Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan konsumen dan asuransi, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan Tertanggung asuransi, dan menganalisis kontrak yang mengatur jenis perikatan/ hubungan hukum antara pelaku usaha asuransi (Penanggung) dengan konsumen asuransi (Tertanggung) dalam kaitan dengan perlindungan konsumen asuransi (Tertanggung), serta menganalisis penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha asuransi (Penanggung) dan konsumen asuransi (Tertanggung). Untuk itu penulis memakai penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Dari basil penelitian diperoleh permasalahannya yaitu : bagaimana ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan konsumen dan asauransi, khususnya yang berkaitan masalah perlindungan konsumen asuransi (Tertanggung), dan bagaiman kontrak yang mengatur jenis perikatan/ hubungan hukum antara pelaku usaha asuransi (Penanggung) dengan konsumen asuransi (Tertanggung) dalam kaitan dengan perlindungan konsumen asuransi (Tertanggung), serta bagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha (Penanggung) dan Konsumen asuransi(Tertanggung) dalam Putusan No. 416IPdt.GIPN. FKT, SEL.Melihat semakin banyaknya kasus di bidang asauaransi yang cenderung merugikan konsumen, dalam hal pemegang polis atau Tertanggung sebagai pihak yang lemah, baik dalam asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun asuransi kerugian, maka setiap konsumen terutama konsumen asuransi (Tertanggung) berhak untuk menuntut apa yang menjadi haknya dalam setiap hukum atau hubungan dengan pelaku usaha (Pihak Asuransi/Penanggung), dan Pihak Asuransi (Penanggung) wajib memberikann apa yang menjadi hak konsumen asuransi (tertanggung). Hak dan kewajiban konsumen dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di dalam Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, KUHDagang dan KUHPerdata."

"Dewasa ini perjanjian baku yang penggunaannya cenderung merugikan konsumen barang dan/atau jasa semakin banyak digunakan. Sebelum lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) Konsumen sama sekali tidak terlindungi, bahkan istilah konsumen sendiri dalam konteks hukum baru lahir seiring dengan lahirnya UUPK. Walaupun perjanjian baku kini telah diatur da am UUPK, namun masih banyak pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku dalam menjalankan usaha mereka. Dan, juga masih banyak konsumen yang tidak menyadari dan mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka. Untuk itu, maka dalam kesempatan ini, penulis membahas mengenai perjanjian baku ditinjau dari sudut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah agar konsumen dapat lebih mengerti apa yang menjadi hak-hak mereka, dapat mengartikulasikan nilai - nilai yang terkandung dalam UUPK, sehingga dapat tercipta suatu masyarakat konsumen yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Library Research. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan nara sumber dari lembaga terkait agar penulis memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan UUPK yang baru lahir. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata bahwa masih banyak masyarakat baik masyarakat produsen maupun masyarakat konsumen itu sendiri yang belum mengetahui tentang Perlindungan Konsumen. Demikian pula, bahwa lembaga lembaga yang diperkenalkan melalui UUPK hingga saat ini belum terbentuk dan yang terutama ternyata walaupun telah diatur dalam UUPK, tetapi perjanjian baku yang isinya cenderung merugikan pihak konsumen masih banyak digunakan. Untuk itu, kiranya usaha penyuluhan kepada masyarakat mengenai UUPK melalui berbagai mass media perlu lebih ditingkatkan."

"ABSTRAKPerjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu bentuk perjanjian yang dianggap aman bagi para pihak. Lembaga sewa beli merupakan lembaga dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian baku dalam praktek sewa beli otomotif dan asas-asas hukum yang memberikan pembenaran dalam praktek pembuatan perjanjian sewa beli, untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen dalam hal adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa bell serta akibat hukum terhadap para pihak dihubungkan dengan UUPK, dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli otomotif jika barang otomotif yang merupakan obyek perjanjian musnah karena overmacht. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, dan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh data yang telah diperoleh tersebut dianalistis secara kualitatif. Perjanjian sewa beli otomotif berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian sewa beli karena secara substansial perjanjian sewa beli otomotif lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran daripada dengan perjanjian sewa beli yang sebenarnya menurut hukum. Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian menggunakan klausula-klausula baku yang cenderung melepaskan, mengalihkan atau mengurangi tanggung jawabnya yang menurut hukum positif, yaitu UUPK seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Belum dilakukan penyesuaian dari isi perjanjian dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK, sehingga secara umum, hak-hak konsumen masih belum dilindungi karena pelaku usaha hanya mementingkan terpenuhinya perlindungan bagi pihaknya terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya. Perjanjian sewa beli otomotif tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya dari kemungkinan terjadinya resiko kepada pihak asuransi, tetapi tidak membebaskan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata."

