Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PT Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di Indonesia dikenal PT PPA (Persero) yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset dan PT WK (Persero) yang usahanya dibidang konstruksi. Saham kedua PT Persero tersebut dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia qq Menteri BUMN. PT PPA (Persero) dan PT WK (Persero) menandatangani perjanjian terkait realisasi penyertaan modal PT PPA (Persero) di PT WK (Persero) agar struktur permodalan dan keuangan PT WK (Persero) menjadi sehat. Adanya penyertaan modal PT PPA (Persero) pada PT WK (Persero) sebesar 475 milyar rupiah mengakibatkan anggaran dasar PT WK (Persero) dirubah karena adanya perubahan susunan pemegang saham. Setelah perubahan anggaran dasar PT WK (Persero) saham yang dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia menjadi hanya 1% saja sementara 99% sisanya dimiliki Negara Republik Indonesia secara tidak langsung melalui PT PPA. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai status Persero pada PT WK karena Undang-Undang mnsyaratkan suati PT Persero paling sedikit 51% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA seharusnya memuat ketentuan mengenai status badan hukum BUMN (baik itu Persero maupun Perum) ketika berada dalam masa restrukturisasi dan/atau revitalisasi di bawah PT PPA untuk menghindari terjadinya keraguan mengenai status badan hukum BUMN yang dimaksud. Tesis ini juga memuat prosedur dan peran notaris dalam perubahan anggaran dasar pada PT Persero.

---

Perusahaan Perseroan, hereinafter reffered to as PT Persero is a State Owned Enterprise (BUMN) in a form Limited Liability Company in which its capital is divided into shares with the main purpose to gain profits. Its shares should either be entirely or at least 51% owned diretly by the State. In Indonesia, PT PPA (Persero) operates in Asset Management and PT WK (Persero) operates in Business Construction. The shares of both companies are owned directly and entirely by the State Republic of Indonesia qq State MInister of State Enterprises. PT PPA (Persero) and PT WK (Persero) had signed an agreement related to realization of capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) in order to restructure the shares and capital structure in PT WK into a healthier form.

The capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) with the amount of 475 billion rupiahs caused the amendment of articles of association of PT WK (Persero) in context of changers in the structure of shareholders. After the amendment of the articles of association of PT WK (Persero), shares that are owned directly by the State Republic of Indonesia lessened to just 1% while the remaining 99% is owned by the State Republic of Indonesia indirectly through PT PPA. This issue raises doubts concerning the Persero status of PT WK, considering the applicable laws and regulations requires PT Persero to have at least 51% of its shares owned directly by the State Republic of Indonesia.

The outcome of this research advises that State Minister of State Enterprises Regulations No PER-01/MBU/2009 Regarding Guidelines of State Owned Enterprise Restructuring and Revitalization by PT PPA should include a stipulation concerning the legal entity status of a BUMN during restructuring and/or revitalization period under PT PPA to avoid doubts about the legal entity status of BUMN. This thesis also includes the procedure and the role of Notary in amendment of articles of association of PT Persero"

"Penelitian ini membahas konversi utang menjadi saham sebagai isi dari perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) PT Mandala Airlines yang telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga. Salah satu kreditor konkuren yaitu PT PANN (Persero) tidak dapat melaksanakan konversi utang menjadi saham karena tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah konversi utang menjadi saham tersebut dapat dilaksanakan oleh PT PANN (Persero) melalui mekanisme spin-off. Penelitian ini juga menyarankan PT PANN (Persero) untuk melaksanakan pengambilan saham PT Mandala Airlines setelah melakukan mekanisme spin-off.

---

The focus of this study is the conversion of debt into equity as the content of the reconcilement agreement as in Suspension of Debt Payment (PKPU) PT Mandala Airlines which was approved by the verdict of the Commercial Court. One of the unsecured creditors, namely PT PANN (Limited) can not carry out the conversion of debt into equity because it does not fit with the company's articles of association. This research is normative. The results of this study is the conversion of debt to equity can be executed by PT PANN (Limited) through a mechanism of spin-off. The study also suggests PT PANN (Limited) to take of PT Mandala Airlines’s stocks after the spin-off mechanism."

"

Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

 

---

This thesis is about Yayasan X which wants to adjust its articles of association with the Foundation Law. Yayasan X made adjustments to its articles of association by making a new deed of establishment for Foundation X before the Notary R. In 2010, X Foundation then made changes to the articles of association again with Notary R. Foundation X when facing Notary R was represented by one of its managers based on the power of attorney below. stamped hands. This was later sued by the other management of Foundation X because the legal act according to their statement never gave him the power to make the deed before the Notary R.This article raises the issue regarding the legal consequences of the deed of amendment to Foundation Xs articles of association which was made based on a power of attorney material defects listed in Decision Number 8 / PDT / 2019 / PT.Bna. The research method used is normative juridical, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusion of this thesis is that the legal effect of the deed of amendment to the articles of association of Foundation X which was made based on a power of attorney with material defects is null and void. Notary in this case to be more thorough in examining the supporting documents in making deeds, especially the articles of association of the previously existing foundations.

