Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya barudiberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besarkepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenaiprinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan,otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan pada prinsippnnsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikanpotensi dan keanekaragamanan daerah, dengan tujuan untuk pemberdayaan danpartisipasi rakyat. Pemberian kewenangan otonomi seluas mungkin kepada daerahkabupaten/kota karena pelaksanaannya lebih dekat dengan rakyat, sedangkan kedudukanKepala Daerah semata-mata hanya sebagai alat daerah dan bertanggung jawab kepadaDPRD, demikian juga dalam UU No. 22 tahun 1999 adanya pemisahan yang tegasantara DPR dan eksekutif, agar fungsi kontrol DPR dapat berjalan dengan baik.TAPINo.TVIMPRI2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam PenyelenggaraanOtonomi Daerah, selain itu Sidang Tahunan MPR tahun 2000 path tanggal 18 Agustus2000 telah menetapkan perubahanlmenambah Pasal 18 TJIJD 1945, sehingga menjadiPasal 18 baru, Pasal 1 8A clan Pasal I 8B. Selain itu U1.J No. 25 tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga bersamaan diberlakukan dengan UU No.22 tahun 1999. Kesiapan untuk meimplementasikan kedua Undang-Undang ini harusmampu memperhatikan hak-hak masyarakat di daerah, agar dapat mencapai hasil yangmaksimal. Khusus bagi Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang menjadi fokus dalampenelitian penulisan tesis ini, kesiapan upaya yang dilakukan adalah; Melakukanpenelitian dan pengkaijian terhadap beberpa kemungkinan penggalian sumberpendapatan daerah yang baru, karena propinsi DKI Jakarta hanya mengandalkan potensijasa dan perdagangan, juga adanya penataan kelembagaan antara lain jumlah Biro,Dinas, Lembaga Teknis yang selama ini ditangani oleh instansi vertikal. Penataan ataupengalihan personil sampai Desember 2000 telah berhasil diproses 2.301 pegawai daneks 6 kanwil, path tahun 2001, 47.285 pegawai dan 9 kanwil hal ini merupakan suatukendala/hambatan karena merupakan beban yang cukup berat bagi APBI) propinsi DKIJakarta. Sedangkan faktor-faktor pendukung kesiapan implementasi dan UndangUndang ini adalah tidak terlepas dan menusia yang harus baik, keuangan yang cukup,peratatan, organisasi dan manajemen yang balk serta peningkatan kesadaran danpartisipasi aktif masyarakat."

"Kehadiran UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah tidak serta merta membuahkan hasil sesuai dengan tuntutan stakeholders di daerah. Kenaikan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan setelah diterapkannya UU No.25/1999 hanya cukup untuk membayar gaji pegawai limpahan Kanwil-Kanwil yang telah diintegrasikan menjadi perangkat dinas-dinas daerah. Sehubungan dengan itu, pokok masalahnya adalah langkah kebijakan apa yang harus ditempuh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta agar lebih mampu meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Langkah kebijakan dimaksud utamanya adalah eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendekatan yang ditempuh bersifat multi dimensional. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan melalui penelitian.Temuan hasil penelitian, yaitu: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sekitar 50 persen lebih; Sumber pendapatan dari PAD yang potensial adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sementara sumber pendapatan dari laba BUMD kontribusinya relatif kecil; sumber pendapatan dari Dana Perimbangan kenaikannya cukup besar, tetapi proporsinya lebih kecil dibandingkan dengan PAD, kontribusinya terhadap APBD kurang dari 50 persen. Sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang potensial adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Sumber pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) relatif kecil.Berdasarkan temuan hasil penelitian seperti diuraikan diatas rekomendasi langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah intensifikasi pengelolaan sumber PAD yang telah ada (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD); intensifikasi pengelolaan PBB dan BPHTB, melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat untuk menjajagi memperoleh bagian dari sumber-sumber lain dengan cara bekerja sama yang bersifat saling menguntungkan."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Melihat realita yang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baik di lingkungan internal organisasi birokrasi, maupun di lingkungan eksternal -lingkungan sosial, politik, dan budaya masyarakat- belum terlihat adanya tanda-tanda kesiapan ke arah perubahan sejalan dengan semangat dan jiwa UU Nomor 22/99.Secara nasional, pemikiran, sikap, tindakan, dan bahkan "jargon-jargon" rerlormasi total terus beriangsung di lingkungan ekstemal birokrasi, namun di lingkungan internal belum ada tanda-tanda dimulainya perubahan dan belum terdorong untuk bergegas mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sekaligus sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Isyarat terpenting untuk diwujudkan dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan perubahan secara nasional, demokratis, transparan, efisien, mandiri, berdaya, adil, serta berkemampuan dan bertanggung jawab, juga belum menampakkan gejala ke arah pergeseran nilai dan implementasinya di kedua lingkungan birokrasi tersebut.Tantangan utama yang menghadang Pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan UU Nomor 22/99 adalah tuntutan penyesuaian (daya adaptasi) yang tinggi sesuai dengan kebutuhan nyata birokrasi dan masyarakat berdasarkan kondisi saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menuntut pemecahan di masa datang tersebut adalah: perubahan penampilan dan penerapan kekuasaan, kewenangan yang rasional dan obyektif termasuk pemantapan dan penentuan sejumlah kewenangan, penetapan besaran organisasi, penyederhanaan sistem dan prosedur, pergeseran kultur birokrasi, kemampuan dan integritas birokrat, sumber-sumber keuanganfpendapatan, dukungan sarana dan prasarana, peluang keikutsertaan seluruh komponen lokal, dan lain-lain. Pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan kehendak sistem birokrasi yang bare sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.Apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini adalah penerapan kekuasaan dan pengelolaan kewenangan yang sentralistis: kendali . pelaksanaan sejumlah urusan organisasi birokrasi dilakukan secara seragam, sistem dan prosedur interaksi yang rumit (complicated) antar-instansi/unit organisasi atau dengan masyarakat sehingga berakibat pada tidak efektifnya organisasi dan tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan, dan pada gilirannya, organisasi pemerintahan tidak mampu mencapai tujuannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. dengan metode ini, penulis ingin membuat satu deskripsi analisis, yaitu membuat gambaran yang sistematis berdasarkan fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem birokrasi yang dijalankan selama ini."

