Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"Development of urban traffict volume has reached 15% per year. Transportation is a mayor cause of air pollution, 70% of air pollution is generated from vehicle exhaust...."

"Penelitian ini mengkhususkan membahas permasalahan mengenai perlawanan pajak yang timbul dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan cara official assessment dan tarifnya ditentukan oleh kepala daerah, masa perpajakan dari PKB ini yaitu dalam 12 bulan. Dalam 12 bulan atau 1 tahun pemilik dari kendaraan bermotor tersebut di wajibkan membayar pajak, hal ini mengakibatkan adanya polemik karena mengapa pemilik dari kendaraan bermotor harus membayar pajak atas kendaraan  motor ditambah tarif progresif yang berdasarkan dimiliki dengan besaran sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki setiap tahunnya. Serta karena diharuskan membayar Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya  dan di DKI Jakarta memiliki tarif progresif yang paling besar diantara daerah lainnya di Indonesia mengakibatkan adanya beberapa dari Wajib Pajak yang melakukan pengurangan atas tarif progresif tersebut. Dengan menyalah gunakan identitas diri miliki orang lain agar tidak terkana tarif progresif yang tinggi. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe diagnostitik-preskriptif. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dasar dikenakannya PKB setiap tahunnya yaitu karena kepemilikan atas kendaraan di jadikan objek pajak dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak atas PKB ini berdasarkan dari persyaratan untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor hanya membutuhkan identitas diri (KTP) tanpa penjelasan lebih lanjut, dengan juga kurangnya penerapan prosedur, dan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan perlawanan PKB dengan menyalah gunakan identitas diri milik orang lain dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi ganti kerugian berdasarkan hukum perdata.

---

This study specializes in discussing issues regarding tax resistance arising in the payment of Motor Vehicle Tax. PKB is a regional tax, the collection of which is carried out by official assessment and the tariff is determined by the regional head, the taxation period of this PKB is 12 months. In 12 months or 1 year the owner of the motorized vehicle is required to pay taxes, this results in a polemic because why the owner of the motorized vehicle must pay taxes on the motor vehicle plus progressive rates based on owned by the amount according to the number of vehicles owned each year. And because they are required to pay Motor Vehicle Tax each year and in DKI Jakarta has the most progressive rates among other regions in Indonesia resulting in some of the taxpayers who make reduction of these progressive rates. By misusing someone else's self-identity so as not to incur high progressive rates. This research is juridical-normative, with diagnostic-prescriptive type. The conclusions obtained from this study are that the basis for applying PKB every year is because the ownership of the vehicle is made a tax object in Article 3 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and taxpayers who carry out tax resistance This PKB is based on the requirements for registering motorized vehicles only requiring identification (KTP) without further explanation, with also lack of application procedures, and sanctions for taxpayers who fight PKB by misusing the identity of others may be subject to administrative sanctions, criminal sanctions, sanctions for compensation based on civil law."

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Program pelatihan merupakan unsur yang cukup penting dan strategis dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, memberikan wawasan baru, metode kerja baru, merubah prilaku manusia sehingga memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pelatihan baik yang menyangkut materi, metode, instruktur dan kontribusi pelatihan secara keseluruhan. Untuk menguji efektivitas pelaksanaan pelatihan telah dilakukan penelitian yang melibatkan 130 responden yang dipilih secara "stratified rendom sampling" dari 200 orang yang tergolong dalam populasi penelitian ini. Sample sebanyak 130 orang tersebar menurut strata golongan IV 9 orang, III 81 orang dan II 40 orang, sehingga keseluruhan sample berjumlah 130 orang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptip dengan teknik frekuensi distribusi dan prosentase. Analisis data untuk masing-masing aspek yang telah diidentifikasi dikaji dengan menggunakan frekuensi distribusi dan prosentase kemudian dibandingkan dengan tabel interpretasi seperti yang dikembangkan Arikunto (1998). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan ketepatan waktu sebanyak pelatihan menunjukkan efektivitas yang tinggi. Responden sebanyak 83 % mempersiapkan bahwa Kedua aspek tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan materi yang diinginkan responden. Dari hasil analisis terhadap aspek metode, penggunaan bahasa, pemberian motivasi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk aspek-aspek tersebut cukup baik terutama di dalam pemberian motivasi kepada responden dilihat sebagai faktor yang positif untuk mendorong responden mengikuti pelatihan dengan seksama. Secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan memiliki nilai sekitar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan cukup efektif didalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kualitas pegawai. Disamping itu kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan tugas menunjukkan kisaran nilai 76,25% sehingga dapat diterjemahkan bahwa kontribusi pelatihan cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai."