Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUpaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sejak 20 tahun yang lalu masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di kawasan tersebut. Padahal di wilayah pesisir ini telah terjadi pergeseran dalam mata pencaharian, yaitu peralihan dari petani ke petani-nelayan ataupun nelayan-petani. Peralihan ini mungkin terjadi karena tuntutan keadaan dan dalam batas tertentu akan berdampak pada keberlanjutan sumberdaya daratan dan perairan Upaya pernberdayaan masyarakat pesisir dalam rangkaian pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam masyarakat pesisir inilah yang merupakan permasalahan yang mendasari penelitian.Tujuan dari pellitian ini adalah untuk rnengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan pemberdayaan dalarn peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masyarakat pesisir, sehingga dapat ditentukan atau disusun strategi pemberdayaan agar diperoleh hasil yang berdaya guna.Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat pesisir di lokasi, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, teknologi maupun kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Diharapkan dengan adanya pembahan tersebut akan terjadi peningkatan kesejahteraan serta tingkat partisipasi atau kepedulian dalam pelestarian lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menekankan pada pendekatan kualitatif disertai dengan data dan analisis statistik (kuantitatif) sebagai penunjang. Penelitian ini mengambil kasus pemberdayaan sekelompok masyarakat di pesisir Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam daratan, pesisir dan laut, yang mencakup wilayah Pantai Baron, Drini, Sundak dan Siung. Upaya pernbcrdayaan nelayan di pesisir Kabupaten Gunungkidul ini pertama kali dilakukan di Pantai Baron pada tahun 1980 yang kemudian diikuti oleh keetiga pantai lainnya.Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa upaya pemberdayaan berupa peningkatan kesejahtraan masyarakat belum dapat menjangkau seluruh rnasyarakat nelayan disebabkan seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan yang terdiri lima upaya pemberdayaan tampak tidak terpola dan terkesan tidak ada perencanaan yang matang, baik untuk cara, waktu dan tempat pemberdayaan. Kemelimpahan sumberdaya laut pada umumnya belun dapat dimanfaatkan secara optimum oleh penduduk setempat, antara Iain disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan kondisi sosiokultural yang menjadi kendala dalam adopsi dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi mengingat pembinaan sosial budaya masih sangat kurang dibandingkan dengan upaya pemberdayaan lainnya.Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan sebagai hasil dan program pemberdayaan juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Kepedulian masih ditunjukkan dalam pemahaman saja bukan pada suatu tindakan atau perbuatan yang nyata dengan tujuan yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tujuan utarna dari pemberdayaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.Konsep keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus memperhatikan 5 (lima) upaya pemberdayaan yang terdiri atas upaya memotivasi masyarakat (motivasi), pembinaan ketrampilan, pembinaan dalam bidang pengelolaan (manajemen), pembinaan dalam usaha pelestarian lingkungan dan pembinaan sosial budaya, dimana faktor sosial budaya merupakan bagian penting dmi kelima upaya tersebut seluruh rangkaian, proses dan hubungan antar upaya pemberdayaan tersebut adalah proses pemberdayaan lanjutan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan sehingga tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir dapat tercapai baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang Iestari baik daratan, pesisir dan laut.Program pemberdayaan lanjutan hendaknya dimasukkan dalam kerangka perencanaan yang matang dan lebih menekankan pada bidang sosial budaya khususnya pendidikan mengingat masih diperlukan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir yang tanggap terhadap inovasi dan perubahan baru.Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam kajian dan analisis mengenai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama untuk daerah yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Iokakaji, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (daratan, pesisir dan laut) serta perubahan kondisi ekonomi, sosial dan budaya petani serta partisipasinya (petani-nelayan) dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai dampak adanya kegiatan pemberdayaan (diversitikasi mata pencaharian) tersebut. Dari penelitian ini dapat tergali dan terungkap pola kehidupan masyarakat setelah adanya upaya pemberdayaan yang menyangkut pola sosial, ekonomi dan budaya setempat dan dihubungkan dengan upaya mereka untuk melestarikan sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupannya untuk mendapatkan keseimbangan dan kesinambungan.

