Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelama ini sebagian masyarakat mengenal notaris hanya sebagai profesi pembuat akta saja. Sebagian masyarakat lainnya mengenal notaris juga sebagai pemberi nasehat di bidang hukum perdata. Banyak yang belum tahu kalau notaris itu seorang penegak hukum juga, khususnya di bidang hukum perdata. Untuk itu metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris, diagnostik dan preskriptif. Di dalam menjalankan tugasnya notaris akan berusaha agar jasa yang diberikan dapat menjadikan para pihak terhindar dari masalah hukum (perdata). Di sini notaris telah berperan membantu menegakkan hukum. Sebagai contoh, dalam membuat akta notaris akan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk masalah hukum yang tidak ada dasar hukumnya maka notaris akan melakukan penemuan hukum.Dalam melakukan penemuan hukum, selain menggunakan metode tertentu notaris harus dibekali dengan ilmu pengetahuan lain. Itulah sebabnya notaris dituntut untuk selalu menambah wawasan dan pengetahuannya. Sebagai seorang penegak hukum, notaris sedikit berbeda dengan penegak sebagai pejabat publik, dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam menentukan batas usia dewasa.Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, termasuk bantuan dalam pengumpulan data lapangan. Untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada: Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, selaku pembimbing tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan serta masukannya terhadap substansi tesis ini. Selanjutnya, terima kasih yang secara khusus penulisan sampaikan kepada Prof. Dr. Herman Rajagukguk, SH, LLM, yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dorongan kepada penulis dalam rangka pencerahan kembali intelektual penulis.Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada rekanrekan notaris yang dipilih sebagai nara sumber yang bersedia diwawancarai dalam rangka melengkapi data .lapangan tesis ini, antara lain: Tetty Subroto, SH, Nurhayati Yunus, SH, Erni Nasution, SH, Siti Maryam, SH, Isciyati Supeno, SH, Nazli Alida Lubis, SH, Liek Lestiyowati, SH dan lainlainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu pada kesempatan ini."

"ABSTRAKSkripsi ini di buat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu, Juga untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai masalah kawasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum kepada masyarakat awam yang bukan berasal dari kalangan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research). Karena hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistik, maka tidak ada keseragaman dalam pengaturan masalah kedewasaan dan kecakapan bertindak seseoranq seperti hal nya pengaturan menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Fada hakekatnya, dalam semua sistim hukum seseorang di anggap cakap untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah mencapai usia dewasa. Sebagai konsekwensi nya, maka seseorang yang belum dewasa di anggap ti dak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum, tetapi harus di bantu oleh orang tua atau wali nya. Namun demikian sebelum dewasaan seseorang tidak menutup kemungkinan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum sendiri, karena bagi nya tersedia upaya hukum pendewasaan. Hukum juga memperbolehkan orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan juga harus di bantu oleh pengampunya dalam melakukan perbuatan hukum dan perempuan bersuami menurut Kitab Undang-Undanq Hukum Perdata juga harus dibantu oleh suaminya. Jadi kecakapan bertindak seseoranq tidak hanya ditentukan oleh usia (faktor penentu umum) saja melainkan juga di tentukan oleh keadaan jiwa orang yang bersangkutan (faktor penentu khusus) Dalam rangka mencapai keseragaman dalam pengaturan masalah kedewasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum, maka hendaknya di buat suatu peraturan khusus yang bersifat nasional."