Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai layanan rujukan e-mail dilakukan di Perpustakaan British Council pada bulan Mei 2004. Tujuan utamanya adalah untuk melihat perbandingan antara pertanyaan rujukan e-mail yang terjawab dan tidak terjawab. Pengumpulan data diperoleh melalui rekod e-mail tercetak antara bulan Februari-September 2003. Proses pengolahan data dijelaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemakai layanan rujukan e-mail di Perpustakaan British Council adalah pegawai (52%) dan hampir seluruh pertanyaan (88%) dapat dijawab oleh pustakawan. Pertanyaan yang masuk hampir setengahnya (46%) berjenis ready reference. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pertanyaan yang diajukan pemakai sebagian besar (58%) termasuk pada kelas 000 (umum) DDC 21st edition. Lebih dari setengah (51%) dari seluruh pertanyaan yang diajukan, bentuk jawaban yang diinginkan pemakai merupakan jawaban yang pendek dan faktual. Kemudian sumber yang paling banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan adalah sumber di luar koleksi rujukan (56%). Layanan rujukan e-mail di perpustakaan British Council sudah cukup terpakai dan bermanfaat sebagai salah satu jenis layanan rujukan dan merupakan bagian dari layanan keseluruhan. Tetapi, untuk meningkatkan ke-efektif-an dan ke-efesien-annya diperlukan usaha-usaha sebagai berikut: 1. Adanya manual tertulis mengenai layanan rujukan e-mail agar prosedur dan deskripsi kerja dapat diketahui dengan jelas schingga layanan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perpustakaan. 2. Dibuatnya formulir rujukan e-mail dalam benluk elektronik yang dapat membantu pustakawan untuk lebih mengerti kebutuhan informasi pemakai. 3. Membangun website menarik yang membuat layanan rujukan e-mail lebih terlihat di dalam homepage. Ini berguna sebagai promosi. 4. Pelatihan khusus mengenai cara menjawab pertanyaan yang diajukan lewat e-mail bagi staf yunior. 5. Selalu mencantumkan sumber referensi dari jawaban yang dikirimkan."

"In recent decades, the liability of public authorities has been one of the main areas of development in and at the edges of tort law in Europe, with major reforms implemented or considered at a national level, and a steady stream of major court decisions. During the same period, 'Member State liability' has also been recognised in the law of the EU, and the interplay of principles of national and EU law - and additionally the 'just satisfaction' jurisprudence of the European Court of Human Rights - evidently warrants close attention.In this context, the aims of the present study are to contribute to the understanding of the law of extra-contractual liability as it applies to public authorities in the legal systems of Europe (and selected non-European jurisdictions), to facilitate its enhancement where necessary or desirable, and to consider the possibilities for harmonisation in the area - specifically, through the extension and adaptation of the Principles of European Tort Law to cover public authority liability.With contributions by:Bjarte Askeland, Ewa Baginska, Jonathan Cardi, Giovanni Comand�, Eugenia Dacoronia, Jef de Mot, Isabelle Durant, Duncan Fairgrieve, Michael Faure, Israel Gilead, Michael D Green, Anne Keirse, Bernhard A Koch, Fran�ois Lich�re, Piotr Machnikowski, Ulrich Magnus, Miquel Mart�n-Casals, Johann Neethling, Luca Nocco, Ken Oliphant, Maria Jos� Reis Rangel de Mesquita, Jordi Ribot, Lubo� Tich�, Vibe Ulfbeck, Pierre Widmer, B�n�dict Winiger.About the editor:Ken Oliphant is a Professor of Tort Law at the University of Bristol, United Kingdom."

"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."

"This paper has three objectives: first, to acknowledge the basic right to water as recently recognized by the UN and, consequently, to address the government?s responsibility to provide water services; second, to describe the problems and dilemma in the privatization of water services in Jakarta, the capital city of Indonesia, as a policy choice; third, to reinforce the idea that privatization of public services is beneficial but not a panacea; therefore, the government as the center of public administration needs to reconsider some of their key policies on public services."

"The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President through legislation have made some standard procedures to temporarily remove public officials accused of having committed corruption. But in many cases, practically, this problem amounts some legal difficulties. One of which is related to the constitutionality of the dismissal norm. In legal culture perspective, resigning temporarily when being accused for doing a shameful behavior is not a popular option; this is because of the presumption of innocent principles? requirement of the legal basis in criminal law. This article tried to analyse some parts of these problems.

---

Masalah korupsi di Indonesia berkaitan dengan peluang pejabat publik dalam menyalahgunakan kewenangan didalam lingkup posisi mereka sendiri. Di Indonesia, kondisi ini ada pada setiap tingkat administrasi publik dan jabatan publik. Dalam rangka untuk mengurangi perilaku koruptif, Parlemen (DPR) dan Presiden melalui undang-undang telah membuat beberapa prosedur standar untuk sementara memberhentikan pejabat publik yang dituduh melakukan korupsi. Namun dalam banyak kasus, praktik, masalah ini dalam jumlahnya mengalami beberapa kesulitan hukum. Salah satunya berkaitan dengan undang-undang norma pemecatan. Dalam perspektif budaya hukum, mengundurkan diri sementara ketika dituduh untuk melakukan perilaku memalukan bukanlah pilihan yang populer, karena kebutuhan dari prinsip praduga tak bersalah sebagai dasar hukum dalam hukum pidana. Artikel ini mencoba untuk menganalisis beberapa bagian dari masalah ini."

"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."

"Quality improvement in public service has become a major concern in government institutions in their effort to provide the public with maximum service. It is also a major concern for Samsat (One-Roof System) institutions in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). The purpose of this study is to analyze the quality level of the service provided by Mobile Samsat units in Jabodetabek. The study uses the quantitative approach in order to illustrate the gap between consumer expectation of public service and consumer perception of the actual service, based on five dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibility. Measurement results of the five dimensions show that customers find the service provided by Mobile Samsat in Jabodetabek to be unsatisfactory."

"Abstract. The change in the paradigm of governance currently demands the government to provide better service for the society. The availability of this service faces issues regarding limited government abilities, limited financial resources, and limited human resources management. This research was conducted on a Public Private Partnership between the Bandung City Government and PT Marga Tirta Kencana on their development and construction of the Cicadas Traditional Market. This study used a qualitative method. Informants were obtained by means of a purposive method through snowball technique. Research results indicate that this partnership is not mutually beneficial. This is due to a problem in the implementation of the partnership itself such as delays in development.Abstrak. Perubahan paradigma pemerintahan saat ini menuntut pemerintah agar memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan layanan tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan dalam kemampuan pemerintah, keterbatasan sumber finansial, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengulas Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kota Bandung dan PT Marga Tirta Kencana dalam pembangunan dan perbaikan Pasar Cicadas. Studi ini menggunakan metode penelitian kwalitatif. Informan diseleksi melalui purposive method dengan snowball technique. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini diakibatkan masalah dalam implementasi kerjasama tersebut seperti penundaan pembangunan."