Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belumsepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yangberkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawabpermasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasusLaurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yangmempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan gandaterbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapatmenghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasidengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangankhususnya dalam hal kewarganegaraan.Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USAtanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelumUndang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidakmelaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusanmenteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yangdimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadiwarga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta keduaorangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalamipermasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebutdikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistempengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsirdan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basiclaw in accordance with the needs of a growing problem in society or in other wordshave not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case ofLaurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affectsuch cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain thecitizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. Theregulation is not properly informed and make people misunderstand about legislationparticularly in terms of citizenship.The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USAdated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA onSeptember 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get theMinister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period offour (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to inArticle 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic ofIndonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parentsis still a citizen of Indonesia.The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. Theabsence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from anacquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem inthe future."

"Hak milik atas tanah merupakan hak yang hanya dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia. Namun pada kasus dalam penelitian ini, terdapat sebidang tanah hak milik yang dipegang oleh beberapa warga negara Indonesia serta oleh beberapa warga negara asing yang sebelumnya berkebangsaan Indonesia. Tanah tersebut diperoleh melalui peristiwa pewarisan, dan terdapat kesepakatan pada putusan perdamaian untuk menunda pembagian tanah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan guna dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap pelanggaran putusan perdamaian; tidak menunda pembagian atas tanah hak bersama guna meminimalisir potensi konflik; ahli waris berkebangsaan asing sebaiknya segera mengalihkan bagian tanah hak milik yang diperoleh kepada ahli waris berkebangsaan Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan perdamaian ialah sebagai tanda bukti ahli waris; dan dampak keberadaan warga negara asing pada kepemilikan bersama tanah hak milik harus ditinjau dari segi cara perolehannya dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

---

Only Indonesian citizens who can obtain rights land ownership in Indonesia. But there are the rights who owned by both of Indonesian citizens and foreigners who previously is Indonesian citizens too. They gain the rights from inheritance, and agreed to postpone land partition, that agreement contained in some peace verdict. This research is qualitative with prescriptive design. The researcher suggests to doing lawsuit effort when violation to peace verdict happen; doing partition of co-own land immediately in order to minimize potentially conflict; and heind foreigner must give his rights section to Indonesian heind. This thesis conclusions is legal position of peace verdict is proof of beneficiaries; and the impact of the presence of foreigners to rights land must be reviewed from how they get the rights land and the parties’ agreement."

"Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu ketentuan hukunm tentang kewarganegaraan merupakan tuntutan logis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang kewarganegaraan selain memunculkan dimensi pengaturan hak kewarganegaraan juga menentukan dimensi kepastian hukunl status kewarganegaraan setiap orang. Berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Pasal 17 huruf (k), seorang warga negara Indonesia yang telah,bertempat tinggal di luar negeri dalam daktu lima tahun berturut-turut tanpa menyatakan diri untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang apabila tidak diikuti dengan dimilikinya kewarganegaraan barn akan menimbulkan dampak yang berat yaitu hilangnya perlindungan dari negara sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan pencabutan kewarganegaraan tersebut apakah hak asasi. manusia telah dilanggar? dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, bagaimana perlindungan yang diberikan negara terhadap WNI khususnya_ yang berada diluar negeri- Dalam berbagai kasus misalnya apa yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yang sering kali dalam kondisi tidak 'bebas atau karena paksaan keadaan bekerja tanpa izin dinegara lain untuk dapat setiap saat menyatakan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bukan hanya itu, bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki Surat Akuan Pengenalan (SAP), yang dapat di identikan sebagai paspor, sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 17 huruf (j) dapat pula mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Namun Karena kehilangan kewarganegaraan itu tidak disertai dengan kepemilikan kewarganegaraan Malaysia, maka kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 17 huruf (k) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seharusnya tidaklah serta merta nenghilangkan kewarganegaraan seorang warga negara Indonesia, terutama dalam konteks kealpaan untuk menyatakan kembali kewarganegaraan Indonesia. Walaupun telah diatur beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, secara prinsip undang-undang kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak mengenal bahkan mencegah apa yang dinamakan tanpa kewarganegaraan atau stateles S . Yang artinya suatu kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak otomatis terjadi apabila karena kehilangan tersebut seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan."