Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai langkah penanganan meningkatnya pertumbuhan penduduk zona 4 Kota Bogor, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menerapkan sistem uprating untuk meningkatkan kapasitas debit air olahan menjadi 1000 L/dt yang awalnya 400 L/dt. Sistem uprating juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas debit yang direncanakan untuk tahun 2025 berdasarkan proyeksi penduduk dan Pengembangan Optimalisasi PDAM Tirta Pakuan menjadi 1400 L/dt. Penelitian ditujukkan untuk mengevaluasi efektifitas kinerja uprating dan unit instalasi dari segi kualitas dan kuantitas, serta mengetahui kinerja optimum dalam mengolah debit eksisting 1000 L/dt dan debit perencanaan 1400 L/dt. Metode penelitian meliputi observasi langsung di lapangan dan perbandingan data sekunder dan data primer. Dari kegiatan evaluasi diketahui unit uprating dan unit instalasi dapat bekerja optimal dalam mengolah debit 1000 L/dt dari segi kuantitas dan kualitas air produksi. Efektifitas removal instalasi setelah tahun 2005 yaitu sebesar 27,41%, bernilai lebih kecil dibandingkan efektifitas removal tahun 2005 yaitu 55,08%, namun keduanya menunjukkan air minum yang memenuhi standar. Untuk mengolah peningkatan debit 1400 L/dt, beberapa kinerja unit instalasi menurun akibat terbatasnya dimensi unit eksisting, diantaranya unit intake, flokulasi, sedimentasi, reservoar. Dengan demikian, sistem uprating dan unit instalasi WTP Dekeng I perlu dilakukan perbaikan teknis dan perbesaran dimensi pada unit-unit tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan air hingga tahun 2025.

---

As the countermeasures of population increase in zone 4 Bogor City, PDAM Tirta Pakuan Bogor applies uprating system to increase the capacity of treated water into 1000 L/s from the foregoing capacity 400 L/s. Uprating system also will be used to increase water capacity which is planned for 2025 based on population projection and Optimization & Development of PDAM Tirta Pakuan to 1400 L/s. This research is purposed to evaluate the performance effectivity of uprating system and installation unit in terms of quality and quantity, also to discover the optimum performance in processing the existing capacity 1000 L/s and planning capacity 1400 L/s. Research methods include the field observation and the comparison between secondary and primary documents. From the evaluation output, known that uprating unit and installation can work optimally in processing water capacity 1000 L/s in terms of quantity and quality water effluent. Removal Effectivity installation in the year after 2005 is 27,41%, which is less than the removal effectiviy in 2005 55,08%; yet both of them produce the drinking water which meets the standard. To process the increase of capacity 1400 L/s, some of performances installation unit decrease due to the limited dimensions of existing units, including units of intake, flocculation, sedimentation, reservoir. Thus, the uprating system and the installation unit WTP Dekeng I needs to be done by technical improvements and dimensional enlargement on the units to be able to comply water demands until the year of 2025"

"Tesis ini membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh pelayanan air minum di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Dalam pelayanan air minum, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memproduksi dan mendistribusikan air minum serta menyediakan pelayanan jasa, oleh karena itu PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen pengguna air minum dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha telah memiliki peraturan daerah yang telah mengakomodir pemenuhan hak-hak konsumen air minum dan disarankan dalam peraturan daerah tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan mengenai tanggung jawab produk.

---

The focus of this study is implementation of legal protection of consumer rights in drinking water service of PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. In drinking water services, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor produce and distribute the drinking water and also provide other services, so that, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor as business actor has obligations to fulfill the consumer rights and responsibility to give legal protection to the rights of injured consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study used normative method.

Result of this study is PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor as business actor have has the local regulation that accommodate the consumer rights and this study give suggestion that the local regulation need to enhaced by adding about product liability."

"Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab social (social responsibility) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Secara etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pesaham atau shareholders, tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat disekitarnya.Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengaruh program Corporate Social Responsibility (CSR) dan budaya organisasi secara parsial terhadap kepuasan masyarakat Kota Bogor dan untuk mengetahui pengaruh program Corporate Social Responsibility (CSR) dan budaya organisasi secara simultan terhadap kepuasan masyarakat Kota Bogor.Kesimpulan dari hasil penelitian bahwan Corporate Social Responsibility (CSR) dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif sangat signifikan terhadap kepuasan masyarakat sekitar PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

---

In the naturally each of the person, group and organization have social responsibility in the environment. Social responsibility of each person or organization is the ethics and the ability to do good effort of the social environment based on the rules, values ​​and needs. In the context of company, corporate social responsibility is called corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility). By the ethics, companies is not only have economics obligations and legal for company or shareholders, but also responsibility to others stakeholders, including the surrounding community.

The objectives of this study are: to determine the influence of Corporate Social Responsibility?s program and organizational culture which is partially upon the community satisfaction in Bogor and to determine the influence of its Corporate Social Responsibility (CSR) and organizational culture which is simultaneously in line with community satisfaction Bogor.

The conclusions of the result of the research which is conducted has improved that Corporate Social Responsibility (CSR) and organizational culture has a positive influence significantly with people's satisfaction in PDAM Tirta Pakuan Bogor."

"Limbah residu lumpur dari pengolahan air wajib untuk diolah sebelum dibuang ke badan air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. IPA Cipaku yang merupakan salah satu insatalasi pengolahan
air bagi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor saat ini masih melakukan pembuangan lumpur sisa pengolahan pada badan air sungai Cisadane tanpa melalui pengolahan limbah apapun. Timbulan volume lumpur maksimum
sebesar 1471,49 m3/hari dan timbulan volume rata-rata sebesar 724,54 m3/hari. Timbulan massa lumpur maksimum sendiri adalah sebesar 1731,38 kg/hari dengan nilai rata-rata 1074,54 kg/hari. Pemilihan
pengolahan lumpur didasarkan pada karakteristik lumpur yang dihasilkan, luas lahan, dan timbulan dry cake dari dua alternatif desain. Dari hasil perhitungan dan pertimbangan didapatkan alternatif desain berupa 1 bak
penampung, 1 Chemical Conditioning Tank, 1 Recovery Basin, 1 Gravity Thickener, dan 1 Belt Filter Press. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 360m2.

---

Residual sludge waste from water treatment plant needs to be treated before being discharged into water bodies in accordance with Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005. IPA Cipaku as one of Water Treatment Plant under PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor still disposes process residual sludge to river Cisadane water bodies without going through any waste processing. The maximum sludge generation volume is 1471,49 m3/day and the average generation volume is 724,54 m3/day. The maximum mass of sludge generation alone is 1731,38 kg/day with an average mass generation value of 1074,54 kg/day. The selection of sludge treatment is based on the characteristics of the sludge produced, the land area, and the dry cake generation of two alternative designs.
The calculations and considerations resulted an alternative design of a sludge treatment plant consisting of 1 holding tank , 1 Chemical Conditioning Tank, 1 Recovery Basin, 1 Gravity Thickener, and 1 Belt Filter Press. The land area required is approximately 360 m2."

"Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi maka cara penyelesaiannya adalah diutamakan dengan menjual barang Jaminan Fidusia melalui pelelangan. Namun demikian Undang-undang tersebut memberikan jalan keluar yang lain apabila dengan cara lelang barang tidak mencapai harga tertinggi yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, yaitu dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, dan hal ini dalam pelaksanaannya dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam kenyataannya perusahaan leasing seringkali menjual di luar lelang dengan mengabaikan persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Cara seperti itu jelas melanggar Undang-undang, dan bila dipersoalkan jelas menjadi masalah hukum. Dalam hal ini perusahaan leasing berada dipihak yang lemah. Pemilik barang juga tidak terlindungi dan pembeli barangpun dapat terkena dampaknya bila ada gugatan mengenai barang Jaminan Fidusia. Penjualan barang Jaminan Fidusia secara lelang kurang diminati dikarenakan perusahaan leasing tidak mau berurusan dengan pemerintah karena prosesnya bisa menjadi lama dan perusahaan leasing akan terkena Bea Lelang. Apabila perusahaan leasing memilih cara penjualan secara langsung tanpa lelang, hal itu akan menimbulkan masalah hukum karena prakteknya tidak sesuai dengan Undangundang yang berlaku. Untuk itu diperlukan inisiatif antara Kantor Lelang dengan perusahaan leasing untuk memecahkan masalah tersebut.

---

According to Article 29 paragraph (1) letter b of Law Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Security, in case of default, the settlement will be by giving the priority of selling such Fiduciary Security goods through the auction. However, such law gives another way out if the goods are not reach the highest price sold by auction as contained in Articles 29 paragraph (1) letter c, namely through the private sale conducted based on the agreement between the Fiduciary Provider and Recipient. It is implemented after the lapse of 1 (one) months as of the written notice of the Fiduciary Provider and Recipient to the interested parties and announced in at least 2 (two) newspaper circulated in the relevant religion. Realistically, the leasing company often sold the goods not through the auction by neglecting the terms and conditions already arranged in Law on Fiduciary Security. Such method infringes the Law and becomes, if mattered, a law problem. In this case, the leasing company is in the weak side. The goods owner is not protected and the goods buyer can be subjected to the impact in case of no suit on such Fiduciary Security goods. The sale of the Fiduciary Security goods through the auction is not interesting because the leasing company does not want to have any deal with the government because of prolonged process and the leasing company will be subjected to Auction Charge. If the leasing company chooses the direct sale without auction, it will cause of law problem because it is not in accordance with the prevailing law. To that end, it is necessary to for the Auction Office and the leasing company to have the initiative to solve such problem."

"Organisasi terus menghadapi perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Perubahan lingkungan menuntut adanya perubahan organisasi, sehingga organisasi harus memiliki kapasitas untuk menanggapinya secara cepat dan tepat. Budaya organisasi dan kepemimpinan transformasional merupakan dua faktor penting yang menjadi instrumen bagi organisasi untuk melakukan sebuah perubahan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis persepsi pegawai terhadap budaya organisasi dan kepemimpinan transformasional PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survei dengan metode campuran, yaitu deskriptif dan kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 128 karyawan yang diambil dengan teknik stratified random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara yang dianalisis dengan teknik kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum karyawan memiliki persepsi yang tergolong cukup baik terhadap budaya organisasi Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Benteng, Tangerang. Dari hasil tabulasi silang diperoleh hasil bahwa di antara faktor jenis kelamin, usia, lama bekerja, pendidikan terakhir, status perkawinan, jabatan, dan status kepegawaian yang berhubungan sigifikan dengan persepsinya terhadap budaya organisasi adalah tingkat pendidikan. Sementara terkait dengan kepemimpinan transformasional diperoleh hasil bahwa karyawan pada umumnya memiliki persepsi yang baik tentang kepemimpinan transformasional pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Benteng, Tangerang. Dari hasil tabulasi silang diketahui di antara faktor jenis kelamin, usia, lama bekerja, pendidikan terakhir, status perkawinan, jabatan, dan status kepegawaian yang berhubungan sigifikan dengan persepsinya terhadap kepemimpinan transformasional adalah usia dan lama bekerja.Rekomendasi yang diberikan terkait dengan budaya organisasi adalah perlunya meningkatkan keterlibatan karyawan dalam forum diskusi, meningkatan keteladanan pimpinan, pemberian penghargaan terhadap karyawan, mengkomunikasikan misi organisasi, dan melakukan sosialisasi atas strategi organisasi. Sementara untuk memperbaiki kepemimpinan transformasional yaitu pimpinan perlu meningkatkan kemampuannya dalam menumbuhkan loyalitas karyawan dan perlu membangun kharisma yang kuat. Pimpinan juga harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan komunikasi, dan pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) serta banyak belajar dari pengalaman praktis orang lain yang telah sukses dalam menjalankan kepemimpinan.

