Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum Adat Minangkabau dan Agama Islam tidaklahsaling bertentangan, malahan kedatangan Agama Islammerupakan Rahmat Allah bagi Masyarakat Minangkabau itusendiri, karena merupakan agama yang menyempurnakan AdatMinangkabau. Dalam kenyataannya antara kedua hukum tersebuttidak menunjukkan adanya pertentangan di dalam diri OrangMinangkabau, justru mereka dapat hidup aman dan sentosadengan menunaikan agamanya yaitu Islam dan dia berjalanmenurut adat yang dianutnya yaitu Adat Minangkabau.Sedangkan Agama Islam, menjadikan semua anak baik laki-lakimaupun perempuan menjadi ahli waris dari orang tuanya,dengan perbandingan 2:1. Kemudian anak-anak tersebutmenjadikan ayah dan ibunya sebagai ahli warisnya, hal inidiatur dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 11. Sedangkan padaMasyarakat Minangkabau, anak-anak hanya mewarisi dariibunya dan tidak dari bapaknya. Di samping itu ibu dapatmenjadi ahli waris dari anaknya. Jadi, apabila seorangPerempuan Minang meninggal dunia maka yang menjadi ahliwarisnya adalah anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kalau yang meninggal adalah laki-lakiMinang maka yang menjadi ahli warisnya adalah kemenakandari saudaranya yang perempuan. Dengan menggunakan MetodeDeskriptif Analitik yaitu menggambarkan data secaraobjektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh makaproses pewarisan pada Masyarakat Minangkabau apabiladikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam telah sesuai denganyang diharapkan yaitu tercermin dari keinginan untukmewariskan Harta Pencarian kepada ahli waris menurut IlmuFaraidh, yang secara formal muncul dalam Kerapatan UrangAmpek Jinih yang menetapkan dua prinsip pokok dalammenyelesaikan harta peninggalan, yaitu: 1)Harta PusakaTinggi yang telah didapat turun temurun dari nenek moyangmenurut garis ibu, diturunkan sepanjang adat. 2)HartaPencarian yang menurut adat bernama Harta Pusaka Rendahditurunkan melalui peraturan syarak (agama)."

"Penelitian ini mengambil naskah Undang-Undang Minangkabau (UUM) sebagai objek penelitian, dengan alasan, bahwa naskah UUM terdapat dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu sekitar ± 83 naskah. Naskah UUM dalam jumlah yang banyak tersebut mengandung variasi teks (bacaan yang berbeda), yang menggambarkan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu serta memperlihatkan adanya pengaruh tasawuf dan dinamika hukum adat di bawah pengaruh hukum Islam (syarak).Penelitian terhadap naskah UUM ini bertujuan untuk menghasilkan dan menghadirkan satu suntingan teks dan disertai dengan analisis isi. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian filologi dan dibantu oleh kodikologi dan ilmu sastra, khususnya sosiologi sastra, sebagai titik tolak.Metode landasan yang digunakan dalam kritik teks untuk menghasilkan suntingan teks UUM ini menghasilkan kesimpulan, bahwa naskah ML 428 (H) Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, merupakan naskah yang memiiiki keunggulan daripada tiga belas naskah yang lainnya, baik dari segi isi, maupun dari segi bahasa. Selain itu, naskah H mengandung teks yang tertua daripada naskah yang Iainnya. Dengan demikian, teks H ini dipilih sebagai dasar suntingan teks dan analisis isi.Dari analisis isi diperoieh kesimpulan, bahwa tasawuf dan hukum Islam (syarak) merupakan `jiwa' dari teks UUM. Teks UUM ini diperkirakan lahir dari situasi sosial budaya yang agak kacau, dalam arti, prilaku adat banyak yang bertentangan dengan hukum Islam (syarak), yakni sekitar akhir Abad ke-18 dan awal Abad ke-19 (1784 - 1833). Selain itu, teks UUM dapat dilihat sebagai suatu usaha ulama dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum adat. Dalam perjalanan hukum adat tersebut dapat dilihat adanya dua golongan, yaitu kaum ulama dan kaum adat."

"Hukum kewarisan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam karena Al-Qur’an telah mengatur sistem pembagiannya secara jelas dan rinci. Hal tersebut dapat dipahami karena masalah kewarisan adalah masalah yang pasti akan dialami setiap orang. Hukum waris secara langsung berhubungan dengan harta benda yang jika tidak ada aturan pasti, maka akan mudah menimbulkan masalah dalam pembagiannya. Aturan dalam hukum waris Islam meliputi perlakuan terhadap harta peninggalan, ahli waris yang berhak, bagian yang berhak didapatkan dan cara memperolehnya yang pasti akan terjadi pada setiap peristiwa kematian. Buku ini membahas antara lain : konsep pembagian harta warisan menurut hukum Islam ; pembagian harta warisan yang beasal dari kebiasaan Masyarakat ; interpretasi kehidupan masyarakat Bugis ; system dan kaidah pembagian harta warisan masyarakat Bugis ; pandangan hukum Islam terhadap sistematika dan kaidah kewarisan masyarakat Bugis."