Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta pada umumnya dimaksudkan untuk keperluan bisnis Maksud dari pemilik gedung-gedung tersebut misalnya gedung tersebut dimaksudkan Untuk disewakan sebagai ruangan perkantoran. Dengan kemampuan masing-masing pemilik gedung tersebut, dibuat suatu daya tarik agar: calon-calon penyewa tertarik untuk menempati salah satu ruangan gedungnya dengan perjanjian sewa-menyewa Dibangunnya gedung-gedung perkantoran ini adalah merupakan tuntutan jaman dengan perkembangan ekonomi dunia Hal ini menunjukkan kepada kita akan betapa pentingnya ruangan kantor bagi suatu perseroan - atau yayasan. Dengan pertimbangan efisiensi waktu maupun biaya, - mereka lebih baik memilih menyewa saja suatu ruangan kantor yang - yang memang akan disewakan. Bertitik tolak dari masalah telah ditemukan beberapa masalah yang perlu dibahas Sewa menyewa ruangan perkantoran adalah termasuk materi dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata dalan kaitannya dengan hukum Perjanjian. Sewa menyewa ruangan perkantoran tadi tidak diatur secara khusus dalam KUHPer. Namun demikian sebagai orang yang menekuni dibidang hukum, haruslah diketahui hukum manakah - yang akan mengaturnya. Sehubungan dengan banyaknya pihak-pihak atau unsur unsur asing yang tersangkut dalam perjanjian sewa - menyewa ruangan kentor ini sedikit banyaknya akan tampil pula masalah Hukum Perdata Internasional."

"ABSTRAKKareaa demikiaa pentingisya fungsi suatu tempatuntuk berdagai:^ !di Ibukota terutama dengan ma~kin meni^katnya iiasii prodnksi msional dan sekal^gus sebagai tempat pelayaaan kebutuhan para konsumen yai^ aaakin! besar Idd^iiabnya maka oleh PerusabaanJaiirata3i(PSRJAXJ) Kerdta Api di Jalcarfca tolah didiri-kan B^ldit^: Jafcinegara*Peraaa^iiaa yang diadakan dengan para peda-'1 ' ,gang atau pemiaafe yang lain yang membutuhkanaya ternpab untiik berdagar®® isebagai salab sabu bentnk kbu~sus sev;a menyewa, bej?ada dalam schope huknm per^Jan-Qian* Asias Aaas dan pengertiaa hnkum perdaba umuiadan bukum per;3anj}ian kbususnya j berlaku bag! bubu -ngan biton yang timbnl dalsua peraan^ian, ini*Karena bukura per^^^Jian kiba menganub sisbim berbuka, maka para piMk yang mengadakan perdangian mem*puuyai kebebasan unbuk mengabur sendiri bubuagan bukum mereka* Pergangian diadakan dengan surab meayurabanbara penyeua deng^ pemilik tempab, dan sebagaibnlcbi peraakai tempat menerima surab penungukanpemakaiantempat berdagang, dengan sebelumnya mela-^lui penanda banganan akbe perjanjian

---

"

"HAWILAH, 058800076.B, HASALAH WANPRESTASI LESSEE DANPERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING, JULI, 1992.Sejak PELITA I tahun 1969 sampai dengan PELITA V sekarang, negara kita terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi. Hal mana dapat dimengerti karena titik berat pembangunan selama ini pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama masih bertumpu pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi kenyataan menunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi saja tidak berarti segala sesuatunya menjadi beres.Sebab terbukti disana sini timbul berbagai dampak yang bersifat negatif. Antara lain terjadi kesenjangan sosial, ekonomi, dalam masyarakat. Kebersamaan yang semakin menipis serta niai-nilai moral, etik dan spiritual dihadapkan pada sejumlah tantangan. Demikian pula dibidang hukum. Bahkan masalahnya lebih serius karena ternyata perkembangan yang begitu pesat dibidang ekonomi dan bisnis tersebut tidak mendapat peraturan secara hukum. Tidak heran apabila dikatakan bahwa hukum jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis.Dikatakan demikian karena banyak pranata ekonomi dan bisnis yang timbul dalam praktek tidak dikenal oleh peraturan yang ada khususnya KUH Perdata peninggalan Belanda antara lain dapat disebut disini, perjanjian leasing (sewa guna usaha), sewa beli, jual beli dengan angsuran dan lain-lain. Karena hal tersebut belum diatur melalui perundang-undang akan tetapi sudah merupakan kenyataan dalam praktek hubungan hukum dan transaksi dagang, maka dapat dimaklumi apabila terasa kurangnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian."

"Tujuan penelitian, mengemukakan masalah perjanjian sewamenyewa yang merupakan salah satu bentiik dari per janjian timbal balik, khususnya dalam perjanjian sewa menyewa komputer " WANG ", yang memberi kewajiban dan hak kepada pemilik dan penyewa.Metode penelitian yang dipergunakan dalam membahas skripsi ini adalah bahan - bahan berupa literature, diskusi, disamping pendapat dan pandangan kami sendiri.Basil penelitian, bahwa dengan adanya sistim sewa komputer " WANG " yang diperkenalkan oleh P.T. METRO DATA menjadikan anda selalu sejalan dengan perkembangan tehnologi yang berkembang terus,karena anda dapat menukar komputer yang anda sewa dengan model yang lebih modern.Tentang perjanjian sewa menyewa yang terjadi di P.T. METRO DATA ini sama dengan sewa menyewa yang terjadi disebut dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Adapun azas yang dianut oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan azas kebebasan berkontrak.Perjanjian sewa menyewa berkontrak ini para pihak yang membuat perjanjian dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang - undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum."

"Pada beberapa kasus penyewa tidak dapat menikmati barangyang disewanya dengan tentram dikarenakan adanyapermasalahan-permasalahan yang tidak diduga sebelumnya.Sebenarnya KUHPerdata dan beberapa peraturan perundangundanganlainnya telah memberikan perlindungan kepada penyewayang beritikad baik yang mengalami permasalahan dalamhubungan sewa-menyewa. Namun pada praktiknya tidak semudahitu penyewa dapat mempertahankan hak sewanya. Untuk ituUndang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimanmemberikan perlindungan kepada penyewa yang beritikad baikdengan memberikan kesempatan baginya untuk dapat mengajukantuntutan hak kepada Pengadilan Negeri. Tuntutan hak tersebutdapat berupa gugatan ataupun perlawanan terhadap eksekusiyang dirasa merugikan hak-hak pihak penyewa yang telahberitikad baik. Tuntutan hak yang berupa gugatan pada umumnyalebih dapat melindungi hak-hak penyewa yang beritikad baikkarena lebih banyak gugatan yang diajukan oleh penyewa dapatditerima oleh Majelis Hakim dibandingkan dengan perlawananterhadap eksekusi. Hal ini dikarenakan belum adanyakeseragaman pendapat mengenai berhak atau tidaknya penyewauntuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. BerdasarkanPasal 195 ayat (6) HIR seharusnya perlawanan terhadapeksekusi yang diajukan oleh penyewa sebagai pihak yangtereksekusi dapat diterima karena yang dipersyaratkan harussebagai pemilik barang yang disita hanyalah perlawananterhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga. Adapunseorang penyewa dapat dikatakan memiliki itikad baik apabilapenyewa tersebut menghormati pelaksanaan prestasi yang telahdiperjanjikan dengan melaksanakannya dengan jujur dan tidakbertentangan dengan kepatutan dan keadilan dengan didasarikemauan yang baik."