Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Timbulnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah akibat adanya perjanjian yang dibuat para pihak. Perjanjian tersebut berbentuk baku, artinya perjanjian itu dibuat tanpa melalui negoisasi, dengan kata lain bahwa perjanjian tersebut ditentukan oleh pihak bank, sehingga posisi tawar pihak debitur sangat lemah. Kendala yang dihadapi masyarakat terhadap perjanjian baku tersebut, adalah tidak seimbangnya kedudukan para pihak, sehingga klausul-klausul dalam perjanjian itu ada yang memberatkan masyarakat, dan isi perjanjian itu sangat sulit dan rumit untuk dipahami dan dicermati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, hal ini akibat tingkat pendidikan dan budaya hukum dalam masyarakat tidak memberikan pemahaman tentang pentingnya arti sebuah perjanjian, padahal sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata salah satu syarat syahnya suatu perjanjian adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan dalam perjanjian tersebut. Sehingga apapun resiko hukum yang ditimbulkan akibat perjanjian tersebut harus siap menanggung resikonya Dalam pelaksanaan pemberian kredit bank selalu menempuh prinsip kekati-hatian, hal ini untuk mencegah timbulnya kredit macet. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keyakinan tersebut, bank selalu melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu charakter, capacity, Capital colleteral dan condotion o f ecenomy. Sedangkan metode penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku khususnya bidang perbankan. Di samping itu juga dilakukan penelitian pustakaan (bidang hukum dan lainnya). Jaminan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak Bank Tabungan Negara dalam penerimaan kredit adalah rumah yang dikreditkan oleh pihak Bank Tabungan Negara."

"Dalam lembaran-lembaran karya ini secara keseluruh_penulis mencoba ang miskin di Penjaringan Jakarta Utara menjawab pertanyaan yang menjadi malah yang telah di teliti yaitu hakekat politik pada Dalam penelitian ini ternyata ditemukan hal-hal berikut; masyarakat berpenghasilan rendah mengisi lapangan kerjaan dengan mengguna'an tenaga kasar, dimana upai tidak diisi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi , dan ini merupakan suatu cara hidup dari masyarakat berpenghasilan rendah.Betul pendapat Oscar Lewis (1970) Bahwa kita harus mbedakan antara kemiskinan dengan kebudayaan kemiskinan,. Ternyata di Penjaringan penulis menemukan, kaidah"

"Tesis ini membahas kedudukan, akibat hukum dan perlindungan hukum dari Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multiguna antara pihak Bank X dengan suatu perusahaan yang karyawannya mendapatkan fasilitas kredit ini. Penelitian ini juga menguraikan mengenai keuntungan dan kerugian perjanjian kerjasama tersebut dan masalah kredit macet yang terjadi serta penyelesaiannya dalam kaitan dengan pemberian kredit multiguna.Hasil penelitian menemukan bahwa perlu pengkajian ulang terhadap perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan/pelaksanaan kewajiban perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerjasama jika perusahaan pailit dan pertanggungjawaban perusahaan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

---

The focus of this study is the status, legal impact and legal protection of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit between Bank ?X? and a corporate whose employees receives this credit facility. The research also analyze the advantage and disadvantage of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit in relation to the Non Performing Loan and its settlement.The result of the research finds the needs to review the terms of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit towards the corporate?s responsibilities in case they declare bankrupt and if any mass severance of employee relations occur."

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Beberapa tahun belakangan ini marak dibicarakan masalah bagaimana membantu pengusaha-pengusaha perekonomian. Harapan itu tetap ada, namun diakui ada setumpuk kendala dalam pengembangannya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan menyangkut pengembangan usaha kecil. Kredit Usaha Kecil untuk pengusaha kecil, hanya satu contoh dari kredit yang diusahakan pemerintah untuk membantu permodalan usaHa kecil. Tetapi hal itu tidak mudah di peroleh begitu saja, ada banyak persyaratan yang harus dilalui. Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) tak bisa berjalan lancar akibat ada kendala aspek hukum yang di hadapi pengusaha kecil. Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta ketentuan pelaksana lainnya, memungkinkan adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil masa penerapan prinsip syariat Islam dalam kegiatan muamalah sudah dapat dilakukan secara lengkap dan utuh. Bank itu adalah Bank Muamalat Indonesia. Dengan sistemnya tersebut dapat meringankan kendala aspek hukum yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK)."