Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Labu rope labu walla adalah ungkapan dalam bahasa Wolio (bahasa kaum penguasa di kerajaan Butun) yang berarti "berlabuh haluan, berlabuh buritan". Ungkapan ini diangkat dari historiografi tradisional berbentuk kabanti, berjudul Ajonga Inda Malusa (harfiah berarti Takaian yang tidak Luntur) karya Haji Abdul Gani, yang diperkirakan ditulis pertengahan abad ke-19.Penyebutan nama Butun didasarkan atas pertimbangan yang berkaitan dengan asal-usulnya. Bahwa nama ilu telah lebih dahulu ada dikenal (pada rnasanya) daripada nama yang sekarang, Buton. Penduduk setempat menerima penycbulan atas pulau yang mereka diami, dari para pelaut di Kepulauan Nusantara yang sering menyinggahi di pulau itu. Banyaknya pohon Butu (Barringtania Asiatica, lihat Anceaux 1987:25) di sana, yang membuat para pelaut menyebut Butun sebagai penanda untuk pulau nu_ Penyebutan nama Butun untuk pulau itu sudah ada sebelum orang Majapahit menorehkan nama Butun di dalam Negarakartagallna (1365) dalam kerangka daerah "pembayar upeti". Sesudah masa itu, ketika telah berdiri kesultanan, penamaan Butun tetap digunakan. Dalam surat-surat perjanjian dengan VOC, sultan menyebut Butuni untuk wilayah kekuasaannya. orang Bugis/Makasar menyebut Butun dengan Butung. Nada sengau "ng" terdengar dari mulut mereka jika sebuah kata berakhir dengan konsonan. Sejajar dengan itu, orang Portugis menyebut Butun dengan Bulgur:. Orang Belandalah yang menyebut Buton, sebagai yang kita kenal sampai sckarang."

"ABSTRAK"Kesultanan Butun memperlihatkan poly ""ketidakstabilan yang tetap"". Corak ini disebabkan oleh faktor ancaman balk yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keberadaan Butun di tengah kekuatan-kekuatan besar--Gown, Ternate, dan VOC--mengakibatkan dirinya memilih secara bergantian antara sekutu dan seteru. Oleh karena ancaman Gowa, Butun bersekutu dengan VOC, pihak yang juga berlawanan kepentingan dengan Gowa. Dalam menghadapi Gowa itu pula, Butun, VOC, dan Ternate secara bersama-sama menggalang kekuatan mereka. Bahkan untuk menghadapi Gowa itu pula Butun bersekutu dengan Bone, kerajaan yang berusaha lepas dari tekanan Gowa. Dalam hubungan Butun dengan Gowa tampaknya lebih merupakan soal perluasan kekuasaan dan ekonomi. Bagi Gowa, Butun hares dikuasai atau setidaknya dipengaruhi agar dapat memudahkan orang Makasar berlayar ke Kepulauan Maluku. Beberapa kali pasukan Gowa menyerang Butun dan mengambil ""upeti"" serta merhmpas penduduknya. Bagi Butun, Gowa adalah ancaman yang datang dari arah haluan (rope). Tidak sebagaimana terhadap Gowa, dalam hubungannya dengan Ternate, Butun menempatkan dirinya secara politik dan kultural berada di bawah Ternate. Meskipun selalu ada upaya Butun untuk berdiri sejajar dengan Ternate tetapi setiap kali hal itu dilakukan setiap kali itu pula is hares mengakui hegemoni kultural Ternate. Hal itu berkaitan dengan latar belakang mitos ""dunia Maluku"" dan masuknya Islam ke Butun dari Ternate. Meskipun demikian dalam kenyataan politik, Butun mencoba beberapa kali menantang Ternate untuk mempertahankan daerahnya dari aneksasi dan perampasan warganya oleh Ternate. Bagi Butun, Ternate merupakan ancaman yang datang dari arah buritan (u.unuu). Berakhirnya dua ancaman di atas, VOC merupakan bentuk ancaman yang lain dan mempunyai karakteristik tersendiri. Pola hubungan Butun dengan VOC terlihat dalam kontrak tahun 1613 yang menunjukkan bentuk aliansi militer. Pola hubungan berikutnya tercermin dalam kontrak tahun 1667 yang memperlihatkan peneguhan kekuasaan tunggal sultan Butun terutama untuk menghadapi perebutan kekuasaan""

