Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata) barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu demikian pula sebaliknya. Pembuktian untuk peristiwa-peristiwa yang diajukan dapat dilakukan dalam bentuk suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris (lihat ketentuan Pasal 1 PJN juncto Pasal 1868 K.U.H. Perdata). Sebagaimana sudah dikatakan bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan dengan cara menghimpun ketentuan perundang-undangan serta melakukan penelitian di Pengadilan Negeri. Hasil yang diperoleh dari penulisan tesis ini, penulis selaku notaris semakin mengerti mengenai akta-akta yang mana telah batal dengan sendirinya (batal demi hukum) dan akta-akta yang harus dimintakan pembatalannya karena hakim tidak dapat memutuskan sesuatu yang melebihi dari apa yang diminta_ Suatu akta notaris walaupun dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna tetapi didalam suatu proses peradilan dapat diabaikan karena cacat hukum ataupun dimintakan pembatalannya.;Menurut Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata) barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu demikian pula sebaliknya. Pembuktian untuk peristiwa-peristiwa yang diajukan dapat dilakukan dalam bentuk suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris (lihat ketentuan Pasal 1 PJN juncto Pasal 1868 K.U.H. Perdata). Sebagaimana sudah dikatakan bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan dengan cara menghimpun ketentuan perundang-undangan serta melakukan penelitian di Pengadilan Negeri. Hasil yang diperoleh dari penulisan tesis ini, penulis selaku notaris semakin mengerti mengenai akta-akta yang mana telah batal dengan sendirinya (batal demi hukum) dan akta-akta yang harus dimintakan pembatalannya karena hakim tidak dapat memutuskan sesuatu yang melebihi dari apa yang diminta_ Suatu akta notaris walaupun dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna tetapi didalam suatu proses peradilan dapat diabaikan karena cacat hukum ataupun dimintakan pembatalannya."

"Penelitian ini menelaah tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam sidang di pengadilan yang dikaitkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi dan waarmerking berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1874, Pasal 1874a, dan Pasal 1880 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap bukti surat (akta) di bawah tangan harus ada legalisasi dari notaris atau pejabat lain yang berwenang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: dapatkah fungsi legalisasi dan waarmerking atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan, dan dapatkah akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmerking dari notaris, dibatalkan oleh hakim.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu untuk membahas dan menganalisa masalah yang berkenaan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi dan waarmerking dalam sidang di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa fungsi legalisasi oleh notaris atas akta di bawah tangan, memberi kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan, dan fungsi waarmerking atas akta di bawah tangan hanya memberi kepastian tanggal pendaftaran dari akta itu. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmerking dari notaris, dapat dibatalkan oleh hakim apabila dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan bukti-bukti yang cukup, antara lain karena syarat subyektif dalam akta tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Notaris harus lebih berhati-hati dalam pembuatan akta, termasuk dalam melegalisasi dan mewaarmerking akta yang dibuat di bawah tangan, karena dalam praktek kerap ditemukan identitas palsu."

"Alat bukti dalam proses perkara perdata sangat penting gunanya dalam rangka memenangkan suatu perkara dimuka hakim. Dalam proses persidangan di Pengadilan dengan alat-alat bukti tersebut hakim bebas untuk menilainya. Suatu akta otentik dapat saja menjadi sebab dikalahkannya seseorang dalam perkara pengadilan karena akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan atau kelalaian dalam pembuatannya dapat mengakibatkan akta otentik berubah menjadi akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.Dengan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris penelitian ini memberikan analisa terhadap masalah kekuatan pembuktian akta notaris menurut hukum acara perdata. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, apa akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta notaris yang dianggap tidak sah atau cacat hukum. Alat bukti berupa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama akta tersebut dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan dan kesusilaan. Notaris bertanggung jawab atas seluruh akta yang dibuatnya dan dapat diminta pertanggungjawabannya."

"ABSTRAKPerbedaan yang utama antara akta dibawah tangan denganakta otentik adalah akta dibawah tangan dibuat tanpaperantara pejabat umum sedangkan akta otentik dibuat denganperantaraan pejabat umum. Notaris adalah pejabat umum yangberwenang untuk membuat akta otentik . Selain membuat aktaotentik, notaris berwenang juga untuk memberikan legalisasiterhadap akta di bawah tangan. Karena ada perbedaanpendapat di kalangan masyarakat mengenai pengertian danfungsi legaliasi, maka terdapat permasalahan mengenaikekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam prosespemeriksaan perkara di Pengadilan, fungsi legalisasi bagiakta yang dibuat di bawah tangan, kewenangan hakim dalammembatalkan akta di bawah tangan yang telah memperolehlegalisasi dari Notaris. Metode pendekatan yang digunakandalam analisis data adalah metode kualitatif, yaitu denganmenyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Sebagai alatbukti dalam proses persidangan di Pengadilan Akta di bawahtangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnakarena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihakyang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti aktaotentik. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan hanyaberlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itudiberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatanpembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktianbebas). Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawahtangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tandatangan para pihak. Hakim secara ex officio pada dasarnyatidak dapat membatalkan akta di bawah tangan yang telahmemperoleh legalisasi dari notaris jika tidak dimintakanpembatalan oleh para pihak. Apabila dimintakan pembatalanoleh salah satu pihak yang bersangkutan maka akta dibawahtangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan."

