Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahap sekarang ini, perdagangan di dunia telah memasuki era perdagangan bebas. Yaitu dimana produk-produk atau barang-barang dari berbagai negara dapat dengan mudah masuk ke suatu negara lainnya untuk dipasarkan. Kemudahan tersebut diharapkan dapat memberikan variasi pilihan bagi para konsumen. Dengan keadaan tersebut maka barang-barang dari luar negeri / barang-barang impor akan banyak masuk ke wilayah suatu negara. Barang-barang impor yang masuk, sesuai konsep dari perdagangan bebas harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan barang sejenis buatan dalam negeri / industri dalam negeri. Namun dengan kondisi demikian terkadang barang produksi industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan lonjakan barang impor yang masuk dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasi situasi ini, dimana barang impor melonjak masuk dan dipasarkan dengan harga yang lebih murah dari harga barang sejenis industri dalam negeri sehingga menimbulkan ancaman kerugian serius atau kerugian serius, maka suatu negara sesuai dengan aturan dalam WTO sebagai lembaga yang menjalankan sistem perdagangan internasional memberikan solusi dengan memperbolehkan melakukan suatu tindakan pengamanan / safeguards guna melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan barang impor. Safeguards dalam WTO termasuk kedalam fair trade karena merupakan suatu tindakan pengamanan bagi industri dalam negeri yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan-aturan perdagangan. Untuk dapat menerapkan safeguards terhadap barang impor harus dipenuhi terlebih dahulu syaratsyarat yang terdapat dalam Agreement Ort Safeguards dari WTO. Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerinya serta untuk memberikan variasi pilihan barang bagi para konsumennya juga mengimpor barang-barang dari luar. Salah satu barang yang diimpor adalah ceramic tableware. Namun seiringnya waktu dengan telah dihapuskannya pajak pertambahan nilai barang mewah termasuk di dalamnya ceramic tableware telah menimbulkan ancaman kerugian serius serta kerugian serius bagi barang sejenis produksi industri dalam negeri di Indonesia. Oleh karena itu maka Indonesia berusaha untuk melindungi industri ceramic tableware dalam negerinya terhadap lonjakan ceramic tableware impor. Sebagai negara anggota WTO Indonesia dapat melakukan tindakan pengamanan / safeguards terhadap ceramic tableware tersebut. Pada tesis ini akan dilihat bagaimana safeguards sesuai aturan WTO dapat melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan ceramic tableware impor dan bagaimana Indonesia melindungi industri ceramic tablewarenya dengan mengimplementasikan Agreement on Safeguards sehingga tercapai suatu solusi yang adil (fair) bagi industri dalam negeri yang menproduksi ceramic tableware dengan ceramic tableware impor yang masuk ke Indonesia."

"ABSTRAKPelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT

Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government."

"Perdagangan internasional pada prinsipnya adalah perdagangan yang bebas dari segala hambatan. Namun dalam praktek hal tersebut sulit diwujudkan secara penuh. Salah satu alasannya karena perbedaan tingkat ekonomi dan kemampuan industri suatu negara, baik antara negara maju dengan negara berkembang maupun diantara negara berkembang sendiri. Perbedaan tingkat ekonomi serta kesiapan industri tersebut dijembatani dengan perjanjian-perjanjian yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang industrinya belum siap secara struktural agar mampu bersaing dengan kompetitornya dari luar negeri. Dengan cara menetapkan aturan-aturan yang menghambat arus perdagangan barang masuk ke dalam negeri. Hambatan tersebut pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas sebagaimana yang dianut oleh Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), dimana Indonesia menjadi anggota. Karenanya panting agar hambatan yang diberlakukan adalah terbatas dalam keadaan yang benar-benar mendesak serta diterapkan dalam jangka waktu yang sependek mungkin. Untuk itu Indonesia telah menandatangani perjanjian internasional yang berisi aturan main yang dapat mengakomodasi industri dalam negeri yang perlu mendapat perlindungan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor dengan harapan agar pada saatnya sektor industri dapat secara maksimal memanfaatkan mekanisme perlindungan yang ada dalam perjanjian internasional untuk kepentingan industri dalam negeri. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengertian Tindakan Pengamanan/Safeguard menurut ketentuan GATT, mengenai pengaturan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dalam mengamankan industri dalam negeri Indonesia, serta penanganan kasus yang berkaitan dengan Tindakan Pengaman/Safeguard oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia."