"

"ABSTRAKKeputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harusdilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum padaakhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebutdilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelakuusaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPSyang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris denganmenggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesisini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masihditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu danatas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya

---

ABSTRACTDecision on changes in the articles of association on the corporation must be donebased on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justiceand Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding tothe third party. All of the process are gone through a system called AdministrationSystem Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services tobusinessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning becausethere are some violations could be found which may in a way be detrimental to theinterest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOSresolutions which exceeds the time period of approval request. The research metodethat was used is normative judicial method with the type of explanatory researchusing secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis,in fact SABH can not work optimally because they found any violations that couldharm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation"

"Kasus tindak pidana korupsi yang dialami di PT ASABRI (Persero) tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada para terdakwa, tetapi pemegang saham publik yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa ikut terseret dalam kasus tersebut. Perlunya aturan yang menjamin perlindungan pemegang saham agar tidak dirugikan oleh pihak manapun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Perlindungan hukum pemegang saham publik yang rekening efeknya dirampas untuk negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang saat ini diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia hanya sebatas Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pengembalian hak dari pihak ketiga beriktikad baik. Aturan tersebut belum mengakomodir perlindungan hukum pemegang saham publik dimaksud sekalipun termasuk kategori pihak ketiga beriktikad baik, karena hanya mengatur penggembalaannya tidak mengatur kompensasi yang dapat diajukan sebagai akibat pemegang saham publik tidak bisa menikmati aset yang dirampas oleh negara, maka dari itu perlindungan hukum yang ideal di masa mendatang harus diatur mengenai hak pemegang saham publik untuk meminta kompensasi kepada negara sebagai akibat tidak bisa menikmatinya. Sehingga kepentingan perlindungan pemegang saham publik yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di PT ASABRI (Persero) dapat terjamin kepastian hukumnya.

---

The corruption case that occurred at PT ASABRI (Persero) not only gave criminal sanctions to the defendants, but public shareholders who had nothing to do with the defendants were also dragged into the case. The need for rules that guarantee the protection of shareholders so that they are not harmed by any party. This study uses doctrinal research methods. Legal protection for public shareholders whose securities accounts have been confiscated for the state as a result of criminal acts of corruption currently regulated in regulations in force in Indonesia is only limited to Article 19 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes which regulates the return of rights from third parties with good intentions. This regulation does not yet accommodate the legal protection of the intended public shareholders even though they are included in the category of third parties with good intentions, because they only regulate their stewardship, they do not regulate compensation that can be submitted as a result of public shareholders not being able to enjoy assets confiscated by the state, therefore the ideal legal protection in the future must be regulated regarding the rights of public shareholders to ask for compensation from the state as a result of not being able to enjoy it. So that the interests of protecting public shareholders who have nothing to do with the defendant in the criminal act of corruption that occurred at PT ASABRI (Persero) can be guaranteed legal certainty."

"Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPS Tahunan , berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU Perseroan Terbatas Pasal 78 ayat 2 wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, namun kewajiban ini tidak diikuti dengan sanksi, Tesis ini, mengambil contoh RUPS Tahunan yang melebihi jangka waktunya diselenggarakan oleh PT Bank Bank, sebagai perseroan terbatas yang menjalankan usaha perbankan, Bank tidak hanya diatur dengan UU Perseroan Terbatas, tetapi tunduk juga kepada pertaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, yang secara implisit mengatur kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan. Dan atas keterlambatan penyelenggaraan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana akibat hukum bagi perseroan terbatas dan bagaimana tanggung jawab dari Direksi atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian ini, bahwa dengan keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan dapat membawa akibat hukum kepada perseroan terbatas yaitu RUPS Tahunan tersebut tidak sah sehingga tidak sah pula keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan tersebut, dan atas keterlambatan ini Direksi dan Dewan Komisaris Bank dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan. Selain itu pemegang saham Bank, apabila dapat dibuktikan menyebabkan keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan, maka dapat juga bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan dari keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan.

---

The Annual General Meeting of the Shareholders AGMS , pursuant to Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company Company Law on Article 78 paragraph 2 shall be conducted no later than 6 six months after the closing of the company fiscal year, but this mandatory rule does not provide its sanction. This thesis, take an example of a delayed AGMS conducted by PT Bank the Bank , as limited liability company the Company which runs banking business, the Bank not only regulated by the Company Law, but also subject to the regulations which issued by Bank Indonesia and or the Financial Services Authority OJK , which implicitly regulates the obligation to conduct the AGMS on time. And of the delay of the conducting AGMS, may raise question how the legal consequence to the Company and how is the responsibility of the Board of Directors BOD or Board of Commissioners BOC or the Shareholders of the Company of the delay of conducting the AGMS. This research uses a judicial normative form which is descriptive analytical.

