Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadar-kan para pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahirlah berbagai upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa nara sumber.Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya ketahahan nasional. Dengan dilaksanakannnya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional.Namun demikian dalam pelaksanaanya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non militer di daerah.

---

Being the continuation of the rulers power politic during the New Order Era, pervasive image of territorial command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI, clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI. This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense.This research was held to provide, inter alia, clear-cut description and analysis to the role of territorial function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews with some subject matter expert figures.Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national resilience is resulted from series of territorial management?s efforts which cover several methods of approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication.Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices, i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further enhance the effectiveness of this effort is by setting problems? priority along with clear time frame and target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in the regions."

"ABSTRAKPasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, TNI hanya diperbolehkan melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dampak dari hal tersebut semua bentuk bisnis yang dikelola TNI dalam bentuk badan hukum PT, CV dan Firma akan diambilalih oleh negara untuk dikelola, dan hanya bisnis melalui badan hukum Koperasi yang diperbolehkan.Penelitian ini fokus kepada Bisnis militer di TNI Angkatan Darat, khususnya Inkopad (Induk Koperasi TNI Angkatan Darat), karena TNI Angkatan Darat memiliki 923 Koperasi yang aktif melakukan usaha-usaha dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia, dilihat dari segi jumlah modal dan usaha, TNI AD paling besar dibandingkan dengan TNI AL dan AU serta Polri. Inkopad menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini karena sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dalam prakteknya Inkopad justru memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, yang merupakan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori dari Allison dan Beschel tentang negara demokratis, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger tentang militer profesional, Sapin dan Synder tentang supremasi sipil, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison tentang keterlibatan militer dalam bisnis dan politik, Chris Mitchell, Leopard dan Howard tentang konflik kepentingan, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars dan R.S Soeriaatmadja tentang Koperasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (in-depth interview) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen Mabes TNI, Inkopad dan dokumen lainnya.Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut di atas Inkopad telah melakukan kamuflase bisnis melalui badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, dengan menjadikan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8 dan Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan PT-PT didalam badan hukum Inkopad.Implikasi Teoritis menunjukan bahwa teori militer porfesional, teori keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia, teori konflik kepentingan dan Koperasi dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh militer Indonesia. Hanya saja teori Huntington tentang ?praetorian society? tidak dapat dibuktikan didalam konteks Indonesia.

---

ABSTRACT

After the publication of UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces and Presidential Regulation No. 43 year 2009 about the taking over of Armed Forces Business Activities, the Armed Forces only allowed to do business under cooperation legal entity. This become an interesting object to research upon, because the effect of those regulation is all of the armed forces business activities with legal entity as PT, CV and Firm will be taken over by the government.

The research focused to the military business and the cooperation "Inkopad", because the army branch of the Armed Forces has 923 active cooperation that conduct their businesses in their respective field in Indonesia?s 31 provinces. The growth of the cooperation under the army is the biggest in term of numbers, capitals and type of business compared to the other two branches and the Police Force.

As a theoritical basis, this research is using theories from Allison and Beschel about democratic country, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger about professional military, Sapin and Synder about civil supremacy, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison about military involvement in business and politics, Chris Mitchell, Leopard and Howard about conflict of interests, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars and R.S Soeriaatmadja about cooperation.

This research uses qualitative approach, with explanation research type. Data gathering technique consist of primary and secondary data. The primary data came from in-depth interview where the interview used are the unstructured interview. The secondary data consist of books, journals, laws and regulation, Armed Forces Headquarters documents, Inkopad?s documents, and others.

The findings in this research is ever since the publication of the said laws, Inkopad has conduct a business camouflage through the PT legal entity inside Inkopad legal entity. Verse 2 letter (d) UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces, Defense Minister Regulation No. 22 year 2009 verse 8 and Perpang No. 93/XII/2009 verse 9 letter (a) and (b) are used as the legal standing to keep the companies inside the Inkopad legal entity.

Theoritical implications shows that the professional military theory, military involvement in business and politics in Indonesia theory, conflict of interests theory and the cooperation theory can explain the various problems faced by Indonesian military. It?s only Huntington?s theory about ?praetorian society? can not be proven in Indonesian context."

