Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai status PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan proses kepailitan terhadap kedua perseroan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) merupakan badan usaha milik negara dan hakim dalam menangani proses kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.Hasil peneltian menyarankan perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN dan Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang ?kepentingan publik?.

---

The following thesis is examining regarding the status of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) which are the State Owned Enterprises and the process of their insolvency based on the Law Number 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises and Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data.The conclusion of this thesis is PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) are the state owned enterprises and the judges who ajudicated the process of insolvency of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) can not be determined has already applied the prevailing laws and regulation.The end result of this thesis suggests that there should be a harmonization in the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises? regulation and it is necessary to have the same understanding regarding the meaning of ?public interest? in State Owned Enterprises."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang sejalan dengan isi dan amanat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dan 3. Kehadiran BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia memiliki arti yang sangat besar didalam menjalankan roda perekonomian selama ini. Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan oleh pemerintah sebagai profit center dan agent of development diharapkan tidak terpuruk dan tertinggal dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional dan perusahaan-perusahaan asing (internasional). Peranan BUMN dalam perekonomian nasional diharapkan tetap harus menjadi sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk pemberian kontribusi berupa pajak dan dividen. Ukuran kinerja BUMN yang dilakukan berdasarkan data keuangan telah digunakan untuk menyatakan suatu BUMN baik atau tidak kinerjanya. Kelemahan dalam pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan ukuran financial sudah lama disadari para ahli bidang akuntansi karena ukuran tersebut hanya ukuran jangka pendek dan mengabaikan aspek going concern dari suatu entitas. Penggunaan konsep pengukuran kinerja BUMN dengan menggunakan ukuran rasio rasio keuangan sebenarnya hanya merupakan pendekatan akuntansi belaka. Namun demikian walaupun cara pengukuran kinerja BUMN tersebut masih banyak perdebatannya, pengukurannya masih tetap mengutamakan rasio-rasio keuangan yang menggunakan pendekatan akuntansi, sebagaimana ternyata bahwa dalam pengukuran tersebut masih digunakan secara umum Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi Kinerja PT Telkom Tbk berdasarkan pengukuran rasio-rasio keuangan yang diwakili oleh rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, profit margin dan rasio operasi selama 11 tahun terakhir (1996-2006).Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis kinerja PT Telkom Tbk selama 11 tahun terakhir (1996-2006) dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diwakili oleh rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, profit margin dan rasio operasi maka kinerja PT Telkom, Tbk dapat dikatakan cukup baik. Pengggunaan rasio-rasio keuangan tersebut dengan asumsi terjadi dalam kondisi yang normal. Namun hasil pengukuran rasio keuangan tersebut dapat dijadikan ukuran dalam memprediksi kinerja PT Telkom, Tbk di masa yang akan datang Lebih lanjut perlu adanya penambahan ukuran atau indikator lainnya yang dapat juga bersifat indikator kualitatif seperti pelayanan atau penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta indikator lainnya untuk kejadian luar biasa (extraordinary event) dalam menilai kinerja PT Telkom Tbk. Agar pengujian rasio-rasio keuangan tersebut lebih lengkap dalam menilai kinerja perusahaan, akan lebih baik apabila harus ada usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga prediksi laba atau kinerja perusahaan tersebut dapat lebih objektif, akuntabel dan transparan.