"Pola politik, pola sosial dan pola hidup suatu bangsa sangat diwamai oleh sejarah bangsa itu sendiri. Daiam perspektif histories peneliti mencoba mengungkapkan sejarah proses Islamisasi di bumi Nusantara ini yang keberadaan sebagai bangsa yang kuat rasa keberagamaannya, hal ini tidak lepas dan peranan Para ulama dan umat Islam yang tak kenal lelah dalam perjuangan melawan penjajah, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara berfungsi sebagai pusat adminitrasi pemerintahan, juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri. Dimana potensi itu akan melahirkan desakralisasi Agama, sekularisasi dan mistisisme.Pancasila Dasar Negara Replublik Indonesia yang berarti bangsa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler Tetapi perhatian negara terhadap agama dapat dibukiikan, salah satunya dengan mendirikan suatu lembaga Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta,yang menjadi obyek penelitian ini. Yang berfungsi untuk meningkatkan kelancaran kegiatan koordinasi, sinkronisasi Berta dinamisasi kepada organisasiflembaga dakwah, di DKI Jakarta Sebagai usaha menerapkan realita idiologi urnat Islam didalam pemerintahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yaitu memaparkan dari hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan keutuhan obyek. Peranan pemerintah terhadap perkembangan agama Islam (dakwah) kadang mengalami pasang surut. Hal ini tergantung ditangan siapa tampuk kekuasaan itu dipegang. Disadari bahwa bukankah Pembinaan umat sangat membantu terhadap pembangunan bangsa, yang harus terus diperjuangkan secara bersama-sama.

---

The system of political government social and the way of live in a nation is influenced by the history of its nation.In the history perspective, the reseancher try to expres that our nation has a power of religion sense. It can be known from the history of islamisasi process. As we know the role of Moslem and missionaries Religion has a great deal to fight colonization for struggling of Indonesia independence. Jakarta is a capital of Indonesia has many function. It is not only public administration but also the activity of economic and industry. It has a potential to rise a fanaticism, secularism and mysticism.

Five priciples of Pancasila is a philoshopy of Republic Indonesia. It means Indonesia is not a religion state nor secular nation. However the attention from the government to Islam can be proved, one of them founded the institution of KODI DKI Jakarta, which become the object of research. KODI has function to increase the coordination, sicronism, dinamism at the institution of propagation in the DKI Jakarta, as effort to apply the reality of ideology Moslem in the institution of government.

This research use the method of deskriptif qualitative approach It is the method which produce the descriptif data and describe the result of the research for explaining the totality of object. The role of government of Islam propagation sometime fluktuatif It is depend on to the person who govern.We realize that the improvement for Moslem is necessary .And we have to strunggle to develop its together."