"ABSTRAKOrganisasi harus membangunkepercayaan secara aktif menggandeng publik baik internal maupun eksternal demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Apabila fungsi komunikasi dengan publik organisasi dapat berjalan dengan baik, maka proses pencapaian tujuan organisasi akan mudah terlaksana. TNI Angkatan Darat sebagai organisasi dalam menjalankan tugasnya juga tidak luput dari pelanggaran yang dilakukan anggotanya, salah satunya peristiwa cebongan dan menjadi berita di media, sehingga opini publik terbentuk dan organisasi harus melakukan berbagai upaya agar citra organisasi tetap terjaga dengan melakukan serangkain komunikasi eksternal.Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam menghadapi opini publik dengan studi kasus pemberitaan media tentang peristiwa cebongan; dan hubungan TNI Angkatan Darat dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menghasilkan beberapa temuan. Pertama, strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI AD bertipologi reactive dengan pendekatan pada rectifying behaviour strategies berupa investigation. Strategi komunikasi tersebut masih memiliki beberapa kekurangan ditinjau dari, tidak adanya evaluasi secara khusus terhadap efektivitas kegiatan komunikasi yang telahmereka lakukan dan kurang fokusnya dalam menangani pencitraan. Kedua, peristiwa cebongan merupakan pelanggaran dan banyak di beritakan media tetapi opini publik tidak sepenuhnya negatif hal ini karena korban yang kebetulan preman dianggap meresahkan di masyarakat. Penelitian ini memberikan saran kepada TNI Angkatan darat untuk mempertahankan dan lebih membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, karena sebagai lembaga pemerintahan TNI Angkatan Darat bekerja sepenuhnya untuk masyarakat, sehingga perlu adanya kejujuran kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat lebih baik.

---

ABSTRAKOrganizations must actively build trust by cooperating with their internal andexternal publics for the successful achievement of organizational goals. Whencommunication functions with the public organization going well, then the process ofachieving organizational goals, it will be easily accomplished. TNI Angkatan Daratas an Organization, in the duties also violated by its members. One of them wasCebongan Incident and this case reported by media. So, the public opinion wasformed and organization should perform the way that the image of the organization ismaintained with external communication.Based on such framework of notion, this research has several objectives, i.e.to understand the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat to face public opinion related on media coverage of cebongan incident, andknow the relationship of TNI Angkatan Darat and the external public.This research uses a qualitative descriptive method and yields on several importantfindings. First, the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat has a reactive typology by rectifying behavior strategies via investigation. Thecommunication strategy is not yet able to meet the criteria of a good communicationstrategy, which is reviewed from: first, there is no evaluation specifically about thiscommunication strategy and lack of focus in dealing with imaging. Second, cebonganincident is violation and reported by the media, but public opinion is not entirelynegative, because the victims were considered the troublemakers. This researchsuggests TNI Angkatan Darat to maintain and build good relationship with public,because as a government institution, TNI Angkatan Darat work completely to thepublc, so need honesty to the public in order to better public confidence."

"ABSTRAK Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "BANTUAN HUKUM BAGI PRAJURIT TNI DAN KELUARGANYA (KAJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN DLEH DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan TNI AU,(2) Untuk mengkaji tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarganya oleh Dinas Hukum TNI AU kaitannya dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 12003 tentang Advokat, (3) Untuk mengkaji kendala yang dialami Dinas Hukum TNI AU dalam pelaksanaan bantuan hukum serta (4) Untuk mengkaji upaya yang dilakukan Dinas Hukum TNI AU untuk meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada prajurit dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan data di lapangan sebagai data penunjang. Bantuan Hukum merupakan salah satu aspek hak asasi manusia, tak terkecuali bagi prajurit TNI, khususnya prajurit TNI AU dan keluarganya. Adanya hak rawatan kedinasan berupa hak bantuan hukum sangat diperlukan. Bantuan hukum di lingkungan TNI AU dilaksanakan oleh para Perwira Hukum dan PNS dengan kualifikasi Sarjana Hukum, pelaksanaan bantuan hukum di dalam sidang pengadilan dilakukan dengan mengajukan permohonan surat ijin beracara secara insidentil kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III2004 tanggal 13 Desember 2004, pelaksanaan bantuan hukum oleh Dinas Hukum TNI Angkatan udara dapat dilaksanakan dengan baik, jikapun ada hambatan berupa keterbatasan personel, biaya dan lain-lain masih dapat ditanggulangi. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan mengusulkan penambahan jumlah personel, penambahan anggaran biaya, mengikursertakan para perwira hukum dalam kursus-kursus Advokasi untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas memberikan bantuan hukum."

