Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan di Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila (BPSWTS) Cirebon Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial wanita tuna susila pada lembaga tersebut. Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksana kebijakan berikutnya.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menjadi objek penelitian adalah semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksana program rehabilitasi sosial di BPSWTS Cirebon, antara lain Kepala Balai, petugas fungsional, petugas lapangan, WTS yang sedang dalam pembinaan dan semua pihak yang terkait.WTS merupakan penyakit sosial, menurut sejarahnya WTS lahir bersamaan dengan intitusi lembaga formal pernikahan. Disamping itu WTS sudah muncul di zaman kerajaan-kerajaan kuno yang ada dibelahan bumi ini. Setelah pergeseran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi WTS banyak muncul di kota-kota besar. Perkembangan dan populasi WTS mayoritas karena tuntutan ekonomi disamping ekses lain. Disamping itu urbanisasi dari desa ke kota dengan minimnya keterampilan dan pendidikan serta langkanya lapangan kerja diperkotaan akhirnya mereka bekerja menjadi PRT, pedagang rokok dan akhirnya untuk mempertahankan hajat hidup, tempat tinggal dan sebagainya akhirnya WTS menjadi alternatif pilihan.Muncul dan merebaknya WTS di setiap penjuru kota mengganggu ketertiban dan kenyamanan tata kota dan nilai-nilai serta norma-norma yang selama ini dibangun. Untuk itu Pemerintah melalui Depertemen Sosial (DEPSOS) dan lembaga terkait lainnya mencoba menertibkan WTS dengan program lokalisasi dan rehabilitasi. Melihat kompleksitas permasalahan WTS yang sarat dengan muatan ekonomi, sosial, norma, budaya dan politik dll, maka penanganannya membutuhkan pelayanan secara maksimal dan komprehensif.Proses rehabilitasi sosial WTS yang diselenggarakan oleh BPSWTS terdiri dari beberapa tahapan antara lain: Pertama, tahap rehabilitasi sosial terdiri dari: pendekatan awal, penerimaan, bimbingan mental, sosial dan keterampilan. Kedua, tahap resosialisasi yang terdiri dari bimbingan kesiapan peran serta masyarakat, bimbingan sosial masyarakat, bimbingan bantuan stimulus usaha produktif dan bimbingan usaha. Ketiga, tahap bimbingan lanjut yang terdiri dari bantuan pengembangan usaha dan bimbingan pengembangan usaha.Hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan bahwa secara umum BPSWTS telah melaksanakan dan memberikan pelayanan program kepada klien secara prosedural yang ditetapkan. Dalam penelitian ditemukan ada beberapa kendala yang belum tersentuh dan menjadi prioritas berikutnya diantaranya bidang-bidang khusus yang harus menjadi prioritas pelayanan ditambah dengan pemberdayaan alumni.Hasil penelitian dari kegiatan orientasi dan motivasi dalam penjaringan klien, BPSWTS bekerjasama antara Balai, Satpol PP dan Polisi yang selama ini menjadi prioritas ke tempat yang dianggap rawan dipakai sebagi tempat WTS mengalami kegagalan. Yang menjadi kendala dalam program ini adalah terjadinya kebocoran informasi.Bimbingan mental menjadi perhatian, mengingat latar belakang WTS adalah wanita yang sehari-hari bergaul dalam dunia hitam. Disamping itu melihat latar belakang pendidikan klien yang komplek maka penanganpun harus komprehensif. Tujuan dari bimbingan mental adalah membangun WTS pecaya diri, harga diri, dan siap hidup ditengah masyarakat, maka pembinaan mental sebaiknya harus menjadi prioritas.Program rehabilitasi WTS harus melibatkan berbagai disiplin ilmu dan lembaga lain yang independen. Balai jangan kaku hanya merujuk pada Juknis dan Juklak, paling tidak ada pengembangan di lapangan dari aspek kerjasama maupun aspek metodologi. Dalam pembagian kerja profesi sebagai pekerja sosial telah memenuhi standar tetapi di bidang keagamaan masih ada kendala yang harus dibenahi untuk perbaikan program berikutnya.Dari hasil penelitian ditemukan faktor kendala penyaluran alumni dalam bursa dunia kerja yang dipaparkan di atas. Khusus dalam penyaluran tenaga kerja adalah program keterampilan yang monoton hanya menititik beratkan terhadap keahlian kewanitaan, padahal emansipasi wanita diluar Balai sudah jauh lebih maju. Tuntutan kerja wanita telah jauh dan sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu program keterampilan hemat peneliti harus diperluas sesuai dengan tuntutan dunia kerja.x, 6 Bab, 106 hal, 15 hal lampiran, 48 kepustakaan (40 Buku, 6 Jurnal, 2 Karya Ilmlah/Tesis, 1974-2004)"

