Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."

"Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama di dunia diantaranya berada di wilayah Asia Tenggara sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan. Metode analisis deskriptiv digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012 laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08% dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22% terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21% persen dan dengan produksi padi lebih dari 30% terhadap produksi padi dunia. Pada umumnya negara-negara Asia tenggara mengintervensi pasar bebas melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik, untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Community menjadi momen penting untuk menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus menjadikan pasar beras lebih terbuka antar negara-negara Asia tenggara."

"Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

---

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan mengenai menganalisis implikasi Agreement on Agriculture AoA terhadap kebijakan ketahanan pangan Indonesia khususnya dalam kebijakan impor kedelai Dalam bidang pertanian kerjasama multilateral diwujudkan oleh WTO dalam bentuk perjanjian pertanian Agreement on Agriculture AoA salah satu komoditas pangan strategis yang diatur dalam Agreement on Agriculture AoA adalah kedelai Jenis penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dalam arti meneliti kaidah kaidah atau norma dorma dimana penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber sumber data data sekunder seperti peraturan perundang udangan yurisprudensi bahan hukum primer literatur atau kepustakaan bahan hukum sekunder Hasil pembahasannya diketahui bahwa adanya tiga komitmen dalam AoA yakni perluasan akses pasar pengurangan subsidi domestik dan pengurangan subsidi ekspor dan pengaturan khusus dan berbeda bagi negara berkembang Agreement on Agriculture tampak seperti akan menghapus penyimpangan distorsi perdagangan produk pertanian dan negara negara berkembang diuntungkan dengan adanya akses pasar tetapi ketika perundingan pengurangan subsidi Amerika Serikat dan Uni Eropa mengadakan perundingan terpisah yang menghasilkan Blue Box yaitu subsidi berupa pembayaran langsung ke petani tetapi berkaitan dengan rencana membatasi produksi Inilah salah satu ketimpangan yang terjadi dalam Agreement on Agriculture

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implications raised concerns about the Agreement on Agriculture AoA of the food security policy of Indonesia especially in soybean import policy In agriculture multilateral cooperation embodied by the WTO agricultural agreements Agreement on Agriculture AoA one of the strategic food commodities provided for in Agreement on Agriculture AoA is soy Type of the research with normative juridical approach the study of law in the sense of examining the rules or norms normative research dorma which is a documentary study using sources of secondary data such as crustaceans laws jurisprudence primary legal materials literature or literature secondary legal materials Discussion of the results is known that the three commitments in the AoA the market access domestic support reduction and the reduction of exportt subsidies and special and differential arrangements for developing countries Agreement on Agriculture looks like will remove irregularities distortion agricultural trade and developing countries benefit from the market access negotiations but when subsidies reduction the United States and the European Union entered into separate negotiations that produced the Blue Box subsidies in the form of direct payments to farmers but related to plans to limit production This is one of inequality in the Agreement on Agriculture Keywords AoA Indonesian Food Security Policy Policy Soybean Imports"

"Kajian kebijakan& peta jalan (Roadmap) pembangunan pertanian dlam rangka ketahanan & swasembada pangan bertujuan merumuskan dasar & arah kebijakan pembangunan pertanian dlm rangka ketahanan pangan , utamanya dlm hal kemandirian pangan pokok. Kajian dilaksanakan pd dlm th 2008, diawali dengan pertemuan tim untuk menyusun rencana kerja , diikuti debgab focus group discussion di Jakarta & seminar di Malang, Yogyakarta dan Bogor. Informasi & masukan yg diperoleh kemudian disusun menjadi laporan utuh yg meliputi kondis & perkembangan pertanian & pangan , tantangan & kendala, serta strategi yg dpt ditempuh , untuk mewujudkan ketahanan pangan. jenis data yg digunakan adalah data sekunder mengenai produksi , konsumsi & distribusi pangan serta di gunakan pula dokumen produk perundangan yg terkait dengan bidang ketahanan pangan. ruang lingkup kajian meliputi: (1) Rangkaian seminar yg dilaksanakan di tiga kota (2) roundtable (focused group discussion, serta(3) kajian (desk studi/literature review) . Hasil yg diharapkan adalah rekomendasi kebijakan dlm pembangunan pangan nasional. kajian mengindentifikasikan beberapa isu strategis ketahanan pangan di Indonesia beberapa th ke depan. Isu strategis tersebut diantaranya adalah (a) pengambilan keputusan yg lambat dlm mengantisipasi perubahan permintaan & penawaran produk pangan memperburuk kondisi krisi pangan global yg terjadi; (b) urbanisasi (yg didorong oleh pertumbuhan ekonomi perkotaan yg lebih cepat, , substitusi energi fosil dengan biofuel & perubahan iklim global menjadi variabel penentu ituasi pangan global (hasil proyeksi badan & lembaga internasional)(c)perubahan ekonomi & demografi yg terjadi dlm kurun waktu 2009 - 2015 berdampak pd ketahanan pangan nasional (d) terbatasnya kapasitas produksi pangan nasional karena terbatasnya lahan, menurunnya kualitas lahan, rusaknya prasarana tdk terealisasinya harga & persebaran (distribusi) optimal pupuk bersubsidi dll (e) terhambatnya distribusi & akses pangan krn lambannya pengembangan sarana & prasarana, kelembagaan sistem informasi, pembinaan standar kualitas dll.(f) adanya perubahan pola konsumsi beras & tepung terigu (g) merabaknya kasus keracunan pangan (h) kebijakan yg dikembangkan secara implisit menghendaki suatu sistem ketahanan pangan yg hierakis mulai dr level rumah tangga, desa kec, kab./kota, provinsi & nasional. Hal itu menjadi masalah krn terkait dengan desentralisasi pembangunan yg terjadi di Ind, keterpaduan lintas sektor & lintas daerah, serta kondis keragaman selera, budaya,kelembagaan & sumberdaya bahan pangan..."