Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerumahan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia di satu pihak dan pengadaan perumahan di lain pihak, menyebabkan banyak timbulnya masalah dalam masyarakat. Karenanya perlu ada usaha untuk membantu terpenuhinya kebutuhan tersebut, terutama didalam hal pembiayaannya.Sehubungan dengan upaya tersebut, didirikanlah P.T. Papan Sejahtera, suatu lembaga keuangan non Bank yang dikelola secara swasta dan bergerak dalam penyediaan dana bagi pemilikan rumah, dimana sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan menengah.Prosedur untuk mendapatkan kredit tersebut :-Pemohon yang memenuhi syarat mengajukan permohonan.-Jika dikabulkan, ia akan menerima SK (Surat Keterangan), berisi kelayakan kreditnya dan dapat memilih rumah.-Setelah rumah disetujui dan down payment dibayar, terbit SPI (Surat Pernyataan).-SPK (Surat Penegasan Kredit) yang berisi penentuan saat pencairan akan terbit, setelah semua syarat dipenuhi dan rumah slap dihuni,-Pada saat pencairan, dibuat surat pengakuan utang dan penyerahan jaminannya.Jaminan yang dibutuhkan dalam kredit pemilikan rumah ini ialah :-Jaminan utama; berupa rumah dan tanah yang nantinya dihipo tikkan, sedangkan Jaminan pihak ketiga dan akta agunan dibutuhkan, sebelum sertifikat diserahkan kepada P.T. Papan Sejahtera.-Jaminan tambahan; yaitu asuransi Jiwa dan asuransi kebakaran serta kuasa pemotongan gajiKesimpulan :Dalam pemberian KPR ini, kreditur mempunyai Jaminan kuat, yaitu hipotik rumah dan tanah. Namun untuk menghemat biaya, sebaiknya pemasangan hipotik baru dilaksanakan, jika ada gejala debitur akan wanprestasi. Untuk Jaminan pendahuluan, sebaiknya jaminan pihak ketiga dibuat notariel."

"Penulisan bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah perjanjian baku sepihak, yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum perjanjian Indonesia dan pedoman perikatan jual beli satuan rumah susun, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik ditinjau dari segi hukum perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Pembahasan skripsi tentang perjanjian baku sepihak yang merupakan perjanjian yang telah dipersiapkan oleh pihak pengusaha dengan syarat-syarat baku dan konsumen hanya menyetujui atau tidak. Perjanjian baku sepihak biasanya digunakan pada suatu transaksi bisnis, termasuk dalam perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun. Perjanjian baku sepihak tersebut berisi klausul eksonerasi yang berupa pembatasan tanggung jawab pengusaha pembangunan rumah susun. Setelah dilakukan analisa kasus ternyata klausul eksonerasi merugikan konsumen."

"ABSTRAKALASAN DAN TUJUAN SKRIPSI Hak milik seseorang dalam Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi Sosial, Jika kepentingan Umum/Negara menghendaki, pemerintah dapat membatasi/menguasai pemakaian hak milik tersebut. Besar-kecilnya pembatasan/ penguasaan tersebut dapat dijadikan indikator(petunjuk) untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan pemerintah mengatasi kepentingan Umum/ Negara tersebut. Dalam masalah perumahan yang merupakan kepentingan Umum/Negara indikator tersebut adalah besar-kecilnya campur-tangan pemerintah dalam mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa sewa-menyewa perumahan. HASIL PENELIUAN Di bawah PP no.49/1963 kewenangan untuk mengadili/memutus sengketa tentang hubungan sewa-menyewa perumahan berada di tangan KUP. Dengan berlakunya PP no.55/1981 kewenangan tersebut beralih ke tangan Pengadilan Negeri, Akan tetapi PP no.55/1981 masih mengandung kelemahan; antara lain; Cl). Tidak seluruhnya kewenangan mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan beralih ke Pengadilan Negeri, KUP masih berhak mengadili sengketa penggunaan perumahan tanpa hak. C2), Masih terdapat kemungkinan KUPC Dinas Perumahan OKI Jaya ) digugat di Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa( Onrechtmatlge overheidsdaad ), KESIMPULAN DAN SARAN 1, Perkembangan peraturan perundang-undangan dari mulai UU no,1/1964 sampat dengan PP no,55/1981 beserta peraturan pelaksanaannya( khususnya di OKI Jaya J menunjukkan kesungguhan Panerintah untuk menghapuskan pe rumahan ber SIP, 2, Sudah waktunya sistim SIP dihapuskan, 3, Sudah waktunya Ponerintah merancang/membuat Undang-Undang yang mengatur hubungan Sewa-menyewa perumahan yang lengkap dan terkodifikasi."