"[ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor produk tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah sesuai dengan aturan di dalam Agreement on Safeguards dan memenuhi kriteria: adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian atau ancaman kerugian. Berdasarkan data impor tahun 2014 ? 2015 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menahan lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports, This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 – 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports]"

"Sejak berlakunya perjanjian ACFTA banyak sekali barang impor ditemukan terutama dari Cina yaitu berupa baja jenis I dan H section dari baja paduan lainnya, yang telah melukan kegiatan ekspor ke Indonesia. Sebab terjadinya lonjakan barang impor I dan H section dari baja paduan lainnya, yaitu adanya harga produk impor I dan H section carbon steel (terutama dari Cina) yang tidak wajar, serta adanya ketidak konsisten untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dengan bahan baku baja paduan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan adanya lonjakan barang impor I dan H section yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri baja dalam negeri, maka pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasinya, yaitu dengan mengenakan tindakan pengamanan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.010/2015 diperpanjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018, dan menerapkan wajib SNI.  Dengan beragamnya subyek perjanjian perdagangan bebas pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengikuti dan menandatangani kesepakatan perdagangan dengan negara lain, termasuk mempertimbangkan untung rugi serta dampak hukum maupun dampak yang mungkin akan ditimbulkan, dan pemerintah juga harus menyiapkan strategi sebelum melakukan atau mengikuti suatu perjanjian kerja sama dengan negara lain. Selain itu pemerintah juga harus melalukan pembaruan teknologi untuk industri baja agar bisa bersaing dengan industri baja internasional.

---

Since the enactment of the ACFTA agreement, many imported goods have been found, especially from China, in the form of steel types I and H Section from other alloy steels, which have been exporting to Indonesia. The cause of the surge in imported goods I and H Section from other alloy steels, namely the unreasonable prices for imported products I and H section carbon steel (especially from China), and the inconsistency in applying the mandatory Indonesian National Standard (SNI) with raw materials. alloy steel. In writing this thesis, the author uses a research method with a normative juridical approach. With the surge in imported goods I and H Section which caused loss or threat of loss to the domestic steel industry, the government had to take a policy to overcome it, namely by imposing security measures in the form of Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 12/PMK.010/ 2015 being extended. with Regulation of the Minister of Finance Number 2/PMK.010/2018, and applying compulsory SNI. With the variety of subjects of free trade agreements, the government needs to conduct a study before entering into and signing trade agreements with other countries, including considering the pros and cons and the legal impacts and impacts that may be caused, and the government must also prepare a strategy before entering into or following a cooperation agreement. with other countries."

"Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia secara resmi meratifikasi GATT 1994 dan menjadi anggota WTO. Berdasarkan "The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969" ratinkasi menimbulkan akibat hukum, antara Iain kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan. Belasan tahun Indonesia menjadi anggota WTO, hingga saat ini negara ini belum memiliki perundang-undangan yang integral dan komprehensif di bidang perdagangan. Bahkan lebih parah lagi pada saat kemajuan pesat teknologi informasi dan telekomunikasi serta transportasi, Serta perkembangan hukum perdagangan internasional yang telah sampai pada tahapan di mana transaksi perdagangan hampir tidak lagi mengenal batas negara, Sehingga biaya transaksi perdagangan internasional menjadi semakin rnurah dan mudah dilakukan, Iandasan paling mendasar kegiatan di bidang perdagangan masih mengacu pada produk perundang-undangan kolonial, yaitu Bedrifsregiementeri ngs Ordonantie Stbf. 1934 (BRO 1934). Keterbelakangan hukum perdagangan di negeri ini juga meliputi kesiapan peraturan perundang-undangan yang merupakan lmplementasi kesepakatan WTO. Produksi dalam negeri Indonesia daiam era perdagangan global membutuhkan periindungan hukum, karena selama ini dalam implementasi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO, negeri ini lebih mengutamakan perlindungan hukum untuki menjamin kepentlngan-kepentingan (yang kepemilikannya didominasi) pihak asing daripada perlindungan kepada industri dalam negeri maupun konsumen domestik. Oleh karena itu masih perlu dibangun hukum Indonesia yang bukan saja mampu melindungi industri dalam negeri, tetapi juga mengutamakan kepentingan nasional. Peraturan perundang-,undangan 'tentang anti-dumping dan safeguard Indonesia merupakan suatu ?anomaliee? dalam pentas perdagangan internasional, karena bukannya merumuskan proteksi semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari kerugian akibat perdagangan curang dari impor, sebaliknya lebih berpihak kepada kepentingan industri aslng. Di samping itu, peraturan perundang-undangan anti-dumping dan safeguard Indonesia pembentukannya melanggar prinsip~prinsip demokrasi dan 'The Rule of Law". Akibatnya: a) rumusan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang anti-dumping di Indonesia belum dapat melindungi industri dalam negeri menghadapi ancaman kerugian dari produk yang diimpor melalui praktek perdagangan curang; dan, b) rumusan serta penerapan peraturan perundang-undangan tentang safeguard di Negara ini belum dapat melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius yang timbul akibat impor yang melimpah. Untuk rnengatasi persoalan tersebut, dalam rangka melindungi industri dalam negeri dari: a) (ancaman) kerugian yang timbul akibat produk-produk impor melalui praktek perdagangan yang curang; dan, b)kerugian yang serius akibat peningkatan produk-produk impor, perlu dibangun hukum nasional tentang anti-dumping dan safeguard, yang adil , memiliki legitimasi yang kuat dan justifikasi yang mantap, dapat diterapkan dengan efektif, dan mengacu pada kepentingan nasional."

"ABSTRAKMelalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia secara resmi meratifikasi GATT 1994 dan menjadi anggota WTO. Berdasarkan "The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969" ratinkasi menimbulkan akibat hukum, antara Iain kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.Belasan tahun Indonesia menjadi anggota WTO, hingga saat ini negara ini belum memiliki perundang-undangan yang integral dan komprehensif di bidang perdagangan. Bahkan lebih parah lagi pada saat kemajuan pesat teknologi informasi dan telekomunikasi serta transportasi, Serta perkembangan hukum perdagangan internasional yang telah sampai pada tahapan di mana transaksi perdagangan hampir tidak lagi mengenal batas negara, Sehingga biaya transaksi perdagangan internasional menjadi semakin rnurah dan mudah dilakukan, Iandasan paling mendasar kegiatan di bidang perdagangan masih mengacu pada produk perundang-undangan kolonial, yaitu Bedrifsregiementeri ngs Ordonantie Stbf. 1934 (BRO 1934). Keterbelakangan hukum perdagangan 'di negerl ini juga meliputi kesiapan peraturan perundang-undangan yang merupakan lmplementasi kesepakatan WTO.Produksi dalam negeri Indonesia daiam era perdagangan global membutuhkan periindungan hukum, karena selama ini dalam implementasi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO, negeri ini lebih mengutamakan perlindungan hukum untuki menjamin kepentlngan-kepentingan (yang kepemilikannya didominasi) pihak asing daripada perlindungan kepada industri dalam negeri maupun konsumen domestik. Oleh karena itu masih perlu dibangun hukum Indonesia yang bukan saja mampu melindungi industri dalam negeri, tetapi juga mengutamakan kepentingan nasional.Peraturan perundang-,undangan 'tentang anti-dumping dan safeguard Indonesia merupakan suatu ?anomaliee? dalam pentas perdagangan internasional, karena bukannya merumuskan proteksi semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari kerugian akibat perdagangan curang dari impor, sebaliknya lebih berpihak kepada kepentingan industri aslng. Di samping itu, peraturan perundang-undangan anti-dumping dan safeguard Indonesia pembentukannya melanggar prinsip~prinsip demokrasi dan 'The Rule of Law".Akibatnya: a) rumusan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang anti-dumping di Indonesia belum dapat melindungi industri dalam negeri menghadapi ancaman kerugian dari produk yang diimpor melalui praktek perdagangan curang; dan, b) rumusan serta penerapan peraturanperundang-undangan tentang safeguard di Negara ini belum dapat melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius yang timbul akibat impor yang melimpah. Untuk rnengatasi persoalan tersebut, dalam rangka melindungi industri dalam negeri dari: a) (ancaman) kerugian yang timbul akibat produk-produk impor melalui praktek perdagangan yang curang; dan, b)kerugian yang serius akibat peningkatan produk-produk impor, perlu dibangun hukum nasional tentang anti-dumping dan safeguard, yang adil , memiliki legitimasi yang kuat dan justifikasi yang mantap, dapat diterapkan dengan efektif, dan mengacu pada kepentingan nasional."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan safeguards berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kertas dan kertas karton dilapisi, tidak termasuk kertas uang sebagai upaya melindungi industri dalam negeri ditinjau dari persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan pertimbangan kepentingan nasional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan safeguards terhadap impor produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan memenuhi unsur pertimbangan kepentingan nasional. Berdasarkan data impor tahun 2015? 2016 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut cukup mampu mengurangi lonjakan impor

