Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKecenderungan yang terjadi adalah penguasaan pengangkutan produk oleh armada asing, dimana data menunjukkan bahwa armada nasional hanya menguasai 3,52 persen dari muatan untuk ekspor sedangkan armada asing menguasai 96,48 persen.Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat peluang yang besar bagi armada nasional untuk mengangkut muatan barang ekspor, bila pangsa pengangkutan dapat direbut dari armada pelayaran asing. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka segenap potensi nasional, baik pemerintah maupun dunia usaha harus bekerja sama secara sinergi.Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan melihat bagaimana kegiatan pelayaran dalam mempengaruhi kinerja perdagangan secara makro hal lain yang diketengahkan adalah menyangkut kondisi pelayaran nasional dan sarana penunjangnya dewasa ini.Analisis penelitian dilakukan dengan metoda deskriptif analisis atas dasar teori perdagangan internasional dengan didukung oleh data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui tehnik wawancara mendalam (in-depth interview) sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa data distribusi angkutan ekspor-impor dan statistik perhubungan.Hasil analisis diperoleh gambaran bahwa perkembangan pelayaran pada dekade tahun 1980-an mengalami perkembangan yang pesat hal ini di sebabkan karena deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah (PAKNOV-21 Tahun 1988). Deregulasi tersebut hanya berdampak kecil pada aspek armada pelayaran (komposisi terbesar armada buatan tahun 1980-1989), sedangkan faktor penunjang seperti sarana dan prasarana pelabuhan belum terpecahkan (Sukarna Wiranta 1998;11) memberikan gambaran tingkat efisiensi pelabuhan Indonesia tahun 1998 sebesar 2 juta TEU's/tahun kontainer sedangkan Singapura 14 juta TEU's/tahun kontainer).Eksistensi perusahaan pelayaran nasional masa depan sangat tergantung dari daya saing masing-masing perusahaan yang di dukung oleh sumberdaya manusia serta dukungan pemerintah. Kegiatan transportasi taut khususnya bongkar muat sangat mementingkan efisiensi dan efektifitas (turn round time) yang terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana pelabuhan.Kinerja usaha jasa transportasi laut nasional masa depan diharapkan dapat meningkat, agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah kerjasama dengan pelayaran asing (kemitraanlaliansi), pengembangan sarana dan prasarana yang lebih efisien, penataan aspek hukum dan tidak kalah penting adalah pencarian sumber dana alternatif agar dapat mengembangkan armada nasional."

"Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan pentingdalam perekonomian nasional. Peranannya dalam perekonomian semakin pentingterutama perdagangan luar negeri. Peranan ekspor dan impor terus meningkatsejak Pelita I sampai dengan Pelita VI dimana selama periode tersebut nilaiekspor meningkat 44,6 kali lipat sedangkan impor meningkat hampir 55 kalilipat. Berkembangnya perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh fakor internaldan eksternal. Salah satu faktor internal yang mendukung berkembangnyaperdagangan luar negeri adalah pelaku ekspor atau impor itu sendiri disampingadanya faktor penunjang. Trading House sebagai salah satu pelaku dalamperdagangan luar negeri, keberadaan dan peranannya belum banyak dibahassecara komprehensif. Padahal di negara seperti Jepang dan Korea Selatan perananTrading House sudah terbukti keberhasilannya dalam menunjang perdaganganLuar negeri kedua negara tersebut. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji peranan Trading House, sebagai kasusdipilih PT. Dharma Niaga dalam menunjang perdagangan Luar negeri Indonesia.Pengukuran peranan dilakukan dengan melihat kontribusi ekspor dan impor PT.Dharma Niaga, komoditi unggulan yang diperdagangkan serta jenis pelayananjasa yang diberikan oleh perusahaan bagi kelancaran ekspor dan impor. PT. Dharma Niaga sebagai salah satu Tradìng House, peranannya masihrelatif kecil dalam menunjang perdagangan Luar negeri Indonesia. Hal ini terlihatdari kontribusi ekspor dan impor perusahaan terhadap total ekspor dan imporIndonesia yang rata-rata di bawah 1% selama periode 1992-1996. Selain itu, komoditi unggulan perusahaan yang diperdagangkan juga tidaksejalan dengan komoditi unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah cq.Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Demikian pula jenis jasa yangdiberikan kepada kliennya oleh perusahaan masih terbatas pada jasa paperwork,jasa pergudangan dan jasa distribusi. Peranan trading house sangat diperlukan dalam mengatasi gejolak rupiahagar kinerja ekspor dapat dipertahankan terutama bantuan keuangan baik dalambentuk kredit pinjaman maupun bantuan keuangan lainnya. Selain itu tradinghouse juga harus mampu secara aktif memanfaatkan fasilitas seperti swap danforward yang disediakan untuk membantu eksportir dan importir mengatasigejolak tersebut. Untuk meningkatkan peranan trading house dalam menunjang perdaganganluar negeri Indonesia maka diperlukan adanya dukungan pemerintah terhadappendirian, pendanaan dan dukungan operasional di lapangan oleh pemerintah.pemerintah juga perlu mendukung upaya perluasan pasar ke ncgara-negara yangpotensial untuk dimasuki terutama kawasan Eropa Timur. Selain dukungan pemerintah, perusahaan trading house sendiri juga harusmembangun jaringan yang kuat dan membangun sistem manajemen pemasaranyang handal terutama dalam mengumpulkan informasi mengenai peluang pasar,calon pembeli dan calon penjual tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasarinternasional. Perusahaan Trading House juga hams menjalin kerjasama yangkuat dengan perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi secara global agardapat meningkatkan supply dan demand sehingga volume transaksi perusahaanmencapai skala ekonomi yang paling optimal."

"Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Peranannya dalam perekonomian semakin penting terutama perdagangan luar negeri. Peranan ekspor dan impor terus meningkatsejak Pelita I sampai dengan Pelita VI dimana selama periode tersebut nilai ekspor meningkat 44,6 kali lipat sedangkan impor meningkat hampir 55 kali lipat.Berkembangnya perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh fakor internal dan ekstemal. Salah satu faktor intemal yang mendukung berkembangnya perdagangan luar negeri adalah pelaku ekspor atau impor itu sendiri disampingadanya faktor penunjang. Trading House sebagai salah satu pelaku dalam perdagangan luar negeri, keberadaan dan peranannya belum banyak dibahas secara komprehensif. Padahal di negara seperti Jepang dan Korea Selatan perananTrading House sudah terbukti keberhasilannya dalam menunjang perdagangan luar negeri kedua negara tersebut.Oleh karena itu tulisan ini mengkaji peranan Trading House, sebagai kasus dipilih PT. Dharma Niaga dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia. Pengukuran peranan dilakukan dengan melihat kontribusi ekspor dan impor PT. Dharma Niaga, komoditi unggulan yang diperdagangkan serta jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan bagi kelancaran ekspor dan impor.PT. Dharma Niaga sebagai salah satu Trading House, peranannya masih relatif kecil dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusi ekspor dan impor perusahaan terhadap total ekspor dan impor Indonesia yang rata-rata di bawah 1% selama periode 1992-1996.Selain itu, komoditi unggulan perusahaan yang diperdagangkan juga tidak sejaian dengan komoditi unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Demikian pula jenis jasa yang diberikan kepada kliermya oleh perusahaan masih terbatas pada jasa paperwork, jasa pergudangan dan jasa distribusi.Peranan trading house sangat diperlukan dalam mengatasi gejolak rupiah agar kinerja ekspor dapat dipertahankan terutama bantuan keuangan baik dalam bentuk kredit pinjaman maupun bantuan keuangan lainnya. Selain itu trading house juga hams mampu secara aktif memanfaatkan fasilitas seperti swap dan forward yang disediakan untuk membantu eksportir dan importir mengatasi gejolak tersebut.Untuk meningkatkan peranan trading house dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia maka diperlukan adanya dukungan pemerintah terhadap pendirian, pendanaan dan dukungan operasional di lapangan oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu mendukung upaya perluasan pasar ke negara-negara yang potensial untuk dimasuki terutama kawasan Eropa Timur .Selain dukungan pemerintah, pemsahaan trading house sendiri juga harus membangun jaringan yang kuat dan membangun sistem manajemen pemasaran yang handal terutama daiam mengumpuikan informasi mengenai peluang pasar,calon pembeli dan calon penjuai tidak hanya di dalam negeri tetapi Juga di pasar intemasional. Pemsahaan Trading House juga hams menjalin kerjasama yang kuat dengan pemsahaan Indonesia yang sudah beroperasi secara global agar dapat meningkatkan supply dan demand sehingga volume transaksi perusahaan mencapai skala ekonomi yang paling optimal."

"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan perubahan posisi tawar-menawar pada dua tingkat, yaitu: pertama, pada level internasional, yaitu antara lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan kedua, pada tingkat domestik, yaitu antara kubu liberal terhadap kubu nasionalis dan kubu populis. Masing-masing perubahan pada dua level analisis yang berbeda ini memberikan sumbangan yang menentukan arah perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis ekonomi.Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, penelitian ini lebih banyak menyentuh dimensi politik dalam perubahan kebijakan. Artinya, penelitian ini lebih banyak berusaha menyelami masalah pergulatan antar berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan dan ideologi yang bertentangan dalam rangka memperebutkan pengaruh atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Dalam penelitian ini, krisis ekonomi merupakan prakondisi yang diasumsikan mendahului dan mengakibatkan perubahan konfigurasi power, baik di tingkat internasional (Indonesia vis-a-vis lembaga keuangan internasional) maupun domestik (antara kubu liberal, nasionalis dan populis). Adapun perubahan konfigurasi power yang disebabkan krisis ekonomi tersebut pada gilirannya mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai krisis ekonomi, perubahan konfigurasi power dan perubahan kebijakan perdagangan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan secara mendalam dan terperinci, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian.Penelitian ini menemukan bahwa dari rangkaian langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, jelas terlihat besarnya pengaruh lembaga keuangan internasional dan kelompok liberal dalam proses liberalisasi reformasi ekonomi Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998. Isi MEFP I (31 Oktober 1997), MEFP II (15 Januari 1998) dan supplementary MEFP III (10 April 1998) yang diajukan Pemerintah Indonesia memperlihatkan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan internasional memaksakan liberalisasi lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai hasil kajian, penelitian ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di bidang perdagangan, ke arah sistem ekonomi pasar hanya akan terjadi apabila krisis ekonomi dapat menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan internasional dan kubu liberal di dalam negeri untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengadopsi kebijakan yang lebih liberal."