Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan kekuasaan negara dalam bidang hukum privat/ dengan demikian ia menjalankan sebagian dari tugas publik demi untuk memenuhi kepentingan umum. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan, memberikan dan menjamin adanya rasa .kepastian hukum bagi-' para warga anggota masyarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan kepentingan umum ini. Notaris diwajibkan dan untuk itu berwenang untuk membuat akta-akta otentik untuk suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Akta Notaris dapat menjamin kebebasan berkontrak dan mengikat, berintikan kebenaran dan kepastian hukum, yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang berkepentingan dengan akta notaris. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal istilah lain dari pada sebutan "Pengusaha Kena Pajak" untuk Subjek Pajaknya, sehingga dengan demikian Notaris sebagai Pejabat Umum yang juga dimasukkan sebagai Subjek Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai/ merasa keberatan dengan sebutan "Pengusaha" tersebut. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum/ tidak sama dengan jasa hukum yang diberikan oleh praktisi dalam bidang hukum yang lainnya, sehingga dengan demikian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan memakai data sekunder berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnaljurnal ilmiah dan lain-lain serta dibantu dengan data primer berupa wawancara dengan beberapa nara sumber yang terkait, maka dapat diambil kesimpulan dan saran bahwa pelayanan Notaris dalam memberikan pelayanan guna tercapainya suatu kebenaran dan kepastian hukum dalam masyarakat adalah sangat penting artinya, untuk itu seharusnya pelayanan Notaris dimasukkan ke dalam jasa yang tidak, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya."

"Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung memiliki konsekuensi adanya dua pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak, yaitu penjual sekaligus menjadi pemungut pajak, sedangkan pembeli adalah pembayar pajak. Jika pembeli tadi masih dalam mata rantai maka suatu saat akan bertindak sebagai penjual (pemungut pajak) demikian terus mekanisme berlaku sampai penaggung pajak yang sesungguhnya adalah konsumen akhir. Ada pengecualian yang dilakukan dengan penunjukkan bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN. Dalam mekanisme yang lazim, maka penjual adalah pihak pemungut PPN, namun jika yang menjadi pembeli atau pengguna jasa adalah pemerintah, maka bendaharawan pemerintah yang memungut PPN. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin masuknya Pajak ke kas negara dengan lebih lancar.Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan PPN menghendaki adanya bukti yang akurat tentang pemungutan pajak. Alat bukti adanya transaksi yang harus dipungut PPN adalah Faktur Pajak. Pada transaksi kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN, faktur pajak harus dibuat paling lambat pada saat dibuatnya tagihan/invoice. Dalam praktiknya Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan/proyek dengan pemerintah, baik yang pembiayaannya dari pinjaman atau hibah luar negeri maupun dari APBN murni, pada saat melakukan penagihan kepada bendaharawan selalu membuat commercial invoice dan membuat faktur pajak dengan mengosongkan atau tidak mencantumkan tanggal faktur pajak, karena nanti akan diberikan tanggal pada saat tagihan tersebut dicairkan. Sementara tenggang waktu antara penagihan dengan pencairan tagihan biasanya memakan waktu yang cukup lama.Masalah dalam penelitian ini yaitu apa latar belakang dikeluarkannya tata cara pembuatan faktur pajak? Bagaimanakah Implikasi dikeluarkannya ketentuan mengenai faktur pajak? Bagaimanakah cara mengantisipasi permasalahan pelaksanaan kewajiban PPN berkaitan dengan transaksi yang melibatkan bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN? Alternatif-alternatif kebijakan yang bagaimanakah yang dapat menjadi solusi terbaik dari masalah saat pembuatan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak rekanan yang menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN? Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya ketentuan tersebut adalah sebagai peraturan pelaksana dari UU PPN, memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan sistem faktur pajak, dan menjadi sarana pengawasan faktur pajak. Implikasi berlakunya ketentuan atas pembuatan faktur pajak justru menyulitkan bagi PKP rekanan. Di lain pihak bagi DJP memerlukan tambahan pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban PKP. Saran yang diberikan adalah penunjukkanbendaharawan dan KPPN sebagai pemungut PPN sebaiknya dihilangkan saja karena tidak sesuai dengan konsep dan karakter PPN.

---

Value Added Tax as an Indirect tax gives an impact on the involvement of two parties in levying tax, namely the seller as the tax levier, and the buyer as the tax payer. If the buyer is part of the chain, it will be the seller (tax levier) later on and it continues until it comes to the last consumer as the tax payer. There is an exception done concerning the appointment of The Government Treasurer as the levier of VAT. In regular mechanism, the seller is the one who levies the tax, but if the buyer or the service user is government, then the tax will be levied by the Government Treasurer. Such exception is aimed to guarantee that the tax goes to the Government Treasury more smoothly.Mechanism of crediting VAT input tax requires accurate evidence concerning tax levies. The evidence of the existence of a transaction in which tax must be levied is tax invoice. At transaction to Government Treasurer as VAT levier, tax invoice is made at the latest on the same date as the date of the invoice. In practice, tax payers who carry out projects with government and financed by loan, donation from other countries or merely by The National Budget always make commercial invoice and tax invoice by not putting the date of the tax invoice or by leaving it blank when they hand over the claim to the treasurer.The problems in this research are: What is the background of the issue of tax invoice regulation? What is the implication of tax invoice regulation towards the implementation of VAT which involves the Treasurer as tax levier for tax payers as well as tax officers? How to anticipate the problems in implementing VAT which involves the Treasurer as VAT levier? What policy can be used as the best solution of the problem caused by the Treasurer as VAT levier? The research method used is descriptive method with both qualitative and quantitative approaches. Data collection is done by interview and library research.The result of the analysis shows that the background of the issue of tax invoice regulation includes some aspects, namely: to play the role as the rules of implementation of VAT Law, to assure law certainty, to optimize tax invoice system, and to be an instrument to monitor tax invoice. The implication of tax invoice regulation making is difficult for taxable entrepreneur. The other hand, Directorate General of Tax must do extra monitoring in doing the obligation of taxable entrepreneur.It is suggested that the appointment of the Treasurer and KPPN as VAT levier be eliminated since it does not go with the concept and the characteristics of VAT."

"Salah satu upaya untuk mengefektifkan peranan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintahan adalah memperluas subjek pajak - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga tingkat pedagang eceran. Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) dalam memenuhi kewajiban PPN-nya, maka dikeluarkan ketentuan Nilai Lain sebagai Daftar Pengenaan Pajak (DPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pertama : apakah terdapat keseragaman pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, kedua : apakah telah memberikan kemudahan administrasi pajak, ketiga : apakah telah memenuhi asas keadilan pajak, keempat apakah terdapat pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif. Kerangka teori yang penulis ajukan adalah prinsip-prinsip perpajakan yang ideal yaitu bahwa sistem perpajakan yang ideal harus memenuhi prinsip kepastian hukum yang tercermin dalam keseragaman pemahaman, kemudahan administrasi pajak, azas-azas keadilan pajak serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Disamping melakukan studi literatur (library research), penulis juga melakukan penelitian lapangan (field research) berupa unit analisis persepsi dan pengalaman aparatur pajak maupun wajib pajak (pedagang eceran) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, diantara wajib pajak maupun aparatur pajak tidak memiliki persepsi yang seragam terhadap pokok peraturan perundang-undangan perpajakan, belum sepenuhnya memberikan kemudahan dalam administrasi pajak bagi wajib pajak maupun instansi pajak, responden aparatur pajak menyatakan bahwa tarif deemed 10% x 20% x DPP sudah cukup wajar dan adil sebaliknya responden wajib pajak menyatakan belum sepenuhnya/belum adil dan seharusnya lebih rendah, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ada ternyata belum efektif, masih terdapat beberapa kendala dan perlu ditingkatkan. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengenaan PPN terhadap PKP PE dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, disarankan untuk dilakukan peninjauan kembali seluruh ketentuan perpajakan yang terkait, dilakukan penyeragaman pemahaman antara wajib pajak maupun aparatur pajak, dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memberikan kemudahan administrasi pajak, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang besarnya tarif deemed yang wajar dan dilakukan penyuluhan yang intensif dan terencana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tercipta keadilan (persaingan yang sehat) diantara wajib pajak."

"Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH ialah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-profit yang didirikan dalam rangka pemerataan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian PTN-BH sebagai pemerataan pendidikan mulai berhadapan dengan fakta dikeluarkannya kebijakan penerapan perpajakan atas PTN-BH, dimana PTN-BH ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menimbulkan permasalahan sebab dapat menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana kewajiban Tri Dharma. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis implikasi kewajiban perpajakan PTN-BH setelah ditetapkan sebagai PKP ditinjau dari compliance cost dan Tri Dharma. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara studi komparasi pengenaan PPN atas PTN-BH di beberapa negara di dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian post-positivist dengan metode pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penetapan PTN-BH menjadi PKP menyebabkan compliance cost PTN-BH bertambah Bila ditinjau dari fungsi negara, penetapan PTN-BH sebagai PKP tidak menciderai fungsi negara, karena jasa pendidikan dikecualikan dari jasa kena pajak. Akan tetapi, penetapan PTN-BH sebagai PKP diprediksi akan mendistorsi penyelenggaraan pendidikan tinggi.Di satu sisi, hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa international best practice atas pemajakan institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah adalah Negara Malaysia karena menyediakan informasi peraturan yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh kalangan.

---

Legal Entity State University or PTN-BH is a non-profit governmental organization that is established for equity in education. However, after a period of time, the purpose of establishing PTN-BH as equity in education begins to confront the enforcement of a taxation policy on PTN-BH, where PTN-BH was assigned as Taxable Persons. Consequently, the policy raises problems because it can impede the implementation of three pillars of high education. This research was conducted to analyze the implications of PTN-BH tax obligations after being determined as taxable persons in terms of compliance costs and Tri Dharma. In addition, this study also aims to analyze a comparative study of the imposition of VAT on PTN-BH in several countries in the world. This study applied a post-positivist research method which the collection of data used a qualitative approach namely literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implications of establishing PTN-BH as taxable persons makes compliance cost of PTN-BH is increasing. However, the establishment of PTN-BH as PKP is predicted to distort the implementation of higher education. On the other hand, the result of the literature study proves that the international best practice for taxation of higher education institutions organized by the government is the state of Malaysia because it provides comprehensive regulatory information and easily accessed by all groups."

"Indonesia since 1984 carried out taxation reform which one ofthem was the enacting of the value added taxation law. As for the concept of the value added taxation law that is applied, Indonesia follows the Subtractive Indirect Method/Invoice Method/Credit Method. It is called as a subtractive indirect method because its counting is no longer based on bookkeeping or the note but is based on the invoice, so as to be mentioned also the invoice method.So each transaction of the handing over the taxable goods andservices by a taxable entrepreneur, according to the article number 13 point (1) in the Law of Republic of Indonesia Number 8 concerning value added tax on goods and services and sales tax on luxury goods as lastly amended by Law Number 18 of 2000, is obliged to make a tax Invoice for that each of handing over the taxable goods and services. The tax invoice here as adopted proof the tax, this also functioned as one of the supporting implements of the transaction.The tax dispute emerged because of the testing physically on thecondition for the tax invoice, has been in accordance with that wasrequired in the article number 13 point (5) of the value added taxation law. So as for the buyer who accepted the tax Invoice, where its condition is not in accordance with he article number 13 point (5) of the value added taxation law will suffer as a result. This tax dispute that more was known or was often acknowledged with the tax invoice term as incomplete or defect. The subject of the problem in this thesis was first: In condition of incomplete or defect tax invoice being found when the taxpayers being audited by the tax office which one is the responsible the buyer or the seller , second: What is analysis from the Indonesia Tax Tribunal decision in the dispute of the incomplete or defect tax invoice and the effect of its desicion to the state.The aim of this writing is to analyze the incomplete or defect taxinvoice which is not in accordance with the provisions that were arranged in the value added taxation law, and the method utilized in this writing is the descriptive analysis method.Starting from the inspection to the tax tribunal decision, thedispute of the incomplete or defect tax invoice has result in the differences of opinion toward the implementation of the value added taxation law. So, what has been done by the inspector, it has not reflected the working efficiency. Because in responding to the problem of the incomplete or defect tax invoice respectively, each has difference view in the settlement and decisions, whereas the value added taxation law remain unchanged. Thus, a scientific investigation must be done to solve this matter. By considering the decision of the Indonesia Tax Tribunal, the problem of the incomplete or defect tax invoice must be carried out by analyzing the assessment or the definition itself, that is in the application of sanctions for the buyer which is not only from the aspect of formal justice, but also from its material aspect. The suggestion in this thesis are in the application of the rule linked with the condition for the tax Invoice could be maintained, as to anticipate or to face the incomplete or defect tax invoice, but in sanctions for the buyer must be conceded by the investigation, because sanctions that are accepted by the buyer are bigger compared with the seller/the publisher of the tax Invoice."