"ABSTRAKInformasi mengenai pelayaran tradisional di Buton telah disinggung dalam Ligtvoet (1878), Dick (1975a, 1975b, 1985, 1987), Horridge (1979a, 1981), Hughes (1984), Evers (1985), Schoorl (1985), Liebner (1990), dan Southon (1995). Bagian terbesar dari kajian mereka, kecuali Southon, masih menempatkan pelayaran tradisional Buton dalam kerangka kajaian umum, balk secara spasial maupun tematis. Secara spasial perhatian mereka terutama diarahkan pada kegiatan pelayaran di Kepulauan Tukang Besi, terutama Wanci dan Kaledupa, kecuali Southon yang memusatkan perhatian pada Desa Gerak Makmur di Kecamatan Sampolawa, Secara tematis mereka melihat pelayaran terutama dari aspek kegiatan ekonominya, sementara aspek perkembangan dan kemundurannya masih luput dari perhatian. Studi ini mencoba mengisi "celah" tersebut dengan mencoba menganalisis tradisi maritim serta perkembangan dan kemunduran pelayaran tradisional di Buton Timur, dengan fokus perhatian pada Kecamatan Pasarwajo. Untuk keperluan ini beberapa pendekatan teori, seperti pendekatan Mentaliteit (Ladurie 1986), pendekatan ekologi (Steward 1955, Binford 1967, dan Geertz 1993), pendekatan Sea System (Braude! 1971, Chauduri 1985, Lapian 1987, Leirissa 1996), serta teori pemilihan kerja (Hommans 1961), teori modernisasi (Tipps 1973) dan teori invohrsi (Geertz 1993), digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang relevan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa orang Buton sesungguhnya berakar dari suatu masyarakat dengan tradisi maritim yang sangat kuat. Hal ini diindikasikan oleh, antara lain: (1) pola pemukirnan penduduk yang terkonsentrasi di pinggiran pantai, (2) pandangan ideologis yang menempatkan "laut" pada tataran yang seimbang dengan "darat", (3) ideologi barala yang diilhami oleh keseimbangan pada perahu bercadik ganda, (4) konsep pertahanan kerajaan yang ditekankan pada matra laut, dan (5) berkembangnya pelayaran yag secara konkrit dapat diidentifikasi sejak abad ke-17. Wilayah Buton Timur tumbuh menjadi pusat pelayaran tradisional terkait dengan (1) kondisi lingkungan geografisnya yang terdiri dari ratusan pulau, (2) keadaan alamnya yang kering dan tandus, dan (3) letak geografisnya di tengah jalur pelayaran yang menghubungkankawasan barat dan timur Indonesia. Perahu lambo -- perahu yang digunakan dalam pelayaran -- dilihat sebagai sesuatu yang bermakna simbolik. Lamho dipersepsikan seperti manusia, sehingga dalam kesetaraannya dengan rumah, dipersepsiskan sebagai "suami". Desain dan konstruksinya merupakan paduan antara desain barat dengan metode konstruksi tradisional. Pelayaran tradisional di Pasarwajo berkembang seiring dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan; baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Pembatasan-pembatasan yang didterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menjamin monopoli KPM, misalnya, telah membuat pelayaran tradisional makin tersisih dalam perebutan pangsa angkutan barang (dan penumpang); bahkan mengalami stagnasi sema sekali setelah masuknya Jepang pada Maret 1942 hingga Agustus 1945. Demikian pula gejolak politik selama beroperasinya DIITII di Sulawei Tenggara sepanjang tahun 1950-an dan awal 1960-an, yang terus berlanjut hingga pecahnya G.30S serta proses penumpasan dan pembersihannya sejak akhir 1965 hingga 1967. Kemajuan berarti baru dapat dicapai setelah memasuki Repelita I, ketika keadaan ekonomi, sosial, dan politik mulai membaik; dan mencapai puncaknya pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an. Namun memasuki paruh kedua dasawarsa 1980-an terjadi apa yang oleh Geertz disebut involusi, yang disebabkan terutama oleh merosotnya harga dua komoditas unggulannya, yaitu kopra dan cengkeh; adanya saingan perahu layar motor; kelangkaan kayu; terjadinya alih profesi menjadi nelayan penangkap ikan; dan kurang positifnya pandangan generasi muda terhadap pelayaran tradisional. "

"People from Buton, Southeast Sulawesi, have for centuries migrated to Ambon for work, there forming one of the most prominent communities of 'pendatang' along with the Bugis. Since the beginning of the recent conflicts in Maluku, official figures indicate that over 160,000people have returned to Buton (previous population 450,000) as refugees. This paper discusses the identity of these refugees and how the term 'refugee' may be misleading. Some of the 'refugees', who often ask to be referred to as 'returned migrants', had retained strong connections with their villages in Buton while they were living in Ambon. Their integration back into Butonese society after their flight from the conflict in Ambon poses, however, a number of serious challenges, especially for those born in Ambon. Having always been called 'Butonese' in Ambon, the returned migrants are often referred to as 'Ambonese' after their return to Buton and they often find it hard to adjust to life in Buton. This paper is based on fieldwork currently being undertaken in the village of Boneoge, Buton. I will discuss some aspects of the lives of the returned migrants in Buton, including their interactions with other Butonese people, as well as some of their perspectives on their own experiences. In Buton; perspectives on their identity are thus being expressed and contested through issues such as use of local languages, dance parties, and contested land rights. Their memories of life in Ambon, and of the conflict, also play a role in their constructions of identity, and in how they respond to challenges intheir lives in Buton now. Here memory is seen as a constructive process, which is culturally influenced, structured by narratives, and adapted to a context."