"ABSTRAKKebutuhan akan pengadaan rumah bagi rakyat banyak adalah merupakan masalah nasional , demikian pula pembangunan perumahan rakyat yang dilaksanakan di kota dimana pembangunannya harus disesuaikan dengan luas tanah secara optimal, dan adalah tepat sekali pengadaan rumah tipe maisonette ini diadakan oleh Perum Perumnas - Klender. Pemerintah telah membantu rakyat dengan mendirikan sebuah Perum Perumnas yang khusus ditugaskan Untuk mengelola pembangunan perumahan bagi rakyat banyak CD terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menen gah. Berhubung daya beli rakyat untuk golongan ini tidak memungkinkan untuk membeli rumah secara tunai maka diambilah kebijaksanaan oleh Pemerintah melalui Perum Perumnas dan Bank Tabungan Negara suatu kredit yang disebut kredit pemilikan rumah atau lebih dikenal dengan sebutan KPP."

"Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan penting bagi semua orang. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ketersediaan tanah di masa sekarang, pihak pengembang mulai membangun pembangunan rumah tinggal dalam bentuk rumah susun. Rumah susun atau apartemen adalah bentuk dari perumahan vertikal yang dimiliki secara pemilikan bersama dengan perbandingan proporsional. Namun dalam perkembangannya pembangunan rumah susun mengalami berbagai macam kendala, salah satu di antaranya berupa kendala dalam hal pembangunan dan kendala finansial yang dapat berujung pada pihak pengembang dinyatakan pailit. Contohnya kasus Apartemen Bliss Park dimana pihak pembeli dan pengembang melakukan PPJB dengan akta di bawah tangan. Tak lama kemudian, pengembang Apartemen Bliss Park dipailitkan oleh para kreditornya karena alasan finansial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan hukum dan hak pembeli satuan rumah susun yang membeli rumah susun tersebut, dan bagaimanakah seharusnya PPJB dibuat oleh pihak pengembang. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian deskriptif analitis dimana penulis menelaah dan menjelaskan permasalahan yang diteliti secara analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum bagi pembeli yang mengunakan akta di bawah tangan tidak begitu kuat di mata hukum karena akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun pembeli dapat menuntut haknya kepada pelaku pembangunan setelah proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 dibuat untuk melindungi kepentingan pembeli rumah susun. Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 menetapkan bahwa akta PPJB jual beli rumah harus dibuat di hadapan Notaris dan mengikuti format yang telah ditentukan dalam PUPR tersebut.

---

The need of housing is an important need. With the increase of population and the limited availability of land, developers started to build housing in the form of flats. Flats are a form of vertical housing that is owned jointly in proportion. Along the development of flats, it had experienced various obstacles, one of them being construction and financial problems that lead into the bankruptcy of said developer. For example, the case of Bliss Park Apartment where the buyers and developers had made Sale and Purchase (S&P) in a privately made deed. The developer was then declared bankrupt by its creditors for financial reasons. The problems raised in this study are the legal status and rights of the buyers of the apartments, and how the S&P deed should be made by the developers. This study uses a normative juridical research method with a descriptive analytical research where the research will analyse and explain the problem of the study in an analytical way. This study finds that the legal position for buyers with a privately made deed is not legally strong because privately made deeds do not have perfect proof of strength, but the buyers can claim their rights to the developers after the bankruptcy process is completed. In addition, PUPR Regulation No. 11 of 2019 was made to protect the interests of apartment buyers, which stipulates that the S&P deed of houses must be made before a notary and following the format specified in the PUPR"