Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPencatatan perkawinan adalah merupakan syarat yangharus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan.Perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui oleh negara.Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayannya itu. Pasal 2 ayat (2) UUPerkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanyaketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menjadi,persoalan adalah apakah dengan tidak dilakukannyapencatatan mengakibatkan perkawinan tidak sah ? Denganmenggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitianlapangan, penulis mencoba melakukan penelitian mengenaiperkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktekpembuatan akta notaris. Dari hasil penelitian penulisternyata terdapat perbedaan pandangan di kalangan notarisyang berpraktek di Jakarta, ada yang menyatakan bahwaperkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah, dan adapula yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatattetap dianggap ada dan sah. Adanya perbedaan pendapat dikalangan notaris membawa akibat di dalam menentukan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta notaris, yangakhirnya membawa akibat tidak terdapatnya kepastian hukumbagi para pihak, hal mana akan menimbulkan permasalahanpermasalahanhukum berkaitan dengan praktek notaris didalam pembuatan akta. Sehubungan dengan apa yang diuraikandiatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukanpembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan hukumberkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, khususnyaberkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris."

"Permasalahan mengenai perkawinan yang tidak di catat di Kantor Urusan Agama perlu untuk ditelaah, sebab pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bagian dari tertib di bidang perkawinan. Dengan adanya pencatatan setiap perkawinan akan memiliki akibat hukum dalam arti mendapat pengakuan dan perlindungan dari hukum positif. Pencatatan terhadap perkawinan adalah jaminan terhadap status hukum dari perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat yang lazim disebut Perkawinan Di Bawah Tangan otomatis tidak mempunyai akibat hukum sehingga posisinya lemah dihadapan hukum positif. Skripsi ini membahas Perkawinan Di Bawah Tangan yang terjadi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang meliputi penyebab yang melatarbelakangi perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan akibat hukum yang ditimbulkan. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan tipe penelitian berupa case study (studi kasus) perkawinan Di Bawah Tangan yang terjadi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Pada akhir pembahasan skripsi ini menyimpulkan faktor yang menjadi penyebab tidak dicatatnya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan aturan pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan, sebagai jawaban terhadap Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatat Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Tangan di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)."

"ABSTRACTTopik utama dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan khitbah-nya secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan yuridis dari janji kawin, penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat ingkar janji untuk menikahi, serta membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan nomor 3277 K/Pdt/2000 dimana ke-tiga permasalahan tersebut akan di analisis menggunakan hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif, serta skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian dapat dituntut penggantian kerugian. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini bahwa dasar hukum dalam penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi menurut hukum perdata Indonesia adalah menggunakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar hukum dari Hukum Islam adalah menggunakan kaidah fiqih yaitu kaidah Laa Dharara Walaa Dhirar.

---

ABSTRACTThe main topic of this thesis is about the application of law on claiming for compensation due to false promises of marriage according to Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Writer rsquo s background of thought in choosing this topic is because the increasing of false marriage rsquo s promise cases that results materiil and immateriil loss especially for women whose khitbah are canceled unilaterally. There are three problems that will be discussed in this thesis. First, is about the juridical position of promises to marry. Second, is about the application of the law on claiming compensation due to false promises of marriage. And third, the law consideration used by the judge on decision number 3277 K Pdt 2000 and all of the problems will be analyzed using Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Juridical ndash normative approach will be used for analyzing qualitative data taken. The purpose of this research is to give useful information that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation according to Indonesian Civil Law and Islamic Law Fiqh. The conclusion of this thesis, according to tort theory in Indonesian Civil Law and laa dharaa walaa dhirar principle in Islamic Fiqih Law someone who is disadvantages by false promises to marry can claim for compensation."

"Dalam perkembangannya terdapat dua kasus yang sama mengenai permohonan izin perkawinan beda agama namun terdapat perbedaan dalam penetapannya. Dalam penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt hakim menerima, sedangkan dalam penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla hakim menolak. Akibatnya terdapat perbedaan pandangan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak di Indonesia. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan kasus case approach. Hal ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh terkait peraturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta menganalisis kasus perkawinan beda agama yang telah terjadi. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa Undang-Undang Perkawinan bukannya tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, namun karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama sehingga keabsahan perkawinan dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing. Dan adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan merupakan bentuk peran negara dalam hal administrasi mengenai pencatatan bagi perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan agar terjaminnya kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama.

---

Nowadays, there are two similar cases concerning permission of inter religions marriage but there are differences in judge rsquo s verdict. In verdict number 46 Pdt.P 2016 Pn.Skt the judge accept, whereas in the verdict number 71 Pdt.P 2017 Pn.Bla the judge rejected. Consequently there are differences in whether the inter religions marriage is allowed or not in Indonesia. This research uses normative legal research, by using statute approach and case approach. It aims to learn more associated with setting up inter religions marriage in Law No. 1 of 1974, as well as analyzing some cases of inter religions marriage that has taken place. In this study it was found that the Law Number 1 of 1974 on Marriage is not regulating the inter religions marriage, but the Marriage Law does not recognize the inter religions marriage so that the validity of the marriage is returned to the perspective of religious law. And the existence of Article 35 point a of the Population Administration Act is a form of state 39 s role in administrative matters of recording for the inter religions marriage to register their marriage through the determination of the court, so that the marriage can be recorded in order to ensure legal certainty to the inter religions marriage."

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Keanekaragaman adat-istiadat, golongan dan suku bangsa dalam masyarakat menimbulkan berbagai masalah terutama dalam hal perkawinan yang akan dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama, namun masing-masing pihak tetap berpegang teguh untuk memeluk agamanya. Hal ini bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara, karena baik hukum agama maupun hukum negara melarang terjadinya perkawinan beda agama. Di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda telah memiliki peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu Regeling op de Gemengde Huwelijke (GHR) yang termuat dalam Stbl 1898 No. 158. Namun perkawinan campuran yang dimaksud disini adalah perkawinan antar bangsa bukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu diterbitkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai perkawinan. Dengan demikian GHR Stbl. 1898 No. 158 secara otomatis tidak berlaku lagi. Bagi pasangan beda agama yang ingin melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dapat meminta penetapan izin kawin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri. Karena Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai perkawinan beda agama maka Hakim Pengadilan Negeri kembali menggunakan GHR Stbl. 1898 No. 158 dalam memberikan izinnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas kasus mengenai perkawinan beda agama yang didahului dengan izin dari Pengadilan Negeri sebagai bahan analisa yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mencari bahan pustaka (library research)."

"Perkawinan nyeburin yang di kenal dalam masyarakat adat di Bali oleh sebagian masyarakatnya ternyata dikatakan merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari sistem kekerabatan patrilinial masyarakat Hindu di Bali yang memiliki sistem kewarisan mayorat laki-laki. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apa latar belakang dilakukannya perkawinan nyeburin, aspek-aspek hukum apa yang harus diperhatikan dalam perkawinan nyeburin, bilamana perkawinan nyeburin dikatakan sah menurut hu kum agama dan hukum ada t di Bali, dan apa pengaruh berlakunya uu No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan nyeburin yang ada di Bali. Alasan utama di lakukannya perkawinan nyeburin adalah untuk mencegah agar sebuah keluarga tidak menjadi camput atau putung (tidak ada penerus keturunan) serta untuk mempertahankan sistem kewarisan mayorat laki-laki maka dalam keluarga yang hanya memiliki anak wanita dan tidak ada anak laki-laki, anak wanita dalam keluarga tersebut diubah statusnya secara adat menjadi sentana rajeg dan melakukan perkawinan nyeburin. Perkawinan adat nyeburin dikatakan sah menurut Agama Hindu dan hukum adat bila sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditetapkan dalam Agama Hindu dan awig-awig desa adat. Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), meskipun mengalami sedikit penyesuaian terutama dalam hal pencatatan perkawinan, lembaga perkawinan adat nyeburin tetap terbuka dan dilaksanakan hingga kini."