Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997 yangdipacu oleh penutupan bank-bank oleh Menteri Keuangan. Pemerintahmemandang perlu untuk dibentuk suatu badan khusus yang menjalankanfungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bankyang bermasalah dan membentuk Badan khusus yang dinamakan BadanPenyehatan Perbankan Nasional yang dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 (selanjutnya disebut "PP17") disebut BPPN. Bank-bank itu dikelola dalam unit BRU (BankingRestructuring Unit). Begitu pula dengan sektor riil, berbagaiperusahaan bermasalah yang sebelumnya merupakan debitur bankdipindahkan ke BPPN, untuk kemudian dikelola dalam unit yangdisebut AMC (Asset Management Credit) dan AMI (.Asset ManagementInvestment) . Dalam Pasal 26 (1) PP 17 BPPN berwenang untukmengalihkan dan atau menjual Aset dalam Restrukturisasi danKewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melaluipenawaran umum. Dari proses penambilalihan asset tersebut terdapatdua pokok permasalahan yang dapat diambil yaitu sampaisejauhmanakah efektifitas pengambilalihan aset jaminan debiturberupa tanah dalam rangka penyelesaian hutang dalam kebijakan BPPNdan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPPN didalampengambilalihan aset jaminan debitur berupa hak atas tanah tersebutdan bagaimana penyelesaiannya. Sedangkan untuk menjawabpermasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif/ yang mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, tarafsinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dansejarah hukum. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa jika dilihatberdasarkan PMNA/ Ka BPN No. 6/1999 dalam kaitan dengan masalahpendaftaran atau pencatatan tanah, pengambilalihan aset tanah dalamkepentingan BPPN ada 2 (dua) area yang berkaitan yaitu dalam haldilakukan penguasaan atas tanah dan atau bangunan maupun penjualanatau pembelian tanah dan atau bangunan oleh BPPN. Pelaksanaanpengambilalihan aset jaminan debitur berupa tanah dalam rangkapenyelesaian hutang efektif apabila tanah yang akan diambilalihtersebut status haknya jelas dan mempunyai tanda bukti hak yangsempurna (Sertipikat) dan haknya dapat dikuasai oleh kreditur atauinvestor yang akan mengambilalih dan Tanah yang akan diambilalihtidak dalam sengketa. Sedangkan permasalahan yang menjadi kendaladalam proses pengambilalihan tersebut antara lain status tanahtidak jelas, tidak mempunyai tanda bukti yang sempurna berupasertipikat, tanah yang akan diambilalih dalam sengketa, dan tanahyang akan diambilalih bukan merupakan subjek hak dari Kreditur atauInvestor yang akan mengambilalih."

"Gelombang krisis moneter yang menimpa sektor perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan banyak bank yang menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kemudian mengambil langkah, bagi bank-bank yang masih dapat diselamatkan diberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk Bank Servitia. BI menempatkan Bank Servitia dalam program penyehatan dan mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada BPPN. David Nusa Widjaja sebagai Direktur Utama dan Tarunodjojo Nusa sebagai salah satu direksi di tuntut pertanggungjawabannya untuk mengembalikan dana BLBI yang telah dikucurkan kepada Bank Servitia, dimana kemudian mengajukan gugatan kepada BPPN untuk membatalkan Akta Pengakuan Utang (APU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun masalah yang dibahas adalah menerangkan kondisi yang terdapat pada salah satu pihak pembuat perjanjian yang berhak memintakan suatu pembatalan, menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan BPPN dalam rangka penyelesaian aset dan pengembalian uang negara, serta mengkaji sejauh mana kewenangan hakim untuk menilai dan melakukan suatu penafsiran terhadap perjanjian, khususnya dalam hal pembatalan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt . G/2003/PN. Jaksel) dalam perkara Bank Serrvitia melawan BPPN terdapat banyak kekeliruan dalam penerapan hukumnya, yaitu: Majelis hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai pembahasan keabsahan APU-Servitia, Majelis hakim kurang tepat menempatkan gentlement agreement dalam posisi yang lebih tinggi dari APU, Majelis hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai penyalahgunaan keadaan serta Majelis Hakim kurang tepat dengan menyatakan adanya paksaan dan penekanan terhadap tergugat untuk menandatangani APU-Servitia tanpa terlebih dahulu dilakukan pembuktian. Saran yang diberikan adalah hakim baik atas permintaan para pihak atau secara ex-officio wajib menilai dan mempertimbangkan secara seksama apakah benar kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan tidak seimbang, dan juga hakim wajib mengatur secara patut dan adil segala akibat dari putusannya."

"Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan HakAtas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002.Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesiaakibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentukBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangdidasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPNtersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan ataukredit macet para debitur dari bank-bank yang ditanganiBPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan(cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalampasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahanyang timbul adalah para debitur dari bank-bank yangdiambil alih oleh BPPN sering menolak melakukanpembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjiancessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessietersebut diakibatkan oleh karena tidak adanyapemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan olehpasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessieini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun,semua ini penulis berikan solusinya yaitu denganmengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atastagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan,pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan PerbankanNasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk timperumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisadiperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itupula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalammelaksanakan tugasnya."