Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The research on the implementation of agreement in e-commerce in Malang viewed from the legal perspective on agreement according to the civil code is a juridical normative research

---

"

"Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Jabar Depok telah mengambil suatu kebijaksanaan dalam penyaluran dana, yang lebih diarahkan pada peningkatan kredit retail. Kebijaksanaan ini memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian dan penyaluran kredit program kepada kreditur binaan yang prospektif. Salah satu di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diberikan fasilitas kredit yang disebut dengan "Kredit Guna Bakti". Kredit yang diberikan tentu mempunyai resiko dan resiko kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai paling kecil. Hal ini disebabkan pembayaran angsuran kreditnya langsung dipotong oleh Bank Jabar Depok dari gaji Pegawai Negeri Sipil, melalui bendaharawan instansi yang terkait. Namun, Bank Jabar Depok tetap meminta agunan/jaminan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengambil kredit di Bank Jabar, dan bagi Pegawai Negeri Sipil syarat yang harus dibelikan adalah menyerahkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut disertai dengan surat lainnya yang menjadi syaratnya. Di sini akan timbul masalah hukum mengenai konstruksi hukum perdata yang digunakan, khususnya agunan/jaminan kredit yang menggunakan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bila ditinjau dari sudut ekonomi dan hukum, sebenarnya tidak mempunyai nilai ekonomi dan nilai yuridis bagi orang lain. Akan tetapi, hanya bernilai bagi pemegang/pemiliknya, sehingga hal itu akan menimbulkan masalah dalam pengikatan agunan/jaminan dan dalam cksekusinya, jika terjadi debitur Pegawai Negeri Sipil wanprestasi. Namun terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar Oepok dalam membantu Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit merupakan hal yang konkret dari Bank Jabar untuk mengelola kredit. Dengan demikian, masyarakat yang beranggapan mendapatkan kredit dari Bank Jabar sangat sulit dan urusan yang berbelit-belit sudah tidak tepat lagi dengan terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar ini. Hal ini patut dihargai oleh masyarakat, khususnya masyarakat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil."

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak tersebut, PPAT juga berperan besar karena mereka ditugaskan untuk memeriksa telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan akibat pengalihan hak atas tanah serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Undang-Undang Pajak menganut prinsip self-assessment, dengan sistem ini kepada Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor/membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Maka dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal PPh dari penghasilan, selain dari pembinaan dan pengawasan dari Aparat Pajak, juga ditetapkan serta diperlukan pengawasan dan peranan dari instansi lain yaitu antara lain PPAT dan pihak kantor pertanahan.Guna efektivitas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PPh dan UU BPHTB serta peraturan pelaksanaannya, maka perlu ditingkatkan peranan PPAT. Dalam penelitian ini digunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber serta pengamatan terhadap para Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber serta pengamatan terhadap para WP, didapatkan beberapa hal antara lain bahwa pelaksanaan pembayaran BPHTB secara formal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi secara material praktik di lapangan ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Untuk pelaksanaan pembayaran PPh untuk nilai bruto di atas Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara formal sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya tetapi secara material dirasakan masih kurang."