"ABSTRAKDengan pertumbuhan industri pangan yang menghasilkan produkpangan olahan dewasa ini semakin meningkat. Terdapat berbagai produkindustri makanan memiliki potensi menimbulkan masalah keamananpangan, khususnya produk pangan yang rusak dan kadaluwarsa, sehingapemerintah perlu membuat peraturan-peraturan yang mengaturnya-rKetentuan yang mengatur mengenai produk pangan kaduluwarsa terdapatdalam pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentangPangan dan dalam pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun1999,tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kaitannya hal tersebutpenelitian memfokuskan pada tiga (3) permasalahan yaitu;pertama,bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam pengaturantentang produk pangan. Kedua, apakah pengawasan yang dilakukan olehpemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan yangsudah kadaluwarsa. Ketiga, bagaimana penanganan keluhan-keluhankonsumen berkaitan dengan peredaran produk pangan yang kadaluwarsa.Dari permasalahan di atas,maka penelitian ini mempunyai jawabansebagai berikut:pertama,pengaturannya terdapat di Bab II yaituUndang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindangan Konsumen,Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, PeraturanPemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Keamanan Label dan IklanPangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang KeamananMutu dan Gizi Pangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan RINomor:180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa. Kedua,Peran Pemerintah terdapat di bab III, Pemerintah sebagai pengayommasyarakat dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam peningkatanindustri dan perekonomian negara, sebagai bentuknya denganmengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-UndangPangan. Ketiga, penanganan keluhan-keluhan konsumen terdapat di babIV, untuk menampung keluhan-keluhan konsumen berkaitan denganperedaran produk pangan kadaluwarsa, maka dibentuklah unit layananpengaduan konsumen (ULPK)BPOM, YLKI dan Pengaduan KonsumenDepartemen Perdagangan. Akhirnya dari hasil penelitian mempunyaikesimpulan sebagai berikut : pertama, pengaturan produk pangan dalamkaitannya dengan perlindungan konsumen, telah diatur secara teknissehingga telah tercipta harmonisasi hukum. Kedua, peran Pemerintahdalam melindungi konsumen terhadap Produk Pangan yang sudahkadaluwarsa adalah dengan mengembangkan perlindungan konsumen diIndonesia serta melaksanakan penegakan hukum terhadap Undang-Undang yang berlaku yaitu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen danUndang-Undang Pangan. Ketiga, penanganan keluhan-keluhan konsumenberkaitan dengan peredaran produk pangan kadaluwarsa dilakukan olehUnit Layanan Pengaduan Konsumen (LPK) BPOM, YLKI, dan PengaduanKonsumen Departemen Perdagangan."

"ABSTRAKHak-hak pasien di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini berkembang pesat sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan yang telah memberi gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai konsumen jasa kesehatan kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki tersebut. Kini mereka telah berani menilai bahkan mengkritik mutu pelayanan kesehatan yang mereka terima. Hubungan antara dokter dengan pasien biasa disebut dengan perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Hubungan ini mempunyai obyek berupa upaya penyembuhan atau upaya perawatan terhadap pasien, namun seiring dengan perkembangan jaman, banyak peristiwa yang menyebabkan kerugian pada sisi pasien. Hal inilah yang membuat suatu gagasan bahwa perlindungan pasien sangat di perlukan di Indonesia. Perlindungan pasien dapat diakomodir melalui jalur perlindungan konsumen, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan inilah yang diharapkan dapat mengayomi pasien maupun dokter dalam melakukan transaksi terapeutik, agar kiranya tidak ada lagi, diantara pihak tersebut yang merasa hak maupun kewajibannya dilanggar. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah memuat dasar-dasar hukum mengenai perlindungan konsumen yang jelas dan tegas di segala bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Namun, di dalam pelaksanaan praktek di lapangan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak pasien, masih adanya ketidak adilan di dalam proses hukum dan masih rendahnya posisi pasien di mata hukum. Oleh karenanya, diharapkan dengan penulisan ini, hak-hak pasien di Indonesia dapat dikedepankan, agar kiranya dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat luas kepada jasa kesehatan di Indonesia.

