Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGagasan supremasi parlemen berasal dari Inggrisbersamaan dengan berkembangnya parlementarisme di negeriitu. Gagasan tersebut menempatkan kedudukan parlemensebagai otoritas tertinggi negara sehingga parlemen menjadiomnipotent. Tiada suatu lembaga negara lain yang dapatmembatalkan atau mengubah suatu produk parlemen, termasuklembaga yudikatif sekalipun. Hal itu yang menyebabkannegara Inggris tidak mengenal judicial review. Gagasansupremasi terus berkembang di negara-negara Eropa dan Asia,termasuk Indonesia. Sebagian besar negara yang menganutgagasan supremasi parlemen adalah negara-negara Komunis,karena gagasan supremasi parlemen memberikan peluangterjadinya kekuasaan absolut, sehingga melahirkanpemerintahan tirani atau diktator. Itu sebabnya dalamnegara-negara yang lebih memberikan tempat kepadademokrasi, seperti Inggris, Belanda, dan Swiss mulaimenerapkan prinsip checks and balances dalam sistempemerintahannya. Indonesia yang semula menganut supremasiparlemen model MPR, kini juga sudah meninggalkan gagasantersebut karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsipdemokrasi."

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."