Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses kesepakatan dalam perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 antara Pemerintah Federal Australia dengan Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 merupakan kebijakan Pemerintah Federal Australia dalam mengelola Basin Murray Darling selama sepuluh tahun kedepan. Penelitian ini menggunakan Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansel dan Ansel dan Gash menjelaskan bila sebelumnya terjadi perdebatan sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan diperlukan, maka hasil antara yang menghasilkan kemenangan kecil sangat penting. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung diantara Pemerintah Federal Australia dan Pemerintah Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Selama Proses pembahasan perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012, ditemukan pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Basin States dan komunitas Basin. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni bahwa Julia Gillard melakukan Buy In kepada Pemerintah Basin States dengan memberikan dana investasi terhadap pengelolaan air di wilayah basin untuk mewujudkan kesepakatan antara Federal dan Basin States dan pada akhirnya Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 diresmikan dan kemenangan yang didapat masing masing kecil.

---

This thesis discusses the agreement process in the formulation of the 2012 Murra Darling Basin Plan Policy between the Federal Government of Australia and the Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). Murray Darling Basin Plan 2012 is a policy of the Australian Federal Government in managing the Murray Darling Basin for the next ten years.

This research uses Collaborative Governance put forward by Ansel and Ansel and Gash explains that if previously there was a high previous debate and a long-term commitment to build trust is needed, the intermediate results that produce small wins are very important.

Based on research findings, negotiations are taking place between the Australian Federal Government and the Basin States Government (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). During the process of discussing the 2012 Murray Darling Basin Plan Policy formulation, it was found that submissions were made by the Basin States Government and the Basin community.

Other findings in this study are that Julia Gillard conducted a Buy In to the Basin States Government by providing investment funds for water management in the basin to realize an agreement between the Federal and Basin States and finally the Murray Darling Basin Plan 2012 Policy was formalized and the winnings that each received small."

"Kedatangan Imigran Cina di benua Australia berawal dari keinginan pemerintah koloni New South Wales untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Industri pastoral yang terus berkembang di benua Australia menyebabkan peningkatan akan kebutuhan tenaga kerja. Usaha pendatangan kuli-kuli Cina terus dilakukan. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan dalam pencarian lahan pekerjaan dengan para pekerja Eropa. Namun tenaga kerja Cina sepertinya lebih dipilih oleh para pastoralis karena upah mereka yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan kecemburuan pekerja Eropa terhadap pekerja Cina dan berakhir dengan kebendan. Memasuki masa goldrush, kedatangan imigran Cina terus mengalami peningkatan. Hal Ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat Australia karena dengan peningkatannya akan menjadikan mereka sebagai masyarakat mayoritas. Ditambah lagi dengan perbedaan yang dimiliki seperti budaya, bahasa, penampilan., kebiasaan dan lainnya, menyebabkan munculnya kecurigaan dan berakhir dengan berbagai prasangka. Jumlah kedatangan imigran Cina terus meningkat menyebabkan prasangka-prasangka tersebut terus berkembang menjadi konflik. Kekacauan dan kerusuhan seringkali terjadi di ladang-ladang emas dan para penambang Cina dijadikan objek dalam kerusuhan tersebut. Pengusiran, penganiayaan terus berlanjut dan mengalami puncaknya pada peristiwa Lambing Flat. Peristiwa Lambing Flat merupakan peristiwa anti Cina terburuk yang pernah terjadi pada abad ke- 19 di benua Australia. karena peristiwa ini melibatkan masyarakat kulit putih dalam jumlah yang cukup besar. Koloni New South Wales saat itu belum memiliki undang-undang yang mengatur masalah imigran Cina. Terjadinya peristiwa anti Cina ini menjadi _cambuk_ bagi pemerintah koloni agar terus berusaha untuk memperjuangkan rancangan undang-undang anti Cina di parlemen. Pada tanggal 27 November 1861 pemerintah koloni New South Wales akhlrnya berhasil mensyahkan undang-undang pembatasan Imigran Cina yang dikenal dengan nama'Chinese Immigration Restriction Act' Maka dengan lahirnya undang-undang ini, kedatangan Imigran Cina mulai dibatasi dan dalam pelaksanaan selanjutnya undang-undang ini mampu mengurangi jumlah kedatangan imigran CAAina ke koloni New South Wales."