Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukumsecara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuanhukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligusperlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yangmemerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakanurgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumtersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatanpendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tandabukti hak atas tanahnya. Sistem publikasi negatif yangbertendensi positip dalam pendaftaan tanah yang di anut olehUUPA pada kenyataannya belum memberikan jaminan kepastianhukum sehubungan dengan munculnya kasus-kasus mengenaigugatan terhadap pemegang sertipikat oleh pemegang hak atastanah semula. Efektifitas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya mengenaipendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastianhukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak yangmemperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik dandikuatkan dengan pendaftaran tanah serta kepada pihak yangmempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimanamestinya masih perlu di kaji untuk penyempurnaan."

"Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penjualan secara lelang, khususnya pada tanah dan/atau bangunan, adalah mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu perwujudan dari tujuan hukum yang seharusnya diterima oleh setiap orang yang terlibat dalam perbuatan hukum. Perlindungan dalam memperoleh kepastian hukum adalah adanya suatu aturan tertulis yang diterapkan secara baik dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga masyarakat sebagai subyek hukum dapat merasakannya. Permasalahan yang diteliti adalah kejadian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang. Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi pertanyaan. Adanya aturan positif dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu menjamin adanya kepastian hukum, karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan hukum itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan eksploratoris, dengan tujuan pemecahan permasalahan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Konstruksi analisis dilakukan secara kualitatif. Dari penelitian, ditemukan fakta bahwa masih terdapat kendala dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan akibat keterbatasan pengetahuan dari aparat dan masyarakat. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah perlunya pembaruan atau pengubahan mendasar terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik mengenai pendaftaran tanah maupun peraturan lelang, untuk mengatasi perbedaan yang timbul dan memastikan kepastian hukum. Selanjutnya, masing-masing instansi yang terkait juga perlu meningkatkan pengetahuan hukum pada sumber daya manusianya."

"Paket deregulasi Oktober 1988 (paket 1988) memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta, sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat tetapi tidak diimbangi oleh kontrol maupun pengawasan yang sangat ketat dari Bank Indonesia. Akibatnya tingkat persaingan antar bank yang semakin tidak sehat dan menimbulkan masalah dalam operasional, sehingga prinsip kehati-hatian diabaikan."