Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan sprituil, serta telah di laksanakan baik di desa maupun di kota. Pelaksanaan pembangunan tersebut seyogianya tidak hanya bersifat fisik saja tetapi harus dilaksanakan juga pembangunan yang bersifat non fisik dalam hat ini adalah bahwa setiap program pembangunan tersebut harus dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat.Dalam pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu yang ada di Kota Pontianak, peran Community Worker sebagai kader pembangunan sangat panting untuk menggantikan peran kader pembangunan yang ada di Kelurahan, pelaksanaan peran tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas peran Community Worker yang terdiri dari faktor internal 'Community Worker yaitu motivasi dan niat, faktor kemampuan dan keterampilan Community Worker, faktor kerjasama (masyarakat), serta faktor kebijakan Pemerintah yang meliputi faktor sosialisasi program yang bersamaan dengan turunnya bantuan dan kebijakan Pemerintah yang bersifat top down menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima pembangunan. Ada dua aspek yang diteliti, yaitu efektifitas peran Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa terpadu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran Community Worker. Pada efektifitas Peran Community Worker penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan peran Community Worker di dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu, sedangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Community Worker.Penelitian yang dilaksanakan di Kota Pontianak merupakan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi serta melalui wawancara terhadap 13 informan, selain itu juga di dukung oleh pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 30 responden.Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Community Worker di dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu tidak dapat dilakukan secara efektif, Community Worker yang ada ditunjuk oleh Pemerintah Kota dan bukan pilihan masyarakat, selain itu tidak disediakannya dana operasional bagi mereka untuk melaksanakan perannya, yang mengakibatkan belum terlaksananya peran dengan baik dan lancar.Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah agar tidak mengabaikan upaya pemberdayaan masyarakat, selain itu dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya melalui pendekatan partisipatoris artinya dimulai dari masyarakat yang mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri dengan menganut sistem pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development).Selanjutnya agar peran Community Worker dapat dilaksanakan secara efektif Pemerintah Kota seharusnya menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya terhadap Community Worker yang sesuai dengan keinginannya, disamping itu perlu dukungan dana bagi kegiatan operasional Community Worker."

"Program Pembinaan Kesejahteraan sosial masyarakat terasing (PKSMT), merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rawan sosial karena keterasingan dan atau keterbelakangannya, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan menjadi lebih baik sehingga mereka mampu berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk maksud inilah, maka kegiatan PKSMT selalu berorientasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang karena lokalitasnya terpencil dan terisolasi, mengalami keterbelakngan komunikasi dengan masyarakat lain dan pelayanan Pemerintah sehingga mengakibatkan keterbelaknagan dalam taraf kehidupan dan penghidupan dan tertinggal dalam proses perkembangan kehidupan di bidang keagamaan, ideologi, politik, ekonomi maupun sosial dan budayanya.Dalam konteks inilah, maka pada tahun 1984/1985 Pemerintah Cq. Departemen Sosial Propinsi Maluku telah melakukan aksi kegiatan PKSMT di Desa Honitetu dengan tujuan ialah untuk memukimkan warga binaan (orang-orang Wemale) ke dalam suatu unit pemukiman baru dan yang menetap. Upaya pemukiman bagi orang-orang Wemale dinilai berhasil dalam pelaksanaannya, hal ini tidak hanya ditunjang oleh aksi PKSMT, namun telah diperkuat oleh adanya Missi keagamaan (Protestan) yang masuk ke daerah pemukiman mereka (tahun 1922). Dari sinilah dapat dilihat bahwa pengaruh sistem keagamaan itu turut memberikan andil dalam upaya pemukiman tersebut yang sekaligus dapat mengintegrasikan mereka ke dalam suatu wilayah pemukiman baru dan yang menetap itu sendiri.Ada dua sub problematika yang dikaji dalam penelitian ini, yakni : Pertama, Bagaimanakah pengaruh program PKSMT dalam upaya pemukiman menetap, Kedua, Apakah sistem keagamaan yang diyakini saat ini turut mendukung upaya pemukiman menetap bagi suku Wemale, khususnya dari sudut pandang integrasi masyarakat. Sebagai tujuan dari penelitian ini ialah "Untuk menggambarkan tentang pelaksanaan program PKSMT upaya pemukiman menetap, dipandang dari sudut integrasi masyarakat. Kesemuanya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif.Adapun konsep pokok yang berkaitan dengan integrasi masyarakat wemale, berhubungan dengan tahap difusi dan tahap evaluasi dari sipenerima program. Program tersebut baik yang bersumber dari sistem keagamaan maupun pelaksanaan program PKSMT bagi masyarakat Wemale. Sebagai hasil yang diperoleh dari penelitian ini memperlihtkan bahwa kehadiran program PKSMT di tahun 1984/1985, dalam kenyataannya cukup berpengaruh terhadap penataan wilayah pemukiman baru dan yang menetap bagi orang-orang wemale. Adanya sarana umum/sosial yang disertai dengan bantuan stimulus berupa beras, gala, teh, uang dan berbagai peralatan teknologi baru (cangkul, linggis, sekop dan sebagainya) merupakan bahagian terpenting dalam rangka memperbaiki tata kehidupan dan penghidupan sosial yang sebaik-baiknya bagi mereka. Walaupun pada sisi lain masih terlihat bahwa hasil pelaksanaan program PKSMT belum tersentuh berbagai dimensi kehidupan di dalam masyarakat setempat. Hal mana dapat dilihat kelemahannya pada dimensi pendidikan anak, kesehatan masyarakat, sistem ekonomi (mata pencaharian hidup), maupun pada bidang administrasi pemerintahan di desa setempat. Kelemahan tersebut pada satu sisi dapat dipengaruhi akibat kuatya ikatan orang-orang wemale yang cenderung mempertahankan pola hidup yang bersifat tradisionalistik.Kegagalan dari pada belum terealisasikan tahapan bina lanjut, turut mempengaruhi wujud keberhasilan program PKSMT di lapangan. Sedangkan menyangkut dimensi keagamaan memperlihatkan bahwa Sistem Keagamaan yang diyaklni saat ini (protestan) oleh orang-orang wemale di Desa Honitetu berhasil merubah dasar keyakinan agama lama (agama nunusaku) dan menjadikan mereka sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, terhitung semenjak tahun 1922. Dalam konteks inilah, Agama Protestan melalui peran Gereja Protestan Maluku berhasil menempatkan orang-orang Wemale ke dalam suatu wilayah pemukiman baru dengan sasaran menghindari terjadinya pemukiman yang berpindah-pindah (nomaden). Usaha tersebut sekaligus betujuan untuk membuka keterasingan, keterisolasian dan mengintegrasikan mereka ke dalam wilayah pemukiman menetap, maka jadilah masyarakat Wemale sebagai masyarakat yang paripurna."

