Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Study on the manuscript of adat law of Minangkabau influenced by Islamic law."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru yang menciptakan peluang baru bagi daerah setempat namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan besar bagi Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, bersifat preskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Rumusan permasalahan yag diangkat yakni bagaimana pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi hak ulayat mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan IKN Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan formal terhadap Masyarakat Hukum Adat masih terbatas. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait masih membutuhkan penyelarasan dan harmonisasi yang lebih komprehensif. Pada pembangunan IKN Nusantara, upaya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak ulayat mereka belum optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah Masyarakat Hukum Adat yang tidak mendapatkan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, serta dalam UU IKN yang sama sekali tidak memuat ketentuan tentang perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

---

This thesis aims to analyze the legal protection of customary land of Indigenous People in the development of the IKN Nusantara in the East Kalimantan. The background of the research is the challenges faced by the Indigenous People in East Kalimantan amid the development of the IKN Nusantara. Using the doctrinal and prescriptive research approach, and data collection conducted through literature review, this research addresses the recognition and protection of Indigenous Law Communities in East Kalimantan Province. It also explores how the Indonesian legal system safeguards their customary rights in the face of the challenges posed by the development of the IKN Nusantara. The findings indicate that, despite the issuance of Regional Regulation No. 1 of 2015 on Guidelines for Recognition and Protection of Indigenous People by the East Kalimantan Provincial Government, formal recognition of Indigenous People remains limited. Moreover, relevant legislation requires further alignment and comprehensive harmonization. In the development of the IKN Nusantara, efforts to protect Indigenous Law Communities and their customary rights are not yet optimal. This is apparent as numerous Indigenous People are not receiving sufficient and equitable compensation, and the IKN Law lacks clauses addressing the safeguarding of the customary rights of Indigenous People."

"Sumatra Barat memiliki banyak tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat, baik itu milik suku ataupun kaum tertentu. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak tanah ulayat di Indonesia dan menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb. memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan proses pendaftaran Sertifikat yang dibuat tanpa persetujuan Kaum dan Mamak Kepala Waris dianggap telah cacat hukum dan dilarang menurut hukum adat Minangkabau. Penelitian ini juga menemukan bahwa sengketa dalam Putusan yang ditelaah terjadi karena kekeliruan mengenai asal-usul ojek sengketa, yaitu satu hal yang umum terjadi karena sifat tanah ulayat yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga dapat mengaburkan asal-usul tanah tersebut.

---

West Sumatra has a lot of ulayat lands, namely land that is jointly owned by customary law communities, whether it belongs to a certain suku (tribe) or kaum (people). This often results in land conflits. This study aims to review the protection of land customary rights in Indonesia and analyze how the decision of the Lubuk Basung District Court Number 6/Pdt.G/2021/PN Lbb protects the land customary rights. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Results of the study stated that the Judge decided that the certificate registration process made without the approval of Kaum and Head of Mamak Waris was considered legally flawed and prohibited under Minangkabau customary law. This study also finds that this dispute occurs because of a confusion about the origin of the object of dispute, a thing that is common because of the characteristics of ulayat land that are inherited generation to generation."

"Tulisan ini membahas mengenai dinamika adat, gereja, dan negara dalam kerangka pluralisme legal. Tulisan ini akan membahas dinamika dalam proses perkawinan masyarakat Dayak Punan di Malinau, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan berbagai aturan perkawinan yang harus mereka ikuti agar perkawinan mereka diakui. Tulisan ini mengambil data dari dua desa yakni, masyarakat Punan dari Long Nyau yang mewakili komunitas Dayak Punan Sungai Tubu dan Long Jalan yang mewakili komunitas Dayak Punan Sungai Malinau. Dinamika tersebut akan dijelaskan melalui kombinasi deskripsi perubahan sosio-historis, penuturan etnografi perkawinan di desa Punan, serta wawancara mendalam. Tulisan ini menunjukkan bahwa dinamika ketiga lembaga tersebut terjebak dalam tarik-menarik satu sama lain dalam upaya untuk menyebarkan pengaruhnya di kalangan masyarakat Punan hal ini telah menciptakan permasalahan di kemudian harinya. Oleh karena itu, saya berpendapat perlunya kemudahan pencatatan sipil dalam perkawinan untuk meredam dampak pluralitas dalam perkawinan.

---

This paper discusses the dynamic of adat, church, and state in a legal pluralism framework. The paper will discuss these dynamics inside the marriage process of the Dayak Punans in Malinau, and how they conform to differing rules of marriage that they need to follow in order to have their marriage recognized. The paper takes data mainly from two villages, Long Nyau representing the Tubu river and Long Jalan representing the Malinau River of Punans. The dynamics will be explained through the combination of, descriptive socio-historical changes, ethnographic recounts of marriages in the Punan villages,as well as an in-depth interview. The paper shows that the dynamics of the three institutions are stuck in a tug of war with each other trying to exert their influence over another amongst the Punans and have created problems down the line. Thus I argued for an ease of civil registry for marriage to dampen the impact of plurality in marriage.

"