics; comprehensive in scope; historical in approach; and fair-minded in its treatment of liberal, conservative, and radical perspectives. The best single survey of the field available today for classroom use." -James Petras, SUNY-Binghamton "The student of comparative political inquiry now has a safe map to guide their way. Ronald Chilcote has produced a fine overview of the theories and politics of this field, equally attentive to mainstream and radical alternatives alike. With a balance that does not preclude passion, Chilcote provides a unique critical engagement with the subject of comparative politics and political economy." —Ronaldo Munck, University of Liverpool "Prof. Chilcote has made a magisterial contribution to the social sciences. This book situates comparative politics and international relations within the context of the development of social and economic thought over the past two hundred years. It is an excellent resource for introducing upper division students to advanced ideas in the social sciences, or for graduate students seeking a secure foundation in the intellectual development of the field. Prof. Chilcote's attention to a wide range of ideological and theoretical tendencies in the social sciences makes this book vastly more comprehensive than the syllabi of many graduate level survey courses." -Gregory Nowell, SUNY-Albany "In this sweeping intellectual history of comparative politics and political economy, Chilcote resolutely refuses to take for granted the assumptions of the Euro-American mainstream. Instead, his refreshing survey juxtaposes the dominant approaches systematically to Marxist and other alternative paradigms. Clear and direct exposition makes this a valuable text for advanced undergraduate and graduate students." —Richard Stahler-Sholk, Eastern Michigan University As an introductory text in comparative study, this work begins with the assumption that students should examine a variety of perspectives and explore alternative possibilities as a means of arousing curiosity, stimulating creativity, building interest and self-motivation, and enhancing understanding of complex issues in politics and political economy. The book provides the student with the foundations for comparative inquiry. Its purpose is threefold: to sketch an overview of the major theories and concepts; to expose issues and summarize arguments and counter-arguments; and to encourage the beginning student to pursue critical thinking in the recognition that mainstream ideas deserve scrutiny, that many essential questions remain unsettled, and that the outcome may result in the formulation and reinforcement of a personal perspective, premised on one's individual learning."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perbandingan jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Pembahasan meliputi definisi, saat terjadinya jual beli, kewajiban-kewajiban penjual, kewajiban-kewajiban pembeli, risiko dalam perjanjian jual beli, jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli piutang dan lain-lain hak takbertubuh, hak reklame, jual beli barang orang lain, dan jual beli online. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera dibuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang baru agar lebih menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses the regulation and comparison of sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. Discussion includes definitions, when sale and purchase comes to existence, the obligations of the seller, the obligations of the buyer, the risk in the sale and purchase agreement, sale and purchase with the right of repurchase, sale and purchase of intangible rights, right of reclamation, sale and purchase of anothers property, and electronic commerce. This research shows that there are similarities and differences in sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. This research is a juridical normative research and the research method used is comparison of law. The results suggest that a new Indonesian Civil Code should be created immediately to guarantee a better legal certainty."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Belanda. Setiap pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan tidak jarang mendapat masalah dan perselisihan yang besar dalam hidupnya. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka jalan keluar yang seringkali diambil oleh kedua pasangan adalah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan. Perebutan hak asuh anak tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, membuat penulis merasa perlu untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara yang lebih baik pengaturan terkait hak asuh anak di bawah umur yaitu Belanda. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada data sekunder seperti hukum positif tertulis dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

---

This thesis discuss the comparison of child custody regulation due to a divorce in Indonesia and Netherlands. Every couple who has committed themselves to a marriage often has problems and major dispute in their life. If a dispute can't be resolved, then the solution that is often taken by both couple is a divorce. Dissolution of a marriage due to a divorce raises a variety of problems, one of which is child custody in marriage. This often ends to another dispute within the divorce in court. Therefore, detailed and clear regulation regarding child custody due to a divorce is necessary. Still unclear regulation in Indonesia regarding child custody due to a divorce, makes the author feel needed to do a legal comparison with a better country regulation regarding child custody due to a divorce namely Netherlands. The method used in this research by the author is normative juridical by emphasized on secondary data such as positive written law and comparison of the laws between Indonesia and Netherlands."