"Penulisan ini membahas tentang kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial oleh Gilbert & Terrel dalam buku Dimensions of Social Welfare Policy. Terdapat empat dimensi utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan sosial, yaitu allocation, provision, delivery, dan finance. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 6,9% pada tahun 2030 dengan salah satu indikator keberhasilan berupa jumlah daerah yang memiliki kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penulisan ini bertujuan mengkaji alokasi, layanan yang ditawarkan, strategi kebijakan, dan pendanaan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah menggunakan dimensi kebijakan sosial. Penulisan dilakukan dengan metode penulisan integrative review menggunakan jenis content analysis. Penulisan ini menjadi penting untuk menggambarkan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khalayak umum maupun khusus, seperti agen perubahan dalam menyusun maupun mengulas regulasi dan program secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi keempat dimensi kebijakan sosial, masih terdapat banyak dinamika dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di wilayah NTB dan Kalimantan Tengah. Alokasi kebijakan di setiap daerah menyasar kepada anak, namun masih terdapat perbedaan definisi anak berdasarkan UU yang menjadi patokannya. Bentuk layanan yang diberikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak walaupun di setiap daerah memiliki unit pelaksana yang berbeda-beda. Kemudian, hanya Kabupaten Lombok Barat yang sudah memiliki taktik untuk mencegah perkawinan anak melalui program GAMAQ. Pendanaan menggunakan asas otonomi daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah seperti kekuatan fiskal tiap daerah yang beragam.

---

This study discusses the social policy on child marriage prevention reviewed by social policy analysis framework by Gilbert & Terrel in Dimensions of Social Welfare Policy. There are four main dimensions that must be considered in social policy; allocation, provision, delivery, and finance. This study motivated by the high number of child marriage cases in Indonesia. Data by The Central Statistics Agency (BPS) in 2022 shows that West Nusa Tenggara and Central Kalimantan are provinces with child marriage rates above the national average and the highest case in Indonesia. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) has issued a National Strategy for Child Marriage Prevention (STRANAS PPA) to reduce child marriages cases to 6.9% in 2030, which included the number of regions with child marriage prevention as a success indicator. This study aims to describe the allocation, provision, delivery, and finance of social policy of child marriage prevention at West Nusa Tenggara and Central Kalimantan using a social policy dimensions. The study uses integrative review method and content analysis. This study wants to describe the existence of child marriage prevention policy at the highest number of child marriage cases in Indonesia. This study hopefully serves as a reference for both general and specific audiences, such as agents of change in compiling and reviewing regulations and programs in general to improve child welfare and protection. This study shows that despite fulfilling the four dimensions of social policy, remains many dynamics in the prevention of child marriage in NTB and Central Kalimantan. The policy allocation in each region targets children, but there are still differences in the definition of children based on the laws that become the benchmark. The form of services provided aims to achieve child welfare even though each region has different implementing units. Then, only West Lombok District has tactics to prevent child marriage through GAMAQ program. Funding using the principle of local autonomy is also a challenge for the government as the fiscal strength of each region varies."