Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJepang menguasai Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 dengan tujuannya adalah memperluas kekuasaan militernya di Asia. Salah satu peninggalan masa pendudukan militer Jepang di Indonesia adalah tonarigumi. Tonarigumi dibentuk untuk merealisasikan keinginan Jepang untuk menarik masa dalam menghadapi perang. Tonarigumi memiliki peran besar bagi Jepang untuk dijadikan senjata dalam menduduki Indonesia. Lembaga ini didasari asas gotong royong yang saat itu digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol masyarakat. Tonarigumi memberi dampak postitif dan negatif bagi Indonesia. Artikel ini menjelaskan secara rinci awal mula, fungsi dan penyebaran dari tonarigumi. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masa kependudukan militer Jepang di Indonesia berperan besar dalam sejarah terbentuknya tonarigumi dan menjadi salah satu peninggalan penting pendudukan militer Jepang di Indonesia.

---

ABSTRACTJapan take control Indonesia from 1942 to 1945 with the aim of expanding its military power in Asia. One of the remains of the Japanese military occupation in Indonesia was tonarigumi. Tonarigumi was formed to realize Japan s desire to attract time in the face of war. Tonarigumi has a big role for Japan to be used as a weapon in occupying Indonesia. This institution is based on the principle of mutual cooperation which was then used by the government to control the community. Tonarigumi has a positive and negative impact on Indonesia. This article explains in detail the origin, function and spread of tonarigumi. This research is a study of literature with descriptive analysis method. The results of this study reveal that the period of Japanese military occupation in Indonesia effect in the history of the formation of tonarigumi, and became one of the important remains of Japanese military occupation in Indonesia."

"Pasca pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Sudan mengalami penurunan pendapatan negara yang membuat kondisi perekonomian memburuk. Kondisi perekonomian ini juga menyebabkan anggaran untuk militer dikurangi dan memicu maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat. Masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi tersebut melakukan aksi protes yang dimulai pada akhir tahun 2018. Puncaknya pada 11 April 2019, Al-Bashir dicopot dari jabatannya sebagai Presiden oleh pihak militer Sudan dan memasuki masa pemerintahan transisi yang diwakili TMC dari pihak militer dan perwakilan dari pihak sipil yang diwakili oleh Forces of Freedom and Change (FFC), kedua organisasi tersebut kemudian membentuk Dewan Kedaulatan dan menandatangani Draft Piagam Konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kudeta militer Sudan tahun 2019, mengetahui proses pemerintahan transisi Sudan setelah adanya kudeta, dan mengetahui dampak kudeta terhadap masyarakat Sudan. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis, dan deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah Kudeta Militer di Sudan dapat terjadi karena pemerintah telah kehilangan legitimasinya, sehingga militer dapat melakukan intervensi dan mencopot jabatan al-Bashir. Dalam proses transisinya, pemerintahan transisi Sudan lebih didominasi oleh militer dibanding sipil, bahkan pihak militer membubarkan pemerintahan transisi secara sepihak pada Oktober 2021. Kudeta ini menyebabkan adanya reformasi hukum-hukum Islam di Sudan serta normalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya dalam mencari dukungan dari pihak internasional.

---

After the separation of South Sudan in 2011, Sudan experienced a decline in state income which made economic conditions worsened. This economic condition also led to a reduction in the budget for the military and triggered widespread corruption cases among officials. Sudanese who are dissatisfied with these conditions hold protest that started in late 2018. The peak was on April 11, 2019, Al-Bashir was removed from his position as President by the Sudanese military and entered a transitional government represented by the TMC from the military and representatives from the civilian side represented by the Forces of Freedom and Change (FFC), the two organizations then formed the Sovereign Council and signed the Draft Constitutional Declaration. This article aims to find out the causes of the Sudanese military coup in 2019, to find out the process of Sudan's transitional government after the coup, and to find out the impact of the coup on Sudanese society. This article was compiled using qualitative, analytical, and descriptive research methods using a literature study approach. The result of this paper is that the Military Coup in Sudan can occur because the government has lost its legitimacy, so the military can intervene and remove al-Bashir from his position. In the transition process, Sudan's transitional government is dominated by the military rather than civilians, the military even disbands the transitional government unilaterally in October 2021. This coup led to the reform of Islamic laws in Sudan and the normalization of relations with Israel in an effort to seek international support."