Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Batam. Upaya lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah dengan menyediakan layanan rehabilitasi sosial. Rumah Faye salah satu lembaga independen di Indonesia berfokus isu perlindungan anak menyelenggarakan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Rumah Faye mendirikan Rumah Aman (Shelter) dijadikan sebagai rumah perlindungan dan tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak penyintas kekerasan seksual di Rumah Faye serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat 6 informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 1 Manajer Program Pusat, 1 General Supervisor, 2 staf pendamping, dan 2 penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye dimulai dari penerimaan pengaduan, identifikasi awal, rencana intervensi dan pelaksanaan intervensi yang berlangsung di Rumah Aman (Shelter). Adapun pada tahap reintegrasi sosial terdiri dari reunifikasi/pemulangan, monitoring dan terminasi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan terdiri dari (1) hambatan internal: kondisi penerima manfaat, anggaran lembaga, sarana dan fasilitas lembaga; (2) hambatan eksternal: keluarga, aparat hukum, stakeholder dan jaringan.

---

This research was motivated by the high number of cases of sexual violence against children in Batam City. The efforts of government and non-government institutions to protect child victims of sexual violence are by providing social rehabilitation services. Rumah Faye, one of the independent institutions in Indonesia, focuses on child protection issues and organizes social rehabilitation as an effort to fulfill the rights of children who are victims of sexual violence. Rumah Faye established a safe house or shelter to serve as a safe house and temporary residence for child victims of sexual violence. The aim of this research is to describe the implementation of social rehabilitation for child survivors of sexual violence at Rumah Faye and the obstacles faced during the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye. The research was conducted from March to December 2023. This research used a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. There were 6 informants involved in this research consisting of 1 Central Program Manager, 1 General Supervisor, 2 accompanying staff, and 2 beneficiaries. The research results show that the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye starts from receiving complaints, initial identification, intervention planning and implementation of interventions that take place in the Safe House (Shelter). The social reintegration stage consists of reunification/repatriation, monitoring and termination. Obstacles faced in implementation consist of (1) internal obstacles: condition of beneficiaries, institutional budget, institutional facilities and equipment; (2) external barriers: family, legal apparatus, stakeholders and networks."

"Kekerasan terhadap anak banyak dilakukan oleh orangtua kandung. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena faktor kemiskinan atau kesulitan individu, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor kultural, faktor struktural, faktor media, faktor negara, faktor di terapkannya sistem kapitalisme yang berakar pada sekularisme (penolakan campur tangan agama dalam kehidupan, faktor degradasi iman. Beberapa tindakan kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan, penelantaran, kekerasan, kekejaman dan penganiayaan (fisik, emosional, dan verbal), dan eksploitasi (ekonomi dan seksual). Beberapa tindakan kekerasan terhadap anak dibagi menjadi perlakuan diskriminasi, penelantaran, kekerasan (fisik, emosional, dan verbal) dan eksploitasi (ekonomi dan seksual). Beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah Hukum Islam mengatur mengenai perlindungan anak terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orangtua, bagaimanakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan yang dilakukan orangtua, dan apakah UU perlindungan anak telah sesuai dengan Hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan dan hukum tersier. Metode pengolahan data bersifat kualitatif secara wawancara. Hak-hak anak dalam Islam berlandaskan Manhaj Rabbaniyah (ketuhanan kepada Allah), sedangkan peraturan perundang-undangan berlandaskan kesepakatan manusia dan bersandar pada hukum-hukum buatan manusia untuk kemaslahatan bersama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan yang dilakukan orangtua berkaitan dengan masalah diskriminasi, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi telah sesuai dengan hukum Islam, Yang kurang sesuai dengan tinjauan hukum Islam adalah masalah pengasuhan dan perlakuan keadilan. Disarankan agar adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membahas mengenai perlindungan anak dalam Islam, menggiatkan sosialiasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Menjalankan semua program yang telah dicanangkan dengan disiplin, kontinuitas dan konsekuen."

