Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama tindak pidana pencucian uang karena sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal usul dana. Besarnya jumlah dana yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dapat mempengaruhi atau merusak sistem ekonomi dan politik suatu negara. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.Berkaitan dengan hal tersebut, apakah Prinsip Mengenal Nasabah dapat digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank?; Bagaimanakah upaya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh bank umum, khususnya Bank Mandiri dan Bank Bukopin?; Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua bank tersebut dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah? Dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah, bank dapat mengenal dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah, termasuk kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan rekening yang dimilikinya.Dengan demikian, apabila nasabah tersebut melakukan transaksi keuangan mencurigakan, bank dapat langsung melaporkankannya kepada PPATK dan pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Sebagai bank umum, Bank Mandiri dan Bank Bukopin telah melakukan berbagai upaya secara serius dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Salah satunya adalah dengan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang memuat beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengorganisasian, penerimaan dan identifikasi, pemantauan dan pelaporan, dan manajemen risiko yang didalamnya tercakup pelatihan karyawan.Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di kedua bank tersebut belum efektif karena masih menemui berbagai kendala yang berasal dari pihak bank, pihak masyarakat, dan pihak PPATK. Oleh karena itu upaya penyempurnaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah perlu terus-menerus ditingkatkan agar tercapai penerapan yang efektif sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank."

"ABSTRAKPerusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat inimemegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negaradan membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis perusahaan pembiayaanadalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartukredit. Kegiatan perusahaan pembiayaan lebih menekankan pada fungsipembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidakmenarik dana secara langsung dari masyarakat. Seiring dengan semakincanggihnya tindak pidana pencucian yang memiliki jaringan internasional danlintas batas negara, perusahaan pembiayaan dapat dijadikan salah satu sarana dansasaran tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah perusahaan pembiayaandijadikan sasaran tindak pidana pencucian uang, maka salah satu cara yangditempuh ialah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenalnasabah yang pada awalnya lebih popular dikenal dalam perbankan, dimaksudkanuntuk mengenal karakteristik dan profil serta risiko dari nasabah perusahaanpembiayaan dalam setiap transaksi pembiayaan. Prinsip mengenal nasabah padaperusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor:PER-05/BL/2011. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada setiapperusahaan pembiayaan membawa konsekuensi pada penetapan kebijakan danprosedur yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan. Penerapan prinsipmengenal nasabah di perusahaan pembiayaan belum dilakukan maksimalsebagaimana dalam perbankan sehingga masih dibutuhkan pelatihan bagi setiapkaryawan perusahaan pembiayaan mengenai prinsip mengenal nasabah padaperusahaan pembiayaan.

---

ABSTRACTThe finance company as one of non-bank financial institution currently holds animportant and strategic role in enhancing the country?s economy and helps theeconomic activity of community. The types of finance companies are leasing,factoring, consumer finance company, and credit card financing value. The mainactivity of finance company emphasis on the financing function of providingfunds or capital goods by not withdraws funds directly from the community.Along with the increasing sophistication of money laundering which has aninternational network and cross-border, the finance company may be one of themeans and objectives of money laundering. To prevent finance company beingtargeted money laundering, the Know Your Customer principle shall be applied.Know Your Customer principle which previously more popular in banks intendedto know the characteristics and profiles as well as risks of customers of financecompany in each financial transaction. Know Your Customer principle in financecompany is regulated in Regulation of Head of BAPEPAM LK No: PER-05/BL/2011. The implementation of Know Your Customer principle applicationin finance company has consequences on stipulation of policies and procedureswith regard to financial transaction of customer. The application of Know YourCustomer principle in finance company has not yet implemented to its fullpotential as in banks that still requires training related to Know Your Customerprinciple for each employee of finance company."

"Rosela Lauda. 0503002517. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi Jiwa” Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (PK IV).Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah. Tujuan Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan bank dan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang. Perusahaan asuransi jiwa sebagai lembaga keuangan non bank wajib untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan asuransi jiwa dan penerapan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada PT. Prudential Life Assurance. Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) diatur dalam Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 17. Selanjutnya, Prinsip mengenal Nasabah bagi perusahaan asuransi jiwa secara lebih terperinci diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.012/2006. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.012/2006."