"Banyak orang berpendapat bahwa profesi paling tua yang ada dalam masyarakat manusia adalah prostitusi atau pelacuran. Akan tetapi untuk mengungkapkan kapan pelacuran mulai ada dalam masyarakat tidak ada jawaban yang cukup jelas. Pada agama yang yang diakui secara resmi di Indonesia, pelacuran dianggap sebagai suatu penyimpangan tercela dan harus dihindari. Disamping faktor agama, pandangan negatif masyarakat terhadap pelacuran juga dipengaruhi oleh alasan-alasan praktis seperti masalah kesehatan dan kesejeahteraan rumah tangga. Melihat pertimbangan di atas, sudah sewajarnya jika pemerintah berusaha mengurangi, bahkan kalau mungkin melenyapkan pelacuran. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan mendirikan Panti Rehabilitasi untuk para wanita tuna susila. Di dalam panti, mereka menerima bimbingan, pembinaan dan penyuluhan agar dapat kembali ke masyarakat. Namun demikian apakah masyarakat juga akan menerima mereka yang ingin kembali? Pada kenyataannya, kesediaan masyarakat untuk menerima para wanita tuna susila yang ingin kembali inilah yang jarang ditemui. Karakteristik yang pernah dipilih oleh seseorang akan menjadi suatu pola yang dikenali secara khusus. Dan karakteristik sebagai wanita tuna susila akan menjadi suatu faktor yang kelak akan diperhitungkan orang dalam berinteraksi. Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah penolakan dari masyarakat dan pandangan negatif mereka dirasakan pula oleh para wanita tuna susila yang berada dalam pembinaan Panti Rehabilitasi Wanita Mulya Jaya (siswa PRW-MJ). Selain itu ingin diketahui pula seberapa besar intensi mereka untuk berhenti menjadi wanita tuna susila dan apakah persepsi mereka terhadap penolakan lingkungan sosial mempengaruhi intensi mereka untuk berhenti menjadi wanita tuna susila. Hal lain yang juga ingin diketahui melalui penelitian ini adalah, apakah ada perbedaan persepsi siswa PRW MJ terhadap aspek-aspek dalam penolakan lingkungan sosial (aspek keluarga, tetangga dan teman), serta manakah diantara ketiga aspek tersebut yang berpengaruh terhadap intensi mereka untuk berhenti menjadi wanita tuna susila sekeluarnya dari PRW-MJ. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner yang terdiri dari dua bagian:1. Kuesioner tentang persepsi siswa PRW-MJ mengenai penolakan lingkungan sosial.2. Kuesioner tentang intensi siswa PRW-MJ untuk berhenti menjadi wanita tuna susila.Dari hasil penelitian ini (dengan 34 responden) didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan pada l.o.s 0.05 antara persepsi terhadap penolakan lingkungan sosial dengan intensi siswa untuk berhenti menjadi wanita tuna susila sekeluarnya dari Panti Rehabilitasi Wanita Mulya Jaya. Semakin tinggi skor persepsi responden terhadap penolakan lingkungan sosial, maka intensinya untuk berhenti menjadi WTS akan semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan, bahwa siswa PRW-MJ memiliki skor persepsi yang rendah terpenolakan lingkungan sosial, hal ini berarti secara umum mereka tidak merasakan adanya penolakan dari lingkungan sosial terhadap diri mereka. Selanjutnya, penelitian terhadap intensi siswa PRW-MJ untuk berhenti dari pekerjaannya semula sebagai WTS menunjukkan adanya tingkat intensitas yang tinggi.Dari ketiga aspek yang dipersepsi oleh responden, terlihat bahwa skor persepsi responden terhadap aspek keluarga dan tetangga relatif rendah, sedangkan skor pada aspek teman relatif tinggi. Hal ini berarti secara umum mereka tidak merasakan adanya penolakan baik dari keluarga maupun tetangga terhadap diri mereka. Akan tetapi mereka cenderung merasakan adanya penolakan dari teman. Jika ditilik dari pekerjaan mereka sebelumnya sebagai WTS, dimana untuk memperoleh keberhasilan terkadang mereka harus bersaing dengan teman, dapat dimaklumi bila hubungan mereka dengan teman tidak begitu hangat, dan hal ini tentu mempengaruhi persepsi mereka terhadap aspek teman. Hasil lain menunjukkan, bahwa aspek persepsi terhadap keluarga merupakan aspek yang paling menentukan (signifikan pada 1.o.s 0.05) dalam hubungannya dengan intensi untuk berhenti menjadi Wanita Tuna Susila. Hal ini dapat dimengerti karena bila seseorang merasa ditolak oleh keluarganya, maka ia akan merasa tak berarti lagi, karena tak dapat dicari pengganti kehangatan seperti dalam keluarga. Tetapi sebaliknya bila keluarga dipersepsi responden tetap akan menerima kehadiran dirinya, tentulah keinginan responden untuk berhenti menjadi WTS akan semakin meningkat."