---

The use of the Indicator of the Profitability, Liquidity, Solvency and added indicator on measure of healty BUMN as well as influence on the profit before the tax (EBIT) (Case study to PT Telkom Tbk. and SingTel) The State Owned Company (BUMN) was the company that was formed by the government that in line with the contents and the message from the article 33 basic regulations 1945 articles 2 and 3. The BUMN presence as one of the perpetrators of economics in Indonesia had the meaning that was very big inside undertook the wheel of the economy until now. The State Owned Company that was hoped for by the government as the profit center and agent of development was expected to be not buried and to be left with national private companies and foreign companies (international). The BUMN role in the national economy it was hoped continued to have to become the source of acceptance for the Budget of the Income and the State Expenses in the form of giving of the contribution took the form of the tax and the dividend. The measurement of the BUMN achievement that was carried out was based on the financial data was used to state some of BUMN healthy or not healthy. The weakness in the grating of the achievement of the company was based on the measurement financial for a long time has been realized by the experts of the accountancy field because of this measurement of only short-term measurements and ignored the aspect going concern from an entity. The use of the concept of the grating of the BUMN achievement by using the measurement of the ratio of the Profitability, Liquidity and Solvency (RLS) in fact only was the accountancy approach completely. The reaction that was linked with the weakness of the use of the Profitability factor, Solvency and the Liquidity in the grating of the BUMN achievement as was depicted above afterwards was responded to by the government by being renewed by him the implement measured that for a long time with the implement has measured the BUMN achievement that just through the Decision Finance Minister RI No.826/KMK.013/1992 that added the Indicator of the Addition in the grating of the BUMN achievement outside 3 (three) the Main indicator available, that is the measurement of the Profitability, the Liquidity, and Solvency. With he added the implement measured just this, was meant to improve the weakness of the implement measured old and was hoped for could cover the lack in measuring the achievement of BUMN. Although the grating method of this BUMN achievement has been improved, his grating was still continuing to give priority to the RLS concept that used the accountancy approach, as evidently that in this grating the RLS weight was still being considered quite high that is 70% whereas the indicator weight of the addition of 30%. The subject of the problem in this research was how the condition for the health (the Achievement) PT Telkom Tbk was based on the ratio of the Profitability, Likuiditas, Solvabilitas and the ratio of the Addition compared with Singapore Telecommunications (SingTel) during the last 11 years (1996-2006) and how big the influence of the ratio of the Profitability of the Liquidity, Solvabilitas, of Profit Margin, Ratio of the Operation and the percentage of Continuation against the profit before the tax (EBIT) in 1996 up to 2006.The methodology of the research that was used in the writing of this thesis of being the quantitative method with the research kind was descriptive the analysis. The data that was used was the primary data and the secondary data. The analysis of the data that was carried out was the analysis of regression. Was based on results of the analysis of the achievement of the health by using Finance Minister's Decision the number No.826/KMK.013/1992 as the basis of the assessment then the health of PT Telkom Tbk Indonesia better than Singtel Singapore during the last 11 years (1996-2006). Was based on the analysis of period statistics of the year 1996-2006 then could be concluded that the Nol hypothesis was refused by concluding that this model could have been used in carrying out the prediction against the profit before the tax (EBIT). Thought R-Square that was received was of 0.720 or of 72%. This value was in the category of stronger relations. Further needed the existence of the increase in the measurement or the other indicator that also could be shaped like an indicator qualitative as the service or the application of the order managed the good company (good corporate governance) as well as the other indicator for the extraordinary incident (extraordinary event)."

"Salah satu hambatan sosial atas penerimaan kepemimpinan perempuan di Indonesia adalah adanya tradisi patriarki yang sudah berjalan ratusan tahun. Srikandi BUMN merupakan komunitas yang menarik untuk diteliti karena baru dibentuk pada April 2021 sehingga masih sedikit literatur yang membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Srikandi BUMN serta peranan dari pemimpin perempuan setelah pembentukan Srikandi BUMN. Penelitian ini menjadi penting karena perusahaan BUMN seringkali menjadi pemain kunci dalam berbagai sektor ekonomi, dan kepemimpinan yang efektif di dalamnya dapat memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretivisme dan analisis dokumen serta analisis wacana. Hasil dari penelitian ini mengungkap tantangan yang dihadapi pemimpin perempuan di perusahaan BUMN setelah pembentukan Srikandi BUMN sangat kompleks dan multidimensi. Mereka harus mengatasi unconscious bias yang menghalangi kemajuan karir mereka, menyeimbangkan peran ganda antara profesional dan domestik, mengelola emotional labor serta terus mengembangkan kompetensi untuk mendukung kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berorientasi pada hubungan. Pembentukan Srikandi BUMN sendiri memberikan platform bagi perempuan untuk berdaya dalam posisi kepemimpinan, tetapi tantangan sistemik dan budaya tetap harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender. Di samping itu, hasil dari penelitian ini adalah mengeksplor peran-peran penting pemimpin perempuan. Pemimpin perempuan berperan dalam membangun soliditas tim. Mereka tidak bersaing dengan laki-laki, melainkan saling melengkapi. Pemimpin perempuan berperan sebagai partner dalam kerja sama tim, menjaga status dan otonomi setiap anggota tim. Selain itu, pemimpin perempuan juga memiliki empati tinggi dan objektif, yang berkontribusi pada keberagaman gender di level manajemen. Mereka harus menjaga keseimbangan antara perhatian dan cinta kepada keluarga dengan tanggung jawab profesional di perusahaan.