---

Abstract

Efforts to empower people living in coastal areas made by the regional govemment of Gunungkidul over the past 20 years have produced results although these are not enjoyed by all the people. The region has seen people in coastal areas change jobs. The shifts from farmers to farming-fishermen and fishing-farmers may be due to the current circumstances, and to a certain extent will affect the sustain- ability of land and marine resources. The coastal community empowerment program to enable them to use and manage marine resources is the issue on which this research was based on.

The research aimed at finding out how the empowerment activities affect the promotion of the people?s welfare and their participation in conservation the coastal environment so that efficient empowennent strategies can be set up or devised.

The community empowerment basically aimed at developing the potentials of the studied coastal communities with respect to scientific knowledge, technologies and awareness of using the available resources so that their quality of life could improve. These changes were expected to promote people?s welfare and their level of participation in or concern for environmental protection.

The research was conducted using the analytical-descriptive method with emphasis on the qualitative- approach; supporting data and statistical (quantitative) analysis were also furnished It studied the case of the empowerment program targeted at a group of people living in the coastal districts of Tepus and Tanjungsari in the regency of Gunungkidul, the program of which was supposed to enable them to use and manage the land, coastal and marine resources in the coasts of Baron, Drini, Sundak and Siung. The efforts to empower Eshennan in coastal of Gtmtmgkidul has been done for the Erst time in the coast of Baron in 1980 and then followed by the other coasts.

Research results showed that the empowemient program to promote people?s welfare had not been enjoyed by all the fishing communities because the empowerment program which consisted of tive activities was not properly outlined and carefully planned, in terms of method, time and place. Local communities had not been able to use the abundant marine resources because of tl1e lack of technological advances. Socio-cultural conditions also hampered the adoption and sustained use of technology be use training on socio-cultural was very limited compared with the other more iiequent empowennent activities.

Community participation in the environment conservation following the empowerment program was also not encouraging. People showed only awareness rather than actual steps or real actions toward fulfilment of economic requirements. The main objective of the program - promoting people?s welfare ~ had not been fully and sustainably achieved.

The concept of a continued coastal community empowerment program should take into account live empowering activities: motivating the communities (motivation), skills training, management training, environment conservation training and socio-culture. In all these five activities, the socio-cultural element plays an important part. The whole program, processes and interconnected activities are part of a follow-up empowerment process within the framework of sustainable development to achieve the goal of the coastal people empowerment program to promote people?s welfare and to protect land, coastal and marine environments.

Further programs should be carefully planned and emphasize on the socio-cultural aspect, particularly education, considering that coastal community members who are responsive to changes and innovations are vital to the programs.

This research were expected can be used as reference in find out and analysis about the coastal community empowerment program, specially for region that almost have similar characteristics, in use and manage natural resources (land, coastal and marine) and the changes of economic, social and culture condition of farmer also the participation (farmer-iisherman) in manage natural resources following the empowerment progam (diversification of employment) implementation From this research can be excavate and reveal the pattern of communities life after the empowerment activities with respect to local social, economic and cultural patterns and related with their effort to the natural resources conservation to get the balancing and contiously of their sources of life."

"Skripsi ini membahas mengenai peran fasilitator dan co-fasilitator pada keberhasilan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Ligarmukti. Pada pelaksanaan program ini fokus pada upaya pengembangan masyarakat melalui perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain desktirptif. Hasil dari penelitian ini ingin menggambarkan peran fasilitator dan co-fasilitator sebagai community worker dalam keberhasilan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Selain itu, hasil penelitian ini juga memaparkan hambatan yang dialami oleh fasilitator dan co-fasilitator serta upaya yang dilakukan fasilitator dan co-fasilitator dalam pelaksanaan program STBM.

---

This thesis discusses the role of the facilitator and co-facilitator in the STBM program in desa ligarmukti. The implementation of this program focuses on community development efforts through community health behavior change. This research is a qualitative descriptive interpretative research. The results of this study describe the role of facilitator and cofacilitator as a community worker in the succession of the implementation of the STBM program. In additional, the results of this study also describe the deficulties experienced by the facilitator and co-facilitators as well as the efforts made facilitator and co-facilitator in overcoming those dificulties in the implementation of the program STBM."

"PNPM-MP merupakan upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berbentuk LKM, yang representatif dan dipercaya bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Duren Jaya, menganalisis partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong/penghambat partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kasus LKM Duren Jaya, Bekasi. Analisis hasil lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Duren Jaya telah melaksanakan kegiatan PNPM-MP, PAKET, dan Kemitraan. Menurut siklus PNPM-MP dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan PNPM-MP. Jika dikaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan berada pada tangga penentraman, tahap pelaksanaan kegiatan berada pada tangga pendelegasian kekuasaan, tahap penerima manfaat kegiatan berada pada tangga kemitraan, dan tahap evaluasi hasil kegiatan berada pada tangga informasi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP adalah adanya kelembagaan masyarakat yang telah cukup lama terbentuk, representatif, dan dapat dipercaya, yaitu LKM Duren Jaya, dan adanya budaya gotong-royong yang telah berlangsung sejak lama, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tesis ini merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi PNPM-MP kepada masyarakat dan tidak hanya dibebankan kepada pihak LKM dan aparat kelurahan. Di samping itu, pengelola PNPM-MP perlu melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan dana PNPM-MP agar tepat waktu dalam pencairannya. Terakhir, tesis ini merekomendasikan agar pihak LKM Duren Jaya lebih mengintensifkan penyebaran informasi kegiatan PNPM-MP; selalu berupaya meningkatkan penyadaran masyarakat setempat tentang peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam kegiatan PNPM-MP; dan menyediakan media yang lebih representatif dan mudah diakses masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dijalankan LKM Duren Jaya.

---

PNPM-MP is government effort to build autonomous community and local government to sustainable poverty alleviation. The program is expected to increase community participation in decision-making and management development through out increasing the capacity of communities? institution ato be more representative and accountable to the development of social capital in the future. Related to this, the study aims to assess PNPM-MP in Kelurahan Duren Jaya, analyzing community participation in PNPM-MP, and identify supporting/inhibiting factors community participation in PNPM-MP. Qualitative approach used in this study, with the case of LKM Duren Jaya, Bekasi.

Based on research indicated that Kelurahan Duren Jaya community has implemented PNPM-MP, PAKET, and Channeling. According to the cycle of PNPM-MP can be concluded that community participation in every stage of PNPM-MP. If associated with Arnstein?s ladder of citizen participation, community participation in planning stage activities that are in placation ladder, implementation stage is the delegated power ladder, beneficiaries stage is the partnership ladder, and evaluation stage is the information ladder. Supporting factors for community participation in the PNPM-MP is a public institution that had long been established, representative, and accountable, that is LKM Duren Jaya, and a culture of gotong-royong which has been going on for a long time, so as to facilitate community participation in the development process.

This study recommended for the government to be more intensive in socializing PNPM-MP to the community and not just imposed on the LKM and village officials. In addition, the management of PNPM-MP needs to improvement the system and procedures for the budget management of PNPM-MP to be on time for redemption. Lastly, this thesis recommended that the LKM Duren Jaya intensify the dissemination of information PNPM-MP; always working to improve community awareness of the role, rights, and responsibilities in PNPM-MP, and provide a media for a more representative and accessible community in monitoring and evaluating the activities undertaken LKM Duren Jaya."

"Sampai saat ini masalah kemiskinan masih merupakan fenomena sosial yang terus berkembang. Walaupun banyak upaya untuk mengatasi kemiskinan, tetapi secara mendasar masalah ini belum pernah terselesaikan dengan baik. Secara politis, issue kemiskinan (termasuk kemiskinan di perkotaan) masih diperdebatkan.Mengatasi kemiskinan di perkotaan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin kota untuk dapat mandiri. Namun perlu disadari bahwa kemiskinan di perkotaan adalah masalah multi dimensi yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi semata. Masyarakat miskin perkotaan bukanlah kelompok yang tidak berdaya sama sekali, melainkan pada dasarnya mereka juga mempunyai potensi tertentu yang dapat diberdayakan. Agar mereka dapat melepaskan diri dari problema kemiskinan.Perkembangan pelaksanaan kegiatan bina ekonomi PPMK yang semula ditujukan untuk pemberdayaan "orang miskin", telah bergeser kepada "orang yang perlu diberdayakan yang mempunyai usaha", sehingga dalam beberapa tingkat sudah tidak tepat sasaran. Utamanya lagi, tingkat pencapaian penerima manfaat secara persentase masih kecil. Demikian pula untuk jenis kegiatan bina sosial, pemanfaatan tidak diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi lebih fokus kepada kegiatan karitas dan pemberi santunan padahal tugas ini dapat dicakup dari program lain. Dalam konteks ini, mungkin merupakan cara trickle down effect alit lokal terhadap kondisi tidak diberinya pinjaman dana bagi penduduk miskin. Di sisi lain, kegiatan bina fisik sudah lebih terfokus pada peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Iingkungan, meski di sisi lain, berpotensi pula menimbulkan kesenjangan antar RT.Atas pertimbangan di atas, maka PPMK cenderung memiliki potensi untuk membangun segregasi dan enclave baru di tingkat komunitas yang diciptakan oleh alit lokal. Intervensi negara ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat itu sendiri membawa peluang bagi rejim yang berkuasa untuk kepentingan kelompok mereka. Akibatnya masyarakat menjadi sangat tergantung kepada bantuan pemerintah. Irnplikasinya bukan hanya menambah keuletan dan ketangguhan melainkan ketergantungan.

---

Until now, poverty problem is still social phenomenon. Although many poverty evaluation has been introduced, but not finished yet with successful. As political issue (include poverty in city), poverty is debate table.The bottom line of Poverty alleviation in city is empowerment effort, to the poor for independence. But we should realize that poverty is multi dimension problem. So the effort of alleviation can not do in economic aspect itself. The city poorer have specific potential to empowerment for them, so they can solver their problem.The activity of economic train in PPMK has changed from empowerment "the poor people" to "the people who need the empowerment and who own the business". So we can say that objective is not right. Especially the target do not cover high percentage many people. In social train, the use of loan not directed to for increase capacity building, but focus in charity activity. In this context is the way to tricle down effect local ellite on condition not gives loan to the poor. In other side physical train activity had focus on health infrastructure improvement although have potential effect on infrastructure gap in RT Level.For that reason, PPMK tend to make segregation and new enclave in community level which created by local elite. State intervention to daily social and economic life without concern to empowerment and self fulfillment community can create the government to influence the community. So the community can highly dependent to aid of government."

"Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat DKI Jakarta. Program ini dibuat sejak tahun 2002 hingga sekarang. Sejak tahun 2002 Kelurahan Kampung Melayu telah melaksanakan program PPMK, namun pada pelaksanaan program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu menunjukan bahwa pencapaian tujuan program PPMK untuk menciptakan masyarakat yang swadaya di dalam penataan dan perbaikan lingkungan serta peningkatan kemampuan masyarakat menjadi mandiri belum tercapai. Penelitian ini bertujuan adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu adalah sosialisasi PPMK, dana program PPMK, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, pendamping program,dan lingkungan fisik wilayah, sosial, dan ekonomi.

---

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) is a program created by the Government of Jakarta that aims to empower the people of Jakarta. This program was made from 2002 until now. Since 2002 the PPMK program had been implemented in the village of Kampung Melayu. The implementation of the PPMK program in Kampung Melayu shows that the achievement of program for creating a society that is self-supporting in the structuring and improvement of the environment and improving the ability of people to become independent has not been achieved. The aim of this study is to analyze the factors that affect the civil participation in PPMK program in Kampung Melayu . The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. These results indicate that the factors that affect the civil participation in PPMK are socialization PPMK, PPMK program funding, human resources, coordination, supervision, companion programs, and the physical, social and economy environtment of the region."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasinya. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka bisa keluar dari Iingkaran kemiskinan. Sumber dana pelaksanaan PPK Fase II keseluruhan berasal dari pemerintah pusat (Full Grant). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Desa Kupu merupakan salah satu desa yang mendapatkan program ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, FK dan FD bidang pemberdayaan, Camat dan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumtah 14 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan PPK dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan sosial, pengembangan masyarakat dan peran petugas pendamping.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK Fase Il Tahun Ketiga dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, tetapi belum mencakup tahap pelestarian program. Partisipasi masyarakat mulai sejak sosialisasi program, perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat Iangsung di lapangan adalah FK dan FD yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran dan warga masyarakat.Pelaksanaan PPK mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembuatan saluran Drainase dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan membentuk kelompok campuran dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah penggalian gagasan terutama dalam penentuan dan penetapan jenis kegiatan sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kegiatan yang ditentukan bersama baru sampai pada pelaksanaan program. Partisipasi kelompok sasaran sejak sosialisasi sampai pelaksanaan program menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK.Proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK Fase II Tahun 2002. Dalam pelaksanaan kegiatan PPK terdapat faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi masyarakat melalui swadaya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya sumber daya manusia warga Desa Kupu sehingga sang at berpengaruh terhadap pemahaman program, dan pemilihan kegiatan. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh Petugas Pendamping maupun Kepala Desa melalui pendekatan personal maupun diskusi kelompok secara formal maupun informal. Kurangnya koordinasi antar pelaku PPK di tingkat kecamatan dan kurangnya kerjasama antar anggota kelompok terutama setelah pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan program.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : Petugas Pendamping, FK dapat dikurangi luas wilayah kerjanya dengan penambahan jumlah FK, atau FD mengikuti pelatihan-pelatihan (dalam bentuk pelatihan berjenjang) yang mencakup pemahaman tentang PPK dalam bentuk sosialisasi termasuk pelaksanaan teknis, proses pemberdayaan dalam pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi; Pelaku PPK, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, partisipasi pemerintah seyogyanya lebih besar dad pada partisipasi warga masyarakat, proses sosialisasi kebijakan dapat dikurangi agar dapat menambah pemberdayaan pelaksanaan program serta koordinasi antar pelaku program; Aparat qesa, berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan program; Kelompok Sasaran, kerjasama antar anggota kelompok sasaran."

"Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan mengacu kepada wilayah Rukun Warga yang memiliki jumlah Keluarga Miskin yang cukup banyak. Program ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wilayah dan mengembangkannya menjadi program penanggulangan kemiskinan. Skripsi ini membahas dan menggambarkan tentang implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka telah berjalan dengan baik, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini yaitu Tim Fasilitator agar dapat lebih mendalam lagi melakukan sosialisasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya program tersebut.

---

National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban is a National Program The Government of Indonesia in order to overcome poverty. The program is conducted through the Coordinating Ministry for People's Welfare and implemented in all districts / municipalities in Indonesia with reference to the Pillars of Residents who have a number of Poor Families enough. The program is conducted through a participatory approach so that people can know the potential of the region and develop them into poverty reduction programs.

This paper discusses and describes the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka Tambora District in West Jakarta. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected through field studies, in-depth interviews, and literature study.

The study concluded that the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka has been running well, but the lack of community participation in the implementation of this program, while recommendations can be given to implementation researchers PNPM Urban Roa Malaka in the Village is the Team Facilitator to be more profound socialization so that people realize the importance of the program."