"The ultimate distinction both authentic and unauthentic deed are on the deed makers. The authentic deed is made by public officers and another is not by public officers. The author focus is on the notary roles as public officer that competent to making authentic deed and also to legalizing toward unauthentic deeds. The power of evidence towards unauthentic deed under Indonesian law is only effective to who directed of and under court sessions the power is under the judgment of judge. The role of notary legalization toward unauthentic deed is only to certify on the date and the parties signs. The judge rote officially is chiefly cannot annul through the unauthentic deed which has legalized by notary without submission form the parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kekuatan suatu akta notaris yang pada dasarnyatelah memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Akta otentik sebagai alatbukti terkuat dan terpenuh didalam suatu perkara perdata. Melalui akta otentikyang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupunsengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, aktaotentik merupakan suatu bukti yang sempurna, yang berarti bahwa isi aktatersebut akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang mengikat, yang tidakmemerlukan suatu penambahan pembuktian. Namun dalam perkembangannyamuncul permasalahan yaitu semakin mudahnya notaris untuk dipanggil dandimintai keterangan sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan.Permasalahannya adalah apakah kehadiran Notaris sebagai saksi dalam prosesperkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya telahsesuai menurut hukum? dan bagaimanakah akibat hukum atas pemberianketerangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadapakta yang dibuat dihadapannya? Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatifyang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitu mengenai akibat hukumpemberian keterangan oleh Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilanterhadap kekuatan pembuktian akta notaris. Dari penelitian yang dilakukandiperoleh hasil bahwa pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses perkarapengadilan menurut pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Dan denganhadirnya Notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan akibathukum atas kekuatan pembuktian akta otentik. Akan tetapi dapat berakibat hukummenjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, apabila dapatdibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

---

ABSTRACTThis study discusses the strength of a deed which basically has legal strength asan authentic deed. It serves as the strongest evidence in a civil case. It clearlydetermines someone’s rights and obligations, provides him or her with legalcertainty, and at the same time, is expected to avoid any dispute. In case that thedispute can not be avoided, in the process of its settlement, it serves as perfectevidence, meaning that its has content is deemed a binding truth and that noadditional evidence is needed. However, recently a new problem has beenemerging that notaries are easily called and requested to give information aswitnesses in legal cases at the court. The question is that whether the existence ofa notary public as a witness in such legal cases related to the deed made beforehim or her is legal? The next question is that what is the legal consequence of theinformation provided by him or her as witness at the court related to the deedmade before him or her? This study is a normative juridical study which istheoretical in nature with the main problem “Legal Consequence of theInformation Provided by a Notary Public as Witness at the Court to StrengthenAuthentication of a Deed”. The findings show that an approval is needed fromMajelis Pengawas Notaris when notary public is called and requested to be awitness at the court. This refer to Article 66 of the Regulation Number 30 of 2004concerning duty of a Notary Public. His or her existence at the court does notlegally affect the strength of authentication of an authentic deed. However, thecontrast may take place if legally proved that such a deed is illegal or legallycancelled."