---

One of the social obstacles to the acceptance of women's leadership in Indonesia is the existence of a patriarchal tradition that has been going on for hundreds of years. Srikandi BUMN is an interesting community to research because it was only formed in April 2021, so there is still little literature discussing the challenges faced by Srikandi BUMN and the role of women leaders after the formation of Srikandi BUMN. This research is important because state-owned companies are often key players in various economic sectors, and effective leadership in them can have a significant impact on national economic growth and stability. This research uses qualitative methods of interpretivism, document analysis, and discourse analysis. The results of this research reveal that the challenges faced by female leaders in state-owned companies after the formation of Srikandi BUMN are very complex and multidimensional. They must overcome unconscious biases that hinder their career advancement, balance dual roles between professional and domestic, manage emotional labor, and continue to develop competencies to support inclusive and relationship-oriented women's leadership. The formation of Srikandi BUMN itself provides a platform for women to be empowered in leadership positions, but systemic and cultural challenges must still be overcome to achieve gender equality. In addition, the results of this research explore the important roles of women leaders. Female leaders play a role in building team solidarity. They do not compete with men but complement each other. Female leaders act as partners in teamwork, maintaining the status and autonomy of each team member. Apart from that, female leaders also have high empathy and are objective, which contributes to gender diversity at the management level. They must maintain a balance between concern and love for their family with professional responsibilities in the company."

"Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menggantikan undang-undang yang lama, maka terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pos di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang Layanan Pos Universal serta kesesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait penugasan Layanan Pos Universal, menganalisis mekanisme pelaksanaan Layanan Pos Universal setelah berakhirnya penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2014, serta menganalisis upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara Pos oleh pemerintah sebagai amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos memberikan kesempatan kepada semua penyelenggara pos untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum yaitu Layanan Pos Universal, tidak hanya BUMN melainkan juga kepada BUMS, BUMD dan Koperasi. Sedangkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penugasan Layanan Pos Universal sebagai fungsi kemanfaatan umum diberikan kepada BUMN, tidak diberikan kepada BUMS, BUMD maupun koperasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait dengan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Layanan Pos Universal). Mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009, maka pemerintah perlu segera menyiapkan metode seleksi untuk menunjuk penyelenggara pos Layanan Pos Universal serta perlu segera dilakukan penyehatan korporasi PT. Pos Indonesia dalam rangka menghadapi kompetisi.

---

The Issued of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has brings a change in the paradigm of post activity in Indonesia, including the implementation of the Universal Postal Service. The purpose of the study is to analyze the regulation of the Universal Postal Service and the correspondence between the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post by Act Number 19 of 2003 Concerning State-Owned Enterprises and the assignment of the Universal Postal Service. The study also analyzed the mechanism of the implementation of the Universal Postal Service after Indonesian Government ended assignment of the PT. Pos Indonesia (Persero) on October 14, 2014, as well as analyzing restructure State-owned Enterprise of Post by government as the mandate of Article 51 of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post. In order to preparing this study, the authors used normative research method.

Based on the research, Article 15 paragraph (3) of Act Number 38 Year 2009 on the Post provides the opportunity for all postal providers to carry out the functions of the public benefit, which is the Universal Postal Service, not only the State-Owned Enterprises (SOEs) but also to State Owned private (BUMS), provincial enterprises (enterprises) and Cooperatives. While Article 66 paragraph (1) of Act Number 19 Year 2003 Concerning State-Owned Enterprises which mandates that the Government can give special assignments to SOEs to perform the functions of public benefit with regard to the intent and purpose of the activities of SOEs. An assignment of the Universal Postal Service (BDS) as a function of the public benefit provided to SOE, is not given to private enterprises, enterprises and cooperatives. Thus, it can be concluded that the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post does not comply with the Act Number 19 Year 2003 relating to special assignment to SOEs to perform the functions of public benefit (Universal Postal Service).

Considering The Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has been valid since October 14, 2009, therefore the government should immediately set the selection method to designate the Universal Postal Service providers as well as post needs to be done to restructure the corporation PT. Pos Indonesia in order to face the competition."

"ABSTRAKBUMN Indonesia masih memiliki tantangan untuk menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan karena pengaturan kelembagaan masih lemah. Tujuan dari penelitian adalah memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana hubungan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusi, kepemilikan asing dan ukuran direksi terhadap kinerja BUMN. Subjek dari riset ini merupakan BUMN publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018, yang menghasilkan total observasi sebanyak 120. Regresi data panel dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dan hasilnya ditemukan bukti bahwa konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang beragam terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan objek penelitian pengaruh tatakelola perusahaan terhadap kinerja BUMN.

---

ABSTRACTIndonesian State-Owned Enterprises still have challenges to implement corporate governance mechanisms due to weak institutional arrangements. The purpose of the study is to provide an in-depth analysis of how the relationship of ownership concentration, institutional ownership, foreign ownership and board size on the performance of State-Owned Enterprises. The subject of this research is public State-Owned Enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2018, which produced a total of 120 observations. Panel data regression was conducted to test the research hypothesis and the results found evidence that ownership concentration, institutional ownership, foreign ownership and board size has mixed results towards firm performance. This research contributes to thecorporate governance literature by adding the State-Owned Enterprises as the research object."

"Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dariberbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga September 2018, Bank Indonesia telah mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik meningkat empat kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu mencapai mencapai Rp. 31,6 triliun. Selain itu, sebanyak 38 perusahaan pun telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembayarandalam bentuk Financial Technology, salah satunya adalah Link Aja. Namun, dibalik ketatnya persaingan antar penyelenggara system pembayaran berbasis Financial Technology, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan dan menetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 Tentang Penggunaan Link Aja Sebagai Alat Pembayaran Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menghimbau seluruh transaksi non payroll dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja. Hal tersebut berpotensi memicupersaingan bisnis berbasis Financial Technology di Indonesia menjadi tidak sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan surat edaran Menteri serta kekuatan mengikat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dampak ditetapkannya Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 3/MBU/08/2019 bila dikaitkan dengan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.The development technology in the world has been increasing every day, making technology in the leading position in various aspects of everyday life. One of them is in the economic field, which is Financial Technology which aims to make society easier and more efficient in accessing financial products, facilitate financial transactions and increase financial literacy. In Indonesia, the development of Financial Technology-based payment instruments cannot be separated from various activities and is one of the most interest payment for thepublic. Proven until September 2018, Bank Indonesia has recorded the volume and value of electronic money transactions quadrupled compared to the same period in 2017, reaching Rp. 31.6 trillion. In addition, as many as 38 companies have been registered and have obtained licenses from Bank Indonesia which conduct business activities in the field of payment in the form of Financial Technology, one of them is Link Aja. However, behind the intense competitionbetween Financial Technology-based payment system providers, the Minister of State-Owned Enterprises issued and stipulated on August 1, 2019, Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 Regarding the Use of Link Aja as a Payment Tool In a State-Owned Enterprise environment that calls on all non-payroll transactions to be carried out through and using Link Aja, except for the transactions that can not be done through and using Link Aja. Thismake a potential trigger competition for Financial Technology-based businesses in Indonesia to become unhealthy. This thesis will discuss the position of the Minister's circular letter and binding power in Indonesian Law, and the impact of the stipulation of Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 associated with dominant position in Law Number 5 Year 1999."

"Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penyematan perusahaan milik negara (BUMN), Model utama yang digunakan adalah Go Public dengan metode Initial Public Offering (IPO). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMN dapat meningkatkan kinerja sesudah privatisasi. Dimensi waktu penelitian meliputi periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah privalisasi. Sampel penelitian adalah BUMN yang lelah terdaftar di BEJ dan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan guna mendukung penelitian ini. Analisa kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio keuangan dan menggunakan metode non parametrik yaitu Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon dan uji keseluruhan Kruskal Wallis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode [PO Berdasarkan analisa statistik, hanya Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio. Rate of Return on Total Assets, dan Total Assets Turn Over yang menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO."