Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika Indonesia ditahbiskan menjadi negara ketiga paling korupsi didunia, mengherankan tidak ada yang heran sama sekali. Seakan semua fenomena ini sudah being firr granted yang tidak perlu di perdebatkan lagi di negara yang "berdasar pada hrrkum dan bukan pada kekuasaan" seperti yang diamanatkan oleh Konstitusinya. Ketidakherananan publik pada tingkat korupsi, oleh karenanya seringkali diikuti oleh apatisnie akan kemainpuan sistem hukum dan budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Apatisme ini tidaklah berlebihan apabila dititik dari track record penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga muncullah sarkas bahwa "Indonesia adalah negara yang sangat tinggi korupsinya namrm tidak ada koruptornya". r Korupsi di Indonesia yang tetjadi dalam 30 tahun keluarga Soeharto dan kroninya membuat masyarakat tercengang: Setelah Orde Baru berlalu, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kesadaran pemerintah bahwa "disamping krisis ekonomi yang dirasakan nyata oleh masyarakat, terdapat pula krisis hukum yang sudah sarnpai tahap rnenyedihkan Korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonomian dan macyarakat dalam skala besar. Pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak ierjangkau oleh undang-undang yang ada dan selalu berlindung dibalik asas Iegalitas karena pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karekateristik high level educated dan status dalam kehidupan masyarakat.Berdasarkan pemahaman terhadap masalah tersebut diatas, pemerintah dan Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat} telah membentuk dan mensahkan Undang-Undang No: 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kebijakan ini merupakan "political will" dari pemcrintah dengan suatu tekad dengan membentuk suatu badan anti korupsi untuk meinberantas segala bentak penyelewengan dan korupsi yang terjadi selama 3 dasawarsa ini, demi menyelamatkan kcuangan dan pcrekonomian negara guna mewujudkan aparatur pemerintah dan aparat penegak kukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme."

"Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dipandang sebagai pewarisan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi banga Indonesia guna mempertahankan Negaxa Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar karena diyakini dengan Pancasila sebagaj falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.Dalam dunia pendidikan, substansi yang terkandung pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tersebut dibagi kepada jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan setiap pembagian dalam jenjang tersebut masih dijabarkan lagi kepada beberapa segmen namun tetap berorientasi kepada tujuan yang same. yakni dalam pembelaan negara. Salah satu bentuk konkrlt dari keterlibatan masyarakat dalam pembelaan negara adalah terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.Sebab dengan adanya suasana yang kondusif tersebut memungkinkan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik disegala aspek kehidupan sehingga tercapai tujuan nasional yang berarti pula dapat tercipta Ketahanan Nasional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa rnasih banyak tindakan masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu penulis memilih judul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka Penegakkan Hukum ( Studi kasus di SMUN 22 dan 30 Jakarta dalam Perspelctif Ketahanan Nasional ) Penulis ingin mengetahui sejauh mana pelajaran tersebut membentuk perilaku siswa, meskipun disadari bahwa perilaku siswa tidaklah berdiri sendiri melainkan sangat terpengaruh dengan suasana dan perilaku masyarakat disekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung.Dari aspek proses pembelajaran PPK11 kesan yang ditangkap dari para siswa lcurang menguntungkan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara ]ain :a. Materi pelajaran masih teljadi tumpang tindih antara satu jenjang dengan jenjang lairmya, padahal pesan yang diterima dari kedua jenjang tersebut tidak jauh berbeda.b. Media pengajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran PPKn masih bersifat konvensional.c. Siswa seringkali merasa bosan dengan pembelajaran PPKn.Meskipun demildan tingkat pengetahuan mereka terhadap substansi PPKn sangat baik, hal ini dapat dilihat dari dua aspek :a. Nilai atau hasil ujian mata pelajaran PPKn yang dituangkan dalam buku rapor rata-rata 7.b. Pengetahuan terhadap politik dan ketatanegaraan cukup baik.

---

The studies of Pancasila and Civilization is to be viewed as inheritance values of culture the New Age of Indonesian generation, in preserving the Unity of Indonesia Republic against internal and external intimidation, since it is believed that Pancasila as the basic foundation and ideology to keep the national unity.In an education system, the substantial line which lies in the Chapter 30 Verse (1) UUD 1945, dividing the level from the Elementary to Further Education, and the each section of the group will be then separated into several segments, nevertheless the orientation of the overall goal is resting in the favor of national interest. A concrete model of community involvements in building national awareness is the establishment of moderate social security. The creation of encouraging situation would enhance a better future development in all aspects of life achieving national aims and promptly create National Safety.However, the reality shows that there are many community actions which against national legitimate regulation. Therefore, the writer chooses a title of ?The Study of Pancasila and Civilization for Law Enforcement" (case study at the SMUN 22 and 30 Jakarta, National Safety Perspective). The starting point is writer wishes to obtain such idea to what extent it reflects student behavior, as though they were aware of their conducts is not merely depends on their own, instead it develops through social interaction with the community.The standing point of learning process of PPKn implicitly drives a negative output, which due to several factors as follows:a. Study material considered irrelevant with other related subjects, although the main concern of such studies are not so far in different.b. Teaching media used as guidelines in the learning process of PPKn is exceedingly conventional.c. Most of the times students are reluctant in learning PPKn.However, the level of student knowledge towards the substantial of PPKn is consider advanced, and can be viewed within two measure aspects such as;a. Result of evaluation each subject of PPKn in Student Report Book shows score at point 7 (seven)-b. Political and States knowledge proves to an optimal level."

"Sejalan dengan penetapan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan pada masa Orde Baru, pada tahun 1994 Indonesia mulai melaksanakan era industrialisasi. Dalam implementasinya, kegandrungan terhadap pembangunan industri ternyata telah mengabaikan kebutuhan pembangunan sektor-sektor lainnya. Masalah sosial dan ekonomi yang serius pun timbul, seperti ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan serta pengangguran. Bagi sebagian masyarakat, kesempatan untuk berusaha semakin sempit dan mata pencaharian mereka menghilang karena kesalahan manajemen dari kegiatan industri yang mengabaikan pertimbangan sosial budaya dan lingkungan. Program diversifikasi industri pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) II dan IV telah mendorong tumbuhnya industri-industri kimia seperti pulp, kertas, rayon, pupuk, semen, dan industri petrokimia. Masing-masing jenis pembangunan tersebut memiliki konsekuensi terhadap lingkungan (Heroepoetri, 1994: 76-80). Semua kegiatan tersebut tentunya memerlukan aturan-aturan hukum untuk menjamin keseimbangan sumberdaya alam yang ada dengan aktivitas-aktivitas manusia yang menggangunya. Sayangnya, gegap gempita pembangunan industri tersebut tidak diikuti dengan tersedianya perangkat pengawasan terhadap pencemaran yang menyeluruh. Di tengah masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan ini, kendala utamanya adalah bagaimana agar para pelaku industri tersebut mentaati (compliance) peraturan yang ada, dan bagaimana hukum yang ada dapat ditegakkan (enforcement). Salah satu pihak yang diharapkan dapat berperan serta dalam upaya penegakan hukum lingkungan di tengah kondisi masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan tersebut ialah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan ruang bagi lembaga swadaya masyarakat untuk berperan sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tersebut, hak, kewajiban, dan peran masyarakat mendapatkan pengakuan. Hal tersebut tercantum dalam Bab III yang terdiri dari Pasal 5, 6, dan 7. Sedangkan dalam UU yang berlaku sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1982, peran serta masyarakat juga mendapatkan pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan 19."