"Industri pasar modal di Indonesia diindikasikan telah digunakan sebagai sarana pencucian uang. Hal ini dikarenakan aliran dana di industri pasar modal sangat besar jumlahnya, selain itu pasar modal menyediakan berbagai instrumen keuangan yang likuid sifatnya dengan begitu dana-dana ilegal bisa disamarkan apabila telah masuk kedalam sistem industri pasar modal. Pencucian uang bukanlah kejahatan pada satu sektor tertentu saja, melainkan sudah lintas sektor, bahkan bersifat global dan melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. Berbagai upaya internasional dilakukan untuk memerangi pencucian uang, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merupakan salah satu upaya internasional dalam memerangi kegiatan pencucian uang. Indonesia merupakan salah satu negara tempat sasaran praktek pencucian uang, pada bulan Juni 2001 FATF telah memasukan Indonesia kedalam daftar hitam Non Cooperative Countries and Territories (NCCT?s) dalam hal pemberantasan pencucian uang. Dengan adanya predikat tersebut Indonesia berupaya untuk dikeluarkan dari daftar hitam tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai otoritas pasar modal di Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Prinsip Mengenal Nasabah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2003 Peraturan Bapepam Nomor V.D.10. Peraturan Bapepam ini diharapkan dapat menaggulangi praktek pencucian uang pada pasar modal Indonesia dan dapat mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam NCCT?s FATF. Penyedia jasa keuangan di pasar modal diharapkan disiplin dan konsisten dalam menerapkan peraturan Bapepam tersebut sehingga pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat berjalan dengan efektif."

"Sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan kepercayaanmasyarakat, posisi perbankan sangatlah penting dalam suatusistem perekonomian. Adanya sanksi FATF kepada Indonesiasangatlah merugikan. Bank merupakan lembaga yang rentanterhadap money laundering atau Pencucian uang, dimana tidakada sistem serta peraturan yang memproteksi Bank daritindak Pencucian Uang. Sebagai Bank sentral, Bank Indonesiamengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang diubahkemudian dalam PBI No. 3/23/PBI/2001 dan PBI No.5/21/PBI/2003. Dari latar belakang masalah tersebut timbulpokok permasalahan yaitu Bagaimanakah pelaksanaan PrinsipMengenal Nasabah di dalam dunia perbankan Indonesia danbagaimana Prinsip Mengenal Nasabah dapat mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode Penelitian kepustakaan dan metode wawancara.Penelitian mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabahdilakukan terhadap 2 Bank Umum yaitu Bank Mandiri dan BankDanamon. Dalam pelaksanaannya, kedua Bank ini mengikutipedoman yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, walaupunterdapat penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi Banktersebut. Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Bankmempunyai kebijakan Penerimaan Nasabah, kebijakanidentifikasi Nasabah, kebijakan Pemantauan rekening dantransaksi Nasabah, serta manajemen Risiko dimana bank dapatmelakukan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah,sehingga dapat dilihat adanya indikasi dari adanya tindakpidana pencucian uang dalam transaksi yang dilakukan olehnasabah tersebut berdasarkan indikator dalam UU TPPU."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan dan peranan prinsip know your customer dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peran-peran Prinsip Know Your Customer dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Know Your Customer merupakan unsur penunjang utama pengumpulan data nasabah guna penerapan pendekatan follow the money dalam melaksanakan fmancial investigation. Sehingga dengan adanya penerapan Prinsip Know Your Customer pada sistem perbankan nasional dapat membuat pelaku kejahatan Pencucian Uang berfikir ulang bahkan membatalkan niatannya untuk melakukan kegiatan Pencucian Uang didalam sistem perbankan di Negeri ini atas Harta hasil kejahatan sebelumnya sebagai upaya pencegahan.

---

The study is on the regulation and the role of the "Know Your Consumer principle" in the prevention and eradication of money laundering. This is a normative research based on a descriptive analysis. The results o f the study illustrate the roles of the Know Your Customer Principle in the prevention and repression o f money laundering. The KYC principle is the main supporting element in the efforts of money laundering extermination, which is done through the customer data collection. The latter is conducted in relation to the application of 4 follow the money approach" that is implemented in the course o f financial investigation. The utilization o f KYC principle in the national banking system may therefore make money launderers think twice even may cancel their intention to launder the wealth obtained from their criminal deed in this country. Thus, KYC principle may act as a preventive action."