Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara spasial dan mempelajari bagaimana hubungan antara rasio tenaga pendidik dan rasio tenaga kesehatan terhadap capaian IPM dengan dikontrol oleh variabel ekonomi, sosial dan demografi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi IPM, Daerah Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Rakyat dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang telah diolah BPS. Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi spasial lag, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan spasial yang signifikan pada capaian IPM antar kabupaten/kota di Indonesia dimana ketika terjadi kenaikan pada IPM disuatu kabupaten/kota maka akan memberikan efek positif pada kabupaten/kota disekitarnya. Rasio tenaga pendidik pada jenjang SD/sederajat dan rasio tenaga kesehatan baik dokter maupun non-dokter berpengaruh positif dan signifikan pada capaian IPM. Hasil perbandingan antara model regresi spasial dan Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa model spasial lebih baik digunakan dalam menganalisa IPM dimana nilai Akaike`s Information Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC) pada model spasial lebih rendah dibandingkan OLS.

---

This research was conducted to analyze the achievements of the Human Development Index (HDI) with spatial regression and to study how the relationship between ratio of educators and ratio of health workers to HDI was controlled by economic, social and demographic variables. This study uses secondary data derived from publication of Indeks Pembangunan Manusia, Daerah Dalam Angka , Indikator Kesejahteraan Rakyat and SUSENAS data in 2017. The unit of analysis in this study is all regency/city in Indonesia. By using a spatial lag regression model, the results of this study show that there is a significant spatial relationship between regency/cities in Indonesia where when is an increase of HDI in a regency/city it will have a positive effect on the regency/city in the surrounding. The ratio of educators at the elementary level and the ratio of health workers to both doctors or non-doctors has a positive and significant effect on HDI achievement. The comparison between spatial regression model and ordinary least square (OLS) model shows that the spatial model is better used to analyze HDI where the Akaike`s Infomation Criterion (AIC) and Schwarz Criterion (SC) values in the spatial model are lower than OLS model."

"Studi ini akan menghasilkan suatu paparan yang komprehensif mengenai sejarah tata ruang Jakarta, pelaksanaan dan penyimpangan dari rencana tata ruang tersebut, dan akibatnya terhadap pembangunan kota Jakarta. Dari banyaknya literatur mengenai masalah-masalah yang umum dihadapi oleh perkotaan, studi ini akan merangkum berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah banjir, kemacetan dan penurunan kualitas air tanah yang dialami Jakarta, dan juga saran-saran para ahli untuk mengatasinya. Dari sisi lain, studi ini juga menginventarisir program-program pemerintah yang akan/sudah dijalankan dalam penanggulangan ketiga permasalahan utama tersebut, dan dampaknya terhadap penurunan kerugian yang terjadi.

---

This study will focus on a comprehensive description of the history of Jakarta's spatial planning, its implementation and deviations from the spatial plan, and its consequences to the development of the city of Jakarta. From the many of literature stated all problems commonly faced by cities, this study will summarize the various issues that have been carried out previously regarding the problems of flooding, congestion and decreased groundwater quality experienced by Jakarta, and how experts point of view to overcome them. On the other side, this study also makes an inventory of government programs that will be / have been implemented in overcoming these three main problems, and their impact on reducing losses."

"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

---

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."

"Rencana peruntukan setiap ruang di suatu daerah sudah ditentukan berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun demikian, banyak kasus dilaporkan dimana terjadi penyimpangan satu peruntukan ruang dengan peruntukan ruang lainnya sering terjadi. Salah satu penyebab tumpang tindih tersebut adalah sistem informasi peruntukan ruang yang tidak memadai. Secara umum, keadaan sistem informasi keruangan yang ada sekarang (as-is system) pada setiap instansi adalah sebagai berikut: 1) Pihak publik susah melakukan pencarian dan akses terhadap data yang ada pada berbagai instansi, sehingga publik tidak bisa melakukan verifikasi peruntukan ruang suatu wilayah yang berpotensi mengalami tumpang tindih satu sama lain, 2) Masing-masing instansi mengumpulkan data sendiri-sendiri tanpa mengetahui data apa yang sudah ada pada instansi lain (redundant effort on data collection), dan 3) Data yang ada tidak kompatibel sehingga menghambat pertukaran data. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah dengan membangun Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang Berbasis Web yang bisa membantu stakeholder melakukan sharing distributed data geospasial (misalnya kawasan hutan lindung, kawasan industri, dan lain-lain). Disamping itu stake holder juga bisa melakukan overlay berbagai peta tematik tersebut untuk mengetahui daerah-daerah yang tumpang tindih. Melalui sistem informasi ini semua stakeholder bisa melakukan verifikasi keruangan setiap saat melalui internet dan melakukan revisi jika ada potensi untuk terjadinya tumpang tindih ruang. Metodologi yang digunakan untuk requirement determination adalah dengan melakukan observasi, studi literatur dan peraturan pemerinthan. Sedangkan untuk logical physical modeling analisis dan desain Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang (SINKRON) digunakan Unified Modeling Language (UML) Version 2.0. Dalam mendukung interoperability dari sistem maka digunakan open standar dari Open Geospatial Consortium (OGC) web service. Desain Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang (SINKRON) berbasis web map service dengan open standar interoperability dari Open Geospatial Consortium (OGC) web service mampu menyediakan platform bagi sharing distributed data geospasial. Disamping itu, melalui desain sistem yang interoperable, publik bisa melakukan overlay multi layer peta on the fly dari multi sources. Dengan demikian publik tidak perlu melakukan deployment software GIS komersial untuk bisa melakukan analisis keruangan sederhana.

---

Spatial utilization plan has been established for all regions based on regional spatial planning map (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah). Nevertheless, many problems have been reported, where deviation between spatial utilization plan and actual utilization occurred. The reason for this overlap is mainly caused by lack of reliable spatial information system. Existing spatial information systems in Indonesia are characterized by the following conditions: 1) Public has difficulty to search and to access geospatial data distributed among various institutions. As a consequence, people unable to verify potential overlap on spatial utilization in a certain region, 2) Un-organized geospatial data caused redundant effort on data collection, 3 Different geospatial data format prohibiting data sharing among institutions. Development of web based spatial information system is expected to minimize these problems. Observations, literature and regulation analysis were carried out to determine system requirements. Meanwhile, Unified Modeling Language (UML) Version 2.0 was applied for logical and physical modeling. To support interoperability of distributed access mechanism, open standard of Open Geospatial Consortium (OGC) web service was implemented. Distinct features of the systems are: 1) Sharing mechanism of distributed geospatial data using web map service, and 2) Overlay multi map layers on the fly without additional deployment of commercial GIS software."