Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKCina menganut sistem sosial patriarki, yang berarti laki-laki menjadi poros utama dalam kehidupan masyarakat Cina. Hal ini membuat peran perempuan Cina tidak terlalu dianggap. Namun, ketika Mao Zedong berkuasa 1949 mdash;1976 , ia memiliki beberapa kebijakan yang dapat mengembangkan peran perempuan Cina khususnya di bidang politik dan ekonomi. Jurnal ini berfokus pada pemaparan alasan Mao membuat kebijakan untuk mendukung peran perempuan, menjelaskan cara Mao dalam meimplementasikannya, serta memaparkan perkembangan perubahan partisipasi perempuan Cina pada saat itu. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk melihat perubahan partisipasi perempuan Cina saat Mao memimpin.

---

ABSTRACTChina adopts the patriarchal social system, which means men become the main axis in the life of Chinese Society. This makes Chinese women rsquo;s role not so much considered. But, when Mao Zedong came to power 1949 mdash;1976 , he has some policies to developed Chinese women rsquo;s role especially in politics and economics. This Journal focus on the explanation of the reasons Mao makes policies to support women rsquo;s role, how he implementing it, and also the explanation of the development of Chinese women rsquo;s participation at that time. The writer will be using qualitative method with historical approach. The aim of this journal is to see the changes of Chinese women rsquo;s participation during the reign of Mao. "

"Laporan ini membahas dan mengevaluasi proses pelaksanaan audit atas akun aset tetap yang merupakan bagian dari audit atas laporan keuangan PT GGG yang berakhir pada 31 Januari 2021. PT GGG adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif. Beberapa akun yang terkait dengan siklus ini adalah aset tetap, aset dalam konstruksi, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Evaluasi atas prosedur audit yang dilakukan terbatas pada tahap pengujian bukti audit. Auditor telah melakukan proses audit yang mencakup perencanaan, pengujian bukti, dan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan teori dan Standar Audit yang berlaku. Auditor telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. Auditor telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

This report discusses and evaluates the audit process for fixed asset accounts as a part of the audit of PT GGG's financial statements ending on January 31, 2021. PT GGG is a company engaged in the manufacturing of automotive components. The accounts related to this cycle are fixed assets, assets under construction, depreciation expense, and accumulated depreciation. The evaluation of the audit procedures carried out is limited to the stage of testing audit evidence. The auditor has conducted the audit process which included planning, evidence testing, and evaluating and reporting in accordance with applicable theory and auditing standards. The auditor has performed audit procedures in accordance with applicable auditing standards."

"Laporan magang ini membahas mengenai pelaksanaan agreed-upon procedures yang dilakukan oleh KAP CCM atas laporan biaya operasional kapal PRC untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Secara lebih rinci, laporan magang ini mengevaluasi kesesuaian prosedur perencanaan, pelaksanaan prosedur yang telah disepakati, dan pelaporan dengan pedoman Standar Jasa Terkait 4400 yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Secara keseluruhan pelaksanaan agreed-upon procedures yang dilakukan KAP CCM telah sesuai dengan Standar Jasa Terkait 4400.

---

This internship report discusses the evaluation of agreed-upon procedures performed by KAP CCM on its PRC Vessel Operating Cost Report for the year ended 31 December 2020. Moreover, this internship report evaluates the suitability of planning procedures, implementation of agreed-upon procedures, and reporting with guidelines for Standard on Related Services 4400 established by the Institut Akuntan Publik Indonesia. Overall, the engagement was undertaken in accordance with the Standard on Related Services 4400."

"Peraturan Perusahaan merupakan kaidah otonom yang mengatur syarat-syarat kerja secara lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT PRC yang bergerak di bidang retail menggunakan memo perusahaan sebagai bentuk Peraturan Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang perlindungan hukum akibat penggunaan memo perusahaan di PT PRC dan akibat hukum tidak adanya Peraturan Perusahaan di PT PRC.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan maupun teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada Peraturan Perusahaan yang dibuat dan disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja kurang memadai karena tidak diatur secara lengkap dan menjangkau seluruh pekerja.

---

Company Regulation is an autonomous regulatory rules which set working conditions in a more complete and detailed than The Manpower Act (Law No. 13 of 2003) and Employment Agreement. Employers who hire workers at least 10 (ten) have to make Company Regulation. The company?s obligation to make Company Regulation only apply to companies that do not have a Collective Labor Agreement (CLA). PT PRC engaged in retail uses Internal Office Memo as a form of Company Regulation. In this regard, the issues discussed in this thesis are about the legal protection due to the use of Internal Office Memo in PT PRC and legal affect due to the absence of Company Regulation in PT PRC.The method used in this study is juridical-normative, by analyzing the legal norms in both the legislation through literature research and data collection techniques such as interviews. The results revealed that no Company Regulation is made and approved under the provisions applicable to the legal, hence legal protection for workers is inadequate because it does not set completely and reach all workers."