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of safeguards (BMTP) against imports of coated paper and paperboard in an effort to protect domestic industries in terms of the requirements stipulated in the provisions of safeguards and considerations of national interests. This study is normative and prescriptive. The study concluded that the application of safeguards against imports of the product complies with the requirements set out in the provisions of safeguards and meet the elements of national interest considerations. Based on data of imports in 2015- 2016 it can be concluded that the application of BMTP is quite capable of reducing imports surge."

"ABSTRAKPada tanggal 01 Januari 2010, telah resmi diberlakukan ASEAN - China FreeTrade Agreement (ACFTA). ACFTA ini merupakan salah satu blok perdaganganterbesar di dunia setelah Uni Eropa dan NAFTA. Enam negara anggota ASEAN,yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailandmulai menerapkan tarif nol persen untuk perdagangan ekspor impor antar negara.Dan terhadap negara-negara yang baru menjadi pihak ASEAN, peijanjian ini banimulai berlaku pada tahun 2015. Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, untukdapat meredam laju produk impor dan mengurangi peredaran barang palsu, sertabarang yang memiliki kualitas buruk di pasar nasional, sekaligus untukmelindungi konsumen, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah denganmelakukan standardisasi melalui pelabelan Standar Nasional Indonesia (SNI)yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Standardisasi barang ataujasa oleh konsumen merupakan hak jaminan minimal dari suatu barang atau jasakepada konsumen yang sekaligus menjadi kewajiban dan larangan dari pelakuusaha, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. SNI sejatinya bersifat non-diskriminatif, yang artinyaSNI tersebut berlaku untuk semua barang yang beredar pasar nasional, baik yangberasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan diterapkan hal tersebut makaakan membuat konsumen menjadi lebih aman dalam memilih dan mengkonsumsibarang. Dan sudah saatnya konsumen Indonesia tidak lagi menjadi objek atautarget pasar produk impor yang tidak layak dan sudah saatnya konsumen menjadisubjek atau pelaku pasar yang cerdas, kritis, pandai memilih produk yang baik,dan mengedepankan pembelian produk buatan Indonesia atau memilih produkyang memiliki standar.;"

"Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan (Agreement on Safeguards) yang berhasil disepakati antamegara anggota WTO, merupakan suatu terobosan untuk memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri selain tindakan lain seperti antidumping, countervailing duty, kebijakan subsidi-imbalan dan lain-lain sebagai dampak dari perdagangan bebas. Tindakan pengamanan (safeguard) berbeda dengan ketentuanketentuan sebelumnya, yang hanya dapat digunakan dalam kondisi di mana dalam perdagangan bebas tersebut berlangsung persaingan tidak sehat (unfair competition), atau perdagangan tidak sehat (unfair trade). Tindakan safeguard dapat diterapkan bilamana industri dalam negeri mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius akibat dari lonjakan produk sejenis atau bersaing di dalam pasar domestik suatu negara. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah harus adanya penyelidikan (investigation) terlebih dahulu dan dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) bahwa kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut disebabkan atas lonjakan impor.Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur masalah safeguard di Indonesia menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tindakan safeguard itu sendiri. Hal ini akan memberikan hambatan yang cukup berarti bagi Pemerintah dan dunia usaha umumnya apabila ingin menerapkan ketentuan safeguard baik karena lonjakan impor, maupun penanganan lebih lanjut apabila produk ekspor Indonesia dikenakan tindakan safeguard oleh negara mitra dagang.Baru-baru ini Indonesia telah meratifikasi Agreement on Safeguards melalui Keputusan Presiden No 84/ Tahun 2002 tentang Ketentuan Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat dari Lonjakan Impor. Ketentuan ini mengatur ketentuan umum dan syarat-syarat yang pada prinsipnya cerminan dari Agreement on Safeguards. Ketentuan ini juga menjadi salah satu dasar hukum untuk pembentukan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah tindakan pengamanan di Indonesia.Dengan demikian, diharapkan Keputusan Presiden ini dapat memberikan pe4oman, pengarahan, dan pemahaman yang cukup tentang Ketentuan Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri di Indonesia."