---

Organization continually faced environmental change along the times. Environmental change require organizational change, so organization should be have capability to respond its accurately and appropriately. Organizational culture and transformational leadership are two important factors that become instrument for organization change. This research generally aimed to analyzed employee perception regarding organizational culture and transformational leadership at PDAM Tirta Benteng, Tangerang City.

This research using survey research with mixed method, that is descriptive and quantitative. Research sample amount to 128 employees taken through stratified random sampling technique. Data gathering using questionnaire and interview that analyzed with qualitative and quantitative technique.

Research results indicate that generally employee have perception good enough toward organizational culture of PDAM Tirta Benteng, Tangerang City. From the cross tabulation analysis, get results that among the gender, age, tenure, education level, marital status, position and employee status only education level that have relationship with employee perception regarding organizational culture. While related to transformational leadership get results that employee generally have good perception toward transformational leadership of PDAM Tirta Benteng, Tangerang City. From the cross tabulation analysis, get results that among the gender, age, tenure, education level, marital status, position and employee status that have relationship with employee perception regarding transformational leadership are age and tenure.

The recommendation which giving relate to organizational culture is needed to improving employee involvement in the discussion forum, improving leading by example, providing employee reward, communicate organizational mission, and accomplishing socialization for organizational strategy. While for improving transformational leadership that is leader to enhanced their ability in raising employee loyalty. The leader also more following leadership training, communication training, Emotional Spiritual Quotient (ESQ) training, and more learn for practical experience from another that had get success in performing the leadership."

"Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok merupakan pelayanan barang publik yang bertugas dalam penyediaan air bersih. Sebagai penyedia layanan PDAM dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas selama 24 jam setiap harinya. Dalam memberikan pelayanan terdapat keluhan dari pelanggan golongan IIIB yakni air keruh dan kenaikan tarif pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kualitas Pelayanan pada PDAM Tirta Asasta Kota Depok Golongan IIIB. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mix method). Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Stratified Random Sampling. Kualitas Pelayanan diukur berdasarkan enam dimensi yang dikemukakan oleh Christian Gronroos: (1) Professionalism and Skills; (2) Attitudes and Behavior; (3) Accesbility and Flexibility; (4) Reability and Trustworthiness; (5) Recovery; dan (6) Reputation And Credibility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Asasta golongan IIIB adalah Negatively Confirm Quality atau Bad Quality.

---

Regional Water Company (PDAM) Tirta Asasta Depok which provides clean water as public goods. As provider PDAM is expected to fulfill customers needs with hight quality 24/7. However, there are some complaints occured from IIIB customers on turbid water and increase of service cost. This thesis aimed to describe service quality of Regional Water Company (PDAM) Tirta Asasta Depok Class IIIB. The method used in research is mix method. The techniques used in this research was quality and quantity with data collection using in-dept interviews and questionnaire research guided. The techniques of data collection is stratified random sampling techniques. Christian Gronroos’s six dimensions of service quality were used : (1) Professionalism and Skills; (2) Attitudes and Behavior; (3) Accessibility and Flexibility; (4) Reability and trustworthiness; (5) Recovery; and (6) Reputation And Credibility. The results showed that the PDAM Tirta Asasta’s service quality is Negatively Confirm Quality (Bad Quality)."