"Penelitian dilakukan dalam rangka melakukan: l.identifikasi permasalahan hukum pembuktian dalam proses penyelesaian perkara pidana terkait dengan keterangan saksi anak sebagaimana rumusan peraturan perundangan-undangan, UU Nomor 8 Tahun 1981 serta Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981; 2. Melakukan analisis atas permasalahan hukum pembuktian secara khusus yang ditemukan dalam praktik peradilan di Indonesia mengenai saksi anak; 3.Memberikan suatu pemikiran akademis dalam rangka revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 demi tercapainya suatu pembaruan hukum pembuktian mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pasal 171 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)menyatakan anak di bawah 15 tahun tidak berkompeten menjadi saksi, sehingga saksi yang kurang umurnya dari 15 tahun tidak boleh memberi keterangan di bawah sumpah. Penjelasan Pasal 171 tersebut menyatakan saksi anak dapat dijadikan petunjuk. Adapun petunjuk yang dimaksud bukanlah alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188, karena sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang sah yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2), yaitu alat bukti Keterangan Saksi; Surat; dan Keterangan Terdakwa. Keterangan saksi anak sendiri tidak dilakukan di bawah sumpah, sehingga saksi anak tidak dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi. Secara maksimal keterangan anak hanya dapat menambah keyakinan hakim, jika ditunjang oleh alat bukti yang sah lainnya. Di sisi lain, karakteristik tindak pidana yang menyangkut anak sendiri, sangat komplek. Salah satu permasalahan, pelaku pidana terhadap anak kebanyakan adalah orang dekat, atau bahkan keluarga atau lingkungan keluarga/ teman korban, sehingga tindak pidana terhadap anak jarang memiliki saksi lain yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung. Dengan kata lain tidak ada alat bukti saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung peristiwa pidana, sehingga saksi yang paling berkompeten adalah anak itu sendiri. Akibatnya, putusan peradilan mengenai tindak pidana tersebut sangat bergantung pada kredibilitas dan kemampuan anak sebagai saksi utama untuk memberikan keterangan yang selengkap dan seakurat mungkin mengenai tindak pidana tersebut. Praktek pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan anak, memperlihatkan kenyataan adanya keadaan saksi anak yang kurang kompeten dan distabil, karena traumatis akan pemeriksaan yang penuh tekanan serta intimidatif, sehingga akhirnya mengakibatkan saksi anak mengundurkan diri ketika pemeriksaan sampai di tahap persidangan. Dari identifikasi di atas jelas bahwa perlu diciptakan suatu prosedur penanganan perkara yang memberikan perhatian yang lebih difokuskan pada perlindungan saksi korban terutama saksi anak, demi meningkatkan kompetensi serta kekuatan pembuktian saksi anak."

"Tesis ini menganalisa kekuatan pembuktian akta autentik notaris yang disangkal dengan bukti-bukti lawan, berikut implikasi hukumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021, dimana Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/Pdt/2019/PT.Dps dan putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps dengan menolak permohonan kasasi Ni Made Krisnawati, selaku penggugat pada tingkat perkara di Pengadilan Negeri, dan menghukum Ni Made Krisnawati untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Ni Made Krisnawati dan menyatakan bahwa serangkaian akta autentik notaris yang berkaitan dengan jual beli atas sebidang tanah di Desa Pecatu, Bali atas nama Ni Made Krisnawati beserta bangunannya, adalah sah dan mengikat Para Pihak dengan segala akibat hukumnya. Ni Made Krisnawati, selaku penggugat dalam tingkat Pengadilan Negeri, hendak membatalkan akta-akta tersebut dengan dalih bahwa apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Ir. Johadi Akman, selaku tergugat I, adalah pinjam meminjam uang, yang dibuat seolah-olah terjadi jual beli tanah. Ni Made Krisnawati mencoba membuktikan dalilnya tersebut, antara lain, dengan menghadirkan beberapa barang bukti lawan berupa: kuitansi, fotokopi rekening, dan ​​salinan percakapan Whatsapp, untuk menunjukkan bahwa pembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam akta. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tetap berpegang pada serangkaian akta-akta autentik notaris terkait dan menyatakannya sah dan mengikat demi hukum.

---

This thesis analyzes the probative value of an authentic notarial deeds that were refuted by certain opposing evidence, along with the legal implications, based on the Supreme Court Decision Number 748 K/Pdt/2021, where the Panel of Judges upheld the decision of the Denpasar High Court Number 175/Pdt/2019/PT.Dps and the decision of the Denpasar State Court Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps by rejecting the appeal of Ni Made Krisnawati,  who was the plaintiff at State Court, and sentenced Ni Made Krisnawati to pay the costs of the cassation. The High Court's decision upheld the State Court's decision which rejected Ni Made Krisnawati's claim and held that the series of notarial authentic deeds related to to the sale and purchase of a piece of land in Pecatu Village, Bali in her name, as well as the buildings erected there, were valid and binding on the Parties with all the legal consequences. Ni Made Krisnawati, as the plaintiff at the State Court level, wanted to cancel the notarial deeds by contending that what happened between her and Ir. Johadi Akman, as defendant I, was actually that she borrowed money from him, the sale and purchase of land was just to cover that up. Ni Made Krisnawati tried to prove that, among other things, by presenting several pieces of evidence: receipts, a copy of bank statements, and screenshots of a Whatsapp conversation to show that the payments made were not in accordance with those stated in the deed. However, the State Court Judges' Panel of Judges held that the authentic notarial deeds remained valid and binding under the law."