Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sintha Cattleya; 6504000637; Kajian Terhadap Birokrasi Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Pasal 31 UUD 1945: Program Wajib Belajar Di Jakarta, tesis, 151 halaman, Konsentrasi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2005.Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984 masih sangat dirasakan kurang berhasil, mengingat masih banyaknya anak-anak usia sekolah (6 sampai 15 tahun) tidak dapat mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut. Adapun hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia, karena cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali pada Pasal 31 UUD 1945.Perubahan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (4) bahkan telah memuat tentang negara memprioritaskan anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggarakan nasional tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, pemerintah dapat dituntut oleh masyarakat akan hal tersebut.Dengan adanya program baru dari pemerintah yang memberikan biaya gratis pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini merupakan wujud langkah kongkrit yang diberikan negara untuk rakyatnya demi mencerdaskan kehidupan bangsa.Sehingga penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai bahan tesis untuk memperoleh gelar magister pada bidang hukum tata negara. Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi generasi mendatang, khususnya yang mengkaji masalah Pasal 31 UUD 1945 ini."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh anggaran pendidikan yang dibagi menjadi dana daerah dan transfer daerah terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia yang diproksi dengan skor Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Dana daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan transfer daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini dilakukan dengan metode reg, si cross section dengan unit analisis 392 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi, baik untuk jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), dana daerah tidak signifikan secara statistik memberikan pengaruh terhadap skor PMP. Sedangkan transfer daerah, secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap skor PMP.  Selanjutnya, apabila dianalisis lebih mendalam, pada jenjang SD, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); standar sarana dan prasarana (sarpras); dan standar pembiayaan. Sedangkan pada jenjang SMP, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK. Di samping itu, untuk transfer daerah, pada jenjang SD, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar sarpras, standar Kelola, standar pembiayaan, standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Sedangkan pada jenjang SMP, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar kelola, standar pembiayaan, standar penilaian, standar isi dan standar SKL.

---

This study aims to analyze the effect of the education budget which is divided into regional funds and regional transfers on the quality of basic education in Indonesia as proxied by the Education Quality Mapping (PMP) score. Regional Funds are education budgets sourced from local revenue while regional transfers are education budgets sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. This research was conducted using a cross section regression method with a unit of analysis of 392 districts/cities in Indonesia. Based on the results, for both elementary and junior high school levels, regional funds are not statistically significant in influencing the achievement of the PMP score. Meanwhile, regional transfers significantly have a positive effect on the PMP score. Furthermore, at the elementary school level, regional funds affect PMP scores through the standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; and financing. Meanwhile, at the junior high school level, regional funds affect PMP scores through standards of educators and education staff. In addition, for regional transfers, at the elementary school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; management; financing; content; and graduate competency. Whereas at the junior high school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; management; financing; assessment; content; and graduate competency."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan yang sangat timpang dibanding kecamatan lainnya di Kab. Indramayu terhadap partisipasi lulusan Sekolah Dasar yang melajutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang rendah. Mengambil lokasi di Kec. Cikedung dan Kec. Sukra, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengumpulan data sekunder. Dengan melibatkan informan sebagai narasumber yang terdiri dari anak yang tidak melanjutkan, orangtua anak, masyarakat, kepala sekolah, guru, pejabat Dinas Pendidikan Kab. Indramayu, penelitian ini mencoba menjawab dari akar permasalahannya. Dari hasil penelitian ditemukan, penyebab utama dari tingginya partisipasi anak yang tidak melanjutkan sekolah adalah faktor ekonomi. Adapun faktor lainnya seperti daya saing, sosial, minat, motivasi tidak signifikan sebagai penyebab utama permasalahan tersebut. Untuk masalah wawasan orangtua anak masih dapat dikategorikan memahami akan arti pentingnya pendidikan bagi anak mereka dimasa mendatang.

---

The research is motivated by the existence of the gap is so lame compared to other districts in the Regency of Indramayu to the participation of elementary school graduates to pursue coutinue Junior High School. The locations in the District of Cikedung and District of Sukra, this study used a qualitative approach with in-depth interviews, library research, and secondary data collection. By involving the informant as a resource that consists of children who do not continue, parents, communities, principals, teachers, officials of Education Department Regency of Indramayu, this study tries to answer the root of the problem. From the results of the study found, the main cause of the high participation of children who do not attend school is the economic factor. As for other factors such as competitiveness, social, interests, motivation is not as significant as the main cause of the problem. For insight into the problem can still be considered the child's parents will understand the importance of education for their children's future."