---

ABSTRAKThe patient's rights in Indonesia have been rapidly developed. This can be seen from the numbers of claims or the accusation of malpractice to the paramedics in which case has already given the picture to us that societies as medical consumers have demanded their rights to be done well. Now they are brave to judge even to critic the quality of the medical services that they receive. The relationship between doctor and patient is called therapeutic agreement or therapeutic transaction. This connection has several objects which are the attempt of recovery or treatment to the patient, however as the time goes, many events caused loss for the patient. This is the idea that patient protection is very needed in Indonesia. Patient protection can be accommodated through the consumer protection line which is through the rule of consumer protection. This will be hopefully could protect the patient or doctor so there'll be no more between those sides who will feel their rights are being violated. This law has accommodate with law foundation about patient protection clear and explicit in every sector, one of the sector is about health. But, in realization so many infraction about the patient's right, they still have unfair situation in law procedur and their position below the law are still low."

"Kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang menurunkan mutu air tanah dan permukaannya. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan air minum, Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus berkembang. Namun seiring dengan terjadinya krisis ekonomi, maka harga produk AMDK semakin meningkat dan tidak terjangkau lagi oleh konsumen menengah kebawah. Oleh karena itu mulai bermunculan usaha air minum lain yang menawarkan harga relatif lebih murah dan terjangkau untuk konsumen menengah kebawah. Salah satu kategori usaha air minum yang marak bermunculan sejak krisis ekonomi terjadi di Indonesia yaitu Air minum Depot (AMD) isi ulang. Usaha AMD isi ulang adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen dilokasi pengolahan. Perkembangan usaha AMD isi ulang yang semakin semarak, bila dilihat dari satu sisi berdampak positif karena dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minumnya. Namun di sisi lain, perkembangannya yang terlalu cepat dan mungkin lepas kendali dapat berdampak negatif karena berisiko menurunnya kelayakan dan keamanan air minum yang dibutuhkan masyarakat. Dalam perkembangannya saat ini, banyak sekali pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi ulang, antara lain mengenai rendahnya kualitas air minum yang dihasilkan. Informasi yang tidak benar pada label botol galon produk AMD isi ulang yang dihasilkan juga telah menyesatkan dan mengelabui konsumen. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha AMD isi ulang telah melanggar ketentuan Udanng-undang Perlindungan Konsumen dan juga beberapa peraturan lainnya. Peran serta pemerintah sebagai badan pengawas sangatlah dibutuhkan, agar usaha AMD isi ulang yang bermunculan saat ini memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat."

"Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box PT Bank Internasional Indonesia Tbk. merupakan perjanjian yang mengatur mengenai jasa penyewaan kotak dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang atau surat berharga untuk jangka waktu tertentu di bank. Barang yang dapat disimpan berupa efek-efek, dokumendokumen, surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan barang berharga lainnya. Tujuan disediakannya Safe Deposit Box adalah menghindari musnahnya dokumen atau barang berharga dari bahaya kebakaran dan menghindari hilangnya perhiasan atau barang berharga lainnya dari bahaya kecurian atau perampokan. Akan tetapi pada kenyataannya, resiko atas hilang, musnah, susut atau berubah wujudnya barang-banrang yang disimpan dalam Safe Deposit Box ditanggung oleh nasabah. Apabila dilihat dari perbandingan karakteristik antara perjanjian sewa menyewa dengan penitipan barang, maka yang lebih tepat untuk dipergunakan adalah perjanjian penitipan barang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berupa penelitian bahan pustaka, dan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada dasarnya telah memenuhi ketentuan di dalam KUH Perdata. Akan tetapi dalam prakteknya, pihak bank mempergunakan klausula eksonerasi agar terlepas dari tanggung jawab jika terjadi resiko sehingga tidak sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu sebaiknya dalam membuat perjanjian, bank mencantumkan klausul-klausul yang tegas agar mudah dipahami konsumen dan memperhatikan kedudukan kedua belah pihak.

---

The lease agreement of PT Bank Internasional Indonesia Tbk.'s Safe Deposit Box regulates lease service of a particular-sized box to store goods or valuable documents for a certain period of time in the bank. Stored items can be in form of effects, documents, marketable securities, jewelry, gold, and other valuables. The purposes of Safe Deposit Box are to avoid the disappearance of documents or valuables caused by fire and to avoid jewelry or other valuables from being stolen or robbed. However, in reality, the valuables risks for any disappearance, destroyed, shrunk, or changed of shape become the customer's burden. Comparing the lease agreement than the custodian characteristic, it is easily seen that the custodian agreement is more suitable.

This is the normative research based on divining manual with secondary data. The lease agreement of Safe Deposit Box itself has completed all the basic rules in Indonesian Civil Law while in the actual case the bank used exclusion clause to be free from all the responsibilities if risk happened that is contrary with Law No. 8 Year 1999 on consumer protection. It is recommended for the agreement that Bank makes the precise clauses to be easily understood by consumer and concern each parties involved."