"Tesis ini membahas penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah asrama TNI Angkatan Darat sehubungan adanya putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 259 K/TUN/2004 yang mengabulkan permonan kasasi Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak namun menyatakan gugatannya tidak dapat diterima. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan tindakan pengamanan mencegah sengketa dengan cara pendaftaran haknya dan merawat serta mempergunakan tanah sesuai peruntukannya dan sengketa segera diselesaikan untuk menghindari masalah atau sengketanya semakin komplek; sengketa diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional atau Pengadilan; Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas hendaknya sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik dan para penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa memperhatikan hukum dan keadilan.

---

This thesis explores the settlement of disputes over land ownership rights of the Army hostel due to the decision of the State Administrative Appeal Case Number 259.K/TUN/2004 which granted cassation Building Engineer Detachment Commander 4/VI Pontianak but noted his complaint could not be accepted. This research is a normative juridical literature research method. The results suggest security measures to prevent disputes by way of registration and care as well as their rights to use land according to its allocation and disputes to be resolved to avoid the more complex issues or disputes; disputes settled through the National Land Agency or the Court, the National Land Agency in carrying out duties in accordance with the principle should be- general principle of good governance and law enforcement officials in solving the dispute concerned the law and justice."

"Penelitian ini untuk menganalisis pengembangan sistem kompensasi di Direktorat Keuangan Angkatan Darat (Ditkuad) dengan melihat kesesuaian teori Kompensasi. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity dan Threath. Pendekatan yang digunakan adalah post positivism dengan menggunakan metode Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja prajurit di Ditkuad dengan melalui sistem kompensasi yang adil danberbasis Merit dengan poin yaitu gaji dan tunjangan yang kompetitif serta tunjangan kinerja yang lebih adil. Adapun dua faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem kompensasi di Ditkuad yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal sebagai berikut Keahlian personel, Kemampuan Anggaran, Sistem kenaikan gaji berkala, Penghargaan terhadap kinerja dan Motivasi prajurit. Sedangkan faktor eksternal sebagai berikut Kondisi ekonomi, Teknologi, Regulasi pemerintah dan Standar industri. Hasil penelitian menyarankan sebagai berikut melakukan kajian ulang terhadap indeks kenaikan gaji, membuat kebijakan cuti khusus, menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja, revisi besaran tunjangan brevet, membangun mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terbuka dan mengintegrasikan program jaminan kesehatan. Apabila faktor kelemahan dan ancaman dapat diatasi dengan melaksanakan saran dan rekomendasi dari peneliti, maka Ditkuad dapat membangun sistem kompensasi yang berkeadilan berbasis merit.

---

This research is to analyze the development of the compensation system at the Directorate of Army Finance (Ditkuad) by looking at the suitability of the Compensation theory. The data analysis technique uses SWOT analysis consisting of Strength, Weakness, Opportunity and Threath. The approach used is post positivism using Qualitative methods and descriptive research types. The results showed that to improve the professionalism and performance of soldiers in Ditkuad through a fair and merit-based compensation system with points, namely competitive salaries and allowancesand fairer performance allowances. There are two factors that influence the development of the compensation system in Ditkuad, namely internal factors and external factors. The internal factors are as follows Personnel expertise, Budget Capability, Periodic salary increase system, Reward for performance and Motivation of soldiers. While external factors as follows Economic conditions, Technology, Government regulations and Industry standards. The results of the study suggest the following: conduct a review of the salary increase index, create a special leave policy, implement a performance based compensation system, revise the amount of brevet allowances, build an open reporting and evaluation mechanism and integrate the health insurance program. If weakness and threat factors can be overcome by implementing suggestions and recommendations from researchers, then Ditkuad can build an equitable compensation system based on merit."

"TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi non militer yaitu adanya prinsip kesatuan komando (Unity of Command) yang berarti keputusan diambil secara sentralisasi dan pelaksanaan secara desentralisasi. Komandan satuan (pimpinan cabang) tidak berwenang mengambil keputusan, tetapi hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Berbeda dengan di swasta, pimpinan cabang berwenang membuat keputusan untuk mencapai tujuan organisasi (emppwerment). Agar tu[ok dapat berjalan optimal, TNI harus mampu mengumpulkan, menyimpan, mengolah data menjadi informasi, dan menyebarluaskannya dengan mudah dan cepat, serta adaptive terhadap perubahan yang terjadi (internal/ eksternal). Selain itu, TNI harus memiliki keselarasan (aligntment), dan keterpaduan (integration) di semua level manajemen. Hal tersebut, hanya dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kemajuan TI secara optimal. saat ini, TNI telah memanfaatkan TI namun hasilnya belum optimal yang disebabkan antara lain: Pengembangan SI/TI masih bersifat ad-hoc (business opportunities are missed): SI yang ada belum terintegrasi (lack of integration of system): Adanya duplikasi SI, sehingga pengolahan data tidak efektif (ineffective information management produces duplication of effort): , dan pengelolaan SI/TI belum terpadu dan terencana (lack of understanding and agreed direction). Menjadi keharusan bagi TNI memiliki rencana strategis SI, agar dapat terarah dalam mengembangkan SI/TI di masa mendatang. Oleh karena itu perlu melakukan perencanaan strategis SI yang sesuai dengan karakteristik TNI yang berorientasi kepada visi dan misi. Namun mencari model perencanaan strategis SI yang dapat dijadikan acuan bagi TNI sangat sulit, karena kecenderungan model yang ada lebih diarahkan kepada organisasi bisnis/profit yang bersifat decentralized/distributed. Penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh model perencanaan Strategis SI yang tepat untuk TNI dengan studi kasus di TNI AU. Untuk itu dilakukan pengkajian terhadap enam dokumen perencanaan strategis SI milik swasta dan pemerintah yaitu Lembaga Sandi Negara, PT Jamsostek, PT. Perkebunan Nusantara V Riau (PTPN V), U.S. Departement of Defense (US DoD), U.S. General Service Administration (US GSA), dan U.S. Departement of Justice (US DoJ). Melalui perbandingan beberapa model tersebut, dan penggunaan kombinasi metodologi perencanaan SI versi Ward & Peppard, Tozer, dan James Martin, diperoleh model pengelolaan SI/TI yang sesuai untuk diterapkan di TNI AU yaitu model federal yang berupa kombinasi antara terpusat (centralized) dan tersebar (decentralized), yaitu fungsi komando dilakukan secara terpusat dan operasional SI/TI secara tersebar da satuan kerja SI/TI TNI AU. Hasil penelitian ini, diharpkan dapat digunakan sebagai acuanbagi komponen TNI lainnya yaitu Mabes TNI, TNI AD dan TNI AL, tentunya dengan melakukan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing.

---

Tentara Nasional Indonesia (TNI) is a military organization in Indonesian Characteristic's TNI differ from organization of non military, the decision taken by centralized and execution decentralized. In TNI, commandant set of (head branch) unqualified take decision, but only execute policy specified by head center. It is difference from business/ profit organization, head of authoritative branch makes decision to reach organizationl target (empowerment). In Order to optimal main task, TNI have to able to collect, store, processes of data become information, and overspread it easily and quickly, and also adaptive to change that happened in internal or external. Others, TNI have to own compatibility and integrity in all level management. The mentioned, can only be realized by through exploiting of progress of Technology Information (IT) in an optimal fashion. In this time, TNI have exploited TI but it is not optimal yet caused for example Development Information System (IS) Technology Information (TI) still have the character of ad-hoc (business opportunities acre missed); So, The Information System existing not yet integrated. Data processing is ineffective information management produces duplication of effort and both of Management IS/TI not yet in wrought and planed made lack of understanding and agreed direction. TNI have to own strategic plan for Information System to earn directional in developing systems. Therefore require to conduct strategic plan of IS matching with characteristic TNI orienting to mission and vision. Searching type of strategic plan of IS which can be made by reference for TNI very difficult, because this is existing type tendency more instructed to business organization having the character of decentralized and distributed. This research, aim to obtain gets of strategic planning of the correct for TNI with case study in Indonesian Air Force (TNI AU). For that conducted by study to six documents of strategic plan of IS property of private sector and governmental that is Lembaga Sandi Negara, PT Jamsostek, PT. Perkebunan Nusantara V Riau (PTPN V), U.S. Department of Defense (US DoD), U.S. General Service Administration (US GSA), and U.S. Department of Defense (US.DoD), US. Gener ServiceAdministration (US GSA), and US Department of Justice (US DoJ). Through comparison of some the type, and use of combination of methodologies of planning of IS version Ward & Peppard, Tozer, and James Martin, obtained a model management of appropriate SI/TI to be applied in TNI AU that is federal type is which is in the form of combination of between centralized and decntralized, where is function command centrally and operational of SI/TI blazed abroad in set of job of SI / TI TNI AU. Result of this research, is expected serve the purpose of reference for each of TNI (Mabes TNI, TNI AD and TNI AL). perhaps conducted is adjustment of according to characteristic of them."