"Tulisan ini mengkaji pengaruh budaya patriarki terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kota Denpasar, dengan fokus pada implikasi sosial, psikologis, dan hukum dari peran ayah dalam keluarga. Dalam konteks budaya patriarki yang kuat, peran ayah seringkali terpinggirkan, sehingga menimbulkan beban ganda bagi ibu dan mengurangi kesejahteraan anak. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian non-doktrinal, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), dalam mendukung keterlibatan ayah. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya memperkuat stereotip gender dalam keluarga, tetapi juga menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan gender dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk resistensi sosial terhadap perubahan peran gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran ayah. Di sisi lain, tulisan ini juga menemukan peluang untuk memperkuat kebijakan cuti ayah dan mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menyarankan penguatan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika budaya lokal dan perlunya program sosialisasi dan pelibatan masyarakat untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan anak dan keluarga di Indonesia, khususnya di Bali.

---

This paper examines the influence of patriarchal culture on fathers' involvement in childcare in Denpasar City, focusing on the social, psychological and legal implications of fathers' role in the family. In the context of a strong patriarchal culture, the role of fathers is often marginalized, creating a double burden for mothers and reducing children's welfare. Through a normative juridical approach and non-doctrinal research method, this study analyzes the applicable laws and regulations, such as Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare (MCH Law), in support of father involvement. The final results show that patriarchal culture not only reinforces gender stereotypes in the family, but also hinders the implementation of the principles of gender equity and the best interests of the child. The research identifies challenges in policy implementation, including social resistance to changing gender roles and a lack of understanding of the importance of fathers' roles. On the other hand, this paper also finds opportunities to strengthen paternity leave policies and socialize the values of equality in childcare. This research suggests strengthening the legal framework that is responsive to local cultural dynamics and the need for socialization and community engagement programs to encourage fathers' involvement in childcare. As such, this research contributes to developing more inclusive and welfare-oriented policies for children and families in Indonesia, particularly in Bali."

"Tulisan ini mengkaji pengaruh budaya patriarki terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kota Denpasar, dengan fokus pada implikasi sosial, psikologis, dan hukum dari peran ayah dalam keluarga. Dalam konteks budaya patriarki yang kuat, peran ayah seringkali terpinggirkan, sehingga menimbulkan beban ganda bagi ibu dan mengurangi kesejahteraan anak. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian non-doktrinal, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), dalam mendukung keterlibatan ayah. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya memperkuat stereotip gender dalam keluarga, tetapi juga menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan gender dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk resistensi sosial terhadap perubahan peran gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran ayah. Di sisi lain, tulisan ini juga menemukan peluang untuk memperkuat kebijakan cuti ayah dan mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menyarankan penguatan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika budaya lokal dan perlunya program sosialisasi dan pelibatan masyarakat untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan anak dan keluarga di Indonesia, khususnya di Bali.

---

This paper examines the influence of patriarchal culture on fathers' involvement in childcare in Denpasar City, focusing on the social, psychological and legal implications of fathers' role in the family. In the context of a strong patriarchal culture, the role of fathers is often marginalized, creating a double burden for mothers and reducing children's welfare. Through a normative juridical approach and non-doctrinal research method, this study analyzes the applicable laws and regulations, such as Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare (MCH Law), in support of father involvement. The final results show that patriarchal culture not only reinforces gender stereotypes in the family, but also hinders the implementation of the principles of gender equity and the best interests of the child. The research identifies challenges in policy implementation, including social resistance to changing gender roles and a lack of understanding of the importance of fathers' roles. On the other hand, this paper also finds opportunities to strengthen paternity leave policies and socialize the values of equality in childcare. This research suggests strengthening the legal framework that is responsive to local cultural dynamics and the need for socialization and community engagement programs to encourage fathers' involvement in childcare. As such, this research contributes to developing more inclusive and welfare-oriented policies for children and families in Indonesia, particularly in Bali."

"Film Nobody Knows (2004), I Wish (2011), Like Father, Like Son (2013), Our Little Sister (2015), After the Storm (2016), Shoplifters (2018) adalah film-film Jepang karya sutradara Hirokazu Koreeda yang mempunyai genre kehidupan keluarga. Hirokazu Koreeda banyak menggunakan tokoh-tokoh anak dalam film-filmnya untuk memperlihatkan hubungan dalam berkeluarga, terutama antara orang tua dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana penggambaran tokoh anak yang digambarkan di dalam film dari Hirokazu Koreeda tersebut apakah menggambarkan kesejahteraan anak, dan apakah penggambaran tersebut sesuai dengan kondisi kesejahteraan anak pada kehidupan nyata di Jepang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, serta menggunakan konsep kesejahteraan sosial dari Zastrow (2017) dan konsep kesejahteraan anak dari Pecora (2010) untuk membahas kesejahteraan anak pada film di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film-film tersebut dapat menjadi berbagai penggambaran bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan seperti penelantaran anak, kekerasan mental, kekerasan fisik. Perceraian dan pernikahan kembali yang dilakukan orang tua juga bisa mengganggu mental seorang anak. Tunjangan anak yang tidak terbayar, juga menjadi salah satu faktor dalam terjadinya permasalahan kesejahteraan anak pada zaman kontemporer Jepang.

---

The films Nobody Knows (2004), I Wish (2011), Like Father, Like Son (2013), Our Little Sister (2015), After the Storm (2016), Shoplifters (2018) are Japanese films by director Hirokazu Koreeda which have a family life genre. Hirokazu Koreeda uses child characters in his films to show family relationships, especially between parents and children. This study aims to discuss how the depiction of the child character depicted in the film from Hirokazu Koreeda does the depiction of children's welfare, and whether the depiction is in accordance with the welfare conditions of children in real life in Japan. This study uses descriptive analytical methods, and uses the concept of social welfare from Zastrow (2017) and the concept of child welfare from Pecora (2010) to discuss the welfare of children in the film above. The research results show that these films can serve as various depictions that there are still many problems such as child neglect, mental violence, physical violence. Divorce and remarriage by parents can also harm a child's mental health. Unpaid child support is also a factor in the development of child welfare problems in contemporary Japan."

"Tesis ini mengkaji dan memaparkan tentang pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuan tesis ini to explore dan to describe secara jelas dan rinci akan pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya, serta peran para ibu tunggal untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya sehingga menganggu kesejahteraan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Literature Review untuk data sekunder melalui Artikel Ilmiah Indeks Scopus dan Google Scholar tahun 2018 hingga tahun 2022, dan Metode Penelitian Kualitatif untuk data primer melalui wawancara mendalam tidak berstruktur. Kajian ini menggunakan Teori Kriminologi Untuk Kesejahteraan Sosial dan Teori Kesejahteraan Sosial. Lebih dalam, tesis ini menunjukkan terdapat kesamaan antara pengabaian hak anak dengan penelantaran anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya adalah penelantaran anak dan berdampak secara jangka panjang terhadap anak. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terganggu. Oleh karenanya diperlukan suatu desain awal dari model pengendalian pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuannya, agar anak mendapatkan kesejahteraan sosialnya dan terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia.

---

This thesis studies in-depth and describes the neglect of children's rights in the divorce of their parents. This research aims to explore and to describe in a clearly and in detail way to the the neglect of children's rights in the divorce of their parents, and the role of the single mothers in meeting the needs of their children. The method used in this study is the Literature Review for collecting secondary data through the Scopus Index Scientific Archipelago and Google Scholar for the period 2018 to 2022, and the Qualitative Research Method by collecting data through unstructured in-depth interviews as primary data. This thesis using Theory of Welfare Criminology and Theory of Social Welfare. The results of this study indicate that neglect of children's rights in the divorce of their parents is a form of negligence and has a long-term impact on children. This impact disrupts the social welfare of children. Therefore, it is necessary to have an initial design of a model for controlling the neglect of children's rights in the divorce of their parents. The objective is for children to be able to fulfil their social welfare and avoid human rights violations."