"Untuk abstrak tidak bisa copy"

"

Prostitusi merupakan permasalahan yang pelik di Indonesia. Di Indonesia, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan prostitusi selalu dikaitkan dengan isu moral dan agama. Padahal seyogianya, prostitusi juga melibatkan pekerja seks sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, karena perempuan rentan dalam prostitusi. Kebijakan rehabilitasi sosial merupakan kebijakan yang muncul lebih atas dasar agama dan moralitas ketimbang perlindungan bagi perempuan. Dalam penelitian ini, pembahasan mencakup ditelaahnya prostitusi dalam segi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan ruang bagi suara perempuan pekerja seks yang sedang menjalani rehabilitasi sosial. Hal ini untuk melihat dan pada akhirnya mengambil kesimpulan tepat atau tidak tepatnya kebijakan rehabilitasi sosial yang berlaku sekarang untuk menanggulangi prostitusi. Adapun konsep yang digunakan adalah feminist jurisprudence, khususnya sexual dominance model. Metode penelitian adalah yuridis-empiris. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa rehabilitasi sosial bukan merupakan kebijakan yang tepat baik untuk menanggulangi atau menghapuskan prostitusi, maupun untuk menjaga ketertiban umum.

---

Prostitution is a complex problem in Indonesia. In Indonesia, regulations and policies relating to prostitution are always associated with moral and religious issues. Yet in fact, prostitution should also involve sex workers as stakeholders in policy making, because women are vulnerable in prostitution. Social rehabilitation policy is a policy that appears more on the basis of religion and morality than protection for women. In this study, the discussion includes the study of prostitution in terms of laws and regulations. The research also provides space for the voices of women sex workers who are undergoing social rehabilitation. This is to see and finally draw conclusions about the right or inaccurate social rehabilitation policies that apply now to tackle prostitution. The concept used is feminist jurisprudence, specifically the sexual dominance model. The research method is juridist-empiric. The results obtained from the writing of this thesis are that social rehabilitation is not an appropriate policy either to tackle or eliminate prostitution, or to maintain public order.

"