"Studi Komparatif Hukum Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Jerman Mantaro Priatama dan Akhmad Budi Cahyono Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: mantaropriatama123@gmail.com Abstrak skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman seperti lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Jerman hingga perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman. Penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih belum ada dasar hukum mengenai pembebanan lembaga jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait lainnya sementara di Jerman sudah ada dasar hukum yang jelas mengenai penjaminan perjanjian kredit dengan pesawat udara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mengatasi kelemahan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia maka Pemerintah Indonesia perlu membuat dasar hukum mengenai jaminan kebendaan pesawat udara melalui peraturan perundang-undangan khusus yang dibuat dengan mengikuti atau mempelajari peraturan jaminan kebendaan atas pesawat udara di Jerman yang mengatur bahwa pesawat udara termasuk benda bergerak yang terhadapnya berlaku ketentuan benda tidak bergerak perihal pembebanan lembaga jaminan kebendaan, lembaga jaminan kebendaan yang dibebankan pada pesawat udara adalah lembaga hipotik yang dibuat berdasarkan pengaturan hipotik benda tidak bergerak dan kapal di mana prosedur pembebanan hipotik pesawat yang sah adalah dengan membuat perjanjian hipotik pesawat dalam bentuk akta otentik dan mendaftarkannya pada badan instansi yang berwenang dan prosedur eksekusi hipotik pesawat mengikuti eksekusi hipotik benda tidak bergerak dengan beberapa ketentuan khusus terhadapnya.

---

Comparative Study of Aircraft as Guarantee According to Indonesian and German Law Abstract. This thesis focuses on a comparative study of aircraft as a guarantee according to Indonesian and German law such as what kind of security institution could be encumbered on aircraft based on current Indonesian law and how German law arranges security encumbrance on aircraft until the comparison of aircraft as a guarantee between Indonesian and German law. This research shows that until now, there is no clear provision for aircraft as a guarantee in Indonesia law but on the other hand German law does. The method of this study is comparison which produces normative judicial research.

The result of this study suggests legislative body in Indonesia needs to start making a clear provision or law of aircraft as guarantee which can be adapted from German law which is the regulation clearly states aircraft as a movable thing but subject to immovable law in certain cases such as encumbrance of security institution, the security institution may encumber on aircraft is mortgage, the procedure of making aircraft mortgage security agreement based on other provisions of mortgage for immovable and ships which must be done in notary deed and registration in relevant registry authority, and the enforcement of aircraft mortgage made based on enforcement mortgage provision for immovable and ships with special provisions in it. The study german law guarantee security agreement."

"Tesis ini membahas bagaimana pertanggungjawaban The Boeing Company terhadap penumpang korban kecelakaan Pesawat Malaysia Airlines (MAS) Penerbangan MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing yang terjatuh di Samudera Hindia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Selain itu, tesis ini bersifat preskriptif dan menggunakan data yang sifatnya primer (konvensi-konvensi internasional terkait hukum udara privat internasional, preseden pengadilan asing (Amerika Serikat), Uniform Commercial Code, dan Restatement (second) of torts dan sekunder (buku-buku, jurnal, dan kamus hukum). Hasil penelitian ini adalah bahwasannya The Boeing Company dapat dibebankan dua jenis tanggung jawab. Pertama yaitu secara tidak langsung, melalui mekanisme Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional dan kedua, secara langsung, melalui mekanisme tanggung jawab produk mutlak yang terdapat di Restatement (Second) of Torts Section § 402A.

---

This study discusses how the liability of The Boeing Company for passengers who were victims of the Malaysia Airlines (MAS) Flight MH370 Kuala Lumpur-Beijing flight crashed in the Indian Ocean on March 8, 2014. The research method used in this study is a normative juridical method using statute and case approaches. In addition, this study is prescriptive and uses primary data (International conventions related to international private air law, precedent of foreign courts (United States), Uniform Commercial Code, and Restatement (second) of torts) and secondary data (books, journals, and legal dictionaries). The results of this study are that the Boeing Company can be charged with two types of liabilities. First, indirect liability, through the 1999 Montreal Convention mechanism on Unification of certain Rules concerning International Air Transport and Second, direct liability, through strict product liability mechanisms contained in the Restatement (Second ) of Torts Section § 402A."