Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Jabar Depok telah mengambil suatu kebijaksanaan dalam penyaluran dana, yang lebih diarahkan pada peningkatan kredit retail. Kebijaksanaan ini memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian dan penyaluran kredit program kepada kreditur binaan yang prospektif. Salah satu di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diberikan fasilitas kredit yang disebut dengan "Kredit Guna Bakti". Kredit yang diberikan tentu mempunyai resiko dan resiko kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai paling kecil. Hal ini disebabkan pembayaran angsuran kreditnya langsung dipotong oleh Bank Jabar Depok dari gaji Pegawai Negeri Sipil, melalui bendaharawan instansi yang terkait. Namun, Bank Jabar Depok tetap meminta agunan/jaminan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengambil kredit di Bank Jabar, dan bagi Pegawai Negeri Sipil syarat yang harus dibelikan adalah menyerahkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut disertai dengan surat lainnya yang menjadi syaratnya. Di sini akan timbul masalah hukum mengenai konstruksi hukum perdata yang digunakan, khususnya agunan/jaminan kredit yang menggunakan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bila ditinjau dari sudut ekonomi dan hukum, sebenarnya tidak mempunyai nilai ekonomi dan nilai yuridis bagi orang lain. Akan tetapi, hanya bernilai bagi pemegang/pemiliknya, sehingga hal itu akan menimbulkan masalah dalam pengikatan agunan/jaminan dan dalam cksekusinya, jika terjadi debitur Pegawai Negeri Sipil wanprestasi. Namun terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar Oepok dalam membantu Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit merupakan hal yang konkret dari Bank Jabar untuk mengelola kredit. Dengan demikian, masyarakat yang beranggapan mendapatkan kredit dari Bank Jabar sangat sulit dan urusan yang berbelit-belit sudah tidak tepat lagi dengan terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar ini. Hal ini patut dihargai oleh masyarakat, khususnya masyarakat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil."

"Perkawinan campuran sejak awal telah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut antara lain mengenai pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan, setelah terjadinya perkawinan dan perceraian, khususnya status hukum kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran tersebut. Berdasarkan Pasal 30 ayat 12 dan 3) ROU- HPI dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku bagi yang melaksanakan perkawinan campuran tersebut adalah hukum tempat kediaman sehari-hari dan atau hukus tempat perceraian diajukan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum yang berlaku untuk kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di Indonesia adalah hukun Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. Sebagai contoh dari permasalahan tersebut adalah kasus status kewarganegaraan OLIVIA NATHANIA yang ayahnya warga Negara Brunei dan kawin dengan ibunya Marga Negara Indonesia di Indonesia, kemudian berceral di Indonesia. Dalam menganalisa status kewarganegaraan anak tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Kemudian data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan kepustakaan. Data tersebut kemudian diseleksi, dikelompokkan dan disusun sintimatis kemudian dianalisis. Berdasarkan xatentuan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan serta NOU-HP1 dan RUU-Kewarganegaraan. maka kewarganegaraan OLIVIA HATHANIA adalah Harga Indonesia. status Negara Seandainya ROU-HP1 dan K-Kewarganegaraan disahkan menjadi Undang-undang maka akan lebih menjamin keadilan Car sepastan hukum terhadap status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran Olen sarena itu penulis menyarankan kedua KUU Itu sebaiknya disahkan menjadi undang-undangan diberlakukan di Indonesia"

"ABSTRAKSejak terjadinya krisis moneter di Indonesia (yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat) banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur-kreditur di luar negeri. Para kreditur asingpun mulai mencari-cari cara yang paling efektif untuk menjamin pelunasan piutang-piutang mereka dari debitur-debitur Indonesia. Salah satu cara yang banyak ditempuh oleh kreditur luar negeri adalah dengan mengajukan permohonan kepailitan bagi debitur. Indonesia telah mempunyai Peraturan Kepailitan sejak jaman penjajahan Belanda, namun peraturan ini berjalan tidak efektif dan tidak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu IMF sebagai salah satu lembaga yang selama ini memberikan pinjaman dana kepada Indonesia mengusulkan supaya Indonesia membuat Undang-Undang tentang kepailitan yang diharapkan dapat membantu penyelesaian utang-utang debitur Indonesia terhadap kreditur asing. Hal tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, memang banyak sekali kasus kepailitan yang bernuansa internasional (yaitu salah satu pihaknya merupakan warga negara asing atau badan hukum asing). Dari penelitian ini ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi tentang proses beracara kepailitan jika salah satu pihak (baik pemohon ataupun termohon) merupakan warga negara asing atau badan hukum asing. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pengakuan serta pelaksanaan putusan pailit yang diucapkan di Indonesia, apakah mempunyai kekuatan hukum di hadapan Pengadilan negara lain, atau sebaliknya bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan negara lain, apakah diakui di hadapan forum pengadilan Indonesia? Penelitian ini juga mengkaji lebih dalam bagaimana peran Pengadilan Niaga dalam hal pelaksanaan permohonan putusan pailit di Indonesia."

"The research on the implementation of agreement in e-commerce in Malang viewed from the legal perspective on agreement according to the civil code is a juridical normative research

---

"