Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun danamasyarakat dan bekerja atas dasar kepercayaan masyarakattelah menyebabkan bank memiliki karakteristik khususdibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sehubungandengan diterapkannya Undang-Undang no. 4 tahun 1998 tentangKepailitan, maka akan terdapat beberapa permasalahan yangakan menjadi kendala bagi bank. Dalam hal Bank Indonesiamelaksanakan penutupan bank, prosedur yang ditempuh adalahmelalui likuidasi bank sebagaimana diatur didalam PP No. 25tahun 1999 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 7tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998,bukan melalui kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 4tahun 1998. Bubarnya bank akan menimbulkan dampak yangluas bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu pencabutan izinusaha dan likuidasi bank merupakan tindakan terakhir yangdilakukan oleh Bank Indonesia. Mengenai perlindungan hukumnasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi tanpak kurang memadai, karena pembayaran kewajibannya tidakdiutamakan, namun terhadap direksi, dewan komisaris danpemegang saham yang terbukti telah menyebabkan bank beradadalam keadaan kesulitan, dapat diminta pertanggungjawabannya sampai harta pribadinya dan dapat diancam dengansanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diaturdalam UU Perbankan."

"Ilmu tentang risiko manajemen perbankan yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS) merupakan ilmu yang selama ini belum sepenuhnya diterapkan oleh perbankan Indonesia. Hal ini terbukti dari penelitian yang penulis lalcukan baik' kepada Undang-undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Perbankan. Keadaan ini membuat perbankan Indonesia mengalami kegoncangan tatkala terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Bankbank mengalami spread negatif sehingga harus dilikuidasi dan sebagian lagi berada dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Belajar dari pengalaman pahit tersebut, maka mulailah Bank Indonesia (BI) melakukan langkah-langkah pengamanan guna mengendalikan krisis agar tidak berkepanjangan. Akhirnya masuklah International Monetary Funds (IMF) dengan berbagai program restrukturisasi perbankan yang ternyata belum cukup ampuh untuk meredam gejolak, hingga akhirnya menimbulkan pesimisme tersendiri terhadap program program IMF termasuk program rekapitalisasi perbankan. Masalah kemandirian Bank Indonesia terus digodog, meskipun ada beberapa halangan yang berupaya mempolitisasi melalui amandemen Undang-undang Bank Indonesia (UTJBI). Akankah risiko manajemen perbankan ini menjadi titik tolak bagi upaya restrukturisasi perbankan nasional, semuanya terpulang kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tentunya harus didukung oleh kemauan politik dari elit politik Indonesia yang terus menerus berseteru. Risiko Manajemen Perbankan menyoroti sistem manajemen yang diterapkan oleh perbankan Indonesia yang selama ini masih belum optimal pelaksanaanya. Titik berat perbankan Indonesia selama ini banyak tercurah kepada risiko kredit, dimana risiko ini adalah risiko tertua dan merupakan risiko terberat disusul risiko likuiditas.Dalam penelitian ini penulis juga memberikan risiko manajemen perbankan menurut versi penulis yakni risiko hukum, risiko penyelewengan dan fiducia. Pengabaian terhadap risiko manajemen perbankan akan berdampak kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, sebab fungsi intermediasi bank akan terganggu, banyak terjadi kredit macet serta kemerosotan tingkat likuiditas perbankan. Dengan demikian adalah wajar jika perbankan Indonesia mengalami keterpurukan tatkala risiko manajemen perbankan ini diabaikan oleh kalangan perbankan. Salah satu kunci rusaknya sistem perbankan Indonesia adalah kurangnya kemandirian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kemandirian ini sangat diperlukan guna menghindari intervensi pemerintah ataupun pihak lainnya terhadap kebijakan perbankan. Selama ini Bank Indonesia selalu diintervensi menjelang pemilu yakni kebijakan pemberian kredit lunak kepada masyarakat untuk menarik simpati, setelah menang pemilu maka suku bunga kredit naik lagi. Demikian juga dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang nilainya ratusan trilyun rupiah juga tidak terlepas dari intervensi pemerintah kepada Bank Sentral. Ilmu tentang risiko manajemen perbankan ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan perbankan Indonesia untuk lebih arif dan bijak dalam mengoperasikan bank serta lebih profesional dalam bekerja. Selain itu diharapkan pula agar kode etik bagi para bankir Indonesia benar-benar dipegang teguh dan dilaksanakan dalam kehidupan operasional perbankan Indonesia."

"Transfer pricing merupakan upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional. Secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan adalah laba setelah pajak dari grup. Transfer pricing sering dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries), Terkait dengan isu transfer pricing, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat, yaitu afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special relationship) dan kewajaran atau arm's length principle. Di Indonesia, perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, tidak sedikit yang melakukan praktek-praktek transfer pricing Hal yang cukup memprihatinkan adalah mereka membuat Indonesia sebagai loss centre untuk perusahaan multinasionalnya, di mana mereka beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badannya. Rekayasa tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara dan tujuan, tergantung pada kebijaksanaan manajemen perusahaan tersebut. Perusahaan dapat direkayasa untuk terus-menerus dalam keadaan merugi, akan tetapi tetap terjadi pembayaran royalti atau imbalan jasa teknis dan jasa lainnya dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan lain di mancanegara yang sebenamya masih berada dalam satu grup perusahaan dengan yang ada di Indonesia. Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dapat memecahkan masalah transfer pricing Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18. Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan aturan hukum yang perlu ditinjau dan dipertegas dalam suatu perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transfer pricing di Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai tying arrangement dalam produk perbankan di bidang perkreditan ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah semakin banyaknya produk perbankan di bidang perkreditan yang diikatkan dengan produk asuransi dimana hal tersebut berpotensi melanggar hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan ketentuan tying arrangement dalam kasus produk perbankan di bidang perkreditan pada hukum persaingan di Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu metode pendekatan yang digunakan dan konsep kekuatan ekonomi dalam menganalisa suatu kasus tying, keberadaan undang-undang khusus dan lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi kasus tying arrangement di sektor perbankan; serta kriteria-kriteria yang perlu dibuktikan dalam suatu kasus tying dalam produk perbankan di bidang perkreditan yang diatur dalam Pedoman Pelaksaan Pasal 15 yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

The focus of this study is tying arrangement of banking products in the credit sector reviewed under competition law. The background of this research is the spread of banking products in credit sector, which many of those are tied to insurance products whereby has the potential to violate competition law. This research used a normative judicial approach with qualitative descriptive method of data analysis. The results showed that there are several differences in the implementation of tying arrangement provision in the credit banking products in Indonesia and USA competition law, which are the approach method and the economic power concept used by the trial in solving tying cases, the existence of special law and special institution to regulate and supervise tying arrangement issues in banking sector; and the criterias has to be proved in a case of tying in banking product in credit sector which has been arranged in the implementation of Article 15 Law No. 5 Year 1999 guidelines issued by the Commission. "