The conclusion of this research, that the delay of conducting of the AGMS may cause legal consequence to the Company that is the AGMS was not valid, therefore any decision take on that AGMS is not valid also, and upon the delay, the BOD, BOC may personally liable because they does not perform their function as mandated by the law. Besides, the shareholders of the Bank, if it can be proven to cause the delays of the AGMS, they may also liable for the consequence that raised by the delay of conducting the AGMS."

"Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. Bukti Samudera Perkasa (PT. BSP) terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adapun permasalahan di dalam tesis ini adalah mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data PT. BSP serta akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BSP (Akta PKR) yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh notaris ke Kemenkumham melalui SABH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah peran notaris dalam pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, sedangkan pengaksesan SABH tidak dilaksanakan. Apabila notaris terbukti melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun apabila alasan tidak diaksesnya SABH berada diluar kendalinya maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian untuk akibat hukumnya, Perubahan Data tetap terjadi, sedangkan Perubahan AD tidak terjadi sehingga tidak diketahui oleh pihak ketiga dan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007. Saran dari Penulis adalah direksi harus memberi kuasa secara rinci kepada notaris untuk pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data, notaris harus menjalankan kewenangan serta tidak lalai, dan apabila notaris terbukti melakukan kesalahan harus dilaporkan kepada Kemenkumham melalui Tim Investigasi.

---

This thesis discusses a case study on PT. Bukit Samudera Perkasa (PT. BSP) in relation to the roles and responsibilities of notary in submitting request for amendment to AoA and Change in Data to the Ministry of Law and Human Rights through the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The roles and responsibilities of a notary in the event of change in data are preparing the deed and accessing the SABH. The problem that this thesis is attempting to solve concerns the roles and responsibilities of the notary in submitting a request for amendment to AoA and change in data of PT. BSP and the legal consequences of the PKR Deed of PT. BSP, the request for amendment of which was not submitted by the notary to the Ministry of Law and Human Rights through SABH. The research method applied in this writing is judicial- normative with descriptive-analytical typology method.The result of this research is that the roles and responsibilities of notary had been carried out in accordance with the provisions of the Notary Position Law. Meanwhile, in regard to the role of accessing SABH, the notary did not carry out his role and therefore, the notary may be held accountable in the event that he is deemed to have committed a fault. However, if the reason for failing to access the SABH is beyond the control of the notary, he will not be held accountable. As with the legal consequences, Change in Data still occurs but no amendment occurs to the AoA, therefore not acknowledged by any third party, and the provision of Article 56 paragraph (4) of the 2007 LLC Law of 2007 applies accordingly, as does the provision of Article 94 paragraph (8) jo. Article 111 paragraph (8) of the 2007 LLC Law. The writer recommends, that the Board of Directors grants more detailed power in powers of attorney, urging the notary to exercise his authority and avoid negligence, and ensuring that if the notary is proven to have committed a fault, he must be reported to the Ministry of Law and Human Rights through the Investigation Team."

"Tesis ini membahas mengenai benturan kepentingan atas rangkapnya kedudukan organ perseroan yang berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan,sehingga tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Pendiri. Akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan Perseroan. Penulis berfokus pada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham,mayoritas yang merangkap sebagai direksi yang memanfaatkan pengalihan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hukum Perseroan terbatas, benturan kepentingan atas organ Perseroan yang rangkap, dan peranan notaris dalam membuat akta pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi hukum perusahaan agar pembuat undang-undang dalam hal ini legislative, dapat membuat pengaturan mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil yang tegas dalam UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap rangkap jabatan organ perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan sebagai penyelesaiannya.

---

This thesis discusses a conflict of interest over the dual position of the company's organs which can cause an ineffectiveness in carrying out the supervisory function, so that there is no control over the actions of the founder who becomes a shareholder. Founder. It will be open to the possibility of conducting deviant activities that harm the Company. The author focuses on the possibility of unlawful acts committed by shareholders, the majority of which are concurrently as directors who utilize the transfer of company assets for personal gain or misuse of the company's wealth. The research method used in this paper is juridical-normative conducted by reviewing and analyzing legal concepts relating to the legal issues under study, especially those relating to the law of limited liability companies, conflicts of interest over multiple organs of the Company, and the role of notaries in making deeds establishment and preparation of the Company's Articles of Association. The results of the study suggest that legal reform needs to be done so that lawmakers in this legislative matter can make arrangements regarding the application of the principle of piercing the corporate veil that is firm in the PT Law specifically regarding the imposition of sanctions on multiple positions of corporate organs that carry out transactions containing collision interests that result in losses, so there is no need to wait for court decisions as a solution."

"Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar perseroan terbatas yang tidak dimintakan persetujuan Menkumham dan tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika mendapatkan laporan tentang adanya notaris yang tidak meminta persetujuan dari Menkumham dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terkait penambahan modal dasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum non doktrinal dipergunakan di sini. Data primer yang diperoleh dari studi di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab notaris dalam permasalahan ini adalah mengganti kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh PT X terkait Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menkumham. Selain itu, dapat dijelaskan pula tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah menerima laporan yang diajukan PT X dengan syarat kelengkapan berkas dan bukti yang kuat, yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan atas notaris tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran oleh notaris, maka MPD akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, tetapi apabila selanjutnya notaris tersebut melakukan kembali pelanggaran maka MPW akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara.

---

The additional authorized capital of a limited liability company (company) should have been submitted to the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) by a notary to obtain approval, but this is not the case in practice experienced by PT X which is engaged in development, where the Deed of Amendment to the Articles of Association made by a notary is not recorded so there is no approval from Menkumham. As a result, the company profile has not changed based on the latest Deed of Amendment to PT X's Articles of Association. Therefore, this study raises the issue of the notary's responsibility for amendments to the articles of association related to the addition of the limited liability company's authorized capital for which the Ministry of Law and Human Rights did not seek approval and the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) if they receive a report about a notary who does not seek approval from the Ministry of Law and Human Rights in changing the budget. the basis of a limited liability company related to the addition of authorized capital. To answer these problems, non-doctrinal legal research is used here. Primary data obtained from field studies and secondary data obtained from literature studies were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis it can be stated that the responsibility of the notary in this matter is to compensate material losses that have been issued by PT X regarding the Deed of Amendment to PT X's Articles of Association for which Menkumham did not seek approval. Apart from that, it can also be explained that the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) are to accept the report submitted by PT X with the condition that the documents are complete and strong evidence, which is followed up by carrying out an examination session of the reported notary, to find out whether there was a violation committed against the notary. . If a violation is found by a notary, the MPD will recommend to the Regional Supervisory Council (MPW) for imposition of sanctions in the form of a written warning, but if the notary subsequently commits a violation again, the MPW will recommend to the Central Supervisory Council (MPP) for imposition of sanctions in the form of temporary suspension."

"Salah satu contoh isi perjanjian pemegang saham adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas. Dalam dunia bisnis, perjanjian seperti ini merupakan perbuatan hukum yang dianggap wajar, namun dalam prespektif hukum apakah perjanjian seperti ini diperbolehkan. Untuk pelaksanaan prestasi perjanjian ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hasil dari rapat umum pemegang saham tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini terhadap para pihak serta keabsahan berita acara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan tanpa mengakomodir isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pemegang saham. Untuk menjawab permasalahan ini dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian seperti ini tidak dilarang, namun dengan syarat bahwa untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui rapat umum pemegang saham, serta direksi dan/atau dewan komisaris haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan dari Perseroan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan karena mengikat para pihak di dalamnya. Bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian dapatlah dimintakan ganti rugi atas kesalahanya, serta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah melalui rapat umum pemegang saham, tetap dinyatakan sah dikarenakan Perjanjian ini hanyalah mengikat bagi Pemegang saham tidak kepada pihak ketiga yaitu Perseroan Terbatas.

---

One example of the contents of the shareholder agreement is regarding the distribution of composition of the board of directors and the board of commissioners from each candidate proposed by the shareholders of the Limited Liability Company. In the business world, an agreement like this is a legal act that is considered normal, but from a legal perspective is an agreement like this allowed. In fact, the implementation of the achievements of this agreement does not always run properly because the results of the general meeting of shareholders are not in accordance with what was agreed upon, then what are the legal consequences of this agreement on the parties and the validity of the minutes of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners which have been carried out without accommodating the contents of the agreement mutually agreed upon by the shareholders. To answer this problem in this study, the research method used was normative juridical, with descriptive-analytical research type. And data collection tools used are document studies or library materials. The results of this research are agreements like this

are not prohibited, but on the condition that the mechanism for the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners must go through a general meeting of shareholders, and the board of directors and/or the board of commissioners must meet the qualifications determined by the laws and regulations of the Company. the. The legal consequence of this agreement is that all achievements in the agreement must be carried out because it is binding on the parties in it. For parties who do not carry out the contents of the agreement, compensation for their mistakes can be requested, as well as the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have gone through the general meeting of shareholders, still declared valid because this Agreement is only binding for shareholders, not to third parties, namely Limited Liability Companies."