Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

---

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah terdapat pengaruh yang signifikan peran komisaris independen dan audit komite dalam penentuan struktur pembiayaan perusahaan. Model penelitian menggunakan regresi linier simultan. Pengujian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang telah go public dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara keberadaan komisaris independen dengan tingkat leverage perusahaan. Hubungan tersehut menunjukkan peran komisaris independen dalam upayamengurangi risiko gagal bayar atas utang jangka panjang perusahaan. Namun demikian tidak diperoleh bukti yang signifikan bahwa keheradaan komisaris independen dapat mengurangi permasalahan agensi dengan adanya kepemilikan managerial. Keberadaan komite audit dapat mengurangi insentif manager melakukan tindakan-tindakan oportunistik dalam penentuan struktur pembiayaan perusahaan. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa leverage dapat menjadi alternatif monitoring terhadap kepemilikan managerial."

"Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen, efektivitas komite audit, kualitas audit eksternal dan pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap nilai perusahaan. Efektivitas komite audit diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009) dan Anggraini dan Utama (2013), berdasarkan aktivitas, jumlah anggota serta kompetensi. Kualitas auditor eksternal diukur berdasarkan ukuran KAP big four dan non big four. Pengungkapan Islamic Social Reporting diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Othman dan Thani (2009) dan Lestari (2013) melalui indeks ISR. Nilai perusahaan diukur berdasarkan Price to Book Value (PBV). Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Tesis ini menggunakan data empiris Bursa Efek Indonesia dengan sampel 75 perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2011 sampai dengan 2013. Hasil dari penelitian ini yaitu proporsi komisaris independen dan efektivitas komite audit tidakberpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kualitas audit eksternal dan pengungkapan Islamic Social Reporting berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

---

The purposes of this thesis is to examine the influence of the proportion of independent commissioners, audit committee effectiveness, an external auditors

quality and the disclosure of Islamic Social Reporting on company value. The audit committee effectiveness is measured by using the audit committee scores which developed by Hermawan (2009) and Anggraini and Utama (2013), based on the activity, size and competence. An audit quality is measured by size of the external auditor, KAP big four and non big four. The disclosure of Islamic Social Reporting measured by a score developed by Othman and Thani (2009) and Lestari (2013) through the ISR index. Value company is measured based on Price to Book Value (PBV). Analysis used is multiple linier regressions. This thesis uses Indonesia Stock Exchanges empirical data with 75 sample from Indonesia

Sharia Stock Index for 2011 to 2013 period. The result of this research is the proportion of independent commissioners and audit committee effectiveness have no an influence on company value. The audit quality and the disclosure of Islamic Social Reporting have an influence on company value."

"Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik, sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai GCG, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 10/M.EKUIN/08/1999 jo No. 49/M.EKON/11/2004. GCG dipercaya mampu memperbaiki kondisi perusahaan publik di Indonesia yang tengah porak poranda akibat kurang diterapkannya prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.Salah satu elemen utama (key force) dalam GCG adalah Komite Audit, yaitu suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akunting, manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan Serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan publik di Indonesia wajib untuk memiliki Komite Audit, dasar hukumnya adalah Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Sampai dengan saat ini 97% dari perusahaan publik di Indonesia telah memiliki Komite Audit. Angka tersebut menunjukan eksistensi dan peran Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik, hanya saja belum sempurna."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas peran komite audit, proporsi komisaris independen dan kualitas audit terhadap kualitas akrual. Efektivitas peran komite audit dinilai berdasarkan aktivitas, ukuran dan kompetensi komite audit. Kualitas akrual diukur menggunakan model Dechow dan Dichev (2002) dan dimodifikasi oleh McNichols (2002) dan Francis et al. (2005). Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 114 perusahaan manufaktur untuk periode 2008 – 2010. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual, dan variabel efektivitas peran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual. Variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual, namun apabila perhitungan proporsi komisaris independen disesuaikan dengan masa jabatan anggota komisaris independen, maka variabel tersebut menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas akrual.

---

ABSTRACTThe aim of this research are to determine the effect of audit committee’s role effectiveness, proportion of independent commissioner and audit quality on accrual quality. The effectiveness of audit committee’s role is measured by activity, size and competence of the audit committee. Accrual quality is measured by using the model which proposed by Dechow and Dichev (2002) and modified by McNichols (2002) and Francis et al. (2005). The method of analysis used multiple regression. This research uses empirical data from Indonesia Stock Exchange with 114 samples from manufacturing firms for 2008 to 2010 period. Based on the test result, this research found that audit quality have a significant impact on accrual quality, and the audit committee effectiveness have a significant effect to accrual quality. Proportion of independent commissioners has no significant effect on accrual quality, but when the calculation of proportion of independent commissioner is adjusted with independent commissioner tenure, the result shows a significant impact on accrual quality."