"Pengetahuan merupakan asset organisasi yang penting disamping asset yang lainnya. Organisasi ditantang untuk mampu mengembangkan dan mengelola pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan pengetahuan. Organisasi yang secara terus menerus menciptakan pengetahuan dimungkinkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang dinamis. Pengetahuan tersebut diperlukan dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan kualitas produk atau pelayanan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam mempromosikan penciptaannya berlangsung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pontianak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam penciptaannya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori dari Nonaka dan Takeuchi (1995). Pengetahuan manusia digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis atau bentuk yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge merupakan kunci yang dinamis dalam penciptaan pengetahuan organisasi. Tacit knowledge adalah bentuk pengetahuan yang sulit diartikulasikan ke dalam bahasa formal. Ia merupakan pengetahuan personal yang berada (embedded) dalam pengalaman individu dan mencakup faktor-faktor yang tidak berwujud seperti kepercayaan, cara pandang, dan sistem nilai pribadi. Tacit Knowledge merupakan sumber utama keunggulan perusahaan. Sedangkan, explicit knowledge, yaitu jenis pengetahuan yang dapat diartikulasikan kedalam bahasa formal yang mencakup pernyataan atau ungkapan, rumus matematika, spesifikasi, manual dsb. Spiral pengetahuan terjadi melalui interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang kemudian akan melahirkan 4 (empat) proses utama konversi pengetahuan, dimana keempat proses tersebut secara bersama-sarna membentuk kreasi pengetahuan sebagai berikut: (1) dari tacit ke tacit disebut sosialisasi; (2) dari tacit ke explicit disebut eksternalisasi; (3) dari explicit ke explicit disebut kombinasi dan (4) dari explicit ke tacit disebut internalisasi. Sedangkan kondisi kondusif diperlukan untuk memberikan konteks dalam memfasilitasi individu dan kelompok untuk mengkreasikan pengetahuan dan ketrampilan adalah intensi; otonomi; fluctuation dan creative chaos; redudansi, dan requisite variety.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskripti£ Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada PDAM pada bagian umum, keuangan, hubungan langganan, distribusi, perencanaan, perawatan, dan produksi yang berjumlah 248 orang. Melalui teknik purposif besar sampel diambil sebanyak 60 orang (24%).Berdasarkan hasil penelitian, penciptaan pengetahuan pada PDAM Tirta Dharma kota Pontianak ditarik kesimpulan bahwa masih lemahnya kreasi pengetahuan karyawan melalui mode internalisasi, eksternalisasi, dan kombinasi dibandingkan dengan mode sosialisasi. Kemudian, kondisi organisasi dalam penciptaan pengetahuan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum organisasi belum memberikan dukungan dalam pengembangan kreasi pengetahuan karyawan ditinjau dari intensi, otonomi, fluctuation dart creative chaos, redudansi , dan requisite variety.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan bahwa untuk memfasilitasi interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang merupakan kunci dalam penciptaan pengetahuan organisasi maka PDAM hendaknya rnenciptakan lapangan interaksi sehingga terjadi dialog dan berbagi pengalaman dan pengetahuan sesama karyawan, dan menyediakan berbagai media baik cetak maupun media teknologi komunikasi dan informasi untuk mendorong interaksi karyawan baik di dalam maupun dengan pihak luar, serta membuat struktur organisasi yang adaptif untuk menghadapai perubahan dan tuntutan masyarakat. Kemudian untuk memberikan kondisi kondusif dalam penciptaan pengetahuan maka perusahaan hendaknya membuat kebijakan tentang visi pengetahuan organisasi, memberikan otonorni kcpada karyawan dalam mengkreasikan pengetahuannya, menciptakan kompetisi internal dan melakukan rotasi karyawan sehingga mereka memahami aktivitas organisasi dari berbagai sudut pandang, dan karyawan hendaknya dapat mengakses serta memiliki akses yang sama terhadap keberagaman informasi dari luar untuk mengatasi kompleksitas lingkungan."

"Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya electronic procurement atau proses pengadaan barang atau jasa secara on-line melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai electronic procurement. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem electronic procurement secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai electronic procurement.

---

Corruption and collution always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service?s itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement."