Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelama ini sebagian masyarakat mengenal notaris hanyasebagai profesi pembuat akta saja. Sebagian masyarakatlainnya mengenal notaris juga sebagai pemberi nasehat dibidang hukum perdata. Banyak yang belum tahu kalau notarisitu seorang penegak hukum juga, khususnya di bidang hukumperdata. Untuk itu metode penelitian yang digunakan adalaheksplanatoris, diagnostik dan preskriptif. Di dalammenjalankan tugasnya notaris akan berusaha agar jasa yangdiberikan dapat menjadikan para pihak terhindar darimasalah hukum (perdata) . Di sini notaris telah berperanmembantu menegakkan hukum. Sebagai contoh, dalam membuatakta notaris akan selalu berpegang pada peraturan yangberlaku. Sedangkan untuk masalah hukum yang tidak adadasar hukumnya maka notaris akan melakukan penemuan hukum.Dalam melakukan penemuan hukum, selain menggunakan metodetertentu notaris harus dibekali dengan ilmu pengetahuanlain. Itulah sebabnya notaris dituntut untuk selalumenambah wawasan dan pengetahuannya. Sebagai seorangpenegak hukum, notaris sedikit berbeda dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, pengacara atau advokat.Diantara perbedaannya adalah, notaris merupakan penegakhukum yang wajib melayani masyarakat yang meminta jasahukumnya baik siang maupun malam, dan notaris bukanpegawai negeri walaupun diangkat dan diberhentikan olehPemerintah. Diantara para profesi hukum lainnya notarismasih dipandang sebagai profesi yang mandiri dan tidakmudah disuap, walaupun ada beberapa kasus notaris yangberbuat kriminal. Tetapi tidak jarang belakangan inibanyak pihak yang menggunakan notaris untuk melakukan"lempar batu sembunyi tangan". Untuk itu keimanan,kejujuran, dan keberanian dituntut harus dimiliki olehseorang notaris selain selalu berpegang teguh pada kodeetik notaris. Hanya dari lembaga yang profesional tentuakan didapat notaris yang ideal dan profesional juga."

"Tingkat kecerdasaan suatu bangsa memiliki arti penting dalam pembangunan hukum ataupun penciptaan proses demokratisasi hukum"

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum dengan tugas utamamembuat akta otentik. Dalam menjalani jabatannya notarismempunyai kewajiban untuk merahasiakan serapat-rapatnyaisi akta sesuai dengan salah satu pasal dalam PeraturanJabatan Notaris (P.J.N.). Di sisi lain notaris jugamempunyai kewajiban untuk hadir apabila dipanggil menjadiseorang saksi di muka pengadilan. Seorang notaris yangdipanggil menjadi saksi dapat menggunakan hak ingkar atauhak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Hak ingkar(notaris) yang telah diatur dalam berbagai peraturanperundang-undangan ini menemui banyak kendala dalampelaksanaan ketika notaris diminta menjadi saksi terutamapada perkara pidana. Dalam perkara perdata , notarislebih leluasa menggunakan hak ingkar yang diberikan olehundang-undang kepadanya. Dalam perkara pidana , notarishampir tidak bisa menggunakan hak ingkar yangdimilikinya/ karena dalam perkara pidana ada kewajibanuntuk mencari kebenaran materil oleh penegak hukumsehingga notaris dituntut untuk ikut membantu upayapenegakan hukum tersebut. Sampai saat ini ketentuanketentuanyang mengatur tentang hak ingkar masih tersebar di berbagai peraturan yang ada, sehingga menyulitkanbagi pihak-pihak yang terkait untuk memahami danmenerapkankannya sementara dalam Peraturan JabatanNotaris kita harus menafsirkan adanya hak ingkar secaraanalogis. Tugas seorang notaris tidak hanya sekedarmemberikan kesaksian mengenai apa yang dilihat dandidengar tetapi juga ikut mencari kebenaran sejati, olehkarena itu jika ada kepentingan yang lebih tinggi untukproses penegakan hukum/ maka seorang notaris dapatmemilih untuk tidak menggunakan hak ingkar yangdimilikinya."

"Penggunaan surat kuasa dalam suatu pembuatan akta Notaris baik itu berdasarkan surat kuasa otentik dan surat kuasa di bawah tangan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 38 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini pun tidak terlepas pada penggunaan surat kuasa yang dibuat diluar negeri d i mana wajib memenuhi ketentuan legalisasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dan cap materai oleh Kantor Pos Indonesia, walaupun dalam praktiknya Notaris tetap meminta bukti identitas para pihak dengan tujuan memperkecil timbulnya permasalahan. Selain itu, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) juga termasuk dalam kewenangan Notaris dimana mengenai syarat yang wajib dipenuhinya berpedoman pada ketentuan umum pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Selama akta Notaris dibuat berdasarkan surat kuasa otentik dan surat kuasa di bawah tangan yang telah memenuhi persyaratan pembuatannya dan dilekatkan pada minuta akta, maka akta tersebut berkekuatan hukum yang sempurna dan mengikat dalam pembuktiannya. Adanya permasalahan atas surat kuasa yang dijadikan «ebagai dasar pembuatan suatu akta, pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut dapat mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, sebagai contoh studi kasus Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/Mj .PPN/2009 Tanggal 3 Juni 2009.

---

Use of power of attorney in a deed making it a good deed by proxy and power of attorney authenticated under the hand must meet the requirements set out in article 1793 Book of the Law of Civil Law, Article 38 paragraph (2), (3), and (4) Public Notary Act Number 30 Year 2004 and the Code of Ethics Notary. In this case also can not be separated on the use of powers of attorney made outside the country where legalization shall comply with the provisions made by the Indonesian Embassy or local Consulate General of stamp duty and stamp by the Post Office Indonesia, although in practice the Notary still require proof of identity parties with the aim to reduce the occurrence of problems. In addition, the manufacture of power of attorney for mortgage charge is also included in the deed whereby the authority of the requirements that must fulfill the general rule-making based on authentic documents in accordance with Public Notary Act Number 30 Year 2004 and article 15 paragraph (1) Law Number 4 Year 1996 on Mortgage of Land With regard to the Goods by Land (UUHT). During the notarial deed is made based on the authentic power of attorney and power of attorney under the hand that has met the requirements of manufacturing and preparing minutes attached to the deed, the deed is a legal binding and perfect binding in proof. The existence of problems over power of attorney which serve as the basis for the making of a deed, a party who feels aggrieved on the making of such deed to submit a report to the Supervisory Council of Notaries, as an example of a case study Notary Central Supervisory Council Decision Number 06/B/Mj.PPN/2009, date 3 June 2009."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap turnover intentions dengan peran komitmen keorganisasian sebagai variabel mediasi. Penggunaan variabel-variabel tersebut berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu: Godfrey Tumwesigye (2010). Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT Pertambangan X yang berkantor Pusat di Jakarta dan lokasi/site Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Aceh.Responden penelitian yang digunakan sebanyak 52 karyawan pada divisi eksplorasi. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, dan analisis jalur (Path Analysis) dengan bantuan program AMOS dan untuk mengolah data menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara (a) persepsi dukungan organisasi dan komitmen organisasi, (b) komitmen organisasi dengan turnover intentions, (c) persepsi dukungan organisasi berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap turnover intentions. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis korelasi, regresi berganda, dan analisis jalur (path analysis), diperoleh kesimpulan bahwa pertama, persepsi dukungan organisasi secara signifikan dan positif mempengaruhi komitmen organisasi. Kedua, baik komitmen organisasi dan persepsi dukungan organisasi berhubungan negatif terhadap turnover intention. Ketiga, dari hasil penelitian diperoleh bahwa komitmen organisasi secara signifikan berperan sebagai mediasi antara persepsi dukungan organisasi dan turnover intentions.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to investigate the role played byorganizational commitment in the relationship between perceived organizational support and turnover intentions.Using these variables, for instance: Godfrey Tumwesigye (2010). The study was conducted at mining company PT X that located at Jakara head office and at site West Kalimantan, East Kalimantan and Aceh. The research used quantitative explanation method with 52 respondent employees atexploration division. Data is processed using the multiple analyst regression, correlation analysis and path analysis using SPSS which assisted by AMOS. Result highlit significan relationship between (1) perceived organizational support and commitment (2) organizational commitment and turnover intention (3) Perceived organization is not significan and negatively support and turnover intention.Based on the result path analysis results can be made: Perceivedorganizational support is significant and positively related to organizational commitment (affective commitment, normative commitment, continuance commitment). Results reveal that whreas perception organizational support is positively related to organizational commitment, both both organizational commitment and perceived organizational support are negatively associated withturnover intentions. The results provide evidence that organizational has a significant mediating effect on the relationship between perceived organizational support and turnover intentions."